Salah Kaprah Skema Tarif KRL
RENCANA Kementerian Perhubungan membedakan tarif penumpang kereta rel listrik (KRL) komuter berdasarkan besaran penghasilan penunjukkan kekeliruan pemerintah dalam memahami essensi pelayanan publik. Gagasan membedakan tarif berdasarkan latar belakang atau status sosial ini justru bertolak belakang dengan prinsip kesetaraan dalam menyediakan transportasi publik yang bersih, andal, serta murah bagi semua golongan. Pengenaan tarif yang berbeda bagi penumpang KRL ini mengemuka setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa tarif kereta komuter tidak akan naik pada 2023. Ia lalu menyebutkan akan ada tarif khusu bagi "orang berdasi", yang kemampuan finansialnya lebih tinggi. Gagasan ini muncul untuk memastikan public service obligation (PSO) bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran. (Yetede)
Dunia Usaha Cermati Tahun Politik dan Resesi Global
Membuka tahun baru 2023, para pelaku bisnis nasional terus memupuk optimisme. Dibayangi tahun politik dan ancaman resesi global, para pengusaha tetap menyiapkan rencana ekspansi. Apalagi, pemerintah secara resmi telah mencabut kebijakan PPKM lantaran pandemi Covid-19 sudah terkendali.
Kesimpulan itu terungkap dalam survei terbaru KONTAN, yang tergambar dalam Indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) kuartal I-2023. Optimisme puluhan Chief Executive Officer (CEO) korporasi yang beroperasi di Indonesia mulai membaik di awal tahun ini.
Petinggi perusahaan memelototi perkembangan ekonomi global. Tren inflasi tinggi dan potensi resesi melanda sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa. Ini akibat efek pandemi, juga perang Rusia-Ukraina, yang sempat memicu krisis energi dan pangan. Indonesia bisa terimbas.
Perppu Cipta Kerja Masih Memantik Kepastian
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu ini terbit sebagai tindaklajut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan
Omnibus Law
Undang-Undang (UU) No 11/ 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), inkonstitusional bersyarat.
Satu poin penting dalam Perppu Cipta Kerja menyangkut klaster ketenagakerjaan. Namun tak banyak berubah dalam UU Cipta Kerja. Yakni
pertama, formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Dalam UU Ciptaker hanya memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi dalam formula perhitungan upah minimum.
Kedua, kembali berlakunya pasal 64 yang sebelumnya dihapus dalam UU Cipta Kerja. Pasal ini mengatur ketentuan pekerja alih daya atau outsourcing.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Hairul Fadhly Harahap bilang, subtansi Perppu telah mempertimbangkan tuntutan buruh.
Setoran Dividen BUMN Melampaui Rp 40 Triliun
Setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN), melampaui target yang dipatok pemerintah. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat: realisasi dividen BUMN hingga Desember 2022 mencapai Rp 40,59 triliun, dari target Rp 36,4 triliun.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengatakan, Komisi VI DPR mendorong agar realisasi deviden BUMN 2022 bisa mencapai Rp 40 triliun. "Awalnya waktu itu dari kami menargetkan Rp 36,4 triliun, tapi dari Komisi VI meminta ada peningkatan. Kami bekerja keras hampir mencapai Rp 40 triliun," tutur Erick dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.
Ada January Effect, IHSG Bakal Menguat
Investor gagal meraup cuan besar dari window dressing di pengujung tahun 2022 lalu. Di bulan Desember yang biasanya menjadi momen terjadinya window dressing, performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ternyata justru loyo.
Hingga penutupan bursa tahun 2022 pada Jumat pekan lalu (30/12), IHSG masih berkubang di zona merah. Saat itu, IHSG melemah 0,14% atau 9,46 poin ke 6.850,12. Penurunan IHSG diiringi oleh net sell atau jual bersih investor asing Rp 768,32 miliar di seluruh pasar saham.
Penguatan indeks saham bursa nasional ini tentu membuka optimisme pelaku pasar yang menantikan fenomena January effect. Tren January effect
menjadi momentum yang ditunggu investor pasar saham tiap awal tahun, lantaran memiliki peluang mengangkat IHSG.
Harapannya, fenomena tersebut akan membantu mendongkrak harga saham yang dikoleksi investor. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya meyakini, momentum January effect berpeluang terjadi dan akan membawa posisi IHSG kembali menguat.
Pendapat Cheril diamini Arjun Ajwani, Research Analyst Infovesta Kapital Advisori. Dia bilang, di sepanjang Desember berjalan atau month to date, IHSG sudah terkoreksi lebih dari 2%.
Penurunan IHSG ini dipicu anjloknya beberapa saham big cap. Ini terutama saham emiten bank dan energi yang mengalami koreksi harga secara bulanan.
Industri Multifinance Optimistis, Rapor Kinerja di 2023 Bertinta Hijau
PERUSAHAAN pembiayaan atau multifinance percaya diri. Rapor kinerja tahun ini bertinta hijau. Kenaikan laba ditopang lini bisnis seperti multiguna, pembiayaan mobil baru dan bekas, hingga memaksimalkan digitalisasi perusahaan.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno optimistis, tahun ini menjadi tahun pemulihan bisnis pembiayaan dan bakal tumbuh 6% sampai 8% secara tahunan atau year on year (yoy). Direktur Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), Cincin Lisa Hadi memproyeksi, laba bersih sampai Desember 2022 mencapai Rp 157 miliar, meningkat 42% yoy. "Pembiayaan dari segmen di multiguna yang berkontribusi sebesar Rp 3,4 triliun atau 72% dari total pembiayaan perusahaan," kata Cincin, Rabu (28/12).
