Risiko gejolak ekonomi global dinilai masih tinggi sehingga Pemerintah Indonesia akan terus waspada. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam   jangka pendek. Namun, di sisi lain, ketidak pastian global tidak boleh membuat Indonesia pesimistis. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (16/8).

”Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global. Kondisi tersebut juga mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tak terkecuali Indonesia,” tutur Presiden. ”Ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif,” ujar Presiden. Menurut Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas SDM, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan. (Yoga)

PT IPC Terminal Petikemas (TPK) telah melayani kegiatan bongkar muat bagi tujuh pelayaran kapal rute pelayaran langsung baru pada 2022. Teranyar, anak dari salah satu subholding PT Pelindo itu melayani rute langsung Intra Asia yang turut melewati Indonesia, Singapura, Korea Selatan, China, Vietnam, dan Thailand.Pada awal pekan ini, IPC TPK melayani bongkar muat kapal rute langsung MV MSC IDA II. Kapal tersebut memulai maiden voyage MV MSC IDA II di IPC TPK Terminal Panjang, Minggu (13/8), kemudian tiba di IPC TPK Terminal 3 Tanjung Priok pada Senin (15/8). Adapun, rute langsung Intra Asia yang dimaksud meliputi Singapura–Tanjung Pelepas–Panjang–Jakarta–Singapura–Tanjung Pelepas–Busan–Qingdao–Incheon–Tianjinxingang–Vung Tau–Laem Chabang.

Pada 1 Juni 1945, Soekarno berpidato bahwa ”tidak akanada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka”. Namun, setelah 77 tahun merdeka, jutaan rakyat masih hidup dalam kemiskinan. Sesuai data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta. Jumlah rakyat yang rentan miskin jauh lebih banyak. ”Sebesar 67 % penduduk Indonesia rentan miskin,” kata Bambang Brodjonegoro (Kompas, 24/10/2021). Kemerdekaan sejati yang diimpikan oleh Soekarno sebagai ”sebuah jembatan emas” untuk mewujudkan kesejahteraan bersama ternyata masih jauh dari kenyataan hidup rakyat miskin. Janji kesejahteraan tidak berhasil diwujudkan dalam kehidupan nasional secara adil, setara, dan merata. Kesejahteraan jauh lebih banyak dinikmati oleh pemimpin dan golongan kaya, tetapi sangat kurang dirasakan oleh rakyat miskin. Jutaan rakyat Indonesia terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang tak pernah berakhir.

Kehendak bersama untuk memikul tanggung jawab kolektif dalam pembebasan jutaan rakyat dari kemiskinan ini juga didorong oleh suatu keyakinan bahwa kita semua harus mampu melunasi janji-janji kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan amat susah payah oleh para pendiri republik ini. Janji inilah yang ditegaskan oleh Soekarno, ”Di atas lapangan ekonomi, kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama sebaik-baiknya” (1945). Perwujudan kesejahteraan bersama, terbebas dari kemiskinan, merupakan salah satu janji kemerdekaan yang terabaikan selama 77 tahun Indonesia merdeka. Janji ini mengikat tanggung jawab konstitusional kita semua untuk melibatkan diri secara aktif, sekecil apa pun tindakan itu, dalam mewujudkan impian kesejahteraan bersama. (Yoga)

Pemerintah memperbesar alokasi subsidi rumah rakyat pada 2023 menjadi Rp34,2 triliun atau naik 17,5% dibandingkan dengan alokasi tahun ini untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan alokasi subsidi rumah rakyat itu merupakan bagian dari alokasi APBN 2023 untuk Kementerian PUPR sebesar Rp125,2 triliun. “Bantuan pembiayaan perumahan, FLPP dan sebagainya yang tadi sekitar Rp29,1 triliun, tahun depan dialokasikan di BUN itu Rp34,2 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8). Basuki menjelaskan anggaran rumah subsidi tersebut disalurkan melalui pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), PSU, dan bantuan rumah swadaya. Bila diperinci, target penggunaan APBN 2023 untuk subsidi rumah rakyat melalui FLPP yaitu 220.000 unit, SBUM sebanyak 220.000 unit, subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit, dan Tapera sebanayk 54.924 unit. Kementerian PUPR juga menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan sebanyak 4.575 unit rumah susun, 3.360 unit rumah khusus, 27.825 unit PSU, dan 147.650 unit bantuan rumah swadaya yaitu perbaikan rumah tidak layak huni. Dia membeberkan terobosan yang akan diterapkan untuk mengejar target PSR pada 2022. 

