Indonesia memiliki riwayat cemerlang untuk urusan kinerja dagang. Paling tidak hal itu tecermin dari surplus neraca perdagangan yang berlangsung selama 26 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Bahkan, neraca perdagangan Indonesia selama semester I/2022 yang mencapai US$24,89 miliar merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kendati demikian, pada semester kedua tahun ini tantangan untuk menjaga kinerja dagang bakal makin berat lantaran adanya tren penurunan harga sejumlah komoditas ekspor serta risiko penurunan permintaan dari sejumlah negara. Jika dicermati, harga crude palm oil (CPO) dalam beberapa bulan belakangan turun jauh dari puncaknya yang sempat melampaui 7.000 ringgit per ton. Kontrak berjangka CPO pengiriman Oktober 2022, kontrak teraktif di Bursa Derivatif Malaysia, pada Jumat (12/8) ditutup menguat 3,7% secara harian ke 4.420 ringgit per ton. Harga bijih besi juga melandai setelah memuncak pada April 2022 di posisi US$162 per ton. Kontrak berjangka bijih besi pengiriman September bertengger di US$109,8 per ton di Bursa Singapura pada Jumat (12/8). Hanya harga batu bara yang menunjukkan tren stabil kendati sempat mengalami penurunan tipis. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan neraca perdagangan Indonesia Juli 2022 surplus US$3,85 miliar. Menurutnya, harga komoditas yang tinggi tetap mendukung kinerja ekspor pada Juli 2022, kendati bakal melemah sejalan dengan aktivitas perdagangan global yang melambat.

Upaya pemerintah untuk merealisasikan target penerimaan pajak dari implementasi UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan makin sulit, menyusul berakhirnya Program Pengungkapan Sukarela dan terbatasnya penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah menargetkan regulasi sapu jagat di bidang perpajakan tersebut mampu menambah penerimaan negara hingga Rp136,3 triliun sepanjang tahun ini. Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani mengatakan bahwa satu-satunya peluang bagi pemerintah untuk dapat merealisasikan target itu ada pada implementasi pajak karbon. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menambahkan, kunci dari efekivitas UU HPP ada pada optimalisasi data dari berbagai sumber, terutama mengenai PPh dan program PPS. “Artinya ada perluasan objek pajak. Tantangannya kan lebih pd pengawasan dan penegakan hukumnya,” ujarnya. Sejatinya, ada sejumlah katalis yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menggali potensi penerimaan dari pelaksanaan UU HPP tersebut.

Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan produksi pertanian nasional, menjamin kecukupan pangan dalam negeri, dan memberikan kontribusi pangan dunia di tengah ancaman krisis pangan yang melanda sejumlah negara. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Negara usai menerima Certificate of Acknowledgement dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras.“Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi, menjamin ketercukupan pangan di dalam negeri dan sekaligus memberikan kontribusi bagi kecukupan pangan dunia,” ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi, Minggu (14/8).Penyerahan penghargaan dari IRRI kepada Pemerintah Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara Jakarta, kemarin. Jokowi menuturkan bahwa pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur di bidang pertanian, mulai dari bendungan, embung, hingga jaringan irigasi guna mendukung peningkatan hasil produksi pertanian nasional. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan IRRI telah memberikan pengakuan terhadap sistem pertanian dan pangan yang tangguh serta swasembada beras yang dicapai Indonesia pada 2019—2021.

