Kongsi di dompet digital Dana semakin banyak. Tidak main-main, Dana berhasil mengumpulkan konglomerasi keuangan digital. Dana mengumumkan penyelesaian transaksi investasi terbaru dari Sinar Mas dan perusahaan e-commerce, Lazada Group. Masuknya kedua nama ini menambah lagi nama perusahaan yang sudah ada di dalam ekosistem Dana. Vince Iswara, CEO & Co-Founder Dana Indonesia meyakini, melalui dukungan kedua investor dapat memperkuat peningkatan layanan keuangan digital bagi masyarakat Indonesia. Lazada juga meyakini masuknya mereka sebagai langkah untuk bisa melengkapi jejaring bisnis mereka selama ini. Sinar Mas masuk ke Dana ini melalui anak usahanya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Peleburan lembaga-lembaga penelitian ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menghambat program riset strategis nasional, seperti vaksin Covid-19 Merah Putih, Drone MALE Kombatan, dan teknologi garam. Proses transisi yang tidak berjalan baik juga membuat banyak peneliti kebingungan sehingga mengganggu pengembangan riset teknologi. Keluhan memburuknya ekosistem riset ini disampaikan sejumlah peneliti dari berbagai organisasi riset di BRIN, yang diwawancarai terpisah pekan ini, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Rabu (10/8).

Hasil wawancara ini menguatkan temuan Masyarakat Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MPI), sebagaimana disampaikan anggotanya, yang juga peneliti Pusat Riset Perilaku dan Ekonomi Sirkular BRIN, Maxensius Tri Sambodo. Temuan MPI juga sudah disampaikan kepada Wapres Ma’ruf Amin pada 17 Maret 2022 dan kepada Komisi VII DPR dalam rapat dengar pendapat umum pada 28 Maret 2022. Temuan MPI di antaranya sejumlah rapor buruk peleburan BRIN yang menggerus daya saing Indonesia di bidang riset dan teknologi. Di antaranya, terhentinya program riset strategis nasional yang sebelumnya dijalankan sejumlah lembaga penelitian, misalnya Drone MALE Kombatan, Program Pengkajian dan Penerapan Peringatan Dini Tsunami, tekno- logi garam, dan vaksin Covid-19 Merah Putih. (Yoga)

Mencermati proses kebijakan negara mendesakkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Papua, banyak kalangan menilai kebijakan pemekaran di provinsi paling timur Indonesia itu terlalu terburu-buru. Agenda yang lebih penting serta urgen adalah percepatan pembangunan, meningkatkan derajat, martabat, serta kesejahteraan orang asli Papua (OAP). Wajar masyarakat sipil tak hanya bertanya-tanya, tetapi juga mencium aroma misteri di balik kebijakan tersebut. Negara diduga berniat membentuk boneka-boneka pemerintahan daerah agar dapat sepenuhnya dikendalikan. Kecurigaan itu sangat ironis karena UU No  1/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No 2/2021 tentang Perubahan UU Otonomi Khusus Papua adalah manifestasi niat politik mulia negara. OAP mendapatkan perlakuan sangat istimewa. Hanya mereka yang dapat menjadi gubernur Papua dan Papua Barat.

Hajat tersebut cukup konsisten. UU Otsus jilid kedua, negara mencoba lagi melakukan terobosan dengan membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dipimpin Wapres (Pasal 68A UU No 2/2021). Herannya, setelah lebih dari setahun terbitnya UU Otsus, badan yang menjadi jantung mengakselerasi pembangunan Papua belum juga terbentuk. Ironinya, terobosan percepatan pembangunan dilakukan membentuk DOB. Kesannya, negara tak belajar pengalaman getir dan traumatik tahun-tahun sebelumnya. Sejak 1999 hingga 2014, sebanyak 80 % DOB gagal karena tanpa persiapan matang. Kebijakan pembentukan DOB Papua ibaratnya membangunkan macan tidur. Antrean panjang wilayah yang ingin mekar jumlahnya ratusan, bahkan di Papua dan Papua Barat puluhan wilayah menginginkan pemekaran.

