Seiring dengan penurunan jumlah kasus Covid-19, jumlah perjalanan dengan pesawat terbang kian meningkat. Namun bandar udara (bandara) dan maskapai terkemuka global kewalahan karena kekurangan pegawai. Geoff Culbert, Chief Executive Officer (CEO) Bandara Sidney, Australia, menyatakan, semua bandara dan maskapai udara kekurangan karyawan akibat PHK massal selama periode Covid-19 dan lockdown banyak negara, yang memperburuk bisnis penerbangan. "Hampir setengah dari 33.000 pekerja kehilangan pekerjaan selama Covid-19," kata Cullbert, seperti ditulis Bloomberg, Jumat (17/6). Bahkan maskapai udara dari Jerman, Lufthansa Airlines, membatalkan ratusan penerbangan karena kekurangan pegawai sehingga kewalahan melayani penumpang. CEO Lufthansa Jens Ritter mengatakan, Luthansa masih berjuang untuk mengatur jadwal penerbangan sesuai rencana.

Ekonomi digital berkembang semakin pesat. Bahkan, sektor digital diperkirakan berkontribusi semakin besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin memproyeksikan, ekonomi internet di Indonesia bisa mencapai Rp 6.706 triliun. Angka ini setara 20% PDB. Jadi, pertumbuhannya lima kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi digital di 2020 sebesar Rp 695 triliun atau setara 4% PDB.

Tekad pemerintah sudah bulat untuk menekan rasio defisit fiskal terhadap produk domestik bruto hingga di bawah 3 % pada 2023. Banggar DPR bersama Kemenkeu menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 di angka 2,85 % PDB. Defisit yang merupakan selisih antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan pemerintah akan dijaga tetap rendah. Untuk itu, tahun depan pemerintah harus mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan negara, baik dalam bentuk pajak, bea dan cukai, maupun PNBP. Dengan begitu, berakhirlah era otoritas fiskal menggelontorkan insentif fiskal. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk melonggarkan defisit anggaran hanya sampai 2022.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi menyediakan insentif pajak yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2023. Keputusan ini diambil berkaitan dengan melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air. Insentif yang akan dihentikan tahun depan adalah pengurangan angsuran atau PPh 25, PPnBM kendaraan bermotor, serta PPB Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sektor properti. Pada aspek regulasi, UU No 2/2020 mengasumsikan ekonomi pada 2023 telah sepenuhnya kembali normal. Kebijakan fiskal pada 2023 memang terlihat diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Untuk itu, diharapkan perbaikan kualitas belanja secara efisien dan efektif dapat konsisten dilakukan. Pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif juga terus didorong sehingga target defisit fiskal tahun depan bisa tercapai dan terjaga berkelanjutan. (Yoga)

Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian bidang tanah oleh PT Adhi Persada Realti pada 2012-2013 lalu. Anak perusahaan PT Adhi Karya Tbk ini ternyata membeli tanah yang berstatus tanah sengketa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, penyidik akan memanggil direksi Adhi Persada Realti untuk menjalani pemeriksaan. Termasuk, melakukan pemanggilan terhadap direksi Adhi Karya jika penyidik memerlukannya.

PT Bumi Serpong Damai (BSD) Tbk memutuskan tidak membagi dividen atas laba bersih 2021 sebesar Rp 1,35 triliun. ”Dengan  keputusan pemegang saham tersebut, perseroan memiliki fondasi permodalan yang solid untuk menjamin pendanaan dan penyelesaian atas proyek-proyek properti yang dikelola,” kata Direktur BSD Hermawan Wijaya kepada Bursa Efek Indonesia, Jumat (17/6). (Yoga)

Setelah empat tahun mangkrak, Pasar Cinde, Palembang, akan dibangun kembali pada tahun 2023. Kepastian ini dikemukakan Gubernur Sumsel Herman Deru, Jumat (17/6). ”Kontrak pembangunan Pasar Cinde sudah saya putus. Sekarang beralih ke pemerintah provinsi,” katanya. Sebelumnya, proyek ditangani kontraktor pihak ketiga pada Maret 2016, tetapi lantas mandek. (Yoga)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng auditor eksternal dari pihak swasta untuk mengaudit secara khusus pelaksanaan balapan mobil listrik Formula E. Proses audit itu akan berlangsung hingga pertengahan Juli dan diikuti audit oleh BPK. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Budi Purnama, Jumat (17/6), menjelaskan, audit dilakukan oleh pemeriksa swasta dan Inspektorat Pemprov DKI dengan menggandeng kantor akuntan publik. (Yoga)

