Dana pensiun di perusahaan BUMN kini menjadi perhatian. Pasalnya, tata kelola dana pensiun di sejumlah perusahaan pelat merah itu ditemukan bermasalah. KPK pun akan dilibatkan untuk mengatasi masalah itu. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, ia tidak ingin kejadian penyelewengan dana di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) terulang kembali. Untuk itu, tata kelola dana pensiun yang baik diperlukan. ”Karena (berdasarkan) data saya, 35 % (dana pensiun di BUMN dalam kondisi) sehat, 65 % ada masalah. Saya mau bersih-bersih,” kata Erick dalam acara konferensi pers Kinerja 2022 dan Rencana Program BUMN 2023 bertajuk ”BUMN 2023 Tumbuh dan Kuat untuk Indonesia” di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (2/1/). Erick mengatakan, untuk mengatasi masalah itu, pekan depan, ia bersama Ketua KPK Firli Bahuri akan bertemu dengan seluruh petinggi perusahaan BUMN untuk melakukan audit investigasi.

Dalam pertemuan itu, Erick juga akan meminta pengelolaan dana pensiun dilakukan hati-hati. ”Jangan (hanya) Jiwasraya, Asabri, Taspen (PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) kita jagain, (tapi) dana pensiun di masing-masing BUMN sakit,” ucap Erick. Kendati begitu, Erick enggan membeberkan perusahaan BUMN mana saja yang dimaksud. Hal ini karena pihaknya sedang melakukan due diligence atau uji tuntas terhadap kinerja perusahaan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpandangan, ada tiga hal yang membuat pengelolaan dana pensiun di BUMN bermasalah. Pertama, tata kelola perusahaan tidak berjalan dengan baik, seperti kurangnya transparansi. Kedua, salah strategi dalam melakukan investasi. Ketiga, lemahnya pengawasan yang dilakukan masing-masing internal perusahaan BUMN tersebut. Lebih lanjut, Tauhid menilai, penyelidikan harus dilakukan dan dibuktikan dengan data. (Yoga)

Belakangan ini, beredar di berbagai media sosial, konten video seseorang yang sedang mengevaluasi resolusi keuangannya. Di tayangan yang menjadi viral itu tertulis enam tujuan pada 2022. Keenam poin itu adalah beli laptop, beli HP baru, menikah, menabung Rp 100 juta, hidup bahagia, dan berolahraga. Namun, si pembuat konten merevisi satu per satu tujuannya. ”Beli laptop” berubah menjadi ”beli lap”, sedangkan ”beli HP baru” berubah menjadi ”beli casing HP baru”. Tulisan ”nabung Rp 100.000.000” pun dicoret tiga digit nol di belakang sehingga menjadi ”nabung Rp 100.000”. Video satir itu mengundang gelak tawa. Sayangnya, tawa warganet itu bisa jadi ”pahit” karena sebenarnya mereka sedang menertawakan diri sendiri yang mengalami kegagalan serupa.

Arista (32), ibu rumah tangga, merasa kisah di video itu betul-betul mencerminkan dirinya. ”Itu gue banget. Awal tahun lalu mau resolusi apa, eh, capaiannya apa,” ujarnya, Jumat (30/12). Pada penghujung tahun lalu, ia berharap sepanjang 2022 bisa menyisihkan uang operasionalisasi rumah tangga untuk ditabung dan diinvestasikan. Namun, rencana indah itu tak terwujud. ”Rencana awal, tuh, saya mau menyisihkan Rp 1 juta sebulan untuk investasi. Eh, tapi habis terus malah belanja online, apalagi pas promo diskon,” ujarnya terkekeh. Edo (28). Karyawan swasta ini awalnya berencana untuk bisa berhemat dengan tidak ngemil minuman manis, es krim, ataupun goreng-gorengan, karena ingin menyusutkan perutnya yang makin membuncit, dan lebih berhemat. Akan tetapi, rencana tinggal rencana. Nyatanya, dia masih saja jajan berbagai kudapan.