Pertama, mendorong pemanfaatan tanah pemerintah atau pemda dan tanah negara. Kedua, membangun perumahan mixeduse lewat pembiayaan investasi dan kerja sama antara pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di sektor perumahan. Ketiga, Basuki mendorong pengembangan rumah susun berbasis Transit Oriented Development (TOD) guna memudahkan mobilitas masyarakat. Keempat, kolaborasi dengan perbankan dan instansi terkait untuk menyediakan perumahan bagi MBR khususnya ASN, TNI dan Polri.Kelima, mendorong pemda untuk menerapkan SEB 4 Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribudi Persetujuan Bangunan Gedung dalam memberikan kemudahan perizinan perumahan bagi MBR. “Keenam, merancang aturan program KPR khusus untuk generasi milenial yang kami harapkan dapat menjawab tantangan penyediaan rumah bagi generasi milenial di masa yang akan datang,” ujarnya.

Publik prihatin dengan temuan di Kamboja. Sekitar 60 WNI menjadi korban human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Secara global, 24,9 juta orang menjadi korban TPPO (ILO, 2017) dan menguntungkan para pelaku 150 miliar USD (ILO, 2014). Perlu perubahan dalam kampanye pencegahan dan penanggulangan TPPO, baik offline maupun online. Pihak Kemenaker, Dinas Sosial, BP2MI, dan otoritas Kemenlu perlu bersinergi agar kampanye lebih masif. Bisa melalui ajang sosialisasi populer seperti festival dan perkumpulan. Platform media daring yang variatif juga dapat menjadi outlet.

Apalagi 30 Juli 2022 adalah peringatan World Day Against Trafficking in Persons dengan tema ”Use and Abuse of Technology”. Peran serta organisasi non-pemerintah seperti Migrant Care, SBMI, dan Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabarbumi) perlu diperbesar porsinya. Lebih penting lagi adalah menekan operator media social seperti Facebook, Instagram untuk aktif menapis ketat konten-konten yang terindikasi fraud, menipu, dan memeras. Harus ada narasi tandingan dari otoritas untuk mengalahkan masifnya penipuan di dunia maya agar masyarakat terlindung dari kejahatan yang memakai ruang informasi. (Yoga)

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, anggaran yang digelontarkan untuk subsidi dan kompensasi energi tahun 2023 sebesar Rp 336,7 triliun, turun 33,07 % dari anggaran subsidi dan kompensasi 2022 yang Rp 502 triliun. Pengurangan anggaran subsidi energi merupakan bagian upaya mencapai target defisit fiskal di bawah 3 % tahun depan.

”Total nilai dalam RAPBN 2023 tersebut terdiri dari alokasi subsidi energi Rp 210,7 triliun dan kompensasi energy sebesar Rp 126 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 yang dilakukan secara virtual, Selasa (16/8) sore. Meski anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun depan menurun, Sri Mulyani menilai, anggaran yang digelontarkan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, dia meminta konsumsi BBM jenis pertalite maupun biosolar dikendalikan dan disalurkan sesuai target sasaran agar anggarannya tidak jebol, tak hanya untuk tahun depan, tetapi juga untuk tahun ini. (Yoga)

Institut Penelitian Padi Internasional atau IRRI baru saja memberikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia karena dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras selama periode 2019-2021. Dirjen IRRI Jean Balie menyerahkan penghargaan bertajuk ”Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi” kepada Presiden RI Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8) yang menandai capaian positif tiga tahun terakhir. BPS mencatat, produksi beras nasional 31,31 juta ton pada 2019, lalu naik menjadi 31,5 juta ton di 2020, dan 31,36 juta ton pada 2021. Artinya, dengan rata-rata konsumsi mencapai 2,5 juta ton per bulan atau sekitar 30 juta ton per tahun, produksi beras nasional selalu surplus selama kurun 2019-2021.

