JAKARTA, ID – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) meraih kontrak baru sebesar Rp 13,5 triliun hingga akhir Juli 2022, tumbuh 41,90% dibanding periode sama tahun lalu Rp 9,5 triliun. Sebanyak 74% kontrak tersebut berasal dari proyek BUMN, 22% dari Pemerintah, dan 4% sisanya dari swasta. Dengan total perolehan tersebut, PTPP masih terus mengejar kontrak baru di tahun ini untuk mencapai target yang telah ditetapkan manajemen,” kata Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi dalam keterangan resmi yang dikutip, Rabu (17/8/2022). Dia menyebut, kontrak baru yang diperoleh di antaranya adalah proyek Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp 3,83 triliun, proyek pekerjaan Pipeline Semarang-Batang sebesar Rp 1,06 triliun, dan proyek pembangunan Pertamedika Sanur Bali sebesar Rp 621 miliar.  Komposisi perolehan proyek tersebut terdiri dari induk sebesar 70,18% dan anak usaha 29,82%,” ujar Bakhtiyar. Untuk memaksimalkan perolehan kontrak baru pada tahun ini, Bakhtiyar menambahkan, perseroan juga bakal fokus pada proyek-proyek strategis pemerintah dan BUMN. PTPP optimistis dapat mencapai target laba bersih 2022 seperti yang ditetapkan, yaitu sekitar Rp 429 miliar. (Yetede)

LONDON, ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang baru Haitham Al Ghais menyampaikan pada Rabu (17/8), kartel minyak tidak dapat disalahkan atas laju inflasi yang melonjak. Sebaliknya, ia menunjuk pada kurangnya investasi kronis dalam industri minyak dan gas (migas). “OPEC tidak berada di belakang kenaikan harga ini. Ada faktor lain di luar OPEC yang benar-benar berada di balik lonjakan(harga) gas dan minyak. Dan sekali lagi, singkatnya bagi saya adalah kurangnya investasi. Kekurangan investasi yang kronis. Ini adalah kenyataan pahit yang harus disadari oleh orang-orang dan para pembuat kebijakan. Setelah itu terwujud, saya pikir, kita bisa mulai memikirkan solusi di sini. Dan solusinya sangat jelas. OPEC memiliki solusi: berinvestasi, berinvestasi, berinvestasi,” demikian penjelasan Al Ghais kepada Hadley Gamble dari CNBC. Di sisi lain, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) mengatakan pada Juni bahwa investasi energi global telah berada di jalur yang tepat untuk naik tahun ini sebesar 8%, mencapai US$2,4 triliun. Di mana sebagian besar proyeksi kenaikan terutama berasal dari energi bersih. (Yetede)

Tren lonjakan harga minyak mentah di pasar global memantik dua risiko: harga bahan bakar minyak (BBM) kian mahal dan membengkaknya anggaran subsidi energi. Jika tak ingin tersandera problem klasik ini, saatnya bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Harga BBM Pertamax beberapa waktu lalu naik menjadi Rp 12.500 per liter. Kini, harga Pertalite (BBM bersubsidi) bakal dikerek. Pasalnya, konsumsi Pertalite kian melonjak lantaran migrasi pengguna Pertamax. Memang, harga mobil listrik masih mahal di Tanah Air. Sebut saja, DFSK Gelora E-BV dipasarkan mulai Rp 480 juta, Nissan Leaf One Tone Rp 649 juta, Hyundai Kona Electric Signature Rp 697 juta, dan Hyundai Ioniq 5 termurah sekitar Rp 718 juta, sementara Lexus UX300e Rp 1,24 miliar. Padahal di negara lain, harga mobil listrik cukup terjangkau, yakni Rp 150 juta-Rp 200 jutaan, seperti keluaran pabrikan Wuling dan DFSK. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengakui harga mobil listrik di dalam negeri masih mahal. Maklum, biaya produksi mobil listrik masih tinggi. Oleh karena itu, Jongkie menekankan pentingnya bagi pemerintah dan stakeholder lain berupaya menekan biaya produksi mobil hybrid dan listrik. Berdasarkan riset Kementerian Perindustrian, komponen baterai listrik lebih mahal dibandingkan kendaraan bermotor konvensional.

