Belum hilang dalam ingatan atas dampak krisis energi China pada 2021 yang dilanjutkan dengan pergolakan per­da­gang­an akibat invasi Rusia ke Ukraina, per­eko­no­­mi­an dunia kembali di­buat bersiaga dengan ke­te­gangan antara Taiwan dan Chi­na. Reaksi pemerintah Ne­ge­ri Tirai Bambu dengan me­nem­bak­kan sejumlah peluru kendali ke wilayah perairan Taiwan se­baiknya ditangkap sebagai sinyal bahwa Tiongkok tidak me­man­dang kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat yang merupakan musabab ke­te­gangan ini sebagai hal yang biasa. Dan, sudah ba­rang tentu bahwa apapun yang terjadi di negara dengan in­dus­tri terbesar di dunia se­ka­li­gus perekonomian ter­be­sar di Asia akan mem­be­ri­kan dampak serius ke negara lain, tak terkecuali Indonesia. Mengutip dari laman portal daring Bisnis Indonesia, Menteri Perindustrian telah me­nyiap­kan sejumlah persiap­an untuk menghadapi dam­pak tersebut. Pemerintah me­nya­takan akan mempercepat pro­ses investasi di kawasan in­dustri. Selain itu, calon pe­nge­lola kawasan industri akan mendapatkan pendamping­an, serta mendapatkan fa­si­li­tas nonfiskal seperti pe­ngamanan sebagaimana objek vital nasional dan objek tertentu. Mari kita mengambil contoh industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang telah eksis di Tanah Air sejak dekade 1970-an dan mencapai masa kejayaannya pada 1990-an. Sempat dicap sebagai sunset industry saat krisis ekonomi Asia 1998, industri ini justru membuktikan daya tahan yang cukup mengesankan hingga saat ini. Industri ini tumbuh 12,45% pada kuartal pertama 2022 berkat topangan konsumsi dalam negeri. Dari sisi ekspor, hingga paruh kedua 2022, TPT mencatatkan surplus neraca perdagangan lebih dari US$4 miliar.

Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini diprediksi makin solid seiring dengan terkendalinya penanganan pandemi Covid-19 dan terjaganya tingkat konsumsi masyarakat sepanjang tahun berjalan 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2022 tumbuh hingga 5,44% (year-on-year/YoY). Konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung produk domestik bruto (PDB) pun mampu mencatatkan pertumbuhan hingga 5,51% (YoY).Data tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat masih cukup kuat kendati dihadapkan pada risiko lesatan inflasi yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina sejak akhir Februari lalu sehingga menyebabkan krisis pangan dan energi. Berpijak pada data ter sebut, sejumlah ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berpotensi mencapai level pra pandemi. Sekadar informasi, pada 2019 silam realisasi pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,02% (YoY). Chief Economist Citibank Indonesia Helmi Arman mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun diproyeksi berada pada level 5,2% yang didorong oleh tiga sektor, yaitu konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Sementara itu, Mirae Asset Sekuritas mengestimasi, PDB pada periode Juli—September tahun ini mampu tumbuh hingga 5,6% (YoY) seiring dengan efektifnya strategi ‘rem dan gas’ pemerintah dalam mengelola mobilitas masyarakat.

Penyiapan sumber daya manusia lokal di Kalimantan Timur menjadi perhatian khusus sejumlah kalangan sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara yang terletak di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan jumlah angkatan kerja di Benua Etam mencapai 1,91 juta orang yang sebagian besar merupakan lulusan sekolah dasar atau lebih rendah yang mencapai 27,66%. Angka ini disusul oleh lulusan sekolah menengah atas, baik SMA maupun SMK dengan porsi sebesar 25,31%. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar angkatan kerja di Kalimantan Timur merupakan tenaga terampil. Untuk dapat masuk ke lapangan kerja, tenaga terampil ini memerlukan sertifikasi guna membuktikan kualitas dari keterampilan yang dimiliki. Saat ini, pekerja bersertifikat di Kalimantan Timur jumlahnya masih minim untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Sebagai contoh, data dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) mencatat baru terdapat 35.000 pekerja bersertifikat keahlian atau keterampilan dari total 100.000 pekerja konstruksi di Kalimantan Timur. 

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) memberikan peluang lebih besar bagi keterlibatan warga Kaltim dalam proyek IKN dan Kilang Balikpapan. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur (Kaltim) M Slamet Brotosiswoyo menyatakan telah mengantisipasi penyediaan SDM yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan IKN sejak beberapa tahun sebelumnya. Sebagai lembaga yang masuk dalam kerja sama tripartit, Apindo Kaltim berupaya mendirikan LSP Konstruksi di Benua Etam guna menyediakan SDM lokal yang berkualitas, khususnya dalam menangkap peluang pembangunan di IKN.

