BMKG mengeluarkan peringatan tentang potensi gelombang tinggi mencapai 5-6 meter di Samudra Hindia selatan Banten-Jawa Tengah dan Laut Arafuru bagian tengah dan timur yang akan terjadi pada 28-29 Desember 2022. Adapun di Laut Natuna utara, perairan Bengkulu-Lampung bagian barat, Selat Makassar, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia di wilayah Jatim hingga NTT, serta utara Jateng dan Jatim berpontensi terjadi gelombang setinggi 2,5-4 meter.Cuaca buruk dan gelombang tinggi menyebabkan distribusi bahan pangan di wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia terhambat. Namun, pemerintah mengklaim ketersediaan bahan pokok di wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia mencukupi hingga awal tahun depan.

Jika situasi mendesak, pemerintah akan bekerja sama dengan TNI untuk memasok kebutuhan pokok masyarakat kepulauan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pelayaran Rakyat Sudirman Abdullah menuturkan, permintaan pengiriman bahan baku pangan menggunakan kapal rakyat meningkat cukup signifikan dua pekan sebelum Natal. Namun, beberapa hari sebelum Natal hingga saat ini, banyak pengiriman bahan pokok dan barang lain tertunda akibat cuaca buruk. ”Kami sudah mendapatkan informasi dan imbauan tentang gelombang tinggi di sejumlah perairan di Indonesia sehingga kapal rakyat menunda pengiriman hingga cuaca kembali membaik,” ujar Sudirman ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (28/12).  (Yoga)

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan dapat menyalurkan Rp 25,18 triliun dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada 2023. Bantuan itu untuk 220.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, di Jakarta, Rabu (28/12) mengatakan, BP Tapera bekerja sama dengan 7 bank nasional dan 33 bank pembangunan daerah untuk menyalurkan dana tersebut. (Yoga)

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahaya saat menandatangani nota kesepahaman bersama Pemkab Sumba Timur di Kupang, NTT, Selasa (27/12), mengatakan, udang merupakan komoditas unggulan ekspor perikanan yang terus digalakkan pemerintah. Pada periode 2020-2024, produksi udang ditargetkan mencapai 2 juta ton dengan nilai ekspor 4,25 miliar USD. (Yoga)

Bisnis Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) di industri keuangan Tanah Air semakin menggurita. Bank asal Jepang itu kini masuk ke bisnis financial technology (fintech) dan  paylater yang semakin memiliki banyak penggemar. MUFG mengumumkan telah menginvestasikan senilai US$ 200 juta ke Silvrr Technology, pemilik Akulaku pada Senin (26/12). Dengan  investasi tersebut, secara tidak langsung, MUFG juga memiliki Bank Neo Commerce. Per September 2022, Akulaku memiliki 25,66% saham Bank Neo Commerce. Berdasarkan keterangan tertulis di website MUFG Jepang, investasi terbaru ini merupakan penegasan komitmen MUFG untuk Indonesia., termasuk layanan keuangan digital dan pemanfaatan data dan teknologi kecerdasan buatan sedang berkembang. Langkah MUFG ini menambah daftar kepemilikan bank asal Negeri Sakura itu di bisnis industri keuangan. Investasi di Akulaku ini juga untuk membesarkan bisnis multifinance mereka. Sebelum masuk Akulaku, MUFG sudah membeli Home Credit. MUFG mengakuisisi bisnis Home Credit Group B.V. di Indonesia dan Filipina.

Kabar baik bagi para investor di bursa saham, terutama yang gemar berburu dividen. Pemerintah akhirnya menetapkan dividen bukan sebagai objek pajak dan berlaku secara permanen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Beleid yang diundangkan pada 20 Desember 2022 ini merupakan aturan turunan dari UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun ada syarat dan ketentuan agar investor bisa benar-benar bebas pajak. Yaitu, dividen harus kembali diinvestasikan di instrumen investasi dalam negeri dengan jangka waktu tertentu. Sementara dividen yang tidak diinvestasikan kembali di instrumen dalam negeri tetap menjadi objek pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh investor. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana menilai, kebijakan ini bisa berdampak positif bagi pasar modal di Indonesia. "Aturan ini akan mendorong investor kembali berinvestasi, pemerintah memberikan insentif," kata Wawan, Selasa (27/12).

Pemerintah mematok penerimaan pajak tinggi pada tahun depan. Terutama, penerimaan pajak yang berasal dari konsumsi domestik. Padahal, berbagai lembaga meramal perekonomian Indonesia bakal tumbuh melambat pada tahun 2023 mendatang. Tingginya target pajak yang berasal dari konsumsi masyarakat ini tercermin dari pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, target PPN DN dipatok sebesar Rp 475,37 triliun, melonjak 19,33% dibanding target dalam Perpres 98/2022 segede Rp 398,35 triliun. Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Bonarsius Sipayung menyebut, perekonomian tahun depan memang penuh ketidakpastian. Hanya saja, target PPN DN yang dipatok pemerintah dalam APBN 2023 sudah diperhitungan hati-hati, termasuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Terlebih lagi, inflasi dalam batas tertentu untuk pajak konsumsi termasuk variabel positif. "Perkiraan penerimaan PPN tentu memperhitungkan angka perkiraan pertumbuhan ekonomi plus inflasi," ujar Bonarsius kepada KONTAN, Selasa (27/12).