Perusahaan aplikasi transportasi masih berbeda pendapat soal kenaikan biaya jasa ojek sepeda motor yang ditunda selama 25 hari sejak ditetapkan Kementerian Perhubungan. Perusahaan aplikasi transportasi Maxim Indonesia menilai kenaikan biaya jasa bisa kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam memulihkan keadaan ekonomi negara. Sebaliknya, Gojek Indonesia dan Grab Indonesia memilih memanfaatkan penundaan kenaikan biaya jasa ojek daring selama 25 hari untuk sosialisasi ke mitra pengemudi dan masyarakat. Business Development Manager Maxim Indonesia Imam Azhar Mutamad menjelaskan Maxim masih mempelajari regulasi baru soal biaya jasa ojek sepeda motor. Menurutnya, salah satu yang menjadi fokus adalah tarif minimal untuk jarak tempuh paling jauh 5 km dari sebelumnya 4 km. Sebaliknya, SVP Corporate Affairs Gojek Indonesia Rubi W. Purnomo menyatakan siap menindaklanjuti perpanjangan kenaikan tarif ojek daring dengan melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa dan pengemudi. Sesuai dengan arahan Kemenhub, lanjutnya, pelaksanaan kenaikan tarif dalam Kepmenhub No. KP 564/2022 diberikan masa tenggang selama 25 hari kalender sejak ditetapkan pada 4 Agustus 2022. Berdasarkan arahan tersebut, Gojek juga akan mematuhinya dengan melakukan sosialisasi agar kenaikan tarif tidak menimbulkan pro dan kontra.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menjelaskan Kemenhub menetapkan bahwa penyesuaian aplikator terhadap tarif ojek daring dapat dilakukan paling lambat 25 hari kalender sejak beleid tersebut ditetapkan. Semula Kepmenhub No.KP 564/2022 menetapkan pemberlakuan efektif dilakukan maksimal 10 hari kalender sejak diundangkan pada 4 Agustus 2022. Namun, berdasarkan hasil peninjauan kembali, diperlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan sosialisasi terhadap tarif baru ini bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, pemerhati transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas berharap hubungan antara aplikator dengan mitra pengemudi makin baik setelah penetapan biaya jasa baru ojek daring. “Persoalan hubungan industrial yang eksploitatif tidak boleh terjadi lagi dengan adanya kenaikan tarif baru.”

Kementerian Perhubungan (Kemhub) resmi menunda kenaikan tarif ojek online menjadi akhir Agustus 2022 ini. Kabar ini menjadi sedikit melegakan, sekaligus memantik kecemasan. Di satu sisi, penundaan kenaikan tarif ojek online menunda tambahan beban masyarakat. Di sisi lain, ini membikin cemas bisa memacu inflasi lebih tinggi bulan depan lantaran efek gulir naik tarif bersamaan dengan trem kenaikan harga akibat energi serta pangan yang belum reda.

Bersiaplah! Pemerintah dalam waktu dekat bakal menaikkan harga Pertalite. Ditengah kenaikan harga minyak di kisaran US$ 100 per barel, tanpa ada keputusan menaikkan harga Pertalite, keuangan negara bisa jebol untuk menahan tingginya harga minyak dunia. Pasalnya, Indonesian Crude Price (ICP) yang menjadi acuan harga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 hanya sebesar US$ 63 per barel. Lalu, nilai tukar rupiah yang meleset menjadi rata-rata Rp 14.800 dari asumsi di APBN Rp 14.350, serta volume Pertalite yang naik, seiring naiknya harga Pertamax memicu orang beralih ke Pertalite. Jika kondisi ini dibiarkan anggaran subsidi bisa jebol buat menutup harga pertalite. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan dengan media pekan lalu menyebut, Presiden Joko Widodo terus minta menterinya menghitung kemampuan anggaran, termasuk jika harga harus naik. Bola kenaikan harga BBM di tangan Presiden. Kabar yang masuk ke KONTAN, pilihan saat ini adalah pembatasan atau kenaikan. Jika naik, kenaikan harga Pertalite Rp 10.000 per liter, tetap lebih murah dari harga keekonomian di Rp 7.650.

Kabar baik dari Kementerian Keuangan. Realisasi utang baru untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan lebih rendah dari proyeksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan realisasi APBN 2022 per akhir Juli 2022 menyatakan, realisasi pembiayaan utang sampai akhir Juli 2022 mencapai Rp 236,9 triliun atau 25,1% dari pagu di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2022 yakni sebesar Rp 943,7 triliun. Pemerintah menyesuaikan target lelang SBN. Selain itu target SBN valas mempertimbangkan kondisi kas pemerintah dan dinamika pasar keuangan, dan menambah volume penerbitan SBN Ritel yang juga untuk meningkatkan partisipasi investor domestik. Sementara penarikan pinjaman program fleksibel menyesuaikan kondisi pemenuhan pembiayaan pemerintah. Lebih lanjut, bendaharawan umum negara tersebut juga menargetkan penerbitan utang baru pada 2022 hanya mencapai Rp 1.195 triliun atau lebih rendah sebesar Rp 221 triliun dari rencana semula sebesar Rp 1.416 triliun.

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membidik perolehan marketing sales sebesar Rp 1,8 triliun di tahun 2022. Hingga semester pertama lalu, PWON telah berhasil mengantongi 44% dari target marketing sales tahun ini, atau sebesar Rp 800 miliar."Target perusahaan Rp 1,8 triliun untuk 2022, jadi sisa target untuk semester II ini sebesar Rp 1 triliun," ucap Direktur dan Corporate Secretary PT Pakuwon Jati Tbk, Minarto Basuki, saat dihubungi KONTAN, Jumat (12/8) lalu.