Akan tetapi, penghargaan itu diberikan di tengah derita berkepanjangan petani padi Tanah Air. Nilai tukar petani (NTP), indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan petani, tercatat di bawah 100 untuk subsektor tanaman pangan dalam lima bulan terakhir. Artinya, petani tanaman pangan tekor, sebab indeks harga yang harus mereka bayar (Ib) lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang mereka terima (It). Situasi itu menambah panjang derita petani setahun sebelumnya. Sepanjang tahun lalu, NTP tanaman pangan bulanan ”konsisten” di bawah 100 sepanjang Februari-Desember 2021, berarti mereka selalu tekor di 11 bulan tersebut, sejalan rendahnya harga gabah di tingkat petani. Kasus harga gabah di bawah HPP biasanya terjadi di bulan-bulan panen raya atau ketika surplus produksi terjadi. Namun, kasus harga  gabah di bawah HPP menjadi hal yang lumrah dua tahun terakhir. (Yoga)

Pemerintah menggodok wacana memperluas sektor penerima insentif harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk mendorong efisiensi biaya operasional dan memperkuat resiliensi industri. Sejauh ini, berdasarkan Permen ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan HGBT di Bidang Industri yang berlaku April 2020, ada tujuh bidang industri yang mendapatkan insentif harga gas bumi 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU), yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Sejak 2021, Kemenperin mengusulkan perluasan penerima harga gas khusus itu ke semua sektor industri secara bertahap. Namun, rencana itu belum juga terlaksana.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (17/8) mengatakan, perluasan kebijakan harga gas bumi untuk semua industri jadi salah satu strategi pemerintah mendorong kontribusi sector manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2023 yang ditargetkan 5,3 %. Implementasikan HGBT pada tujuh sektor industri pengolahan sejak tahun 2022 terbukti membuat industri pengguna gas menjadi lebih tangguh dan berdaya saing. Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan, pada prinsipnya, Kementerian ESDM mendukung kebijakan ini sesuai tujuan agar tidak ada sektor yang tertinggal. Namun, saat ini masih berproses. (Yoga)

Pemerintah mengembangkan platform lokapasar kekayaan intelektual yang bertujuan menghubungkan pemilik, pembeli, atau investor. Menurut Manajer Advokasi Koalisi Seni Hafez Gumay, Rabu (17/8), inisiatif ini semestinya diikuti fitur pencatatan atau pendaftaran yang mudah diakses dan perbaikan sistem perlindungan hukum produk kekayaan intelektual. (Yoga)

Kendati pertumbuhan cepat jumlah investor banyak didorong oleh kehadiran kalangan anak muda, nyatanya masih banyak di antara mereka yang belum memahami betul produk investasi dan perencanaan keuangan. Generasi muda dinilai perlu mulai mengubah hal itu agar bisa mencapai kesehatan finansial yang lebih baik sehingga bisa memenuhi harapan lebih sejahtera di masa depan. Hasil survei ”Financial Fitness Index 2022” oleh OCBC NISP bekerja sama dengan NielsenIQ Indonesia menyebutkan, 78 % anak muda tidak memahami cara kerja dan risiko produk investasi. Selain itu, hanya 9 % responden yang memiliki produk investasi seperti reksa dana, saham, dan tabungan berjangka.

”Financial Fitness Index merupakan studi yang mengukur kesehatan finansial generasi muda, dilihat dari sikap dan perilaku terhadap cara pengelolaan finansial, mulai dari yang dasar sampai ke pencapaian merdeka finansial,” ujar Director Consumer Insights NielsenIQ Indonesia Inggit Primadevi pada konferensi pers OCBC NISP Financial Fitness Index 2022 di Jakarta, Senin (15/8). Perencana keuangan Tjokro Wimantara menjelaskan, masih rendahnya keterampilan pengelolaan uang dan investasi dari generasi muda salah satunya dikarenakan belum adanya materi pelajaran formal terkait hal tersebut. Selain itu, topik pengelolaan keuangan dan investasi acapkali dianggap sesuatu yang tabu dalam pembicaraan di dalam keluarga ataupun masyarakat. (Yoga)