Penerimaan pajak pada tahun depan lebih landai. Pemerintah berharap pada perbaikan ekonomi, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) serta harga komoditas untuk memenuhi target pajak di tahun depan. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.715,1 triliun. Angka ini hanya tumbuh 6,7% dari outlook APBN 2022 Rp 1.608,1 triliun. Target ini jauh di bawah pertumbuhan tahun ini sebesar 25,8% year on year (yoy). Hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, harga komoditas 2022 menambah penerimaan pajak Rp 279,8 triliun. Karena itu tahun depan, pajak dari komoditas bisa menambah penerimaan pajak sebesar Rp 211 triliun. Tahun depan tambahan penerimaan pajak terbesar dari; Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) yakni Rp 59,4 triliun dari outlook tahun ini atau 8,73% menjadi Rp 740 triliun. Kedua, dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas, naik 43,2 triliun atau tumbuh 5,2% menjadi Rp 873,6 triliun. PPh nonmigas ini mengandalkan pada harapan ekonomi dalam negeri tumbuh sehingga perusahaan mencetak laba. Ketiga, dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dipungut pemerintah pusat, ditargetkan naik 49,8% atau setara Rp 10,4 triliun menjadi Rp 31,3 triliun. Kenaikan yang signifikan ini bukan karena kenaikan tarif PPB. Melainkan tingginya setoran PBB migas.

JAKARTA.ID – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan, penerapan layanan sertifikat elektronik secara signifikan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses administrasi berikut pelayanan publik, serta mampu menghemat keuangan negara sekitar Rp 1,5 triliun. “Secara signifikan, penggunaan sertifikat elektronik dapat mengemat keuangan negara lebih kurang Rp 1,5 triliun. Bahkan, itu berpotensi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Rp 1,4 triliun sampai dengan Rp 20,9 triliun,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian, Selasa (16/8/2022). Hal itu disampaikan oleh Hinsa saat meresmikan penerapan sertifikat elektronik untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta. Menurut dia, perhitungan angka tersebut akan terus berkembang seiring dengan perluasan pemanfaatan layanan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE). “Melalui penerapan sertifikat elektronik, kami berharap dapat memberikan dukungan yang optimal, khususnya dalam perlindungan data dan informasi untuk percepatan transformasi digital dan penerapan layanan berbasis elektronik di lingkungan Kemenpora,” ujarnya. (Yetede)

Pemulihan ekonomi dalam negeri akan melancarkan bisnis multifinance. Kendati ada ancaman inflasi, multifinance diprediksi masih bisa bertumbuh hingga akhir tahun nanti. Hingga kini aset beberapa perusahaan multifinance memang terus bertumbuh. Dari sekian banyak perusahaan pembiayaan yang ada, tercatat beberapa mendominasi dalam nilai aset. Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri pembiayaan mengalami pertumbuhan per Juni 2022. Dimana, asetnya dari Juni 2021 yang senilai Rp 435,64 triliun menjadi sekitar Rp 449,78 triliun di Juni 2022. Perusahaan multifinance di bawah naungan grup Astra menjadi penguasa berdasarkan aset yang dimiliki. Sebut saja Astra Sedaya Finance yang memiliki aset senilai Rp 33,91 triliun di semester satu 2022, atau naik 3,95% dibandingkan dari awal tahun. Kinerja Astra diikuti pesaingnya PT Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) yang mencatat nilai aset per akhir Juni tahun ini senilai Rp 23,81 triliun, atau naik 23,81% year-to-date (ytd).

Kendati kinerja ekonomi Indonesia masih moncer, kewaspadaan pemerintah atas risiko ketidakpastian global tak mengendur. Setidaknya hal itu tercermin dalam postur anggaran negara 2023 yang dinilai responsif dan adaptif dalam mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global. Ancaman risiko global tersebut antara lain ancaman inflasi yang lepas kendali akibat krisis energi dan pangan, dinamika geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina dan ketegangan di Taiwan, serta daya beli masyarakat yang tergerus. Jika dicermati, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 memang tak lagi mengakomodasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang selalu digelontorkan dalam 3 tahun terakhir. Akan tetapi, pemerintah memberikan jaminan belanja untuk kesehatan dan perlindungan sosial tetap mengucur deras melalui belanja reguler. Presiden Joko Widodo mengatakan risiko gejolak ekonomi masih tinggi akibat konflik geopolitik dan perang di Ukraina yang mengakibatkan gangguan dari sisi suplai. “Konsolidasi fiskal yang berkualitas terus kita lakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat, namun juga mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat,” katanya dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2023 beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (16/8).Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, APBN akan dikelola secara hati-hati agar tetap prima dan menjaga fungsinya sebagai jangkar ekonomi nasional.

