Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diharapkan tak mengurangi kewaspadaan terhadap Covid-19, mengingat meningkatnya kasus positif di berbagai negara. Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyayangkan Presiden mencabut kebijakan tersebut, mengingat situasi global yang krisis. Beberapa negara dilaporkan masih menghadapi ancaman lonjakan kasus Covid-19 seperti China, Jepang, Brasil, Amerika, dan Korea Selatan. Di samping itu, dia juga melihat masa Natal dan tahu baru cukup rawan. Sebab, mobilitas masyarakat sedang tinggi, sehingga dikhawatirkan dapat memicu penyebaran virus. “Sekarang yang beredar adalah subvarian-subvarian yang efektif menginfeksi dan bisa menginfeksi ulang bisa menembus barikade proteksi,” kata Dicky saat dihubungi, Jumat (30/12). Oleh sebab itu, dia menilai keputusan ini masih belum tepat. Walaupun menurut sah-sah saja Pemerintah memutuskan hal itu, karena mereka pasti memiliki perhitungan tersendiri. Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, penghapusan kebijakan ini akan mendorong aktivitas wisata lebih masif lagi. Namun, keputusan ini masih harus diimbangi dengan mendorong masyarakat untuk lebih disiplin protokol kesehatan. Merespons langkah Presiden ini, pengusaha hotel dan pusat perbelanjaan menyambut baik keputusan itu. Wakil Ketua Umum Bidang Hotel Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Iswandi Said, mengatakan, kendati Pemerintah telah mencabut PPKM, tetapi protokol kesehatan akan tetap diterapkan di hotel-hotel.

Ketidakpastian global mewarnai pergerakan pasar modal di sepanjang tahun 2022 ini. Pelaku pasar melakukan risk aversion, sehingga membuat nilai tukar rupiah cenderung melemah sepanjang tahun ini. Tapi, kondisi ini memberi keuntungan bagi investor yang berinvestasi di valuta asing. Salah satunya dollar Singappura. Sepanjang tahun 2022, dollar Singapura menguat 9,01% terhadap rupiah. Jadi, jika Anda menukar rupiah ke dollar Singapura akhir tahun lalu, nilai rupiah Anda di akhir tahun ini naik 9,01%. Dollar Singapura merupakan instrumen investasi berkinerja terbaik sepanjang tahun ini. Di urutan kedua, instrumen yang memberi keuntungan paling besar masih valas, yakni dollar Amerika Serikat (AS). Kurs dollar AS naik 8,41% sepanjang tahun ini. Selain dollar Singapura dan dollar AS, hanya obligasi korporasi yang imbal hasil rata-ratanya masih di atas inflasi tahun ini. Imbal hasil rata-rata investasi di obligasi, menilik pergerakan indeks Indobex Corporate Total Return, sebesar 6,57%. Sebagai perbandingan, inflasi Indonesia hingga November tercatat sebesar 5,42% secara tahunan. Menurut proyeksi ekonom, inflasi di akhir 2022 diprediksi sekitar 5,39%.

Era menuju endemi sudah dimulai. Ini ditandai dengan dicabutnya status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM mulai Jumat kemarin (30/12). Tapi, pemerintah masih belum mencabut status kedaruratan karena pandemi Covid-19 secara global belum berakhir sepenuhnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pandemi bukan bersifat per negara, tetapi dunia. Sehingga status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan mengikuti status dari public health emergency of international concern dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Adapun pencabutan PPKM menurut Jokowi karena Indonesia termasuk empat negara G20 yang selama 11 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi. Faktor lainnya cakupan imunitas penduduk Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan sero survey imunitas penduduk Indonesia telah mencapai 98,5% pada Juli 2022. Jokowi mengklaim kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan Indonesia bisa mengatasi pandemi. Di sisi lain, roda ekonomi masih bisa berjalan. Koordinator Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Kamdani bilang, dunia usaha sangat mendukung pencabutan PPKM. Termasuk juga keputusan pemerintah untuk tetap meneruskan program bansos dan insentif pajak untuk membantu proses pemulihan ekonomi. "Sudah waktunya kita masuk ke fase endemi," ucap Shinta.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah menyelamatkan keuangan negara Rp 8,95 triliun sepanjang 2022. Angka ini berasal dari bidang tindak pidana khusus, bidang perdata dan tata usaha negara. Kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan oleh jajaran Pidsus se-Indonesia yaitu sebesar Rp 2.769.609.281.880, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Jumat (30/12). Sementara di bidang perdata dan tata usaha negara, Ketut menyebut Kejagung telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 6,19 triliun. Di samping itu, berhasil pula dilaksanakan penyelamatan kerugian keuangan negara dari petitum kerugian imaterial sebesar Rp 5 miliar.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) resmi menutup tahun 2022 dengan melemah tipis 0,14% ke 6.850,62, Jumat (30/12). Dus, sepanjang 2022, IHSG hanya naik 4,09%. Nilai ini lebih rendah dari kinerja IHSG di tahun 2021 yang berhasil menguat 10,08%. Prestasi IHSG yang selalu sukses menghijau di bulan Desember, pada tahun 2022 ini juga terpatahkan. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengakui pada 2022 pasar modal menghadapi ujian luar biasa. Negara maju mengalami pelemahan ekonomi dan ada konflik geopolitik, membuat distribusi terkunci. "Kompleksitas ini menimbulkan dampak di pasar modal Indonesia secara langsung. Sementara sejumlah bank sentral justru memilih menaikkan suku bunga untuk tidak memperparah inflasi," ucap dia, Jumat (30/12). Jika dibandingkan dengan bursa Asia lainnya pun performa IHSG juga tidak terlalu buruk. IHSG masih menjadi bursa dengan kinerja terbaik ketiga setelah indeks saham India, BSE Sensex, yang naik 4,82% dan indeks saham Singapura, Straits Times, yang naik 4,29%. Sri Mulyani juga sangat mengapresiasi IHSG yang sukses menghijau di akhir perdagangan tahun ini. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman berpendapat, kinerja IHSG di tahun depan masih bakal penuh tantangan. "Walaupun dunia akan menghadapi perfect storm di 2023, tapi saya akan tetap optimistis dan waspada," kata Iman.