77 tahun kemerdekaan RI merupakan perjalanan tak mudah. Pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia menyebabkan krisis pangan, energi, dan likuiditas. Meski demikian, lewat kerja bersama rakyat dan pemimpin bangsa sebelumnya, Presiden Jokowi  dalam wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, di ruang Veranda Istana Merdeka, Minggu (14/8) merasakan kelangsungan membangun hingga saat ini. Arah pembangunan kita sekarang bukan jawasentris, melainkan indonesiasentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa.

Infrastruktur di pinggiran, airport di Pulau Miangas. Pembangunan pos lintas batas negara di Skouw, di Sota Merauke, Motaain, kemudian di Aruk, Nanga Badau, di perbatasan Malaysia, dan masih banyak lainnya. Betul-betul ada perubahan, kelihatan jalan-jalannya, infrastruktur kecil-kecil, jembatan-jembatan, dan embung. Dengan gelontoran dana selama enam tahun ke desa dan mencapai Rp 468 triliun, menghasilkan jalan 227.000 km dan 4.500 embung. Dana desa tak hanya membangun jalan dan irigasi saja, tetapi juga pasar desa, BUMDes, dan air bersih di desa. Air bersih, 1,2 juta km sambungan, dan posyandu terbangun 38.000. Sumur 59.000 unit dan 56.000 PAUD.

Artinya, pemerataan pembangunan atau keadilan sosial yang dinanti masyarakat berjalan cepat ke tujuan, fokus sehingga tepat sasaran. Dampak dari 4.500 embung dan 1,1 juta hektar irigasi muncul swasembada pangan. International Rice Research Institute (IRRI) memberi sertifikat Indonesia punya ketahanan pangan yang baik. Indonesia swasembada pangan sejak 2019. Selama tiga tahun berturut-turut, produksi beras 31,3 juta ton. Jagung dulu, kita impor 3,5 juta ton per tahun. Tahun ini hanya impor 800.000 ton. (Yoga)

Indonesia memiliki riwayat cemerlang untuk urusan kinerja dagang. Paling tidak hal itu tecermin dari surplus neraca perdagangan yang berlangsung selama 26 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Bahkan, neraca perdagangan Indonesia selama semester I/2022 yang mencapai US$24,89 miliar merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kendati demikian, pada semester kedua tahun ini tantangan untuk menjaga kinerja dagang bakal makin berat lantaran adanya tren penurunan harga sejumlah komoditas ekspor serta risiko penurunan permintaan dari sejumlah negara. Jika dicermati, harga crude palm oil (CPO) dalam beberapa bulan belakangan turun jauh dari puncaknya yang sempat melampaui 7.000 ringgit per ton. Kontrak berjangka CPO pengiriman Oktober 2022, kontrak teraktif di Bursa Derivatif Malaysia, pada Jumat (12/8) ditutup menguat 3,7% secara harian ke 4.420 ringgit per ton. Harga bijih besi juga melandai setelah memuncak pada April 2022 di posisi US$162 per ton. Kontrak berjangka bijih besi pengiriman September bertengger di US$109,8 per ton di Bursa Singapura pada Jumat (12/8). Hanya harga batu bara yang menunjukkan tren stabil kendati sempat mengalami penurunan tipis. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan neraca perdagangan Indonesia Juli 2022 surplus US$3,85 miliar. Menurutnya, harga komoditas yang tinggi tetap mendukung kinerja ekspor pada Juli 2022, kendati bakal melemah sejalan dengan aktivitas perdagangan global yang melambat.

Upaya pemerintah untuk merealisasikan target penerimaan pajak dari implementasi UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan makin sulit, menyusul berakhirnya Program Pengungkapan Sukarela dan terbatasnya penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah menargetkan regulasi sapu jagat di bidang perpajakan tersebut mampu menambah penerimaan negara hingga Rp136,3 triliun sepanjang tahun ini. Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani mengatakan bahwa satu-satunya peluang bagi pemerintah untuk dapat merealisasikan target itu ada pada implementasi pajak karbon. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menambahkan, kunci dari efekivitas UU HPP ada pada optimalisasi data dari berbagai sumber, terutama mengenai PPh dan program PPS. “Artinya ada perluasan objek pajak. Tantangannya kan lebih pd pengawasan dan penegakan hukumnya,” ujarnya. Sejatinya, ada sejumlah katalis yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menggali potensi penerimaan dari pelaksanaan UU HPP tersebut.

Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan produksi pertanian nasional, menjamin kecukupan pangan dalam negeri, dan memberikan kontribusi pangan dunia di tengah ancaman krisis pangan yang melanda sejumlah negara. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Negara usai menerima Certificate of Acknowledgement dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras.“Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi, menjamin ketercukupan pangan di dalam negeri dan sekaligus memberikan kontribusi bagi kecukupan pangan dunia,” ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi, Minggu (14/8).Penyerahan penghargaan dari IRRI kepada Pemerintah Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara Jakarta, kemarin. Jokowi menuturkan bahwa pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur di bidang pertanian, mulai dari bendungan, embung, hingga jaringan irigasi guna mendukung peningkatan hasil produksi pertanian nasional. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan IRRI telah memberikan pengakuan terhadap sistem pertanian dan pangan yang tangguh serta swasembada beras yang dicapai Indonesia pada 2019—2021.

Perusahaan aplikasi transportasi masih berbeda pendapat soal kenaikan biaya jasa ojek sepeda motor yang ditunda selama 25 hari sejak ditetapkan Kementerian Perhubungan. Perusahaan aplikasi transportasi Maxim Indonesia menilai kenaikan biaya jasa bisa kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam memulihkan keadaan ekonomi negara. Sebaliknya, Gojek Indonesia dan Grab Indonesia memilih memanfaatkan penundaan kenaikan biaya jasa ojek daring selama 25 hari untuk sosialisasi ke mitra pengemudi dan masyarakat. Business Development Manager Maxim Indonesia Imam Azhar Mutamad menjelaskan Maxim masih mempelajari regulasi baru soal biaya jasa ojek sepeda motor. Menurutnya, salah satu yang menjadi fokus adalah tarif minimal untuk jarak tempuh paling jauh 5 km dari sebelumnya 4 km. Sebaliknya, SVP Corporate Affairs Gojek Indonesia Rubi W. Purnomo menyatakan siap menindaklanjuti perpanjangan kenaikan tarif ojek daring dengan melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa dan pengemudi. Sesuai dengan arahan Kemenhub, lanjutnya, pelaksanaan kenaikan tarif dalam Kepmenhub No. KP 564/2022 diberikan masa tenggang selama 25 hari kalender sejak ditetapkan pada 4 Agustus 2022. Berdasarkan arahan tersebut, Gojek juga akan mematuhinya dengan melakukan sosialisasi agar kenaikan tarif tidak menimbulkan pro dan kontra.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menjelaskan Kemenhub menetapkan bahwa penyesuaian aplikator terhadap tarif ojek daring dapat dilakukan paling lambat 25 hari kalender sejak beleid tersebut ditetapkan. Semula Kepmenhub No.KP 564/2022 menetapkan pemberlakuan efektif dilakukan maksimal 10 hari kalender sejak diundangkan pada 4 Agustus 2022. Namun, berdasarkan hasil peninjauan kembali, diperlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan sosialisasi terhadap tarif baru ini bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, pemerhati transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas berharap hubungan antara aplikator dengan mitra pengemudi makin baik setelah penetapan biaya jasa baru ojek daring. “Persoalan hubungan industrial yang eksploitatif tidak boleh terjadi lagi dengan adanya kenaikan tarif baru.”

Kementerian Perhubungan (Kemhub) resmi menunda kenaikan tarif ojek online menjadi akhir Agustus 2022 ini. Kabar ini menjadi sedikit melegakan, sekaligus memantik kecemasan. Di satu sisi, penundaan kenaikan tarif ojek online menunda tambahan beban masyarakat. Di sisi lain, ini membikin cemas bisa memacu inflasi lebih tinggi bulan depan lantaran efek gulir naik tarif bersamaan dengan trem kenaikan harga akibat energi serta pangan yang belum reda.

Bersiaplah! Pemerintah dalam waktu dekat bakal menaikkan harga Pertalite. Ditengah kenaikan harga minyak di kisaran US$ 100 per barel, tanpa ada keputusan menaikkan harga Pertalite, keuangan negara bisa jebol untuk menahan tingginya harga minyak dunia. Pasalnya, Indonesian Crude Price (ICP) yang menjadi acuan harga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 hanya sebesar US$ 63 per barel. Lalu, nilai tukar rupiah yang meleset menjadi rata-rata Rp 14.800 dari asumsi di APBN Rp 14.350, serta volume Pertalite yang naik, seiring naiknya harga Pertamax memicu orang beralih ke Pertalite. Jika kondisi ini dibiarkan anggaran subsidi bisa jebol buat menutup harga pertalite. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan dengan media pekan lalu menyebut, Presiden Joko Widodo terus minta menterinya menghitung kemampuan anggaran, termasuk jika harga harus naik. Bola kenaikan harga BBM di tangan Presiden. Kabar yang masuk ke KONTAN, pilihan saat ini adalah pembatasan atau kenaikan. Jika naik, kenaikan harga Pertalite Rp 10.000 per liter, tetap lebih murah dari harga keekonomian di Rp 7.650.