Ribuan mahasiswa Indonesia belajar di negara-negara Timur Tengah, yang sebagian dilanda konflik, bahkan perang. Selain mendapat ilmu, mereka juga sadar: Indonesia adalah negeri indah dengan dasar negara Pancasila yang menghargai kemajemukan. Susilo Pribadi (32) saat ditemui di Mekkah, Arab Saudi, awal Agustus 2022 masih ingat perang yang melanda Suriah tahun 2012, saat baru setahun belajar di Ma’had Ta’hily, lantas ambil kuliah Jurusan Syariah di Mujamma’ Syeikh Ahmad Kaftaru di Damaskus. Ibu kota dikepung pemberontak yang sebelumnya menguasai beberapa provinsi, antara lain wilayah Aleppo. ”Saking gawatnya keamanan, para mahasiswa diungsikan ke Wisma Dubes RI di pinggiran Damaskus,” kata pemuda asal Bulungan, Katara, itu. Meski berada di wisma, ledakan terus terdengar. Banyak korban berjatuhan, termasuk rakyat biasa.

Cerita serupa diungkapkan Ahya Jazuli (30), mahasiswa asal Cirebon, Jabar. Tahun 2013, dia masuk kuliah Jurusan Quran Hadis di Universitas Zaituna di Tunis, Tunisia, dua tahun setelah peristiwa yang memicu ”Arab Spring.” Ahya mengenang suasana kota Tunis yang tegang setelah kelompok garis keras menyerang Museum Bardo di dekat gedung parlemen tahun 2015. Puluhan orang, termasuk sejumlah turis asing, tewas. Polisi dan tentara menangkap para terduga penyerang, tetapi ancaman belum mereda.  ”Baru tahun 2016, suasana benar-benar stabil. Sistem keamanan dengan tim intelijen diperkuat,”katanya.

Susilo dan Ahya adalah dua di antara ribuan mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Timur Tengah.   Keduanya, bersama 40-an mahasiswa di kawasan itu, direkrut menjadi petugas musiman untuk bergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi. Di sela-sela kerja, mereka menceritakan pengalaman studi sambil merasakan denyut kehidupan di negara-negara itu, termasuk saat konflik dan perang. Menurut Susilo, perang seperti di Suriah terpicu oleh kemunculan kelompok-kelompok ekstrem yang memaksakan kehendak dengan kekerasan. Saat bersamaan, pemerintah sedang lemah sehingga sulit mengendalikan pemberontakan. Situasi kian runyam saat anasir kepentingan asing terlibat.

”Selama di Suriah, saya bersyukur dengan kondisi Indonesia yang damai. Itu tercapai kalau semua  kelompok, termasuk keagamaan, mau menghargai perbedaan, moderat. Kondisi itu harus dijaga,” kata Susilo. Bagi Ahya, konflik dan kekerasan seperti di Timur Tengah membuatnya semakin menghargai kehidupan Indonesia yang damai. Kedamaian itu perlu dipertahankan. Salah satunya dengan mengantisipasi geliat ekstremisme yang selama ini menjadi salah satu akar kekerasan. Hal ini tak hanya dilakukan oleh aparat keamanan atau pemerintah, tetapi juga perlu didukung semua kelompok masyarakat, termasuk agamawan. (Yoga)

Kemenhub menunda pemberlakuan ketentuan tentang tarif baru ojek daring untuk menambah waktu sosialisasi. Regulasi baru yang merevisi ketentuan serupa yang ditetapkan tahun 2019 itu diharapkan melindungi para mitra pengemudi. Tarif baru ojek daring itu diatur melalui Kepmenhub No KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat yang ditetapkan pada 4 Agustus 2022. Semula, keputusan berlaku efektif maksimal 10 hari kalender sejak penetapan, tetapi direvisi menjadi 25 hari kalender guna menambah waktu sosialisasi.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam keterangannya, Sabtu (13/8) mengatakan, penambahan waktu sosialisasi itu berdasarkan masukan dari sejumlah pihak. Kemenhub berharap perusahaan-perusahaan penyedia aplikasi ojek daring (aplikator) bisa segera menerapkan tarif baru serta meningkatkan pelayanan dan keselamatan penumpang. Pengamat transportasi, Darmaningtyas, Minggu (14/8), berpendapat, keputusan itu menjadi tanda bahwa permintaan para pengemudi ojek daring akan penyesuaian tarif sejak 2019 akhirnya disetujui pemerintah. (Yoga)