;

Utang Baru 2022 Dipangkas Rp 221 Triliun

Hairul Rizal 15 Aug 2022 Kontan

Kabar baik dari Kementerian Keuangan. Realisasi utang baru untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan lebih rendah dari proyeksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan realisasi APBN 2022 per akhir Juli 2022 menyatakan, realisasi pembiayaan utang sampai akhir Juli 2022 mencapai Rp 236,9 triliun atau 25,1% dari pagu di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2022 yakni sebesar Rp 943,7 triliun. Pemerintah menyesuaikan target lelang SBN. Selain itu target SBN valas mempertimbangkan kondisi kas pemerintah dan dinamika pasar keuangan, dan menambah volume penerbitan SBN Ritel yang juga untuk meningkatkan partisipasi investor domestik. Sementara penarikan pinjaman program fleksibel menyesuaikan kondisi pemenuhan pembiayaan pemerintah. Lebih lanjut, bendaharawan umum negara tersebut juga menargetkan penerbitan utang baru pada 2022 hanya mencapai Rp 1.195 triliun atau lebih rendah sebesar Rp 221 triliun dari rencana semula sebesar Rp 1.416 triliun.

PWON Raih Penjualan Rp 800 M

Hairul Rizal 15 Aug 2022 Kontan

Emiten properti, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membidik perolehan marketing sales sebesar Rp 1,8 triliun di tahun 2022. Hingga semester pertama lalu, PWON telah berhasil mengantongi 44% dari target marketing sales tahun ini, atau sebesar Rp 800 miliar."Target perusahaan Rp 1,8 triliun untuk 2022, jadi sisa target untuk semester II ini sebesar Rp 1 triliun," ucap Direktur dan Corporate Secretary PT Pakuwon Jati Tbk, Minarto Basuki, saat dihubungi KONTAN, Jumat (12/8) lalu.

Indonesia yang Indah di Mata Timur Tengah

Yoga 15 Aug 2022 Kompas (H)

Ribuan mahasiswa Indonesia belajar di negara-negara Timur Tengah, yang sebagian dilanda konflik, bahkan perang. Selain mendapat ilmu, mereka juga sadar: Indonesia adalah negeri indah dengan dasar negara Pancasila yang menghargai kemajemukan. Susilo Pribadi (32) saat ditemui di Mekkah, Arab Saudi, awal Agustus 2022 masih ingat perang yang melanda Suriah tahun 2012, saat baru setahun belajar di Ma’had Ta’hily, lantas ambil kuliah Jurusan Syariah di Mujamma’ Syeikh Ahmad Kaftaru di Damaskus. Ibu kota dikepung pemberontak yang sebelumnya menguasai beberapa provinsi, antara lain wilayah Aleppo. ”Saking gawatnya keamanan, para mahasiswa diungsikan ke Wisma Dubes RI di pinggiran Damaskus,” kata pemuda asal Bulungan, Katara, itu. Meski berada di wisma, ledakan terus terdengar. Banyak korban berjatuhan, termasuk rakyat biasa.

Cerita serupa diungkapkan Ahya Jazuli (30), mahasiswa asal Cirebon, Jabar. Tahun 2013, dia masuk kuliah Jurusan Quran Hadis di Universitas Zaituna di Tunis, Tunisia, dua tahun setelah peristiwa yang memicu ”Arab Spring.” Ahya mengenang suasana kota Tunis yang tegang setelah kelompok garis keras menyerang Museum Bardo di dekat gedung parlemen tahun 2015. Puluhan orang, termasuk sejumlah turis asing, tewas. Polisi dan tentara menangkap para terduga penyerang, tetapi ancaman belum mereda.  ”Baru tahun 2016, suasana benar-benar stabil. Sistem keamanan dengan tim intelijen diperkuat,”katanya.

Susilo dan Ahya adalah dua di antara ribuan mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Timur Tengah.   Keduanya, bersama 40-an mahasiswa di kawasan itu, direkrut menjadi petugas musiman untuk bergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi. Di sela-sela kerja, mereka menceritakan pengalaman studi sambil merasakan denyut kehidupan di negara-negara itu, termasuk saat konflik dan perang. Menurut Susilo, perang seperti di Suriah terpicu oleh kemunculan kelompok-kelompok ekstrem yang memaksakan kehendak dengan kekerasan. Saat bersamaan, pemerintah sedang lemah sehingga sulit mengendalikan pemberontakan. Situasi kian runyam saat anasir kepentingan asing terlibat.