Badai yang menerpa emiten penerbangan BUMN, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., berangsur reda seiring dengan keberhasilan voting homologasi maskapai pelat merah dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kendati demikian, manajemen dengan kode sandi GIAA itu ditantang untuk bekerja lebih keras lagi guna merealisasikan isi dari rencana bisnis jangka panjang 2030 yang tertuang dalam proposal perdamaian, agar burung besi pelat merah ini tetap mengangkasa. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra berkomitmen untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh kreditur dengan segera mengimplementasikan rencana bisnis yang tertuang dalam proposal perdamaian. Rencana bisnis itu adalah, pertama, pembayaran kewajiban usaha melalui kas operasional. Kedua, konversi utang melalui ekuitas, dan ketiga, restrukturisasi baik dalam bentuk penerbitan surat utang baru maupun ekuitas.

Adapun, detail dari mekanisme pembayaran kepada kreditur terbagi dalam beberapa klasifikasi. Pertama, bagi kreditur dengan nominal di bawah Rp255 juta akan dilunasi dengan dana dari arus kas perusahaan. Kedua, kreditur senilai di atas Rp255 juta yakni pemegang sukuk dan lessor akan memperoleh kupon debt baru sebesar US$825 juta, dan saham senilai US$330 juta dolar. Ketiga, untuk kreditur perbankan dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik utang maupun pinjaman akan diperpanjang tenornya selama 22 tahun dengan bunga 0,1% per tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan pada hingga April 2022 menyumbang 74,46% pada total ekspor Indonesia atau senilai US$69,59 miliar. Nilai ekspor tersebut naik 29,19% (ctc), sedangkan secara tahunan terdapat peningkatan 27,92% (yoy). Kinerja industri pengolah­­an secara nasional turut di­sumbangkan oleh industri pe­­­ngolah­­an di Provinsi Jawa Barat. Se­lain itu, industri pengola­han juga menjadi sektor uta­ma dalam pembentukan Pro­duk Do­mestik Regional Bru­to (PDRB) di Jabar. Pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan IV 2021 sebesar 5,61% (yoy) disumbangkan oleh pertumbuhan industri pengolahan sebesar 3,62% (yoy), didorong oleh industri utama yakni TPT, elektronik dan otomotif. 

Memperkuat posisi industri pengolahan nasional pada global value chain menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menggenjot kinerja sektor tersebut. Saat ini, sayangnya posisi Indonesia berdasarkan persentase partisipasi terhadap GVC makin menurun dari tahun ke tahun. Bank Indonesia (BI) mengembangkan kerangka kerja sama penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal atau yang dikenal dengan istilah Local Currency Settlement (LCS). Kerja sama LCS bermula dari kebutuhan penyelesaian transaksi pelaku usaha di Indonesia pada mitra utama di negara selain Amerika Serikat yang masih bergantung pada penggunaan dolar AS. Padahal, berdasarkan data 2021 nilai ekspor Indonesia ke AS persentasenya hanya 10% dari keseluruhan ekspor Indonesia.

Sebanyak 30 pekerja migran tanpa dokumen menjadi korban perahu tenggelam di perairan Nongsa, Batam, Kepri. Tujuh diantaranya belum ditemukan. ”Satu pekerja migran yang bernama Ahmad harus dirawat di RS Budi Kemuliaan karena mengalami sesak napas,” kata Komandan Pangkalan TNI AL Batam Kolonel Farid Maruf, Jumat (17/6). Semua pekerja migran yang selamat berasal dari NTB. Farid menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan keterlibatan sindikat perdagangan orang dalam tenggelamnya perahu pekerja migran tanpa dokumen itu.

Di Mataram, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Indonesia NTB Abri Danar Prabawa memastikan, 23 korban selamat itu merupakan warga Lombok. Seluruhnya laki-laki, Kecelakaan perahu pekerja migran tanpa dokumen berulang kali terjadi di perairan perbatasan Kepri dan Malaysia. Pada Desember 2021 hingga Januari 2022, lima kali perahu pekerja migran tenggelam. Sedikitnya 37 orang tewas dan 48 orang hilang.Koordinator Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran NTB Muhammad Saleh mengatakan, insiden perahu yang membawa pekerja migran tanpa dokumen merupakan dampak dari tidak berjalannya aparatur negara penerima mandat perlindungan pekerja migran. Bukan hanya aparat di desa, melainkan juga kabupaten, provinsi, dan nasional. (Yoga)