Peluang Empat Pasangan Hasil Koalisi
JAKARTA-Pelaksaan pemilihan presiden 2024 menyisakan kurang dari satu tahun, tapi belum ada poros koalisi yang solid terbentuk. Masing-masing partai disinyalir belum saling mengunci susunan koalisi. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujung Komarudin, menilai perkembangan poros koalisi masih dinamis. Masing-masing koalisi masih dimungkinkan melakukan bongkar-pasang susunan partai. "Karena semuanya masih dinamis, berkembang dan masih cair, bisa jadi Pemilih 2024 akan muncul empat pasangan calon presiden," ujar Ujang ketika dihubungi, Kamis, 22 September 2022. Menurut dia, analisis perkembangan ini merujuk pada sikap Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang bakal gigih mengusung kader, Ketua DPR Rakyat Puan Maharani sebagai kandidat calon presiden. Poros kedua adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri atas Partai Amanat Nasional (PAN) bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Poros ketiga adalah pembentukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digawangi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adapun poros keempat yang mungkin muncul adalah bersatunya Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Yetede)
Gelar OTT, KPK Tangkap Hakim Agung MA
JAKARTA, ID - Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Kamis. Dalam OTT kali ini, tim satgas KPK menangkap sejumlah pihak. Salah satunya, hakim agung pada Mahkamah Agung (MA). “Benar (OTT Hakim Agung),” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (22/9/2022).Ghufron menjelaskan, KPK menggelar OTT di Jakarta dan Semarang. OTT kali ini terkait dengan dugaan suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di MA. “KPK mengamankan orang dan sejumlah uang dalam giat ini yang masih terus kami kembangkan,” tutur Ghufron. Dia mengaku sedih harus menangkap hakim agung atas dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. “KPK bersedih harus menangkap hakim agung. Kasus korupsi di lembaga peradilan ini sangat menyedihkan,” kata mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu, (22/9/2022). (Yetede)
Satgas BLBI Sita Aset Rp 27, 88 Triliun
JAKARTA, ID – Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menyita aset dari para obligor dan debitur senilai Rp 27,88 triliun hingga 19 September 2022. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara usai rapat dengan Satgas BLBI, Rabu (21/9). Rapat tersebut dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban. Amir Uskara menjelaskan, Komisi XI meminta Satgas BLBI memaparkan perkembangan dari upaya penagihan piutang negara ke para obligor dan debitur. Sebab, total piutang yang aktif diurus Satgas BLBI mencapai Rp 110,45 triliun. "Secara umum, sampai saat ini aset yang sudah diambil maupun disita itu sekitar Rp 27 triliun lebih dari sekitar Rp 110 triliun yang masih menjadi tunggakan dari obligor BLBI," ujar dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (21/9). Dia menyebutkan, nilai piutang negara dalam ranah BLBI yang mencapai Rp 110,45 triliun itu berasal dari 335 obligor dan debitur. Pada dasarnya Satgas BLBI hanya menangani debitur dan obligor yang memiliki nilai utang besar. "Ada sekitar 335 obligor yang masuk daftarnya Satgas BLBI. Tetapi yang ditangani oleh Satgas BLBI yang kelas atas saja, karena tidak mungkin semua ditangani," ucap dia. (Yetede)
Inggris Mungkin Sudah Resesi
LONDON, ID – Bank of England (BoE) pada Kamis (22/9) menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) sehingga menjadi 2,25% dari sebelumnya 1,75%. Penaikan sebesar itu tetap tajam tapi di bawah ekspektasi sebesar 75 basis poin. Level penaikan yang lebih kecil itu dikarenakan bank sentral Inggris tersebut percaya ekonomi Inggris sudah resesi. Sejumlah analis, Kamar Dagang Inggris, bahkan BoE sebelumnya memperkirakan Inggris memasuki resesi sebelum akhir tahun. Ekonomi Inggris jatuh karena lonjakan harga energi-yang dipicu perang di Ukraina, gangguan-gangguan di seputar Covid-19 dan Brexit, penurunan kepercayaan konsumen, serta turunnya penjualan ritel. Saat menjelaskan keputusannya, BoE mencatat adanya volatilitas harga gas. Tapi pengumuman pembatasan atas tagihan energi diharapkan membatasi kenaikan inflasi harga konsumen ke depannya. “Namun begitu, sejak Agustus lalu semakin banyak muncul tanda bahwa inflasi di dalam negeri terus menguat. Kami meyakini ekonomi sudah resesi,” kata BoE (Yetede)
KAIN TRADISIONAL Panggung Baru Kreativitas Wastra Sasirangan
Pengunjung kawasan Bandarmasih Tempo Doeloe bersorak dan bertepuk tangan saat peragawati serta peragawan berlenggak-lenggok di Jalan Simpang Hasanuddin HM, Kota Banjarmasin, Kalsel, Minggu (18/9) malam. Dengan penuh percaya diri, kawula muda itu memperagakan berbagai model busana sasirangan yang kini jadi identitas kebanggaan mereka. Jalan Simpang Hasanuddin HM pada Minggu malam itu berubah menjadi catwalk. Jalan buntu dengan kafe dan resto di kiri kanannya itu diberi garis putih dan lampu bercahaya kuning di bagian tengahnya. Beberapa boks diletakkan di catwalk dengan jarak yang diatur. Dengan iringan musik, satu per satu anak muda berbusana sasirangan berjalan di tengah kerumunan pengunjung kafe dan resto.bPara pengunjung yang berjubel di kiri serta kanan garis catwalk berlomba-lomba mengabadikan momen peragaan busana. Dengan menggunakan telepon genggam masing-masing, mereka memotret serta merekam para model yang berlenggak-lenggok dengan sangat energik dan kerap menebarkan senyuman.
