JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara aktif melakukan upaya pelestarian lingkungan untuk mendukung pencapaian komitmen Pemerintah terhadap target net zero emission Indonesia di tahun 2060. BRI menginisiasi program “BRI Menanam” sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan serta bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM, sejalan dengan komitmen penerapan bisnis yang selaras dengan Environmental, Social, & Governance (ESG). BRI Menanam merupakan inisiatif BRI dengan menyalurkan bibit pohon bagi setiap nasabah yang menerima kredit dari perseroan. Program ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi BRI dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan program BRI menandakan diharapkan menjadi lokomotif aspek ekonomi, lingkungan dan sosial bagi masyarakat. “Nasabah yang berhak mendapat kredit, harus berkomitmen menanam dan merawat bibit yang kami berikan. Harapan kami dua tahun lagi ini terus on going dan dapat lebih efektif menyerap karbon,” ungkap Sunarso. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Banggar DPR RI menyetujui anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun depan sebesar Rp 338 triliun. Jumlah itu terdiri atas subsidi energi Rp 212 triliun dan kompensasi Rp 126 triliun. Namun, Kemenkeu mengusulkan penambahan anggaran kompensasi Rp 1,5 triliun seiring perubahan asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS. Jika disetujui Banggar DPR RI, anggaran kompensasi naik menjadi Rp 127,7 triliun, sehingga total subsidi dan kompensasi energi 2023 mencapai Rp 339,7 triliun. Jumlah itu lebih tinggi dari usulan dalam Nota Keuangan 2023 sebesar Rp 336,7 triliun, namun lebih rendah dibandingkan 2022 sebesar Rp 502 triliun. Isa menyatakan, anggaran subsidi energi menyedot 72,02% dari total subsidi tahun depan sebesar Rp 298,5 triliun. Jumlah itu naik 1,4% dibandingkan subsidi tahun ini yang mencapai Rp 208,9 triliun. Dia mengatakan, pemerintah juga akan melakukan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial, sedangkan subsidi listrik akan diarahkan agar tepat sasaran dengan diselaraskan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. (Yetede)

JAKARTA, ID – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi RUU usulan DPR. Sembilan fraksi sepakat mengesahkan RUU P2SK sebagai inisiatif DPR, sehingga RUU tersebut akan dibahas oleh DPR dengan pemerintah. Pasca persetujuan tersebut, RUU akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera dilakukan pembahasan. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus menjelaskan, sembilan fraksi sepakat mengesahkan RUU P2SK sebagai RUU inisiatif DPR, termasuk fraksi PKS yang menerima dengan catatan. “Dengan demikian sembilan fraksi menyampaikan pendapat dari masing-masing dengan catatan, termasuk Fraksi PKS menerima dengan catatan. RUU ini dapat disetujui sebagai RUU DPR RI? Setuju,” kata dia dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (20/9). (Yetede)

SINGAPURA, ID – Mata uang yen Jepang terus melemah hingga mendekati level terendah sejak 1998. Menyusul pengecekan pasar valuta pekan lalu, Bank of Japan (BoJ) ada kemungkinan mengubah kebijakan moneter sangat longgarnya di akhir pertemuan kebijakan Kamis (22/9). Menurut laporan, perbedaan suku bunga yang melebar menjadi penyebab yen melemah secara signifikan, bahkan mata uang Jepang telah jatuh sekitar 25% pada tahun ini. Pekan lalu surat kabar Jepang, Nikkei melaporkan BoJ melakukan check valuta asing. Langkah ini sebagian besar dilihat sebagai persiapan untuk intervensi formal. Ada pun yang dimaksud dengan check, seperti dijelaskan Nikkei, berupa tindakan melibatkan bank sentral yang menanyakan tentang tren di pasar valuta asing dan secara luas dilihat sebagai pendahulu atas intervensi fisik untuk mempertahankan yen. Terlepas beredarnya pembicaraan soal intervensi fisik di pasar valas, semua analis mengarah pada alasan lain di balik pelemahan yen itu, yakni kebijakan kontrol kurva imbal hasil (yield curve control/YCC) Bank of Japan. (Yetede)

