Perekonomian Jerman bagai menghadapi badai sempurna. Ada ancaman inflasi yang meninggi. Ada pula ancaman lain, yaitu efek sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia dengan potensi memukul balik perekonomian Jerman. Ketakutan paling besar Jerman hanyalah jika Rusia menghentikan total aliran gas. Invasi Rusia ke Ukraina membuat Jerman terjebak dalam pertarungan geopolitik AS-Rusia. Sebagai pemimpin de facto di Uni Eropa (UE), Jerman turut menerapkan sanksi terhadap Rusia yang menyebabkan gangguan ekspor-impor Jerman-Rusia. Hal ini membuat inflasi terancam naik lagi.

”Masalah inflasi tidak akan sirna pada 2023,” kata Gubernur Bank Sentral Jerman, Joachim Nagel Nagel. Harga BBM di Jerman secara keseluruhan telah naik 105 % dibandingkan Juli 2021, seperti dikutip Reuters, 19 Agustus 2022. Ketergantungan Jerman kepada Rusia adalah di bidang migas, 65 % total impor Jerman asal Rusia adalah migas. Kini turun menjadi 40 % setelah Rusia mengurangi pasokan. Pengurangan ini merupakan balasan atas sanksi yang dikenakan UE terhadap Rusia. Jerman ketiban efek sanksi yang sangat getol diprakarsai AS.

Khusus untuk warga Jerman yang terpukul resesi, pemerintah telah menurunkan pajak penjualan gas dari  19 % menjadi 7 % sejak Oktober 2021. Jerman telah meneken kesepakatan pasokan gas dengan Qatar walau hanya bisa menutup sedikit saja aliran gas Rusia. Dengan segala rancangan itu, ekonom dari LBBW, Moritz Kraemer, dikutip dari situs Deutsche Welle, 29 Juli 2022, mengatakan, ”Resesi akan relatif ringan kecuali Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan total aliran gas. Jika itu terjadi, resesi akut tak terhindarkan.” (Yoga)

Era harga tinggi komoditas global, termasuk CPO, mulai pudar. Kisah windfall atau durian runtuh  komoditas andalan ekspor Indonesia itu diperkirakan berakhir pada 2023. Tanda-tanda penurunan harga CPO global sudah terlihat sejak awal semester II-2022. Harga CPO yang pernah tembus di atas 7.000 ringgit Malaysia per ton pada Maret dan April 2022 mulai bergejolak di kisaran 3.500-4.500 ringgit Malaysia per ton pada Juli-Agustus 2022. Pada Agustus ini, RHB Investment Bank menurunkan asumsi harga CPO 2023 dari 4.300 ringgit Malaysia per ton menjadi 3.900 ringgit Malaysia per ton atau sekitar 871,9 USD per ton. Sebulan sebelumnya, tim ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkirakan harga rata-rata CPO pada 2023 dan 2024 bakal turun masing-masing menjadi 939,3 USD per ton dan 780,7 USD per ton. Koreksi harga itu mengasumsikan redanya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, peningkatan produksi minyak nabati global, dan pemulihan permintaan.

Harga CPO baru itu masih lebih tinggi dari 2019 dan 2020 yang harga rata-ratanya masing-masing 524,9 USD per ton dan 667,6 USD per ton. Kenaikan harga CPO dan minerba pada 2021 membuat penerimaan bea keluar tumbuh 708,2 persen dari Rp 4,3 triliun pada 2020 menjadi Rp 34,6 triliun pada 2021. Kendati mulai terkoreksi, harga komoditas masih cukup tinggi sehingga diperkirakan masih dapat meningkatkan penerimaan bea keluar hingga Rp 48,9 triliun pada 2022. Indonesia tetap baik-baik saja tahun depan, asal mampu merealisasikan dengan benar dan tetap sasaran strategi yang telah digulirkan Presiden Jokowi dalam pidatonya tentang RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Selasa (16/8). Sejumlah strategi itu mencakup hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, meningkatkan nilai tukar petani di kisaran 105-107, serta mengoptimalkan penerimaan pajak dan reformasi pengelolaan PNBP. (Yoga)

