Dalam praktik di industri jasa keuangan, tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa ekonomi antara operator di industri jasa keuangan dengan para pihak terkait. Seringkali, sengketa ekonomi yang terjadi melibatkan pihak lembaga keuangan dengan nasabahnya. Selama ini, penyelesaian sengketa ekonomi bisa dilakukan dengan dua jalur, yakni jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi melalui jalur litigasi menjadikan institusi pengadilan sebagai mandatori bagi para pencari keadilan ekonomi.Namun, tidak semua sengketa ekonomi berujung melalui lembaga pengadilan. Sangat dimungkinkan sengketa ekonomi diselesaikan melalui jalur nonlitigasi dengan memanfaatkan proses mediasi ataupun melalui arbitrase sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa ekonomi syariah yang terjadi di lembaga keuangan syariah kewenangan yuridisnya berada di lembaga Pengadilan Agama (PA).Data yang bersumber dari Mahkamah Agung (MA) menunjukkan adanya tren kenaikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang masuk ke PA sepanjang 2017—2019. Berdasarkan hasil laporan Good Corporate Governance (GCG) 2021 yang dilansir oleh BSI, ada 359 perkara sengketa ekonomi syariah di BSI, terdiri atas 315 perkara perdata dan 44 perkara pidana. Dari total perkara perdata, baru 95 perkara yang sudah selesai, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kelompok bisnis Sinar Mas makin serius dalam membangun ekosistem keuangan digital. Melalui entitas anak usahanya PT DSST Dana Gemilang dan PT Sinar Mas Multiartha Tbk., Sinar Mas mengambil alih kepemilikan platform dompet digital, DANA Indonesia. Berdasarkan keterbukaan informasi PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), anak usaha Sinar Mas Group menyatakan telah menyelesaikan investasi ke PT Elang Andalan Nusantara terkait dengan operasional DANA Indonesia. PT Elang Andalan Nusantara merupakan anak usaha PT Elang Mahkota Teknologi (EMTK). Baru-baru ini EMTK mengumumkan penurunan porsi sahamnya di DANA. “Investasi ini merupakan bagian dari kolaborasi pengembangan bisnis digital,” ujar Sekretaris Korporasi DSSA Susan Chandra dalam laporannya kepada otoritas bursa, Kamis (11/8). Suntikan Sinar Mas terhadap DANA bukan hanya diwakili oleh PT DSST Dana Gemilang. Turut terlibat pula emiten lembaga keuangan terpadu PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) dengan porsi penyertaan modal US$25 juta.

JAKARTA – PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) melalui anak usahanya, PT Kreatif Media Karya (KMK) menjual kepemilikan saham di PT Elang Andalan Nusantara (EAN) atau DANA kepada Lazadapay Holdings Pte Ltd, senilai total US$ 304,5 juta atau setara \ Rp 4,5 triliun. Pada hari yang sama, Grup Sinar Mas juga menyelesaikan rencana investasi di EAN sebesar US$ 200 juta atau setara Rp 2,97 triliun. Sekretaris Perusahaan EMTK Titi Maria Rusli mengatakan, pada 10 Agustus 2022 KMK telah meneken akta pengalihan saham sejumlah 202 saham seri A dan 4,79 juta saham seri B di EAN dengan Lazadapay Holdings Pte Ltd sebagai pembeli. “Harga penjualan adalah sebesar US$ 304,5 juta,” ujar dia dalam keterbukaan informasi, Kamis (11/8/2022). Titi mengungkapkan, setelah penyelesaian transaksi penjualan saham, kepemilikan saham KMK pada EAN atau DANA akan mengalami penurunan jumlah. “Di lain pihak, KMK akan memperoleh hasil penjualan saham yang akan berpengaruh positif kepada kondisi kas keuangan KMK dan perseroan,” imbuh Titi. (Yetede)