Rencana PT Superkrane Mitra Utama Tbk (SKRN) untuk melakukan pemecahan nilai saham alias stock split terus bergulir. Emiten yang bergerak di bidang penyewaan crane dan alat berat ini telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat, 16 Desember 2022. Melalui RUPSLB tersebut, para pemegang saham telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham ( stock split ) dengan rasio 1:5. Jadi nanti jika semula nominal saham SKRN di Rp 100 maka akan menjadi Rp 20 per saham. Dengan aksi korporasi ini, jumlah saham SKRN bertambah, dari semula 1,5 miliar sebelum stock split menjadi 7,50 miliar setelah stock split. Aksi korporasi ini akan dilakukan dengan masa akhir perdagangan saham nilai nominal lama di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 5 Januari 2023.

Pemerintah menerbitkan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini diharapkan memberikan kepastian hukum setelah UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Presiden Jokowi menegaskan penerbitan perppu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor di dalam dan luar negeri. ”Kita tahu, kita ini kelihatannya  normal, tetapi diintip ancaman ketidakpastian global. Saya sudah berkali-kali menyampaikan berapa negara menjadi pasien IMF: 14, yang 28 ngantre di depan pintunya IMF itu juga menjadi pasien,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan seusai menyampaikan keterangan terkait pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara Jakarta, Jumat (30/12). Presiden Jokowi menegaskan, dunia sedang tidak baik-baik saja. ”Ancaman risiko ketidakpastian yang menyebabkan kita mengeluarkan perppu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum  yang dalam persepsi investor dalam dan luar, itu yang paling penting karena ekonomi kita di 2023 sangat tergantung investasi dan ekspor,” katanya.

Perppu ditandatangani Presiden Jokowi pada Jumat. Mentko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik kemungkinan resesi global, peningkatan inflasi, maupun ancaman stagflasi. ”Kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3 % dan kita akan mengandalkan investasi (untuk menjaga pertumbuhan ekonomi). Untuk memberikan kepastian hokum kepada dunia usaha, perppu terkait Cipta Kerja dinilai penting,” kata Airlangga. Menkopolhukam Mahfud MD menilai perppu ini sekaligus menggugurkan inkonstitusional bersyarat yang disematkan MK pada UU Cipta Kerja. ”Karena ada kebutuhan mendesak, kita tidak menunggu UU baru, tetapi membuat perppu karena perppu setara dengan UU,” katanya. (Yoga)

Indonesia pemasok utama pekerja migran ke Malaysia dan Malaysia tujuan utama pekerja migran Indonesia. Namun, hingga kini, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia masih menjadi isu pelik, dan beberapa kali memicu ketegangan bilateral kedua negara. Berkali-kali Indonesia mengancam atau bahkan memutuskan menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia karena berulangnya penganiayaan, kekerasan, dan pelecehan kepada PMI. Itu pula barangkali mengapa Zambry Abdul Kadir dalam kunjungan pertamanya ke luar negeri setelah ditunjuk menjadi Menlu Malaysia oleh PM baru, Anwar Ibrahim, merasa penting mengangkat isu ini pada pertemuan dengan Menlu RI Retno Marsudi di Jakarta, Kamis (29/12). Zambry memastikan perlindungan PMI akan mendapatkan prioritas selama masa kepemimpinan Anwar Ibrahim. Komitmen seperti ini bukan hal baru, dan selalu ditegaskan Malaysia setiap pergantian rezim. Kenyataannya, kasus terkait PMI terus berulang, meski sudah tak terhitung nota kesepahaman (M0U) soal penempatan dan perlindungan PMI yang ditandatangani kedua negara. Terakhir MOU Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik, yang disaksikan langsung Presiden Jokowi dan PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Jakarta, 1 April 2022.

