Belakangan ini, pembahasan mengenai kesehatan mental semakin banyak dilakukan. Hal ini berkaitan  dengan meningkatnya kesadaran pentingnya kesehatan mental. Tidak cukup sehat raga, tetapi juga  sehat jiwa. Anak muda pun makin sadar pentingnya kesehatan mental, baik di kehidupan personal, sosial, maupun dunia kerja. Praktisi kesehatan mental Adjie Santosoputro (17/8) menyatakan, kini ada kesadaran soal kesehatan mental lintas generasi. Dibanding generasi baby boomers, generasi milenial dan generasi Z lebih melek kesehatan mental. Dari pengalaman Adjie, generasi muda sekarang secara garis besar mengalami empat masalah kesehatan mental, yakni trauma, kesepian, kecemasan, dan relasi.

Psikolog klinis Nago Tejena di Jakarta (18/8) menjelaskan, kesehatan mental umumnya berkaitan dengan banyak hal, seperti keinginan, ketertarikan, dan rasa frustrasi. Semua ini juga berhubungan dengan kebutuhan akan kebebasan. Sejalan dengan temuan WHO, anak muda yang masuk kategori milenial dan gen Z di negara maju yang memiliki kebebasan tinggi dalam berekspresi dan berkarya ini malah rawan stres, mengarah kepada gangguan kecemasan hingga depresi. Kebebasan yang dimiliki ini mendorong mereka untuk terus berpikir, tetapi tidak semua terlaksana.

”Akibatnya, membebani diri. Over thinking. Karena itu, pelan-pelan shifting dan mengurai untuk menata hidup sesuai dengan level kita,” ujar Nago yang berbicara dengan topik ”Something Beyond Your Mind” di Kompasfest, Sabtu (20/8). Kompasfest 2022 akan berlangsung secara hibrida pada Jumat (19/8) dan Sabtu (20/8) di M Bloc Space dan Kala di Kalijaga, Jaksel, dengan tema ”Freedom To Speak, Act and Decide” dengan menghadirkan puluhan pembicara. (Yoga)

Semua negara di dunia saat ini tengah menghadapi situasi sulit dan tidak normal. Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir, disusul konflik geopolitik, krisis pangan, krisis energi, serta krisis keuangan. Pada kondisi sulit tersebut, Presiden Jokowi meminta jajaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah bekerja sinergis dengan melihat persoalan secara makro, mikro, dan detail, serta berbasis data. ”Kita tidak boleh bekerja standar, enggak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja (dalam) rutinitas karena memang keadaannya tidak normal,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta para bupati, wali kota, dan gubernur secara sungguh-sungguh memperkuat kerja sama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat(TPIP). Komoditas yang harganya naik dan menyebabkan inflasi di setiap daerah perlu  diidentifikasi dengan baik. Lantas, daerah dengan pasokan komoditas melimpah disambungkan dengan daerah yang tengah mengalami kekurangan komoditas tersebut. (Yoga)

Pemerintah merancang APBN 2023 sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian global dan mendorong pertumbuhan. Dalam pidato pengantar Rancangan APBN 2023 dan nota keuangannya, Presiden Jokowi  menekankan peran APBN adalah motor penggerak pembangunan dan alat untuk meredam keraguan, membangkitkan optimisme, tetapi tetap dengan kewaspadaan tinggi. APBN 2023 dirancang untuk antisipatif dan responsif menghadapi berbagai perubahan yang mungkin terjadi.

Tahun depan sejumlah menteri dan kepala daerah akan mengikuti Pemilu 2024. Kita ingin mereka tetap mengutamakan tugas sebagai pembantu presiden mewujudkan target pembangunan. Oleh sebab itu, APBN sebagai stimulan ekonomi harus mampu membuka sumbatan yang menghambat pertumbuhan lebih cepat. Kelima strategi pertumbuhan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, mendorong revitalisasi industri dan hilirisasi, serta mendorong ekonomi hijau, hendaknya dapat mendorong masyarakat berpartisipasi dalam ekonomi dengan menghilangkan berbagai hambatan. (Yoga)

Ada banyak alasan logis dan terukur yang membuktikan bahwa AS belum mengalami resesi ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi AS secara kuartalan memang negatif, namun, secara tahunan, perekonomian AS sebenarnya masih tumbuh positif sebesar 1,6 % pada kuartal II-2022, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 3,5 %. Jadi, apa yang kita lihat saat ini adalah baru perlambatan pertumbuhan ekonomi AS, bukan resesi ekonomi.

