Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite pekan depan bakal naik. Momentum ini bisa dimanfaatkan para produsen motor listrik untuk memaksimalkan pasar kendaraan elektrik di dalam negeri. Sejauh ini, ada beberapa pemain mulai menyesaki pasar kendaraan elektrik, dengan mengusung motor listrik besutannya. Antara lain: Indika Energy, TBS Energi Utama, Wika Industri Manufaktur (WIMA), GoTo, dan Polytron.Tiap pemain menawarkan harga tak jauh beda dengan motor konvensional. PT Ilectra Motor Group (IMG), anak usaha Indika Group, membanderol motor listrik ALVA One di kisaran Rp 34,99 juta.

Kebocoran data masyarakat Indonesia kembali terjadi. Tidak main main, data puluhan juta pelanggan dijual dalam forum jual beli online. Dalam forum Breach Forums dengan nama akun Loliyta data pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tanpa menyebutkan harga, penjual hanya memberikan 10 sampel data dari 17 juta informasi pelanggan PLN yang dijualnya itu. Tak cuma itu. Di dark web terdapat postingan yang mengklaim siap menjual sebanyak 347 gigabyte (GB) dokumen penting dari 21.000 perusahaan Indonesia dan perusahaan asing yang memiliki cabang di Indonesia. Ada dua folder. Big folder berisi data 177 perusahaan dengan pendapatan di atas US$ 50 juta. Sedangkan standar folder berisi 21.540 perusahaan dengan pendapatan di bawah US$ 50 juta.

Ekonomi dalam negeri yang kian membaik menyebabkan penyaluran kredit ke segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) semakin deras. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit perbankan ke segmen UMKM melesat hingga 17,6% year on year (yoy) menjadi Rp 1.217, 5 triliun per Juni 2022. Pencapaian itu jauh di atas pertumbuhan kredit perbankan yang hanya 10,3% yoy menjadi Rp 6.156,2 triliun. Salah satu bank yang mencatat kenaikan adalah Bank Mandiri. Bank BUMN ini mencatatkan pertumbuhan kredit UMKM 12,5% yoy dari Rp 57,7 triliun menjadi Rp 64,9% triliun per Juni 2022.

Skema insentif perpajakan yang mengalir deras ke dunia usaha selama 3 tahun terakhir bakal didesain ulang, dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal, serta solidnya pemulihan ekonomi. Dalam Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 pemerintah hanya akan mengucurkan insentif fiskal secara terukur dan memprioritaskan sektor yang memiliki efek berganda pada perekonomian. Adapun, penentuan sektor usaha yang masih membutuhkan pendampingan fiskal akan diputuskan oleh pemangku kebijakan pada pengujung 2022 atau awal 2023, dengan bercermin pada realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya mengatakan RAPBN 2023 memang belum mengakomodasi belanja perpajakan untuk kebutuhan insentif dunia usaha.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan alokasi insentif perpajakan pada 2023 hanya Rp41,5 triliun. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan pagu insentif yang masuk klaster penguatan ekonomi 2022, dengan total mencapai Rp178,32 triliun. Pemerintah pun berkaca pada kondisi ekonomi terkini dalam mendesain insentif tersebut. Apalagi, hingga paruh kedua tahun ini geliat perekonomian nasional telah menunjukkan pemulihan. Selama pandemi Covid-19, pemerintah memang cukup royal memberikan insentif. Di antaranya adalah diskon angsuran PPh Pasal 25 atau pajak korporasi, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, PPh Final jasa konstruksi Ditanggung Pemerintah (DTP). Kemudian, insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil DTP, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah DTP. Keseluruhan insentif tersebut akan berakhir pada tahun ini.

Kenaikan inflasi global pada 2022 menjadi sebuah keniscayaan. Kenaikan permintaan yang mendorong konsumsi setelah melewati dua tahun pandemi Covid-19, faktor lain yakni adanya tensi geopolitik antara Rusia-Ukraina yang menyebabkan peningkatan harga komoditas dan energi. Tingginya inflasi global ini didorong dari meningkatnya inflasi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS). Data rilis Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada Maret 2022 menunjukkan bahwa tingkat inflasi naik sebesar 8.5 persen (year on year/yoy). Namun demikian, apabila inflasi yang terjadi mulai tak terkendali, maka pada saat itulah BI harus mengeluarkan ramuan obat penawarnya. Sebagai otoritas moneter, BI memiliki segudang resep untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di sisi lain, ramuan BI terdapat dalam kebijakan makroprudensial. Dalam situasi kebijakan moneter yang ketat, kebijakan makroprudensial berperan sebagai ‘jamu manis’ karena memiliki posisi sebagai penyeimbang kebijakan moneter yang ketat. 

Kebijakan makroprudensial yang akomodatif telah diimplementasikan BI selama periode pandemi Covid-19. Di antaranya kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti, rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/2/PBI/2021. Jamu manis lainnya adanya insentif bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dan inklusif. Cakupan pengaturan kebijakan itu tertuang dalam PBI Nomor 24/5/2022. Setidaknya terdapat 4 cakupan pengaturan dalam PBI ini. Pertama, pemberian insentif bagi bank yang memberikan kredit untuk kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor prioritas, pencapaian rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM), dan pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh BI.

