Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) membeberkan rencana pemerintah untuk menetapkan tarif impor terhadap komoditas kedelai. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pemberlakuan kebijakan tarif impor kedelai dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing kedelai lokal yang harganya saat ini mencapai sekitar Rp10.000 per kilogram. “Harga acuan kedelai sekitar Rp10.000 per kilogram, harga di CBOT Rp7.700 per kilogram saat ini. [Terkait disparitas harga] salah satunya akan dipelajari pengenaan tarif impor,” katanya, Selasa (20/9). Pada rapat terbatas bersama beberapa menteri, Presiden Joko Widodo juga telah meminta jajarannya mendorong produktivitas kedelai dalam negeri, salah satunya dengan menetapkan harga acuan dan menambah area tanam. Sebagaimana diketahui, untuk komoditas kedelai saat ini Indonesia masih mengandalkan impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2021, Indonesia melakukan impor kedelai sebanyak 2,48 juta ton, sedangkan Kementerian Perdagangan mencatat kebutuhan per bulannya mencapai 200.000 ton

KPK akan mengejar keterangan dari seseorang di Singapura yang diduga berperan sebagai penghubung Gubernur Papua Lukas Enembe. Terkait Lukas, KPK juga menegaskan tak hanya menangani satu kasus dugaan korupsi, tetapi ada sejumlah penyelidikan lain yang juga tengah berjalan. Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan berupa setoran tunai yang diduga dilakukan Lukas ke kasino senilai 55 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 560 miliar. Lukas juga diduga terlibat dalam kasus penerimaan gratifikasi, penyelewengan dana operasional PON Papua, dan pencucian uang (Kompas, 20/9).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung KPK di Jakarta, Selasa (20/9) mengatakan, KPK sudah mengantongi nama salah seorang yang diduga berperan sebagai penghubung Lukas di Singapura. ”Nanti kami upayakan untuk pemeriksaan atau pemanggilan. Kalau dia warga negara Singapura, pasti akan ada proses kerja sama antar negara untuk bisa menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi berkaitan dengan apakah orang ini terlibat aktif atau pasif dalam membantu tersangka menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan,” katanya. (Yoga)

Kehadiran UU Pelindungan Data Pribadi setelah rancangannya disetujui disahkan sebagai undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna, Selasa (20/9) diharapkan mampu mengatasi kebocoran data. Setelah melalui pembahasan selama dua tahun, undang-undang ini menghadirkan sanksi administratif dan pidana bagi setiap orang maupun pengelola data jika terjadi kebocoran data. Meski ada upaya mengikat pengelola data di institusi pemerintahan dan swasta, undang-undang ini dipandang hanya bertaji pada pihak swasta. Terhadap pemerintah, sanksi yang diberlakukan terbatas administratif. Beberapa pasal pada undang-undang itu juga dinilai mengancam keterbukaan informasi publik sehingga bisa mengancam kerja pers.

Seusai rapat paripurna, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, mengatakan, persetujuan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang mengakhiri kebuntuan pembahasannya yang mulai berlangsung pada September 2020. Kebuntuan terjadi terkait dengan pembahasan tentang kedudukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data. Semula pemerintah menginginkan lembaga itu berada di bawah Kemenkominfo, sedangkan DPR menginginkan independen. Sebagai jalan tengah, diputuskan otoritas itu ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Yoga)

Komisi II DPR menyetujui semua usulan anggaran yang diajukan penyelenggara pemilu. Selain pagu anggaran Rp 15,89 triliun, usulan tambahan anggaran Rp 7,86 triliun yang diajukan KPU juga langsung disepakati agar dialokasikan dalam APBN 2023. Pemerintah diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Bukan hanya KPU, Komisi II DPR juga menyetujui pagu anggaran Bawaslu tahun 2023 sebesar Rp 7,1 triliun serta usulan tambahan Rp 6,06 triliun. ”Komisi II akan meminta Badan Anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran itu serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) KPU dan Bawaslu tahun 2023 melalui pembahasan di Banggar,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (20/9).