Presiden Jokowi meluncurkan lumbung pangan berbasis mangga dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik, Jatim, Senin  (22/8). ”Kita harapkan  food estate (lumbung pangan) ini ada yang milik rakyat, ada yang milik swasta, dan kita ingin itu terintegrasi dengan embung yang dibangun di sini. Jadi masyarakat bisa dapat, swasta juga bisa bergerak,” ujar Presiden Jokowi. (Yoga)

Di tengah target peningkatan produksi, petani di Kabupaten Cirebon, Jabar, kekurangan 6.000 ton pupuk bersubsidi jenis natrium, fosfat, kalium, atau NPK. Pemerintah diharapkan menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk musim tanam gadu. Jojo Sumarjo (43), petani asal Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, mengeluhkan minimnya jatah pupuk bersubsidi jenis NPK. ”Saya hanya dapat 1,5 kuintal pupuk NPK subsidi. Padahal, kebutuhannya 2,5 kuintal. Baru tahun ini alokasinya dikurangi,” katanya, Senin (22/8). Keterbatasan pupuk bersubsidi membuatnya tidak memupuk padinya saat berusia 35 hari. Ia juga membeli pupuk nonsubsidi ukuran 25 kilogram dengan harga sekitar Rp 10.000 per kg atau empat kali lipat dibandingkan harga pupuk subsidi NPK, yakni Rp 2.300 per kg. ”Saya enggak sanggup kalau beli banyak pupuk nonsubsidi,” ucap Jojo. Dengan harga pupuk NPK nonsubsidi, petani bisa menghabiskan hingga Rp 2,5 juta untuk lahan sehektar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pupuk bersubsidi jenis serupa, yakni Rp 575.000 per hektar.

Akibat kekurangan pupuk NPK, pertumbuhan padinya terhambat. Saat musim tanam rendeng atau awal tahun, misalnya, ia memanen sekitar 5 ton gabah kering panen (GKP) dari sawah 1 hektar. Padahal, produksi dengan luas lahan serupa berkisar 6-7 ton GKP. Panen musim tanam kedua bulan ini, Jojo mendapatkan sekitar 6 ton GKP. ”Hasil panen sekarang naik sedikit karena agak kering, kemarau. Yang saya khawatirkan, musim tanam gadu (Oktober) nanti. Kalau alokasi pupuk subsidi masih sedikit, pasti hasilnya kurang lagi,” ujarnya. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Cirebon Kuryadi mengatakan, kekurangan pupuk bersubsidi merupakan ironi di tengah tuntutan pemerintah agar petani meningkatkan produksi. Di Cirebon, target tanam padi tahun ini 122.000 hektar. Demi menggapai rencana itu, petani melalui rencana definitive  kebutuhan kelompok membutuhkan 37.252 ton pupuk NPK bersubsidi. Akan tetapi, alokasi dari pemerintah hanya 44,8 % atau 16.689 ton. Hingga kini, serapan pupuk NPK bersubsidi berkisar 80 %. Oleh karena itu, pihaknya telah mengajukan tambahan kuota 6.000 ton pupuk NPK subsidi kepada pemerintah pusat melalui Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. (Yoga)

Pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat menjadi sentimen negatif bagi pasar keuangan dalam negeri. Kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan inflasi cukup signifikan. Pemerintah memang melihat diperlukan penyesuaian harga Pertalite seiring dengan ditolaknya tambahan subsidi untuk BBM ini. Tapi, bila harga pertalite naik ke Rp 10.000, inflasi bisa jadi naik hingga kisaran 6%-6,5%.