Emiten Grup Triputra PT Adi Sarana Armada Tbk. mendapatkan fasilitas pembiayaan senilai Rp300 miliar dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Rencananya, dana segar tersebut akan digunakan oleh emiten bersandi ASSA itu untuk keperluan pembelian kendaraan baru yang akan disewakan ke pelanggan. Sekretaris Perusahaan Adi Sarana Armada Jerry Fandy Tunjungan mengatakan perseroan menerima pembiayaan berjenis fasilitas pembiayaan Line Facility Al-Musyarakah (Reimbursement)-Non Revolving. “Dana dengan jumlah Rp300 miliar untuk pembelian unit kendaraan baru, dengan demikian diharapkan meningkatkan pendapatan dan kegiatan usaha,” kata Jerry, Jumat (19/8). Induk dari layanan pengiriman barang Anteraja tersebut tercatat membukukan pendapatan sebesar Rp3,17 triliun sepanjang semester I/2022, meningkat 50,25% (year-on-year/YoY) secara year. Mayoritas pendapatan ASSA disumbang oleh jasa pengiriman yang sepanjang Januari—Juni 2022 berkontribusi sebesar Rp1,87 triliun atau naik 91,14% (YoY).

Gerak rasio utang pada tahun depan terbilang stagnan, mengingat terbatasnya pertumbuhan penerimaan pajak dan masih besarnya tuntutan belanja negara guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan mengestimasi, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan berada di kisaran 38%—40%. Pada akhir tahun lalu, rasio utang berada pada level 40,73% terhadap PDB. Kendati masih berada di bawah batas maksimal sebagaimana diamanatkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang sebesar 60% terhadap PDB, rasio utang pada tahun depan patut dicermati. Apalagi, rasio pajak pada 2023 diperkirakan hanya 8,17% akibat prospek suram penerimaan negara seiring dengan normalisasi harga komoditas. Estimasi itu lebih rendah dibandingkan dengan outlook 2022 yakni 8,35%. Dalam kaitan ini, Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menegaskan bahwa pemerintah selalu konsisten melaksanakan pengendalian risiko utang.

PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) segera melakukan merger bisnis antara Indihome dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Penggabungan bisnis broadband dan nirkabel ini sebagai langkah perombakan perusahaan telekomunikasi milik perusahaan pelat merah tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirut Telkom Ririek Ardiansyah dalam Telkom Group Investor Day di Nusa Dua, Bali, Jumat (19/8), saat ditanya oleh oleh analis mengenai rencana aksi korporasi itu. “Saat ini dalam tahap ke sana,” ujarnya. Ririek mengutarakan ada dua hal utama yang diperhatikan perseroan dalam aksi korporasi itu. Pertama, perseroan memilik fundamental bagus sebagai pembayar pajak terbesar dan berkontribusi pembayar dividen terbesar. Oleh sebab itu, tuturnya, penggabungan usaha ini akan mendapatkan nilai modal berganda yang dalam meningkatkan skala bisnis BUMN telekomunikasi itu. Kedua, sambungnya, secara valuasi akan mendorong nilai kapitalisasi di pasar modal. Namun, dia memastikan penggabungan usaha tersebut tidak sekadar melepas aset Indihome ke Telkomsel. Seperti diketahui 35% saham Telkomsel dimiliki oleh Singtel Singapura, sedangkan 65% digenggam Telkom. Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan rencana merger ini sebuah upaya menarik untuk lebih menyesuaikan dengan era bisnis broadband yang makin konvergen. “Dalam rencana merger ini, karena Telkomsel dan Indihome masih di bawah satu grup yang sama yaitu Telkom grup, mungkin prosesnya bisa lebih mudah. Ini sudah sejalan dengan tren konvergensi,” katanya.

JAKARTA, ID – Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pekan depan. Lonjakan harga minyak mentah, konsumsi BBM yang tak terkendali, dan pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan subsidi BBM membengkak 230%, dari Rp 152,1 triliun ke Rp 502,4 triliun. Harga Pertalite yang saat ini Rp 7.650 per liter kemungkinan dinaikkan ke Rp 10.000 per liter atau 30%. Subsidi Pertalite setelah kenaikan masih sekitar Rp 8.150 per liter. “Minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi),” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin secara virtual, Jumat (19/8/2022). Presiden Jokowi, kata Luhut, akan mengumumkan kepastian kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan solar pada minggu depan. Ia menjelaskan saat ini inflasi masih terkendali. Namun ia telah mengutus timnya untuk menghitung potensi dampak kenaikan inflasi apabila harga BBM Pertalite dan solar dinaikkan. Hanya saja, Luhut tidak menyebutkan berapa kenaikan harga yang akan ditetapkan pemerintah. (Yetede)

JAKARTA, ID - Fundamental ekonomi Indonesia makin kuat pada kuartal kedua tahun ini, yang ditunjukkan dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) berbalik arah menjadi surplus US$ 2,4 miliar pada kuartal II-2022 dari defisit US$ 1,8 miliar pada kuartal sebelumnya. Selain ditopang surplus neraca transaksi berjalan yang meningkat  menjadi US$ 3,9 miliar, defisit neraca transaksi modal dan finansial turun menjadi US$ 1,1 miliar. Berdasarkan data Bank Indonesia yang dirilis pada Jumat (19/8/2022), neraca transaksi berjalan tercatat sudah surplus selama empat kuartal berturut-turut, sejak kuartal III tahun lalu. Pada kuartal II tahun ini, surplus menembus US$ 3,9 miliar atau 1,1% dari produk domestik bruto (PDB), melonjak dari capaian kuartal sebelumnya sebesar US$ 0,4 miliar atau 0,1% dari PDB. Sedangkan pada periode sama 2021 masih defisit US$ 1,93 miliar. “Selain surplus transaksi berjalan meningkat, NPI bagus karena didukung menurunnya defisit transaksi modal dan finansial di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Ini terutama ditopang aliran masuk neto (surplus) investasi langsung sebesar US$ 3,1 miliar, melanjutkan capaian surplus triwulan sebelumnya, yang mencerminkan optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga,” kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, Jumat (19/8/2022). (Yetede)