Kegiatan peragaan busana sasirangan pada malam itu merupakan ajang Dekrashow III yang diadakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin. Ajang tersebut termasuk dalam rangkaian acara Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF) Ke-6, yang akan diselenggarakan pada akhir September 2022. Peragawati dan peragawan yang menampilkan sasirangan pada malam itu tidak hanya dari kalangan model lokal, tetapi juga dari anak-anak, pengelola kafe dan resto di kawasan Bandarmasih Tempo Doeloe, hingga para pejabat di lingkungan Pemkot Banjarmasin. Muhammad Syamsuddin (27), pengunjung kafe, kagum dan bangga menyaksikan peragaan busana sasirangan di kawasan Bandarmasih Tempo Doeloe, yang juga dikenal sebagai kawasan kota lama. ”Kalau saja tahu ada acara seperti ini di kota lama, mungkin saya juga akan pakai baju sasirangan,” katanya sambil tertawa.
Kain sasirangan adalah kain yang dibuat dengan teknik tusuk jelujur. Sasirangan berasal dari kata menyirang, yang berarti menjelujur atau menjahit jarang-jarang. Pembuatannya dimulai dari pembuatan motif pada kain, kemudian dijelujur, diikat dengan tali, dan dicelupkan ke bahan pewarna. Setelah itu, ikatan dan jahitan dilepas, dicuci, lalu dikeringkan dan disetrika. Sasirangan bisa dikatakan modifikasi dari kain pamintan, yang merupakan kain khas suku Banjar untuk pengobatan secara tradisional atau batatamba. Kain tersebut merupakan kain sakral warisan abad ke-12 saat Lambung Mangkurat menjadi Patih Negara Dipa. Penggunaan sasirangan kemudian meluas dan banyak dijadikan bahan baku busana. Rabiatul Adawiyah, desainer busana sasirangan di Banjarmasin, menuturkan, kain sasirangan terus berkembang dan berinovasi, terutama dalam motif dan warna. Motif sasirangan di zaman sekarang tidak selalu mempertahankan motif pakem, seperti gigi haruan, naga belimbur, bayam raja, dan ular lidi. Sudah cukup banyak motif baru yang diciptakan perajin sesuai kreativitas masing-masing, misalnya bunga tulip, bunga matahari, dan daun kelakai. (Yoga)
Tekanan Menguat, BI Jadi Lebih Agresif
Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,25 %. Keputusan ini didasarkan pada menguatnya tekanan internal berupa inflasi di dalam negeri dan tekanan eksternal seiring agresivitas bank sentral AS menaikkan suku bunga. Dalam jumpa pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Kamis (22/9) di Jakarta, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, kebijakan tersebut bersifat front loaded, pre-emptive, dan forward looking. Front loaded adalah strategi menaikkan suku bunga dengan porsi yang besar di waktu awal dari rangkaian kenaikan suku bunga dalam periode tertentu. Ini sekaligus sebagai langkah pre-emptive, yakni mitigasi risiko untuk mencapai sasaran di masa mendatang (forward looking).
Menurut Perry, sampai dengan Agustus 2022, inflasi inti mencapai 3,04 % secara tahunan. Besaran ini sudah berada di atas titik tengah dari rentang target inflasi inti BI tahun ini, yakni 2 % hingga 4 %. Inflasi inti akan terus menguat dan diperkirakan mencapai 4,6 % pada akhir tahun. Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diperkirakan meningkat akibat dampak lanjutan (second round effect) dari penyesuaian harga BBM dan menguatnya sisi permintaan. Karena itulah, kata Perry, diperlukan kenaikan suku bunga acuan dengan tujuan inflasi bisa kembali ke sasaran 2-4 % pada triwulan ketiga 2023. Perry mengatakan, kenaikan suku bunga acuan 50 basis poin bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sejalan dengan nilai fundamentalnya di tengah ketidakpastian pasar keuangan global dan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. (Yoga)
Meredam Inflasi, Selamatkan Daya Beli
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga masih mendominasi komponen pembentuk produk domestik bruto atau PDB nasional. Dengan kata lain, daya beli masyarakat menjadi kunci dalam menopang geliat pertumbuhan ekonomi nasional. Tekanan terhadap daya beli masyarakat yang saat ini terjadi akibat gejolak harga pangan berpotensi memicu kontraksi pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi, daya beli masyarakat saat ini juga tergerus oleh kenaikan harga energy setelah lonjakan harga minyak dunia memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sebelum terjadi kenaikan harga BBM, pemerintah telah mencatat tingkat inflasi tahunan di 27 provinsi berada di atas rata-rata nasional pada Agustus 2022. Inflasi pada Agustus 2022 tercatat 4,69 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi pangan pada Agustus 2022 mencapai 8,93 % secara tahunan.