Menteri Arifin mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM bersubsidi itu dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44% sepanjang paruh pertama 2022. “Pertalite ini sementara kita pertahankan, cuma ya langkah pertama ini kita harus bisa mengimbau masyarakat untuk hemat energi,” kata Arifin, Kamis (11/8). Selain itu, Arifin menyebut kementeriannya juga tengah mendorong percepatan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang sebelumnya ditarget rampung pada Agustus 2022 sebagai petunjuk teknis dari program pembatasan konsumsi BBM murah tersebut. Di sisi lain, Arifin menjelaskan bahwa pemerintah terus mengkaji situasi riil konsumsi BBM bersubsidi di tengah masyarakat sambil memperhitungkan potensi penambahan kuota anyar pada akhir tahun ini. Anggota Komisi BPH Migas Saleh Abdurrahman membeberkan realisasi konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masing-masing sudah berada di atas 50% hingga 20 Juni 2022. Malahan konsumsi rata-rata BBM bersubsidi sudah melebihi kuota yang ditetapkan dengan rata-rata di atas 10% setiap harinya.

Pengesahan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan atau EBT terganjal oleh persoalan banyaknya elite politik yang memiliki usaha di sektor energi fosil. Padahal, beleid tersebut diharapkan bisa mempercepat pengembangan energi bersih di Tanah Air. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa molornya pembahasan rancangan undang-undang (UU) EBT disebabkan oleh kuatnya politik energi fosil. Rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif parlemen itu sebelumnya ditarget rampung pada akhir 2021. Hanya saja, rancangan UU EBT baru diserahkan ke eksekutif pada 29 Juni 2022 lalu. Belakangan pemerintah memiliki tenggat hingga 27 Agustus 2022 untuk menyampaikan daftar inventarisasi masalah atau DIM atas rancangan UU itu. “Komisi VII akan segera menyusun UU energi baru energi terbarukan, tidak pernah sampai, mohon maaf, karena politik kita hari ini adalah politik fosil,” kata Sugeng dalam FGD Kemerdekaan Energi di Tengah Krisis Global, Kamis (11/8).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri tengah membahas 543 DIM rancangan UU EBT bersama dengan pemangku kepentingan terkait hingga dua pekan ke depan. Pembahasan DIM itu sebagai tindak lanjut dari rancangan UU EBT yang telah disampaikan parlemen kepada pemerintah pada 29 Juni 2022 lalu. “Masukan yang kami terima dari stakeholder DIM-nya sudah lumayan tebal, per tadi malam sudah 543 item yang nanti akan kita bahas bersama,” kata Direktur Jenderal EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Dia berharap UU EBT itu nantinya dapat mengakselerasi upaya peningkatan bauran energi bersih di dalam negeri. Selain itu, UU tersebut juga akan didorong untuk menciptakan pasar energi bersih di industri domestik.

Secangkir kopi Semendo berkelas premium tercipta dari tangan kreatif generasi muda di Palembang, Sumsel. Dibalut hasrat kuat dan pemikiran terbuka, mereka membenahi tata niaga kopi. Barista sekaligus pemilik Anestic Coffee Palembang, Rangga Munggaran (35), cekatan membuat segelas kopi latte, Rabu (10/8). Minuman itu terdiri dari espresso hasil olahan 16 gram bubuk kopi perpaduan kopi arabika Semendo  dengan komposisi 60 % dan kopi robusta Pagar Alam 40 %. ”Untuk mendapatkan rasa yang diinginkan, perlu eksperimen berkali-kali,” ujar pemuda yang juga Ketua Barista Street League Palembang itu.

Hasrat mengutak-atik resep dengan bahan baku kopi dari Sumsel, terutama kopi Semendo, dilakukan untuk semakin mengenalkan kopi Semendo kepada masyarakat Palembang. Kopi Semendo mulai dikenal sejak 2017 saat beberapa pegiat kopi mengikutkannya di sejumlah kontes kopi dan hasilnya cukup memuaskan. Kopi berasal dari tiga kecamatan di Kabupaten Muara Enim, 270 kilometer dari Palembang, yakni Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Ulu.