BOOSTER EKONOMI RI
Mengawali tahun konsolidasi fiskal, pemerintah langsung menggeber mesin ekonomi. Selain memanfaatkan momentum lonjakan konsumsi karena perayaan Natal dan Tahun Baru, sejumlah kebijakan anyar juga diluncurkan untuk menstimulasi ekonomi nasional yang tahun ini ditarget tumbuh 5,3%. Beberapa kebijakan baru tersebut antara lain penghapusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), serta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sejumlah kalangan pun optimis terhadap penghapusan PPKM akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan penciptaan stabilitas dari sisi penawaran maupun permintaan. Apalagi, Presiden Joko Widodo menegaskan bantuan sosial (bansos) tetap diberikan kendati PPKM tak lagi diterapkan. Hal itu diperkuat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang masih mengakomodasi program bansos. Tak hanya itu, beberapa program dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pun diadopsi ke dalam program regular yang melekat di kementerian dan lembaga (K/L)
Memperkuat Penyangga Ekonomi
Indonesia punya beragam amunisi untuk mengarungi ketidakpastian ekonomi dunia tahun ini. Selain capaian positif sejumlah indikator ekonomi pada tahun lalu, manuver kebijakan fiskal dan moneter juga digadang-gadang menjadi pijakan yang kuat pada 2023. Demikian pula dengan serangkaian regulasi yang disiapkan guna memperkuat benteng ekonomi nasional. Contohnya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang pada 8 Desember 2022. Kehadiran beleid tersebut bertujuan memperkuat sistem keuangan nasional melalui perluasan peran Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Harapannya, kala krisis menerpa, sektor keuangan tak serta-merta kolaps. Tak dapat dimungkiri, investasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di tengah konsolidasi fiskal yang harus dilakukan pemerintah pada tahun ini. Ya, manuver fiskal memang tak lagi leluasa sebagaimana beberapa tahun terakhir karena pemerintah harus mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Alhasil, penerimaan pun perlu dioptimalkan, dan investasi menjadi salah satu kuncinya. Apalagi, pada tahun depan pemerintah harus mengejar target investasi Rp1.400 triliun, naik dari tahun ini sebesar Rp1.200 triliun.
Tahun Menantang Bursa Saham
Prospek pasar modal pada 2023 diproyeksikan semakin menguat. Rapor hijau bursa saham pada 2022 menjadi pijakan investor dalam mengatur portofolionya. Apalagi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 2023 diproyeksikan dapat menembus level 8.000. Sinarmas Sekuritas, misalnya, memproyeksikan IHSG pada 2023 bergerak di kisaran 6.250—8.000. Adapun, Mirae Asset Sekuritas memproyeksi IHSG dapat menembus level 7.880 pada 2023. Meski demikian, investor perlu tetap waspada mengingat sejumlah tantangan a.l. peningkatan resesi global yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan China, ditambah dengan konflik politik Rusia dan Ukraina, serta dinamika politik menjelang Pesta Demokrasi 2024 yang berisiko menggoyang pergerakan saham. Deputi Head of Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati menyatakan pelaku pasar perlu memperhatikan risiko dari naiknya probabilitas resesi di AS dan China yang dapat mengganggu aktivitas dagang dengan Indonesia. Selain itu, proyeksi harga komoditas 2023 yang lebih landai dikhawatirkan bakal mengurangi optimisme pasar. Sejumlah emiten komoditas itu, sahamnya juga sempat menyentuh all time high pada tahun ini, a.l. ITMG, ADRO, dan BYAN. Di sektor perbankan, saham BBCA dan BBRI juga sempat menyentuh level tertingginya. Kendati demikian, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama optimistis sektor perbankan dan consumer goods dapat menjadi pilihan investor untuk berinvestasi saham 2023.
IHSG & Hantu Resesi 2023
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan 2022 dengan melemah 0,14% ke level 6.850,61 dan membukukan kapitalisasi pasar Rp9.529,86 triliun. Sepanjang tahun ini, IHSG menghijau 2,78%. Di Asia Pasifik, IHSG hanya kalah dari indeks acuan India, Sensex, yang menguat 4,29%. Adapun, secara global, IHSG berada pada posisi ketujuh di bawah Bursa India, UAE, Brazil, Chili, Argentina, dan Turki di peringkat pertama yang melesat 189,62%. Di tengah tekanan global yang membuat berbagai indeks di dunia tertekan, IHSG tertolong sektor energi yang menguat 100,4% sepanjang tahun berjalan dan sektor industri yang menguat 13,42%. Selain itu, IHSG juga tertolong saham-saham kapitalisasi besar yang mengalami kenaikan harga, di antaranya emiten perbankan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 tercatat sebesar 5,72% (year on year/yoy), masih positif dan cukup solid di tengah ancaman resesi global yang membayangi perekonomian dunia pada 2023. Menguatnya pemulihan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi secara kuartalan, di mana ekonomi pada kuartal III/2022 tumbuh 1,8% dibandingkan dengan kuartal II/2022. Dengan tingkat pertumbuhan ini, level PDB nasional secara kumulatif hingga kuartal III/2022 sebesar 6,6% atau di atas level kumulatif kuartal I hingga III pada 2019. Hasilnya, sektor ekspor, secara riil, mampu tumbuh double digit sebesar 21,64% (yoy), sedangkan impor tumbuh 23% (yoy).









