Perubahan nomenklatur organisasi yang mengawasi fungsi Bank Indonesia makin tak menentu. Setelah mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas, kini Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggulirkan wacana untuk mempertahankan eksistensi Badan Supervisi. Klausul tersebut menjadi salah satu kajian Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang kini menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) ten tang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Omnibus Law Keuangan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P. menjelaskan, penguatan Badan Supervisi Bank Indonesia (BI) ditujukan dalam rangka meningkatkan kinerja otoritas moneter. Dia menjelaskan, Badan Supervisi juga akan didirikan untuk mengawasi kinerja regulator pasar keuangan lainnya, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).“Kami akan memperkuat Badan Supervisi, yang tugas utamanya adalah melaku kan audit kinerja,” kata Dolfie dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kamis (18/8). Penguatan Badan Supervisi ini bertolak belakang dengan rencana Parlemen sebelumnya yang mengusulkan adanya perubahan nomenklatur menjadi Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam draf Omnibus Law Keuangan. Kendati sama-sama berperan membantu DPR dalam mengawasi kinerja otoritas moneter, Dewan Pengawas memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan Badan Supervisi Bank Indonesia atau BSBI.

Pertama, meminta penjelasan mengenai peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan BI. Kedua, menerima tembusan laporan kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari BI. Ketiga, melakukan telaahan atas tata kelola dan proses pengambilan keputusan kelembagaan BI. Keempat, meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaahan yang berkaitan dengan tata kelola dan proses pengambilan keputusan kelembagaan BI. Kelima, menerima tembusan laporan keuangan semesteran dan tahunan dari BI. Keenam, melakukan telaahan atas anggaran operasional BI. Ketujuh, menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai kelembagaan BI. Kedelapan, meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Gubernur BI atas telaahan dalam rapat bersama dengan Dewan Pengawas BI.

Setelah sempat tumbuh dominan sepanjang pandemi Covid-19, kredit pemilikan rumah atau KPR memasuki fase pertumbuhan yang terbatas. Suplai hunian dan porsi uang muka yang dinilai masih besar, menjadi faktor membatasi laju pembiayaan. Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Kamis (18/8), skema kredit pemilikan rumah dan apartemen (KPR/KPA) masih menjadi pilihan utama debitur untuk mengakses pembelian hunian. Pada kuartal II/2022, porsi debitur yang membeli rumah dengan fasilitas KPR sebanyak 74,97% atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I/2022 sebesar 69,54%. Jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan secara kuartalan, laju KPR/KPA memasuki kuartal kedua tahun ini mulai terkontraksi. Dalam laporan survei itu, kenaikan harga bahan bangunan dan masalah perizinan atau birokrasi masih menjadi kendala utama yang menyebabkan pertumbuhan penjualan hunian residensial menjadi tumbuh terbatas. Dua faktor utama itu lebih dirasakan oleh kalangan pengembang atau developer. Sementara itu, dari sisi konsumen, hal yang diperhitungkan adalah porsi uang muka yang dinilai masih tinggi saat pengajuan KPR dan tingkat suku bunga KPR. Bagi kalangan perbankan, KPR masih menjadi salah satu ujung tombak pembiayaan konsumsi. KPR cukup menjadi andalan mendulang penyaluran kredit, selain kredit kendaraan bermotor (KKB) yang saat ini tengah menunjukkan geliat permintaan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memilih Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gentha Persada di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagai proyek percontohan terkait dengan penyaluran kredit ultra mikro kepada pelaku usaha mikro. Proyek percontohan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan pelaku usaha mikro yang ada di desa wisata seperti Tibubeneng. Bumdes Tibubeneng dinilai mampu mengelola kredit secara profesional, penilaian tersebut mengacu kepada berjalannya koperasi yang dikelola oleh Bumdes. Direktur Bumdes Gentha Persada Tibubeneng I Putu Ramaditya Mardhayiska mengatakan bahwa potensi penyaluran kredit ultra mikro mencapai Rp 40 miliar, dengan sasaran kepada 2.230 pelaku UMKM.

Kalangan pengusaha konstruksi di Jawa Timur meyakini kinerja sektor konstruksi tahun ini bisa mencapai pertumbuhan 5%–6% dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Ketua Asosiasi Proyek Konstruksi Indonesia (Aproki) Aslakhul Umam mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan kinerja tahun ini tidak lepas dari mulai bergulirnya kembali proyek pembangunan, baik dari pemerintah maupun swasta. “Dari sektor pemerintah, proyek yang mulai banyak dikerjakan adalah pembangunan renovasi rumah sakit dan laboratorium, bahkan sejak pandemi yang paling eksis di sektor konstruksi adalah dari proyek pemerintah, sedangkan dari swasta, yang mulai bergerak proyek residensial,” ujarnya, Kamis (18/8). Menurutnya, selain kegiatan ekonomi yang sudah berjalan normal, terdapat instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta agar belanja pemerintah, baik di pusat maupun daerah lebih banyak menggunakan produk dalam negeri. “Instruksi yang seperti ini memang sudah kami tunggu-tunggu karena ini akan sangat menolong pelaku industri konstruksi, dan kami mau bekerja sama dengan pemerintah, serta ingin mengadakan audiensi dengan Dinas PU dan Cipta Karya,” katanya.