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, tambahan anggaran Rp 7,1 triliun itu salah satunya untuk honor dan operasionalisasi badan ad hoc penyelenggara pemilu. Untuk memenuhi kenaikan honor dan operasionalisasi badan itu saja, dibutuhkan anggaran hingga Rp 11,19 miliar. Selain itu untuk pemutakhiran data pemilih, belanja pegawai, sosialisasi tahapan pemilu, serta perencanaan program, anggaran, dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan, tambahan anggaran paling besar untuk pembentukan dan dukungan operasionalisasi pengawas ad hoc, pengawasan masa kampanye pemilu, pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, serta perencanaan, program, dan anggaran, juga penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, sosialisasi pengawasan pemilu di 450 titik. (Yoga)

Selama bertahun-tahun, Indonesia bukan mitra ekonomi utama Uni Eropa (UE) di Asia Tenggara. Negara-negara dengan kapasitas ekonomi di bawah Indonesia justru menjadi mitra dagang utama UE. Komisioner Perdagangan UE Valdis Dombrovskis meyakini, hubungan ekonomi Brussels-Jakarta bisa lebih besar lagi. Salah satu kebutuhan untuk mencapai itu adalah penyelesaian Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh (CEPA) Indonesia-UE, katanya di Jakarta, Selasa (20/9). Penyelesaian perundingan CEPA menjadi salah satu prioritas UE di Indonesia. Selain dengan Indonesia, UE sedang merundingkan perjanjian dagang dengan Australia dan Selandia Baru. Setelah 11 putaran perundingan, belum ada tanda CEPA Indonesia-UE akan disepakati. UE berharap perundingan bisa tuntas paling telat semester I-2024.

Dengan total PDB 19 triliun USD, volume perdagangan barang dan jasa Indonesia-UE pada 2020 hanya 26,3 miliar USD. Dengan kata lain, volume perdagangan Brussels-Jakarta tidak sampai 0,2 % gabungan PDB Indonesia-UE. Bagi UE, masalah dalam hubungan dagang dengan Indonesia bukan hanya kecil jumlahnya. Selama bertahun-tahun, Indonesia selalu mencatat surplus dari perdagangan barang dan jasa dengan UE. Kedepan, UE berharap hubungan lebih berimbang. Dombrovskis meyakini, CEPA Indonesia-UE akan membuka potensi lebih besar setelah disahkan. PDB Indonesia diperkirakan bisa bertambah 5,2 miliar euro pertahun. Sebaliknya bagi UE, akan ada potensi pertambahan 3,1 miliar euro per tahun. Ekspor Indonesia ke UE ditaksir akan meningkat sampai 18 % per tahun. (Yoga)

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa total anggaran Dana Insentif Daerah (DID) untuk tahun Rp 7 triliun. Jumlah ini disalurkan dalam beberapa tahap. Sebanyak Rp 4 triliun selama periode Januari-Agustus 2022. Selanjutnya sebanyak Rp 1,5 triliun akan disalurkan masing-masing pada bulan September dan Oktober. Astera menjelaskan, DID adalah bentuk penghargaan bagi para otoritas daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, yang punya kinerja baik dalam percepatan belanja daerah, penggunaan produk dalam negeri, penurunan tingkat pengangguran, penggunaan anggaran belanja daerah yang berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat stunting, dan pengendalian inflasi daerah.

”Dana insentif daerah yang telah disalurkan nantinya dapat digunakan untuk kegiatan percepatan pemulihan ekonomi di daerah, dukungan dunia usaha atau upaya penurunan tingkat inflasi daerah. Yang jelas, dana ini tidak diperbolehkan untuk mendanai gaji, tambahan penghasilan, honorarium, dan perjalanan dinas pegawai,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/9). Astera menjelaskan, DID sebesar Rp 4 triliun yang telah disalurkan didistribusikan berdasarkan kinerja pemda di tahun anggaran 2021. Sementara alokasi DID sebesar Rp 3 triliun yang akan disalurkan didistribusikan berdasarkan kinerja pemda sepanjang tahun berjalan. ”Secara umum, Pulau Sumatera menjadi daerah terbanyak yang memperoleh penghargaan DID kinerja tahun berjalan disusul wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi,” ujarnya. (Yoga)

Kinerja pusat perbelanjaan dilaporkan mulai pulih. Sejalan dengan itu, industri ritel menunjukkan tren membaik meski dihadapkan pada sejumlah tantangan pergeseran pasar. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengemukakan, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan terus meningkat sejak Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2022. Ini sejalan dengan terkendalinya penyebaran Covid-19 dan berbagai pelonggaran yang diberikan pemerintah. ”Saat ini bahkan tingkat kunjungan di beberapa pusat perbelanjaan telah mencapai 100 % pada waktu-waktu tertentu,” kata Alphonzus, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (20/9). Ia memprediksi, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan hingga akhir tahun 2022 akan berkisar 80-90 %.

Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tingkat kunjungan pada tahun 2020 yang hanya 50 % dan tahun 2021 sekitar 60 %. Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menambahkan, kinerja pusat belanja yang semakin membaik diikuti secara parallel dengan membaiknya aktivitas di sektor ritel. Saat ini kinerja sektor ritel berkisar 80-90 % dibandingkan kondisi normal sebelum pandemi Covid-19. Meski demikian, industri ritel yang terbagi ke dalam subsektor makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari; produk sekunder dan sandang; serta kelompok hiburan memiliki kondisi beragam. Sebagian subsektor ritel saat ini mulai pulih, tetapi ada pula yang masih bergerak lamban. (Yoga)

Di tengah tren naiknya harga kebutuhan pokok, diskusi seputar kenaikan upah minimum menghangat lagi. Selama dua pekan ke depan, pemerintah akan membuka ruang dialog untuk menampung usulan dari berbagai pihak. Kenaikan upah minimum diharapkan tidak kembali berada di bawah tingkat inflasi. Kebutuhan untuk membuka ruang dialog itu menjadi kesepakatan dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) yang digelar di Kemenaker, Jakarta, Selasa (20/9). Rapat internal selama  3,5 jam itu dipimpin Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri dan dihadiri perwakilan unsur serikat buruh dan pengusaha. Indah Anggoro Putri mengatakan, pemerintah masih berpatok pada PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum upah minimum 2023. Namun, melihat tingginya pro kontra terkait regulasi turunan UU Cipta Kerja itu, pemerintah menilai perlu membuka ruang dialog lebih luas.

”Dialog itu harus merespons petisi dalam unjuk rasa kemarin. Selama ini, kan, belum ada kajian konkret,  baru menolak. Kami akan dorong bagi yang merasa tidak cocok (dengan PP No 36/2021), seperti apa kajiannya? Supaya jangan ada kegaduhan dan kesan bahwa pemerintah diam saja tidak merespons,” kata Putri. Sebelumnya, PP No 36/2021 pernah dijadikan acuan dalam menetapkan upah minimum 2022. Saat itu, hasil perhitungan berdasarkan rumus baru menghasilkan persentase kenaikan upah minimum di bawah tingkat inflasi. Ditengah kenaikan harga BBM dan tren inflasi, muncul usulan supaya kebijakan pengupahan tahun depan tidak hanya berpatok pada formula baru dalam PP No 36/2021 agar laju kenaikan upah minimum tidak kembali berada di bawah inflasi. (Yoga)

Keberadaan teknologi finansial beli dulu bayar kemudian atau pay later dinilai berhasil membantu masyarakat mempertahankan daya belinya. Demikian disampaikan peneliti ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance, Nailul Huda, dalam diskusi bertajuk ”Tren dan Potensi Pay Later di Tengah Kondisi Ekonomi yang Dinamis” di Jakarta, Selasa (20/9). (Yoga)

JAKARTA, ID – Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia bakal menjadi pusat industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dunia. Kontribusi nikel terhadap total pembuatan baterai sekitar 70-80%. Sedang 20% biaya pembuatan baterai dikontribusi oleh biaya nikel. Investasi yang digelontorkan di industri hulu hingga hilir diperkirakan menembus US$ 21 miliar, dalam lima tahun ke depan. “Membuat baterai kendaraan listrik dari nikel memerlukan waktu tiga sampai empat tahun. Ini untuk membangun keseluruhan infrastruktur produksi, hingga kita bisa mendapatkan baterai kendaraan listrik dari Indonesia,” kata Direktur Utama PT Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (19/9/2022). Pengamat otomotif Bebin Djuana mengatakan, baterai berkontribusi sekitar 40-50% dari harga mobil listrik. Harga baterai yang saat ini masih mahal menjadi salah satu penyebab mahalnya harga kendaraan listrik. (Yetede)