MOU yang menandai dibukanya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap PMI. Berdasarkan MOU ini, penempatan PMI hanya dilakukan melalui sistem penempatan satu kanal. Namun, dua bulan pasca-MOU ditandatangani, Malaysia melanggar, dengan masih menggunakan sistem maid online yang menempatkan pekerja migran secara langsung, dengan mengubah visa kunjungan menjadi visa kerja. Sebelumnya, Pemerintah RI memutuskan menghentikan penempatan PMI ke Malaysia mulai 13 Juli  2022, menyusul pelanggaran Malaysia terhadap MOU yang ditandatangani kedua negara pada 1 April 2022. Penghentian ini memukul sejumlah sektor di Malaysia yang bergantung pada PMI untuk operasionalnya. Namun, Malaysia tak kapok, dilihat arogansi dan sikap menggampangkan Malaysia. Meski demikian, Indonesia juga menyumbang terhadap persoalan ini. Data satu dekade lalu menunjukkan 90 % problem PMI dimulai di dalam negeri, mulai saat perekrutan hingga TKI kembali ke Indonesia. Masih banyaknya kasus di negara tujuan menunjukkan perlindungan negara belum maksimal. (Yoga)

Kinerja pasar modal Indonesia selama tahun 2022 menunjukkan catatan positif, tecermin dari sejumlah indikator, seperti stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, dan jumlah investor ritel di BEI. Pencapaian tersebut menjadi pijakan untuk menyongsong 2023 dengan optimisme tinggi. ”IHSG menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah dan melampaui angka sebelum pandemi. Selain itu, inflasi sampai November juga masih terkendali meski ada peningkatan. Aktivitas pasar modal cukup bergairah sepanjang tahun ini,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat menutup perdagangan di BEI tahun 2022, Jumat (30/12). 

Dengan pencapaian-pencapaian positif tersebut, Wapres berharap pasar modal Indonesia terus bertumbuh tahun depan. Diharapkan juga, lebih banyak lagi perusahaan yang akan go public, termasuk perusahaan berskala usaha kecil dan menengah. Wapres juga menaruh harapan besar agar penawaran efek melalui urun dana berbasis teknologi informasi semakin marak. ”Beberapa capaian kinerja positif di pasar modal diharapkan menjadi pijakan bagi pelaku pasar untuk menatap optimisme perekonomian di tahun 2023 seraya tetap menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian,” kata Wapres. (Yoga)

Subsidi elpiji 3 kilogram yang selama ini disalurkan dengan sistem distribusi terbuka perlu dibenahi karena tak hanya masyarakat miskin yang bisa memanfaatkannya. Penyaluran subsidi itu dinilai tidak cukup efektif dan tepat. Pemerintah kini mulai mencocokkan data konsumen elpiji 3 kg dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE. Pengamat ekonomi energy yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Yayan Satyakti, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (30/12) mengatakan, penyaluran subsidi yang tak efektif, seperti pada BBM dan elpiji, menjadi problem lama yang belum bisa diselesaikan pemerintah. Salah satu sebabnya, soal pendataan. Subsidi elpiji 3 kg seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin, tetapi kenyataan di lapangan tak demikian. ”Siapa pun (tak hanya warga miskin) bisa membeli dan merasakan kegunaannya karena efisien, praktis, dan lainnya. Sejauh mana pemerintah meningkatkan efektivitas subsidi ini pada masyarakat,” kata Yayan. Produk elpiji 3 kg sejatinya sangatlah kompetitif. Dengan kemasan praktis, elpiji 3 kg, yang juga kerap disebut ”gas melon” itu mudah dibawa kemana pun.

Oleh karena itu, elpiji 3 kg menjadi andalan pelaku UMKM, termasuk pedagang kaki lima (PKL). Untuk memastikan efektivitas subsidi, selain membuat skema subsidi yang benar-benar tepat sasaran, hanya untuk warga miskin, Yayan mengusulkan harga jual elpiji 3 kg didekatkan dengan harga keekonomian. Namun, hal ini perlu dilakukan bertahap. ”(Subsidi dilepas) secara perlahan, reguler, berkala, dan dipantau harganya, hingga sampai pada keekonomian,”   kata Yayan. Hal itu dirasa perlu karena harga energi yang bergejolak pada 2022, termasuk akibat situasi geopolitik dunia. Menurut data Dewan Energi Nasional (DEN) terkait kedaruratan, BBM dan elpiji ialah  dua energy yang paling riskan. Tingkat importasi BBM 53 % dan elpiji 75 %. Menkeu Sri Mulyani memaparkan ketidaktepatan sasaran subsidi energi turut membebani APBN. Elpiji 3 kg termasuk di dalamnya. Harga keekonomian elpiji 3 kg Rp 18.500 per kg, sedangkan harga jual eceranRp 4.250 per kg. Ada gap Rp 14.250 atau 77 %. Pemerintah kini mengupayakan agar elpiji 3 kg dapat secara khusus dinikmati masyarakat yang berhak atau tepat sasaran, dimulai dengan pendataan konsumen di sejumlah wilayah percontohan. (Yoga)