Ibarat rumput ilalang, pelaku penawaran investasi ilegal di Indonesia terus tumbuh. Kendati saban bulan Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) rutin menutup kegiatan investasi ilegal, aksi ini masih tetap marak. Terbaru, di periode Desember 2022, SWI OJK kembali menciduk sembilan entitas usaha yang melakukan penawaran investasi tanpa izin. Dari sembilan entitas itu, empat entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin. Lalu, dua entitas melakukan pembiayaan dan pendanaan tanpa izin. Selain itu, masing-masing satu entitas melakukan kegiatan agen properti tanpa izin, kegiatan aset kripto tanpa izin dan perdagangan aset digital tanpa izin. Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi menegaskan, penanganan entitas investasi ilegal dilakukan SWI sebagai langkah antisipatif.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat, nilai transaksi aset kripto sepanjang Januari-November 2022 merosot 63% secara tahunan menjadi Rp 296,66 triliun. Pada periode sama di 2021, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 801,85 triliun. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, penurunan tersebut sejalan dengan koreksi yang terjadi pada nilai aset kripto. "Contohnya bitcoin pada November 2021 sempat berkisar Rp 900 juta tapi sekarang hanya sekitar Rp 260 juta. Jadi, nilai BTC sudah turun 70%," kata dia kepada KONTAN, Selasa (27/12). Chief Executive Officer (CEO) Triv Gabriel Rey De Leroy mengatakan, penurunan nilai transaksi aset kripto berpengaruh ke kondisi fundamental pedagang kripto. Ini mengingat para exchanger kripto mengenakan fee 0,1% dari nilai transaksi.

Mayoritas saham emiten-emiten anyar masih menjadi instrumen investasi yang memberi cuan tebal pada tahun ini. Di tengah tren menghijaunya saham pendatang baru, investor perlu mencermati faktor tujuan go public, valuasi, kondisi keuangan, hingga prospek emiten sebelum berpartisipasi dalam IPO. Bursa Efek Indonesia kedatangan 59 emiten baru sepanjang tahun berjalan 2022. Jumlah emiten baru pada 2022 itu melampaui realisasi dalam 5 tahun sebelumnya yang tercatat 37 emiten baru pada 2017, 57 emiten baru pada 2018, 55 emiten baru pada 2019, 51 emiten baru pada 2020, dan 54 emiten baru pada 2021. Secara akumulasi, total penggalangan dana dari IPO pada tahun ini mencapai Rp33,03 triliun atau lebih rendah dari rekor pada 2021 yang menembus Rp62,61 triliun. Sektor konsumer mendominasi aksi initial public offering (IPO) pada tahun ini dengan total emiten baru sebanyak 26 perusahaan. Selain itu, IPO juga diramaikan oleh emiten dari sektor kesehatan, teknologi, dan infrastruktur. Saham emiten-emiten baru bergerak kembang kempis sejak debut di lantai bursa. Meski begitu, mayoritas melaju di teritori hijau hingga menjelang akhir tahun ini. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan beberapa sektor di pasar modal masih mempunyai potensi baik seperti sektor konsumen primer dan energi. Menurut Arjun, di tengah risiko resesi dan ketidakpastian geopolitik, sektor konsumen primer memiliki resiliensi terhadap risiko ini. “Sektor energi masih kondusif karena terdapat potensi kenaikan harga minyak, batu bara, dan gas alam,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (27/12).

Sektor perbankan masih paling gencar menggelar aksi penawaran saham secara terbatas atau rights issue sepanjang tahun ini. Dominasi bank menggalang dana itu bertahan dalam kurun 3 tahun terakhir. Aksi rights issue oleh bank didorong oleh adanya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2020 yang mewajibkan bank memiliki modal inti minimal Rp3 triliun yang wajib dipenuhi secara bertahap hingga 31 Desember 2022.Alhasil, bank yang modalnya masih kurang dari Rp3 triliun, memperkuat permodalan untuk memenuhi ketentuan itu. Bahkan, ada beberapan bank yang dalam 1 tahun menggelar penawaran saham hingga lebih dari sekali demi mengejar pemenuhan modal inti. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 20 entitas bank telah menggelar rights issue sampai dengan pekan pertama Desember 2022. Nilai emisi yang tercatat senilai Rp29,12 triliun atau 40% dari total emisi rights issue di pasar modal yang mencapai Rp72,76 triliun.Porsi rights issue oleh bank terus dominan dari hampir 59% pada 2020, lalu meningkat menjadi 74,84% pada 2021. Minat investor terhadap rights issue emiten bank syariah dengan kode BRIS itu tergolong tinggi karena mencatat kelebihan permintaan hingga 1,4 kali.Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi mengatakan bahwa selain berhasil meningkatkan free float sesuai dengan ketentuan, aksi korporasi ini juga menunjukan kepercayaan investor yang makin kuat terhadap kinerja fundamental perseroan. Sementara itu, PT Bank Bumi Arta Tbk. mengumumkan transaksi pembelian saham yang dilakukan oleh PT Dana Graha Agung pada aksi rights issue dengan menyerap 94,08 juta unit saham.Laporan pembelian itu disampaikan oleh Herman Surya Husada selaku perwakilan seluruh direksi perseroan terbatas PT Dana Graha Agung.