Ingin mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil, Indonesia berancang-ancang mengembangkan energi hijau. "Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut dan energi bio, akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi," ungkap Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan 2022 di Gedung Parlemen, Selasa (16/8). Selama tujuh pekan (27 Juli hingga 12 Agustus 2022), Tim KONTAN yang meliputi reporter, fotografer dan videografer mengunjungi, meliput dan merekam aktivitas ekonomi hijau di berbagai wilayah di Tanah Air. Beragam topik diangkat, mulai dari peta jalan dan regulasi ekonomi hijau, wisata hijau, ekosistem kendaraan listrik, implementasi energi hijau korporasi, sumber energi hijau, hingga pembiayaan hijau. Indonesia juga berambisi membangun ekosistem kendaraan listrik, mulai dari hulu yakni pertambangan nikel yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik, hingga pabrik mobil listrik dan infrastruktur pendukungnya. Namun bukan hanya regulasi, dukungan pembiayaan juga sangat penting dalam keberhasilan pengembangan ekonomi hijau.

Masyarakat harus bersiap dengan keputusan yang akan diambil pemerintah soal kepastian penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Jika pemerintah mengerek harga Pertalite, laju inflasi tahun ini bisa meroket lantaran kenaikan harga BBM juga menyulut harga lainnya, terutama transportasi dan bahan pokok. Sebagai gambaran, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertama kali menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium hingga 30% pada November 2014. Satu bulan berikutnya, yakni pada Desember 2014, inflasi meroket hingga 8,36% year on year (yoy). Pada tahun sebelumnya, tepatnya Juni 2013, juga terjadi kenaikan harga BBM. Di akhir tahun, inflasi melonjak ke level 3,83% yoy. Sebab itu, Ekonom Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky memperkirakan, jika harga Pertalite naik maka inflasi tahun ini bisa mencapai 6% hingga 7% yoy. Analis Makroekonomi Bank Danamon Indonesia Irman Faiz sepakat jika harga Pertalite naik, inflasi bisa naik di level 7% hingga 8% dengan asumsi harga Pertalite naik Rp 2.500 per liter menyumbang inflasi 2,44%-2,87% poin.

Dana kelolaan atau asset under management (AUM) reksadana terproteksi terus menyusut. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada minggu pertama Agustus 2022, AUM reksadana terproteksi turun Rp 2,92 triliun menjadi Rp 106,79 triliun. Padahal, di Juni 2022, AUM reksadana terproteksi mencapai Rp 109,71 triliun. CEO Edvisor.id Praska Putrantyo menyebut, adanya produk jatuh tempo dan tidak digantikan reksadana baru membuat dana kelolaan menurun. Pilihan aset obligasi yang menarik juga terbatas. "Besaran yield agar dapat memberi imbal hasil yang menarik juga menjadi pertimbangan para MI dalam menerbitkan produk baru," kata Praska, Sabtu (20/8).

Seiring pulihnya ekonomi, restrukturisasi kredit perbankan terdampak Covid-19 melandai. Kendati begitu, outstanding restrukturisasi masih cukup besar. Adapun relaksasi restrukturisasi Covid-19 yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya berlaku hingga Maret 2023. Jika tidak diperpanjang maka kemungkinan besar rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) perbankan akan melonjak. Direktur Manajemen Risiko Bank BNI, David Pirzada mengungkapkan, debitur yang sulit bangkit masih berasal dari sektor hotel, akomodasi, dan pariwisata. Terutama di Bali yang memang mengandalkan lalu lintas turis mancanegara. "Kalau hanya dari peningkatan turis domestik, masih belum akan bisa mengangkat kondisi sektor pariwisata di Bali," kata David, Minggu (21/8). Sementara sektor-sektor lain sudah menunjukkan perbaikan. Ke depan BNI akan terus lakukan pemetaan terhadap debitur-debitur yang masih perlu restrukturisasi. Mengantisipasi risiko kredit tersebut, BNI sudah melakukan pencadangan 20% terhadap seluruh portofolio restrukturisasi Covid-19.