Ancaman kegagalan DOB Papua berdengung dalam webinar yang diselenggarakan Staf Khusus Wapres bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (28/7).Temanya, memitigasi pasca pembentukan DOB Papua. Pertama, DOB Papua tidak berkiblat kepada kerangka besar penataan daerah. DOB seharusnya merupakan bagian integral strategi desain besar pembenahan daerah, meliputi pembentukan daerah, penyesuaian daerah, serta penggabungan daerah. Kemenyeluruhan (comprehensiveness) pemahaman ini sangat penting mengingat setiap daerah pemekaran baru perlu dimonitor, dievaluasi, dan diberikan batas waktu tertentu. Apabila sampai tenggat percobaan lewat dan kinerjanya tidak sesuai target, DOB harus bergabung kembali dengan daerah induknya. (Yoga)

Digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai efektif untuk menekan korupsi. Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam audiensi dengan jajaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Rabu (10/8) mengatakan, digitalisasi menjadi efektif karena hampir seluruh proses pengadaan dilakukan dengan mekanisme transparan dan akuntabel berbasis sistem. Digitalisasi juga dapat mengeliminasi sistem lelang yang memakan waktu lama dan rentan terjadi suap. (Yoga)

Bunga deposito yang rendah sangat penting agar masyarakat jangan terbuai atau terdorong untuk hidup dengan menikmati bunga. Masyarakat yang mempunyai dana harus hidup dari keuntungan dengan cara berusaha atau masuk ke pasar modal di bursa. Dengan cara itu, ekonomi akan lebih produktif dan membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Sekarang kita juga menghadapi tantangan krisis ekonomi dunia yang pasti akan berimbas pada ekonomi nasional. Pemerintah menghadapi pilihan kebijakan yang tidak mudah. Pertama, menjaga inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan cara subsidi energi yang besar Rp 502 triliun. Kalau ditambah subsidi lain, seperti pupuk dan pangan, bisa Rp 550 triliun, yang berarti 20 % APBN 2022.

Kedua, menjaga fiskal dengan subsidi yang tidak terlalu tinggi dengan menaikkan harga BBM dan mengganti dengan subsidi ke orang tak mampu dengan BLT sehingga lebih tepat sasaran. Akibatnya tentu inflasi akan naik karena biaya transport akan naik, diikuti harga barang-barang yang besar volumenya, tapi fiskal lebih stabil dengan mengurangi defisit dan pinjaman sehingga anggaran pembangunan bagi masyarakat lebih besar. Pilihan kebijakan yang baik dan tingkat bunga yang lebih rendah akan memberi manfaat pada daya saing dan ketahanan ekonomi nasional menghadapi kesulitan ekonomi dunia yang melanda kita. (Yoga)

Kenaikan harga produk mi instan memang akan terjadi sebagai imbas dari kenaikan harga bahan baku yang selama ini masih ditahan di tingkat produsen. Kendati demikian, kenaikannya diyakini tetap dalam batas wajar. Kabar kenaikan harga mi instan awalnya disampaikan Mentan Syahrul Yasin Limpo pada webinar, Senin (8/8). Saat itu, Syahrul mengatakan, harga mi instan bakal naik tiga kali lipat dalam waktu dekat lantaran harga gandum dunia sedang naik terimbas dampak perang Rusia-Ukraina.

Menurut data Kemenperin, harga mi instan kuah di tingkat konsumen telah mengalami kenaikan sebanyak dua kali pada rentang waktu 2019 hingga Mei 2022. Pada 2019, harga mi instan kuah Rp 2.500 per kemasan, meningkat menjadi Rp 2.750 pada 2021, dan menjadi Rp 3.000 per Mei 2022. Adapun harga produk mi instan kuah dari beragam merek di sejumlah warung dan gerai minimarket di Jakarta per Rabu (10/8) belum banyak berubah, yaitu masih di kisaran Rp 2.800-Rp 3.100 per kemasan.