Pengalaman menunjukkan bahwa AS pernah mengalami resesi ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonominya tidak mengalami kontraksi dalam dua kuartal berturut-turut. Hal tersebut terlihat dengan gambling pada resesi ekonomi 1982. Waktu itu, perekonomian AS mengalami kontraksi 1,9 %. Pada kuartal I-1982, secara kuartalan pertumbuhan ekonomi AS negatif 6,1 % (qoq), kemudian pada kuartal II-1982 tumbuh positif 1,8 %, lalu tumbuh negatif lagi 1,5 % pada kuartal III-1982, terus tumbuh positif lagi pada kuartal IV-1982 sebesar 0,2 %.

Kedua, jika betul AS berada di zona resesi ekonomi, seharusnya tingkat pengangguran melonjak signifikan, permintaan sangat lemah dan anjlok sangat dalam, serta produksi akan turun drastis. Data menunjukkan ini tidak terjadi, tingkat pengangguran justru menurun dari 3,9 % pada Desember 2021 menjadi 3,5 % pada Juli 2022. Hal ini juga didukung data indeks jumlah jam kerja yang meningkat ke 113,1 pada Juli 2022 dari 111,0 pada Desember 2021. Dari sisi permintaan, penjualan ritel masih tumbuh positif 8,4 % pada Juni 2022; dan total penjualan mobil masih tinggi, mencapai13,4 juta unit. Sementara tunggakan kartu kredit dalam tren menurun dengan indeks 0,79 pada Juni 2022 dari 0,81 pada Desember 2021. Sebagai catatan, saat resesi ekonomi 2020, indeks rata-rata tunggakan kartu kredit sangat tinggi, yaitu 1,32.

Sebenarnya ada satu indikator yang hampir tak pernah salah dan bisa diandalkan untuk menentukan apakah AS resesi atau tidak, yaitu Composite Coincindent Economic Index. Data terakhir menunjukkan indeks ini masih tumbuh positif, tetapi pertumbuhannya melambat. Ini artinya eksplisit AS belum mengalami resesi sampai semester I-2022. (Yoga)

Pemerintah berkomitmen mengimplementasikan ekonomi sirkular di bawah payung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional. Selain meningkatkan PDB, penerapan ekonomi sirkular juga berpotensi memberi manfaat positif dari sisi sosial dan lingkungan. Komitmen tersebut terekspos dalam peluncuran buku The Future is Circular: Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia yang disusun Bappenas, Program Pembangunan PBB (UNDP), Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI), serta Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia di Jakarta, Kamis (18/8). Buku ini ditulis oleh tim dari Cleanomic, sebuah platform media sosial yang membahas topik seputar hidup lestari.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam mengatakan, ekonomi sirkular bertujuan untuk meminimalkan penggunaan materi dan sumber daya sekaligus mendorong agar suatu produk memiliki daya guna selama mungkin. Itu dilakukan dengan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam siklus produksi. Environment and Social Responsibility Manager Astra International Jaka Fernando mengatakan, melalui penerapan ekonomi sirkular, Astra International mampu menekan biaya operasional hingga Rp 1,5 triliun. Program dan inisiatif ekonomi sirkular yang telah dilakukan Astra antara lain melakukan proses daur ulang aki mobil/motor menjadi bahan mentah yang akan diremanufaktur oleh PT GS Battery. (Yoga)

BI dan Kementerian Keuangan resmi meluncurkan tujuh pecahan uang rupiah kertas desain baru atau tahun emisi 2022. Pecahan uang kertas itu terdiri dari Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000, dan Rp 1.000. Uang kertas ini sudah resmi berlaku dan diedarkan di wilayah NKRI sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun uang kertas yang sebelumnya telah diedarkan tetap berlaku sebagai alat pembayaran sepanjang belum dicabut dan ditarik peredarannya.