Dalam beleid Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, tertuang acuan terhadap skema berbagi beban antara pemerintah pusat dan pemda dalam rangka meredam dampak inflasi terhadap masyarakat. Selain itu, pemda diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian dana transfer umum (DTU) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk program bantuan sosial alias bansos. Nilainya 2 % dari DTU. Pemda juga diamanatkan untuk segera mengeksekusi penyaluran bansos. Kemenkeu juga akan menyalurkan Dana Insentif Daerah pada September dan Oktober 2022 senilai Rp 1,5 triliun yang penggunaannya ditujukan untuk mengelola inflasi di daerah. (Yoga)
Timbang Matang Ekspor Jagung
Ekspor dinilai menjadi salah satu solusi atas melimpahnya produksi jagung saat panen raya. Namun, langkah mengekspor jagung dinilai perlu dihitung dan direncanakan secara matang agar bisa berkesinambungan dan tidak menimbulkan masalah baru di dalam negeri. Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Moh Ismail Wahab, dalam webinar ”Pro Kontra Ekspor Jagung” yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Kamis (22/9) menyebutkan, produksi jagung nasional meningkat dari 22,6 juta ton pada tahun 2019 menjadi 22,9 juta ton (2020), dan 23 juta ton (2021). Sejak 2017, Indonesia mulai menekan impor jagung pakan karena kebutuhan jagung nasional dianggap dapat dipenuhi dari produksi lokal.
Sebagai perbandingan, pada 2016, Indonesia masih impor jagung untuk pakan sebanyak 884.679 ton. Menurut Ismail, dari data Badan Pangan Nasional, jagung memang surplus hingga akhir tahun 2022. ”Namun, ekspor lebih baik tidak pada Agustus-September karena produksi nasional sedang turun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Lebih baik pada Februari-Maret yang posisinya bagus,” ujarnya. Selama ini, kata Ismail, melimpahnya produksi jagung pada saat panen raya berimplikasi pada penurunan harga jagung di tingkat petani. Dengan demikian, ekspor jadi salah satu alternatif solusi. Di sisi lain, perlu perbaikan dan penambahan alat pascapanen, seperti gudang, silo penyimpanan, dan mesin pengering untuk meningkatkan mutu jagung sesuai dengan standar industri. (Yoga)
Perkuat Hilir Sebelum Stop Ekspor Timah
Pemerintah berencana melarang ekspor timah dalam waktu dekat untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap komoditas mentah. Namun, wacana itu dinilai perlu diiringi kajian strategi yang matang untuk mendorong hilirisasi industri serta memperkuat ekosistem timah dari hulu ke hilir di dalam negeri. Hilirisasi dibutuhkan karena selama ini 98 % timah diekspor ke luar negeri. Hanya 2 % hasil produksi timah di hulu yang diserap di sektor hilir oleh industri dalam negeri. Jika larangan ekspor timah mentah mendadak dikeluarkan tanpa memastikan berjalannya hilirisasi dan ekosistem industri di dalam negeri, pasokan timah akan menumpuk dan tak terserap optimal.
”Kita harus menciptakan ekosistem industri hilir supaya ada yang menampung hasil produksi di hulu. Perlu dipetakan dari sekarang, produksi timah kita paling potensial diolah untuk membuat turunan produk apa saja? Nilai tambahnya paling besar di sektor apa?” kata peneliti Center of Industry, Trade, and Investment di Institute of Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, Kamis (22/9). Ia mencontohkan, hasil olahan timah berpotensi digunakan untuk komponen elektronik, otomotif, serta konstruksi bangunan. Namun, akibat struktur industri timah yang masih ”bolong” dan kebiasaan mengekspor timah dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah, industri lokal di sektor-sektor itu kerap menggunakan komponen impor yang biasanya dari China dan negara Asia Timur lain. (Yoga)
Data Penerima BLT di Surakarta Diverifikasi
Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial terkait kenaikan harga BBM. Data penerima masih diverifikasi. Dana bansos Rp 12 miliar disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ”Data penerima manfaatnya baru disandingkan. Biar tidak tumpang tindih. Yang sudah dapat bantuan tidak bisa dapat lagi,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta Agus Santoso, Kamis (22/9). (Yoga)