Belakangan ini, pembahasan mengenai kesehatan mental semakin banyak dilakukan. Hal ini berkaitan  dengan meningkatnya kesadaran pentingnya kesehatan mental. Tidak cukup sehat raga, tetapi juga  sehat jiwa. Anak muda pun makin sadar pentingnya kesehatan mental, baik di kehidupan personal, sosial, maupun dunia kerja. Praktisi kesehatan mental Adjie Santosoputro (17/8) menyatakan, kini ada kesadaran soal kesehatan mental lintas generasi. Dibanding generasi baby boomers, generasi milenial dan generasi Z lebih melek kesehatan mental. Dari pengalaman Adjie, generasi muda sekarang secara garis besar mengalami empat masalah kesehatan mental, yakni trauma, kesepian, kecemasan, dan relasi.

Psikolog klinis Nago Tejena di Jakarta (18/8) menjelaskan, kesehatan mental umumnya berkaitan dengan banyak hal, seperti keinginan, ketertarikan, dan rasa frustrasi. Semua ini juga berhubungan dengan kebutuhan akan kebebasan. Sejalan dengan temuan WHO, anak muda yang masuk kategori milenial dan gen Z di negara maju yang memiliki kebebasan tinggi dalam berekspresi dan berkarya ini malah rawan stres, mengarah kepada gangguan kecemasan hingga depresi. Kebebasan yang dimiliki ini mendorong mereka untuk terus berpikir, tetapi tidak semua terlaksana.

”Akibatnya, membebani diri. Over thinking. Karena itu, pelan-pelan shifting dan mengurai untuk menata hidup sesuai dengan level kita,” ujar Nago yang berbicara dengan topik ”Something Beyond Your Mind” di Kompasfest, Sabtu (20/8). Kompasfest 2022 akan berlangsung secara hibrida pada Jumat (19/8) dan Sabtu (20/8) di M Bloc Space dan Kala di Kalijaga, Jaksel, dengan tema ”Freedom To Speak, Act and Decide” dengan menghadirkan puluhan pembicara. (Yoga)

Semua negara di dunia saat ini tengah menghadapi situasi sulit dan tidak normal. Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir, disusul konflik geopolitik, krisis pangan, krisis energi, serta krisis keuangan. Pada kondisi sulit tersebut, Presiden Jokowi meminta jajaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah bekerja sinergis dengan melihat persoalan secara makro, mikro, dan detail, serta berbasis data. ”Kita tidak boleh bekerja standar, enggak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja (dalam) rutinitas karena memang keadaannya tidak normal,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta para bupati, wali kota, dan gubernur secara sungguh-sungguh memperkuat kerja sama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat(TPIP). Komoditas yang harganya naik dan menyebabkan inflasi di setiap daerah perlu  diidentifikasi dengan baik. Lantas, daerah dengan pasokan komoditas melimpah disambungkan dengan daerah yang tengah mengalami kekurangan komoditas tersebut. (Yoga)

Pemerintah merancang APBN 2023 sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian global dan mendorong pertumbuhan. Dalam pidato pengantar Rancangan APBN 2023 dan nota keuangannya, Presiden Jokowi  menekankan peran APBN adalah motor penggerak pembangunan dan alat untuk meredam keraguan, membangkitkan optimisme, tetapi tetap dengan kewaspadaan tinggi. APBN 2023 dirancang untuk antisipatif dan responsif menghadapi berbagai perubahan yang mungkin terjadi.

Tahun depan sejumlah menteri dan kepala daerah akan mengikuti Pemilu 2024. Kita ingin mereka tetap mengutamakan tugas sebagai pembantu presiden mewujudkan target pembangunan. Oleh sebab itu, APBN sebagai stimulan ekonomi harus mampu membuka sumbatan yang menghambat pertumbuhan lebih cepat. Kelima strategi pertumbuhan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, mendorong revitalisasi industri dan hilirisasi, serta mendorong ekonomi hijau, hendaknya dapat mendorong masyarakat berpartisipasi dalam ekonomi dengan menghilangkan berbagai hambatan. (Yoga)

Ada banyak alasan logis dan terukur yang membuktikan bahwa AS belum mengalami resesi ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi AS secara kuartalan memang negatif, namun, secara tahunan, perekonomian AS sebenarnya masih tumbuh positif sebesar 1,6 % pada kuartal II-2022, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 3,5 %. Jadi, apa yang kita lihat saat ini adalah baru perlambatan pertumbuhan ekonomi AS, bukan resesi ekonomi.