Robusta Semendo mendapat sertifikat indikasi geografis dari Ditjen Merek dan Kekayaan Intelektual Kemkumham tahun 2015. Cita rasa kopi Semendo tidaklah berbeda dengan kopi Gayo dari Aceh. ”Ketika menyeruput kopi Semendo, akan terasa aroma rempah yang kuat perpaduan antara pala, kayu manis, dan citrus,” ujar Rangga. Cita rasa itu terus dikenalkan ratusan anak muda barista di Palembang agar identitas kopi Semendo semakin dikenal. Karena itu, edukasi komprehensif kepada para barista sangat dibutuhkan agar keunggulan kopi Semendo dan kopi asal Sumsel lainnya bisa tersampaikan dengan baik kepada penikmat kopi. (Yoga)

Integrasi lembaga penelitian di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan pemusatan manajemen, anggaran, serta sumber daya manusia memicu pro dan kontra di kalangan peneliti. Perlu pembenahan agar integrasi kelembagaan ini tidak justru menghambat pemajuan riset di Indonesia.  Kompas mewawancarai sejumlah peneliti BRIN dari berbagai bidang dan posisi untuk menggambarkan situasi yang mereka hadapi. Wawancara meliputi ekosistem riset, pendanaan, dan mekanisme kerja yang dirangkum pada Kamis (11/8). Sejumlah peneliti yang baru bergabung dengan BRIN cenderung berekspektasi positif dan melihat peluang untuk melakukan riset yang kompetitif walau ada sejumlah  catatan kritis. Di sisi lain, para peneliti senior kebanyakan pesimistis serta merasakan ekosistem dan birokrasi riset memburuk.

Rahma Hanifa, peneliti muda dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi yang baru bergabung dengan BRIN Desember 2021, mengatakan bahwa dirinya merasa lebih terpacu dan termotivasi untuk meneliti karena ada target output paper atau karya tulis ilmiah. Sebagai peneliti baru, ia pun sudah bisa mengajukan proposal sebagai peneliti utama (principal investigator). Semeidi Husrin, peneliti di Pusat Riset Kebencanaan Geologi-BRIN, dulu peneliti di Litbang KKP, berpendapat, mekanisme pengajuan proposal riset mendorongnya menjadi lebih kompetitif. ”Peneliti akan didorong bekerja keras karena mendapatkan uang tidak gampang. Sebelumnya (saat di KKP) dana riset dibagi-dibagi. Gagal atau berhasil sama saja, dapat lagi tahun berikutnya,” ujarnya.

Sekalipun cenderung melihat sisi positif dari iklim kerja di BRIN, mereka merasakan kendala dalam penelitian. ”Kendala utama ialah administrasi yang harus diurus sendiri oleh peneliti. Tidak boleh ada orang keuangan atau admin di tim peneliti karena semua dipusatkan sehingga jadi ribet,” ucap Rahma. Selain itu, sering ada perubahan aturan secara tiba-tiba sehingga banyak persiapan dan usulan riset yang tidak berjalan optimal. ”Masalah lainnya, ternyata pendanaan internasional sulit masuk di BRIN. Aturan dari donor harus disesuaikan lagi ke aturan BRIN. Bisa jadi ada komponen yang sebenarnya bisa dari donor, tetapi jadi hilang begitu masuk BRIN, demikian sebaiknya,” katanya. (Yoga)

Harga gas dan listrik global mencapai level tertinggi. Ini terutama terjadi di Eropa. Situasi ini menyebabkan berbagai negara beralih dari gas ke minyak bumi untuk pembangkit sehingga konsumsi minyak global diperkirakan naik. Badan Energi Internasional (IEA) dalam laporan bulanan Agustus 2022 menyebutkan, harga gas di wilayah Uni Eropa (UE) melonjak paling tinggi. Laporan yang diumumkan  Kamis (11/8) menyinggung fakta UE harus membayar 215 euro untuk membangkitkan setiap megawatt listrik. Harga saat ini lebih tinggi 120 % dibandingkan tiga bulan lalu. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengakui warga tercekik kenaikan harga energi. Karena itu, Berlin menyiapkan paket bantuan kepada warga.