”Selama di Suriah, saya bersyukur dengan kondisi Indonesia yang damai. Itu tercapai kalau semua  kelompok, termasuk keagamaan, mau menghargai perbedaan, moderat. Kondisi itu harus dijaga,” kata Susilo. Bagi Ahya, konflik dan kekerasan seperti di Timur Tengah membuatnya semakin menghargai kehidupan Indonesia yang damai. Kedamaian itu perlu dipertahankan. Salah satunya dengan mengantisipasi geliat ekstremisme yang selama ini menjadi salah satu akar kekerasan. Hal ini tak hanya dilakukan oleh aparat keamanan atau pemerintah, tetapi juga perlu didukung semua kelompok masyarakat, termasuk agamawan. (Yoga)


OJEK DARING, Tarif Baru Ditunda untuk Sosialisasi

Yoga 15 Aug 2022 Kompas (H)

Kemenhub menunda pemberlakuan ketentuan tentang tarif baru ojek daring untuk menambah waktu sosialisasi. Regulasi baru yang merevisi ketentuan serupa yang ditetapkan tahun 2019 itu diharapkan melindungi para mitra pengemudi. Tarif baru ojek daring itu diatur melalui Kepmenhub No KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat yang ditetapkan pada 4 Agustus 2022. Semula, keputusan berlaku efektif maksimal 10 hari kalender sejak penetapan, tetapi direvisi menjadi 25 hari kalender guna menambah waktu sosialisasi.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam keterangannya, Sabtu (13/8) mengatakan, penambahan waktu sosialisasi itu berdasarkan masukan dari sejumlah pihak. Kemenhub berharap perusahaan-perusahaan penyedia aplikasi ojek daring (aplikator) bisa segera menerapkan tarif baru serta meningkatkan pelayanan dan keselamatan penumpang. Pengamat transportasi, Darmaningtyas, Minggu (14/8), berpendapat, keputusan itu menjadi tanda bahwa permintaan para pengemudi ojek daring akan penyesuaian tarif sejak 2019 akhirnya disetujui pemerintah. (Yoga)


Sungai Rhine Surut, Ekonomi Jerman Terganggu

Yoga 15 Aug 2022 Kompas

Sungai Rhine, salah satu jalur utama logistik air di Jerman dan Eropa, Sabtu (13/8), surut akibat kekeringan parah. Kapal-kapal bertonase berat tak bisa lewat. Sejumlah perusahaan logistik pelayaran di Jerman bersiap menghentikan operasionalnya. Sungai Rhine penting bagi distribusi hasil pertanian dan industri Jerman, terutama batubara, minyak, industri kimia, dan manufaktur. (Yoga)

Beban Produksi Mendorong Inflasi

Yoga 15 Aug 2022 Kompas

Inflasi di tingkat produsen tercatat sudah melampaui inflasi konsumen yang pada Juli 2022 mencapai 4,94 % secara tahunan. Beban biaya produksi yang meningkat berpotensi mendorong kenaikan harga produk di pasaran dalam waktu dekat dan dapat semakin mendorong inflasi. Berdasarkan data BPS, indeks harga produsen (IHP) gabungan tiga sektor, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan pada triwulan II-2022 mencapai 165,80, naik dari IHP triwulan II-2021 yang sebesar 148,34. Artinya, inflasi di tingkat produsen pada triwulan II-2022 secara tahunan sudah mencapai 11,77 %, jauh melampui inflasi di konsumen yang pada Juli 2022 mencapai 4,94 persen.

Inflasi produsen tertinggi terdapat di sektor makanan dan minuman, yaitu industry pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buah, sayuran, serta minyak dan lemak, yakni 10,16 % secara tahunan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman, Minggu (14/8) mengatakan, saat ini beberapa produsen mulai menaikkan harga produk jadi di pasaran karena tak kuat menahan kenaikan biaya produksi yang terjadi sejak pandemi Covid-19. Contohnya, harga mi instan. ”Tak sampai tiga kali lipat, tetapi memang sudah naik. Produsen masih berupaya agar harganya tidak naik terlalu tinggi dengan cara menekan untung,” kata Adhi. Meski demikian, produsen tak bisa berlama-lama menahan harga. Terlebih bagi produsen skala kecil dan menengah (IKM). (Yoga)


Desa Sejahtera Astra Mulai Ekspor Produk

Yoga 15 Aug 2022 Kompas

Produk unggulan beberapa desa di Kabupaten Wakatobi, Bombana, dan Bone, Sulsel, senilai Rp 6,5 miliar diekspor untuk pertama kalinya ke sejumlah negara, yaitu Amerika, China, India, dan Pakistan. Barang yang diekspor berupa produk perikanan, rumput laut, dan minyak nilam. Ekspor perdana ditandai seremoni Ekspor Produk Desa 2022 di Makassar, Jumat (12/8). Rangkaian kegiatan itu merupakan bagian dari Festival Kewirausahaan Astra 2022. (Yoga)

Sengkarut Pekerja Migran NTB dan Benang Kusut Sistem di Hulu

Yoga 15 Aug 2022 Kompas

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB menemukan praktik calo paspor di Unit Layanan Paspor (ULP) Lombok Timur, temuan itu memperlihatkan sengkarut pekerja migran ilegal di NTB yang sulit diselesaikan karena sistem di hulu telah rusak. Jumisah (30), warga Dusun Mengiluk, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, NTB, tiba-tiba menangis histeris. Jumat (17/6) pagi itu, ia mendengar kabar kapal pengangkut warga asal Lombok, termasuk suaminya, Muhammad Rahim, mengalami kecelakaan di perairan Batam, Kepri. Di antara 23 korban selamat, tidak ada nama Muhammad Rahim. Keberangkatan Rahim ke Malaysia itu merupakan yang ketiga kalinya. Keberangkatan pertama dilakukan secara prosedural dan kedua serta ketiga nonprosedural. Rahim masuk daftar hitam sehingga tidak bisa masuk secara resmi lagi.