Pengalaman menunjukkan bahwa AS pernah mengalami resesi ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonominya tidak mengalami kontraksi dalam dua kuartal berturut-turut. Hal tersebut terlihat dengan gambling pada resesi ekonomi 1982. Waktu itu, perekonomian AS mengalami kontraksi 1,9 %. Pada kuartal I-1982, secara kuartalan pertumbuhan ekonomi AS negatif 6,1 % (qoq), kemudian pada kuartal II-1982 tumbuh positif 1,8 %, lalu tumbuh negatif lagi 1,5 % pada kuartal III-1982, terus tumbuh positif lagi pada kuartal IV-1982 sebesar 0,2 %.

Kedua, jika betul AS berada di zona resesi ekonomi, seharusnya tingkat pengangguran melonjak signifikan, permintaan sangat lemah dan anjlok sangat dalam, serta produksi akan turun drastis. Data menunjukkan ini tidak terjadi, tingkat pengangguran justru menurun dari 3,9 % pada Desember 2021 menjadi 3,5 % pada Juli 2022. Hal ini juga didukung data indeks jumlah jam kerja yang meningkat ke 113,1 pada Juli 2022 dari 111,0 pada Desember 2021. Dari sisi permintaan, penjualan ritel masih tumbuh positif 8,4 % pada Juni 2022; dan total penjualan mobil masih tinggi, mencapai13,4 juta unit. Sementara tunggakan kartu kredit dalam tren menurun dengan indeks 0,79 pada Juni 2022 dari 0,81 pada Desember 2021. Sebagai catatan, saat resesi ekonomi 2020, indeks rata-rata tunggakan kartu kredit sangat tinggi, yaitu 1,32.

Sebenarnya ada satu indikator yang hampir tak pernah salah dan bisa diandalkan untuk menentukan apakah AS resesi atau tidak, yaitu Composite Coincindent Economic Index. Data terakhir menunjukkan indeks ini masih tumbuh positif, tetapi pertumbuhannya melambat. Ini artinya eksplisit AS belum mengalami resesi sampai semester I-2022. (Yoga)

Pemerintah berkomitmen mengimplementasikan ekonomi sirkular di bawah payung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional. Selain meningkatkan PDB, penerapan ekonomi sirkular juga berpotensi memberi manfaat positif dari sisi sosial dan lingkungan. Komitmen tersebut terekspos dalam peluncuran buku The Future is Circular: Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia yang disusun Bappenas, Program Pembangunan PBB (UNDP), Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI), serta Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia di Jakarta, Kamis (18/8). Buku ini ditulis oleh tim dari Cleanomic, sebuah platform media sosial yang membahas topik seputar hidup lestari.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam mengatakan, ekonomi sirkular bertujuan untuk meminimalkan penggunaan materi dan sumber daya sekaligus mendorong agar suatu produk memiliki daya guna selama mungkin. Itu dilakukan dengan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam siklus produksi. Environment and Social Responsibility Manager Astra International Jaka Fernando mengatakan, melalui penerapan ekonomi sirkular, Astra International mampu menekan biaya operasional hingga Rp 1,5 triliun. Program dan inisiatif ekonomi sirkular yang telah dilakukan Astra antara lain melakukan proses daur ulang aki mobil/motor menjadi bahan mentah yang akan diremanufaktur oleh PT GS Battery. (Yoga)

BI dan Kementerian Keuangan resmi meluncurkan tujuh pecahan uang rupiah kertas desain baru atau tahun emisi 2022. Pecahan uang kertas itu terdiri dari Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000, dan Rp 1.000. Uang kertas ini sudah resmi berlaku dan diedarkan di wilayah NKRI sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun uang kertas yang sebelumnya telah diedarkan tetap berlaku sebagai alat pembayaran sepanjang belum dicabut dan ditarik peredarannya.

Peresmian uang kertas tahun emisi 2022 itu dilakukan bersama-sama oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (18/8). Perry menjelaskan, peluncuran uang rupiah ini merupakan wujud komitmen untuk menyediakan uang kertas terpercaya kepada masyarakat. Sri Mulyani menambahkan, rupiah tidak sekadar mata uang, tetapi juga instrumen yang menggambarkan perjalanan bangsa dan NKRI. Dalam setiap lembaran rupiah, lanjutnya, terdapat berbagai cerita dan narasi mengenai kebangsaan dan bangsa Indonesia. (Yoga)