Menanggapi hal itu, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang menilai, pernyataan Mentan bahwa harga mi instan naik hingga tiga kali lipat berlebihan. Menurut dia, kenaikan harga mi instan merupakan konsekuensi dari harga bahan baku gandum dan tepung terigu yang juga sedang mengalami kenaikan di tingkat internasional. ”Industri tepung terigu tidak mengambil kesempatan apa pun dari kenaikan harga gandum yang terjadi. Mereka hanya mem-pass over (meneruskan) kenaikan harga input yang sudah terjadi sejak 2021. Jadi, (kenaikannya)tidak berlebihan, normatif saja,” kata Franciscus (10/8). (Yoga)

Energi hijau adalah sebutan untuk sumber energi yang berasal dari bahan-bahan yang tidak berdampak negatif bagi lingkungan. Industri hijau merupakan aktivitas produksi yang selaras dengan kelestarian. Sementara ekonomi hijau merupakan payung, yang menaungi semua kegiatan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sembari tetap menjaga kelestarian lingkungan. Berbeda dengan model ekonomi konvensional selama ini yang secara praktik tidak memprioritaskan kelestarian, gagasan ekonomi hijau justru mengedepankan adanya keberlanjutan, tidak hanya dari faktor ekonominya, tetapi juga dua faktor lain, yakni sosial dan lingkungan.

Berdasarkan kalkulasi Bappenas, untuk mendukung capaian pembangunan emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060, per tahun dibutuhkan dana setara 6 % PDB. Dengan acuan PDB 2021 yang Rp 16.970,8 triliun, setidaknya butuh dana Rp 1.000 triliun per tahun. Kemampuan APBN tidak mencukupi untuk pembiayaan itu. Dibutuhkan sinergi antara swasta dan pemerintah, bahkan bantuan organisasi internasional, agar pengembangan ekonomi hijau dapat berjalan secara optimal.

Dari sisi industri, kesadaran mengurangi emisi dan bertransisi ke ekonomi hijau makin meningkat seiring tuntutan persaingan di rantai pasok global. Permintaan pasar global membuat perusahaan nasional yang  berorientasi ekspor menyadari urgensi dekarbonisasi dan bertransisi ke ekonomi hijau. Pelaku industri yang tidak mengurangi emisi karbon akan sulit bersaing di rantai pasok global. Saat ini pemerintah sudah menerbitkan Indeks Ekonomi Hijau nasional untuk memastikan bahwa proses transisi ekonomi di Tanah Air menuju ekonomi hijau berada di jalur yang tepat. (Yoga)

OJK bersama Self Regulatory Organizations (SRO), yakni PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta pelaku industri pasar modal berkomitmen untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasar modal dan keuangan. Di tengah meningkatnya volatilitas perekonomian global, pasar modal Indonesia tetap mencatat pertumbuhan. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam acara puncak peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang mengusung tema ”Menuju Ekonomi Tangguh, Stabil, dan Berkelanjutan” di BEI Jakarta, Rabu (10/8).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi menambahkan, peringatan 45 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap industri pasar modal sekaligus menjadi sarana untuk mengomunikasikan pencapaian dan peranan penting pasar modal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam kesempatan terpisah, Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, menjelaskan, pendalaman pasar dilakukan dari berbagai sisi, baik sisi produk maupun investor. BEI akan terus berkolaborasi dengan sejumlah pihak untuk mencapai pertumbuhan investor yang merata, juga memberikan edukasi. ( Yoga)

Gubernur BI mengajak seluruh kementerian dan lembaga serta pemda bersinergi mengendalikan inflasi pangan. Selain beberapa komoditas produksi dalam negeri, sejumlah bahan pangan rentan terdampak oleh kenaikan harga di pasar global. Pengendalian inflasi pangan dinilai krusial karena berdampak luas dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal tersebut mengemuka dalam peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan secara hibrida di Malang, Jatim, Rabu (10/8). Perry menjelaskan, belanja pangan masyarakat ekonomi rendah bisa mencakup 50-60 % total bobot pengeluaran.

Mengingat bobotnya yang besar, kenaikan harga pangan akan berdampak besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, Perry mengajak pemda untuk bersama-sama mengendalikan inflasi pangan hingga 5 % atau paling tidak 6 %. Berbagai upaya, lanjut Perry, bisa dilakukan pemda untuk mengendalikan inflasi, diantaranya dengan memperbanyak operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Peran pemda bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) penting guna menjamin inflasi tetap terkendali. (Yoga)

Kemenkeu memastikan fasilitas pembebasan bea masuk impor vaksin Covid-19 dilanjutkan. Adapun untuk alat kesehatan terkait Covid-19, kata Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Untung Basuki di Bandung, Rabu (10/8), akan dievaluasi jenis alat kesehatannya, apakah tetap mendapat fasilitas tersebut atau tidak. (Yoga)