Sebaliknya, IEA memastikan harga minyak menunjukkan tren penurunan. Harga acuan minyak terpangkas 30 USD per barel dibandingkan Juni 2022. Pada Kamis, harga minyak Brent pada 97 USD per barel dan Texas WTI pada 92 USD per barel. Oleh karena itu, IEA mengubah taksiran konsumsi minyak global menjadi 99,7 juta barel per hari sepanjang 2022. Sebelumnya, IEA menaksir 96,6 juta barel per hari. IEA menaksir konsumsi minyak akan kembali melewati 101,8 juta barel per hari pada 2023. Jumlah itu melebihi konsumsi harian sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia secara luas mulai awal 2020. (Yoga)

Kehadiran mobil listrik dengan harga terjangkau sesuai daya beli masyarakat dibutuhkan untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Namun, untuk menekan harga jual, pelaku industri harus memiliki kemauan dan kemampuan melakukan inovasi teknologi serta membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah. Berdasarkan perhitungan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), daya beli masyarakat Indonesia umumnya belum bisa menerima harga mobil listrik yang berada di atas Rp 600 juta, 70 % konsumen kendaraan roda empat memilih membeli jenis kendaraan dengan harga di bawah Rp 300 juta.

Satu-satunya mobil listrik berbasis baterai (BEV) yang dijual di bawah Rp 300 juta adalah Wuling Air EV yang dikeluarkan produsen otomotif asal China, Wuling Motors. Sampai 10 Agustus 2022, Wuling menerima lebih dari 1.500 pesanan awal untuk produk tersebut dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Mobil listrik dengan harga Rp 238 juta (tipe jarak tempuh standar) dan Rp 295 juta (tipe jarak tempuh panjang) itu diluncurkan di ajang pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/8).

Menurut Brand and Marketing Director Wuling Dian Asmahani, pihaknya bisa mengeluarkan mobil listrik murah karena proses produksinya dilakukan di dalam negeri, yaitu di Cikarang, Bekasi, Jabar, dengan kandungan dalam negeri sebesar 40 %. Selain itu, Wuling sudah familier menggunakan platform teknologi Global Small Electric  Vehicle (GSEV) untuk memproduksi mobil dengan ukuran kecil (compact) dan fungsional. “Dengan harga itu, kami bisa mendukung percepatan kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Dian. Marketing Director PT Toyota Astra Motor Anton Jimmy Suwandi mengatakan, untuk memproduksi mobil listrik murah, produsen butuh dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah dalam bentuk fiskal ataupun non fiskal. Misalnya, keringanan pajak daerah atau kelonggaran menggunakan mobil rendah karbon saat ganjil-genap. (Yoga)

Persoalan besar pada industri kelapa sawit masih belum terselesaikan. Persoalan tersebut adalah masih rendahnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani swadaya di beberapa daerah dan disparitas harga minyak goreng curah antardaerah yang relatif tinggi. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto, Kamis (11/8) mengatakan, harga TBS kelapa sawit ditingkat petani swadaya lambat naik. Harganya masih di bawah harga yang dijanjikan pemerintah Rp 2.000 per kg. Harga TBS sawit petani swadaya di Mamuju, Sulbar, masih di kisaran Rp 900-Rp 1.100 per kg. Padahal, harga TBS sawit di tingkat petani plasma sudah Rp 1.700-Rp 2.000 per kg. Di Kabupaten Sekadau, Kalbar, harga TBS  sawit petani swadaya berkisar Rp 1.150-Rp 1.500 per kg pada 4 Agustus 2022. Kemudian, pada 11 Agustus 2022, kenaikannya tidak signifikan, menjadi Rp 1.350-Rp 1.600 per kg.

”Ekspor sudah dipercepat dan pungutan ekspor sudah dibebaskan hingga akhir Agustus 2022, tetapi harga TBS belum sesuai harapan petani dan pemerintah,” kata Darto ketika dihubungi dari Jakarta. Darto menilai ada praktik tidak sehat yang membuat harga TBS sawit petani swadaya belum mencapai Rp 2.000 per kg. Di Mamuju, misalnya, pembentukan harga TBS tidak adil lantaran ada monopoli mengingat hanya ada dua perusahaan kelapa sawit yang beroperasi. Ia memperkirakan harga TBS petani justru akan turun setelah pungutan ekspor diberlakukan lagi nanti. Selain itu harga TBS akan mengikuti harga CPO global yang saat ini tengah bergejolak dan bakal cenderung turun. (Yoga)