NEW YORK, ID – Amerika Serikat (AS) akan membentuk masyarakat negara-negara di lintas Samudera Atlantik dengan inisiatif senilai US$ 100 juta untuk mendukung ketahanan lingkungan serta maritim. AS akan menggalang inisiatif ini bersama Angola, Brasil, Ghana, Portugal, dan Senegal. Perhimpunan ini secara keseluruhan akan mencakup sekitar 10 negara. “Amerika Serikat berharap dapat bekerja sama dengan negara-negara Atlantik untuk mengembangkan skema kerja sama rutin Atlantik untuk berbagi pendekatan dalam memajukan sasaran-sasaran bersama di kawasan tersebut,” ujar sumber di Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, seperti dikutip AFP, Selasa (20/9). Menlu AS Antony Blinken disebutkan akan melobi negara-negara tersebut di sela Sidang Umum (SU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di markas PBB, New York, AS. Pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden sedang gencar mengembangkan kerja sama lingkungan di seluruh dunia. Termasuk kerja sama untuk menjaga samudera. AS sebelumnya sangat memprioritaskan kawasan di Samudera Pasifik. Karena melihat ada potensi konflik seiring berkembangnya pengaruh Tiongkok. “Sementara grup Atlantik akan mengembangkan ekonomi samudera yang lestari dan mendukung kesehatan samudera, termasuk bagaimana mengatasi perubahan iklim serta ekosistem laut,” tambah sumber itu. 

BEKASI, ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian Jalan Tol Cibitung-Cilincing (Jakarta Outer Ring Road/JORR2) sepanjang 27,2 kilometer (km) dan ruas Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A (JORR 3) sekitar 4 km di Gerbang Tol Gabus, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/9/2022). Kedua ruas tol lingkar luar tersebut melengkapi struktur jaringan jalan tol di kawasan metropolitan Jabodetabek yang berfungsi antara lain untuk mendukung mobilitas barang dan jasa dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok serta mengurangi kemacetan. “Kecepatan inilah yang nanti akan mempermudah mobilitas barang dan jasa, serta memperkuat daya saing produk-produk Indonesia yang akan diekspor. Tanpa didukung infrastruktur yang baik, mustahil kita bisa bersaing dengan negara lain,” kata Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat acara peresmian tersebut. (Yetede)

JAKARTA- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru saja di sahkan DPR memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi  lewat peraturan presiden. Meski lembaga itu pertanggung jawab kepada presiden, pemerintah tetap membuka opsi agar institusi tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengatakan Kementerian Kominfo akan mengusulkan beberapa opsi mengenai bentuk lembaga perlindungan data pribadi kepada presiden. "Lembaga tersebut bisa langsung di bawah presiden atau termasuk  bagian dari kementerian atau lembaga yang eksis,  misalnya berada di Kementerian Kominfo. Kementerian kan juga lembaga di bawah Presiden," kata Usman, Selasa, 20 September 2022. (Yetede)

Pandemi meningkatkan nilai guna (marginal utility) dari liburan keluarga, karena mobilitas yang terbatas akibat mitigasi pencegahan penyebaran Covid-19. Hal ini menjelaskan kepadatan di beberapa bandara di  AS dan Eropa selama liburan musim panas. Jumlah penumpang melebihi kapasitas penerbangan ataupun pelayanan bandara. Seiring dengan hierarki Maslow (1943), sebagai dampak pemulihan ekonomi,  peningkatan permintaan juga terjadi untuk barang-barang lainnya. Mulai dari barang tahan lama sampai ke makanan olahan. Akibatnya, rantai pasokan dunia yang belum pulih benar mendapat tekanan sehingga  terjadi inflasi global yang menjalar ke setiap negara. Bank sentral di sejumlah negara pun meningkatkan suku bunga acuan untuk meredakan inflasi dengan menekan peningkatan permintaan yang tertahan, karena mereka tidak dapat mengendalikan sisi produksi atau penawaran. Perlu koordinasi global

Obstfeld (2022), mantan Chief Economist Dana Moneter Internasional (IMF) dan guru besar ekonomi di Universitas California, Berkeley, AS, berpendapat, karena tidak ada koordinasi, risiko dari kebijakan satu arah kenaikan suku bunga ini adalah suatu efek yang akan memperkuat efek lainnya (amplifying). Oleh karena itu, akan menjadi beban berlebihan yang tidak dapat ditahan oleh perekonomian dunia. Dengan kata lain, pada tingkat global, usaha-usaha meredam inflasi sebaiknya jangan terlalu berlebihan sehingga sektor riil dan sektor finansial berpotensi terpuruk terlalu jauh.