Kecelakaan tersebut hanya berselang tujuh bulan dari kecelakaan serupa, Desember 2021. Kecelakaan kapal di perairan Johor, Malaysia, itu menewaskan 14 warga Lombok yang berangkat ke Malaysia secara ilegal. Berulangnya kejadian itu, menurut Koordinator Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran NTB Muhammad Saleh, memperlihatkan pihak terkait tidak pernah belajar. Apalagi dengan temuan mengejutkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan NTB dalam investigasi sepanjang Juni-Juli 2022 di ULP Lombok Timur. ORI menemukan praktik percaloan paspor di ULP Lombok Timur. Menurut Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan dan Koordinator Investigator ORI Perwakilan NTB Arya Wiguna, meski harganya tinggi, yakni Rp 2,5 juta, sedangkan harga resmi pemerintah Rp 350.000 (paspor biasa 48 halaman), banyak yang menggunakannya. Praktik itu menjadi celah pengiriman pekerja migran Indonesia non prosedural.

Terkait hal itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pelayanan Imigrasi (TPI) Mataram I Made Surya Artha menegaskan, proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan ULP Lombok Timur sesuai dengan prosedur. Pemohon harus melalui proses wawancara, sidik jari, dan foto wajah. Mereka juga wajib datang langsung dan tidak bisa diwakilkan. Pembayaran setoran PNBP dari paspor juga tidak di kantor imigrasi, tetapi melalui bank, kantor pos, dan minimarket. Kepala ORI Perwakilan NTB Adhar Hakim mengatakan, mereka pernah menemukan praktik pungutan liar serupa pada 2017 dan sempat membaik. Ia menyayangkan hal itu kini kembali terjadi. (Yoga)


Indonesia Diminta Segera Lindungi Lahan Sawah

Yoga 15 Aug 2022 Kompas

Rembuk Tani Jatim mengeluarkan empat rekomendasi untuk mengamankan ketahanan pangan di provinsi ini. Salah satunya, pemerintah secepatnya menetapkan lahan sawah dilindungi agar tidak kian tergerus. Jika lahan sawah seluas seperti sekarang, diprediksi pada 2045 lahan sawah di seluruh Indonesia  tinggal 3,4 juta hektar. Dengan luas ini, sangat tidak mungkin memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Selain mengkritisi soal lahan sawah, tiga rekomendasi lain adalah pentingnya kolaborasi semua pemangku  kebijakan pertanian, keberadaan lembaga riset dan sistem data informasi pertanian, serta pencabutan subsidi pupuk. Keempat rekomendasi itu dihasilkan dalam Rembuk Tani Jatim saat InaGRO Expo 2022 yang digelar Kadin Jatim di Surabaya mulai Kamis hingga Minggu (11-14/8).

Menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jatim Sumrambah, yang juga Wakil Bupati Jombang, rekomendasi itu akan disampaikan kepada Gubernur Jatim Khofifah dan Presiden Jokowi. Disebutkan, saat ini alih fungsi lahan sangat luar biasa. Secara nasional, luas lahan pertanian di Indonesia pada 2012 mencapai 8,4 juta hektar. Pada 2019, hanya 7,4 juta hektar. Artinya, dalam tujuh tahun, penyusutan lahan pertanian di negeri dengan penduduk 270 juta jiwa ini sekitar 1 juta hektar. Agar tak terus menyusut, menurut Sumrambah, pemerintah harus segera memutuskan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Langkah ini penting untuk dilakukan agar lahan sawah terlindungi dan tidak tergusur oleh sektor lain. (Yoga)


Intervensi APBD untuk Mengatasi Kemiskinan

Yoga 15 Aug 2022 Kompas

Hingga pertengahan Agustus ini, kemiskinan masih menjadi isu yang membelit sebagian kawasan di Indonesia. Pemda harus  berimprovisasi untuk meringankan beban warganya yang tidak beruntung. Pemkot Bogor, Jabar, misalnya, siap mengintervensi APBD sebagai upaya peningkatan masyarakat prasejahtera. Angka kemiskinan di Kota Bogor akhir 2021 sebesar 7,24 %. ”Hal terkecil adalah intervensi dalam upaya peningkatan masyarakat prasejahtera dengan penyisihan anggaran 7 % dari total APBD Kota Bogor,”  kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Jumat (12/8).Pada 2022, APBD Kota Bogor sebesar Rp 2,5 triliun. (Yoga)

Pilihan Editor