Peresmian uang kertas tahun emisi 2022 itu dilakukan bersama-sama oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (18/8). Perry menjelaskan, peluncuran uang rupiah ini merupakan wujud komitmen untuk menyediakan uang kertas terpercaya kepada masyarakat. Sri Mulyani menambahkan, rupiah tidak sekadar mata uang, tetapi juga instrumen yang menggambarkan perjalanan bangsa dan NKRI. Dalam setiap lembaran rupiah, lanjutnya, terdapat berbagai cerita dan narasi mengenai kebangsaan dan bangsa Indonesia. (Yoga)

Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Raya berencana menambah modal dengan melakukan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Namun, kedua bank masih harus meminta persetujuan dari para pemegang saham. Direktur Keuangan dan Strategi BSI Ade Cahyo Nugroho, Kamis (18/8) menyatakan, dana dari right issue itu akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan. (Yoga)

Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa hilirisasi dan revitalisasi industri menjadi salah satu fokus kebijakan fiskal di tahun 2023, yang tak dapat dilepaskan dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Dengan industrialisasi, maka nilai jual komoditas meningkat dan memberikan nilai tambah lebih optimal bagi perekonomian nasional. Dengan melepaskan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah, maka ekonomi Indonesia diharapkan dapat lebih stabil. Pasalnya, harga komoditas global tidak menentu.

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang diuntungkan dari melonjaknya harga komoditas dunia (windfall), tercermin dari surplus neraca perdagangan Indonesia selama 27 bulan terakhir. Hanya saja posisi menguntungkan tersebut relatif tidak konstan karena bergantung pada fluktuasi harga komoditas global. Saat harga turun, maka ekonomi nasional akan mudah terpuruk. Seperti pada 2019 ketika perang dagang AS dan China memanas. Harga komoditas global anjlok sehingga defisit neraca perdagangan melebar menjadi 1,16 miliar USD. Saat itu, harga barang jadi atau setengah jadi relatif stabil sehingga kondisi ini membuat hilirisasi industri menjadi penting untuk menjaga stabilitas makro ekonomi nasional. (Yoga)

JAKARTA, ID – Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 74 tentang Kontrak Asuransi adalah keniscayaan yang mesti dipersiapkan sejak dini oleh semua pelaku industri asuransi nasional. Pencatatan akuntansi baru yang memberi dampak menyeluruh ini diyakini dapat menjadi fondasi baru bagi industri perasuransian di Tanah Air untuk menjadi lebih sehat dan kokoh. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mensinyalir bahwa salah satu penyebab terjadinya ketidaksesuaian tata kelola di industri perasuransian adalah karena pencatatan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 74, adopsi dari International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Insurance Contract. Oleh karenanya, OJK mendorong penerapan model pencatatan ini, bahkan jika memungkinkan bisa dipercepat. "Sekarang ini sebagai momentum untuk melakukan sebuah transformasi yang cukup besar untuk industri perasuransian di Indonesia. Itu salah satu fondasi yang akan kita perkuat tentunya terkait risk management, terkait dengan portofolio manajemen, terkait dengan tata kelola penguatan kapital yang diterapkan dari IFRS 17, diadopsi menjadi PSAK 74 di seluruh perusahaan asuransi,” terang Ogi saat berbincang dengan tim redaksi Majalah Investor, baru-baru ini. (Yetede)

JAKARTA, ID – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung tingkat keterisian (okupansi) pesawat sebagai salah satu langkah untuk menstabilkan harga tiket pesawat. “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, kami telah dan akan membahasnya lebih detail dan intensif dengan sejumlah  pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah daerah,” kata Menhub dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (18/8/2022). Menhub menjelaskan, sejumlah langkah akan diambil untuk menstabilkan harga tiket pesawat, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8), dalam upaya membantu mengendalikan inflasi di Indonesia, khususnya dari sektor transportasi. Menurut Menhub, pihaknya telah berkirim surat kepada pemda untuk turut mendukung konektivitas dengan turut membantu untuk memastikan tingkat keterisian penumpang pesawat. Di beberapa daerah, tingkat keterisian pesawat hanya 50% atau bahkan kurang dari itu, sehingga mendorong maskapai harus menetralisasi harga.(Yetede)