Kenyataannya, otoritas moneter di negara-negara dengan dampak global besar menghadapi ketidakpastian sangat tinggi sehingga membutuhkan kebijakan-kebijakan di luar pakem. Penyebabnya, ada sumber disrupsi lain setelah pandemi, yaitu konflik Rusia-Ukraina yang meningkatkan harga dan volatilitas komoditas dunia. Bersama pandemi, hal ini menimbulkan perfect storm, menandai zaman volatilitas besar (great volatility). Situasi itu mengakibatkan koordinasi kebijakan bukan prioritas karena ada filosofi extraordinary times require extraordinary measures. Dengan kata lain, dibutuhkan kebijakan di luar pakem dalam kondisi luar biasa. Ini juga membutuhkan horizon waktu, kapan dimulai dan kapan harus diakhiri, karena tidak mungkin berkelanjutan dalam jangka panjang. (Yoga)

Raksasa minyak dunia, Arab Saudi, ternyata ikut membeli minyak Rusia. Riyadh juga menanamkan triliunan rupiah di sejumlah perusahaan minyak Moskwa. Dilaporkan The New York Times dan CNN, Senin (19/9) Arab Saudi membeli BBM dari Rusia. Dilaporkan lembaga kajian riset komoditas, Kpler, Arab Saudi membeli rata-rata 50.000 barel BBM per hari dari Rusia. Bahkan, sepanjang Juli 2022, Riyadh membeli sampai 76.000 barel BBM per hari dari Moskwa. Hampir seluruh BBM Rusia dipakai Arab Saudi untuk mengoperasikan pembangkit listriknya. Dengan membeli BBM dari Rusia, Arab Saudi bisa menjual BBM dan minyak mentahnya ke negara lain. Seperti kepada China dan India, menurut Kpler, Rusia juga memberi diskon untuk Arab Saudi. Oleh karena itu, lebih untung bagi Arab Saudi untuk menjual minyaknya dan membeli BBM dari Rusia. Dengan asumsi harga rata-rata 90 USD per barel, Riyadh membayar rata-rata 4,5 juta USD per hari ke Rusia. Pada harga itu, Arab Saudi membayar rata-rata 135 juta USD per bulan ke Rusia.

Bukan hanya membeli minyak, Arab Saudi juga memasukkan uang ke industri minyak Rusia lewat investasi. Kingdom Holding Company (KHC), perusahaan investasi Arab Saudi yang dikendalikan Pangeran Waleed bin Talal, menanamkan 526 juta USD ke Gazprom, Rosneft and Lukoil. Public Investment Fund, lembaga investasi milik Pemerintah Arab Saudi dan dikendalikan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), mempunyai 16,87 % saham KHC. Sampai sekarang, Putra Mahkota Arab Saudi itu tidak kunjung mengecam Rusia selepas perang Rusia-Ukraina meletus. Independen Mantan Duta Besar AS di Riyadh Robert W Jordan mengatakan, MBS bukan membela Rusia dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pangeran itu hanya berusaha menunjukkan ia dan kerajaan independen dari AS. (Yoga)

Implementasi sistem perizinan usaha berbasis risiko atau OSS-RBA yang sudah berjalan setahun terakhir dinilai belum efektif. Sejumlah kendala mempersulit urusan perizinan, khususnya bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Kementerian Investasi pun diminta untuk membenahi implementasi sistem OSS di berbagai daerah. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai 15 September 2022 pukul 11.00, sebanyak 1.959.530 nomor induk berusaha (NIB) telah terbit di seluruh Indonesia melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) yang didominasi 98 % pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan 2 % pelaku usaha menengah dan besar.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Darmadi Durianto, mengatakan, jumlah itu masih jauh dari estimasi total 65,47 juta unit UMKM yang ada di Indonesia. Baru-baru ini Presiden Jokowi meminta target jumlah penerbitan NIB bagi pelaku UMKM dapat ditingkatkan menjadi 100.000 per hari. ”Ada gap atau selisih yang besar antara jumlah pelaku UMKM yang ada dan yang sudah terdaftar mendapatkan NIB,” kata Darmadi dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian Investasi/BKPM dan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (19/9). Ia mencontohkan, di daerah pemilihannya di DKI Jakarta, masih banyak pelaku usaha berskala mikro yang kesulitan mendaftarkan diri ke system berbasis daring karena belum terbiasa. (Yoga)