Dalam era globalisasi, kerja sama ekonomi lintas batas adalah keniscayaan karena negara tidak selalu mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara dengan segala keterbatasannya melakukan kolaborasi hingga tercapai kesepakatan kerja sama.Indonesia termasuk negara yang aktif mendorong kerja sama di berbagai bidang, khususnya ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi kesepakatan perdagangan bebas dengan beberapa negara dan kelompok ekonomi di kawasan. Kesepakatan tersebut banyaknya bernaung di bawah payung hukum kerja sama berbentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).CEPA merupakan kerja sama komplementer dari kerja sama sebelumnya, CEPA bisa dibilang ekstensif dari kerja sama yang berbentuk Free Trade Agreement (FTA). Kerja sama di bawah payung hukum CEPA memiliki cakupan yang lebih luas dan dalam, sehingga jika dilihat dari bentuk perjanjian di atas kertas, setiap pihak akan mendapatkan keuntungan.Namun, selalu ada konsekuensi logis yang harus diantisipasi oleh Indonesia sebagai pasar potensial. Seperti barang impor yang bisa menguasai pasar domestik, tantangan homogenitas dan daya saing produk yang lemah untuk melakukan ekspor, serta tantangan regulasi domestik lainnya yang tidak maksimal dalam memproteksi komoditas atau produk barang dan jasa unggulan.

Industri hulu minyak dan gas bumi Tanah Air menjadi lebih menarik setelah Pertamina Hulu Energi mengumumkan penemuan hidrokarbon di dua wilayah kerjanya yang terletak di Aceh dan Papua. Pertamina Hulu Energi Regional 4 menemukan hidrokarbon setelah melakukan kegiatan pengeboran sumur eksplorasi Markisa (MKS)-001. Sumur eksplorasi tersebut terletak di Wilayah Kerja (WK) Pertamina EP, Field Papua, Kabupaten Aimas, Provinsi Papua Barat.Setelah dilakukan serangkaian evaluasi terhadap properti formasi dengan menggunakan Eline logging tools, Pertamina Hulu Energi (PHE) Regional 4 mengusulkan dua interval Drill Stem Test (DST) yang berada dalam Formasi Kais, DST#1: 2012–2020 mMD dan DST#2: 1932–1942,5 mMD. Adapun di Aceh, Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore (PHENSO) Regional 1 Sumatra menemukan indikasi hidrokarbon berupa gas melalui pengeboran Sumur Eksplorasi R2. Sumur eksplorasi tersebut terletak di WK North Sumatra Offshore dengan operator PHE NSO, yang berada di lepas pantai Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Benny Lubiantara mengatakan bahwa penemuan hidrokarbon yang terus berkelanjutan di ujung barat dan ujung timur Indonesia menunjukkan potensi hulu migas masih menjanjikan.

“Ini akan semakin menguatkan keyakinan kita bersama bahwa dengan pengeboran eksplorasi yang masif dan penemuan hidrokarbon yang dihasilkan akan menjadi pondasi yang kuat untuk mencapai target 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas pada 2030,” katanya dikutip Rabu (17/8).Benny meyakini penemuan hidrokarbon di Papua Barat akan mendorong kegiatan eksplorasi yang lebih masif dan agresif di masa mendatang di wilayah tersebut.Penemuan hidrokarbon tersebut, kata Benny, akan menambah rasio kesuksesan pengeboran sumur eksplorasi pada 2022. Sampai dengan semester pertama 2022, success ratio pengeboran sumur eksplorasi mencapai 75%, lebih tinggi dibandingkan dengan ca-paian tahun lalu yang sebesar 55%, dan mengungguli capaian global pada 2021 sekitar 23,8%.

Penghiliran dan industrialisasi menjadi modal utama bagi industri manufaktur dalam negeri untuk bisa melesat dan menunjukkan performa yang lebih baik pada tahun depan.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa industri manufaktur dalam negeri memiliki modal kuat untuk bisa menunjukkan performa yang apik pada 2023. Kinerja manufaktur pun diharapkan bisa melesat seiring dengan bertambahnya usia Negara Kesatuan Republik Indonesia.“Kemampuan yang dimiliki merupakan modal kuat, termasuk kemampuan penghiliran dan industrialisasi untuk memaksimalkan nilai tambah bagi kepentingan nasional,” katanya, Rabu (17/8).