Namun, ada warga yang berhasil menjalankan resolusi keuangannya. Di penghujung 2021, Ardian 29, karyawan swasta, berencana membeli sepeda motor baru, yang lama yang telah berumur 15 tahun sering bermasalah. Ia menyisihkan Rp 750.000 tiap bulan dari gajinya untuk uang muka. Pada Oktober, dia membeli sepeda motor skuter matik 125 cc. Dengan uang muka yang telah terkumpul Rp 7,5 juta, cicilan bulanan menjadi lebih ringan. ”Senang sekali rasanya apa yang kita rencanakan itu bisa tercapai. Menurut saya, kuncinya komitmen, sabar, dan disiplin,” ujar Ardian. Perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno, mengatakan, pergantian tahun adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi cita-cita keuangan. Ini menjadi momentum untuk menyusun tujuan dan strategi perencanaan keuangan tahun berikutnya. Banyaknya kegagalan resolusi keuangan, disebabkan resolusi itu terlalu ambisius dan sulit dicapai. Semestinya resolusi keuangan disusun bertahap dari sesuatu yang mudah dicapai. Jika sudah berhasil, tingkatkan kembali tujuannya untuk mencapai sesuatu yang lebih menantang. (Yoga)

BPS mencatat, inflasi Desember 2022 mencapai 0,66 % secara bulanan dan 5,51 % secara tahunan. Secara bulanan, terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,85 pada November 2022 menjadi 113,59 pada Desember 2022. Sementara itu, secara tahunan, IHK naik dari 107,66 pada Desember 2021 menjadi 113,59 pada Desember 2022. Inflasi tahunan pada 2022 itu melampaui target sasaran BI yang sebelumnya diperkirakan di kisaran 2-4 % secara tahunan atau 3 % plus minus 1 %. Tekanan inflasi terbesar tahun lalu terjadi akibat imbas kenaikan harga BBM pada September 2022. Inflasi tahunan 2022 juga menjadi yang tertinggi sejak inflasi tahun 2014 sebesar 8,36 %.

Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (2/1) mengatakan, secara tahunan, tekanan inflasi paling banyak datang dari kenaikan harga di kelompok transportasi, yang mengalami inflasi 15,26 % secara tahunan dengan andil 1,84 % terhadap inflasi umum. Secara rinci, komoditas penyumbang inflasi tahunan tertinggi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, tariff angkutan udara, beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan kontrak rumah. Berdasarkan komponennya, tekanan inflasi tahunan sepanjang 2022 paling banyak datang dari komponen harga yang diatur pemerintah, terutama akibat pemangkasan subsidi harga BBM pada September 2022 yang menyebabkan kenaikan harga BBM dan tariff transportasi, serta tekanan dari inflasi inti. (Yoga)

Pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk subsektor perikanan tangkap tahun 2023 sebesar Rp 3,5 triliun atau naik 300 % dari realisasi tahun 2022 senilai Rp 1,26 triliun. Target itu sejalan dengan peralihan skema pungutan hasil perikanan dari praproduksi ke pascaproduksi, serta pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota memberi kesempatan investor dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan sumber daya ikan pada zona-zona industri melalui perizinan berjangka 15 tahun. Dari kebijakan itu, pemerintah menargetkan PNBP pada 2024 mencapai Rp 12 triliun. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi, saat dihubungi, Senin (2/1) mengatakan, pihaknya sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) tentang penangkapan ikan terukur. KKP telah menyiapkan aplikasi penangkapan ikan terukur secara elektronik (e-PIT) untuk memudahkan penghitungan PNBP pascaproduksi melalui penghitungan mandiri.

Capaian PNBP perikanan tangkap pada 2022 sebesar Rp 1,26 triliun tercatat naik 61 % dibandingkan tahun 2021 senilai Rp 784 miliar. Ini merupakan rekor tertinggi PNBP subsektor perikanan tangkap. Meski demikian, realisasi PNBP 2022 itu masih di bawah target KKP sebesar Rp 1,6 triliun. Tidak tercapainya target PNBP perikanan tangkap dipicu lonjakan harga BBM yang menyebabkan biaya perbekalan kapal perikanan naik hampir dua kali lipat. Akibat membengkaknya biaya operasionalisasi,  banyak kapal perikanan berukuran besar di atas 30 gros ton tidak memperpanjang izin penangkapan ikan. Pada bulan November dan Desember 2022, PNBP dari perpanjangan izin tercatat hanya sekitar Rp 1 miliar, jauh di bawah PNBP periode sama tahun lalu yang Rp 300 miliar. KKP telah mengusulkan revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP terkait mekanisme penghitungan PNBP agar tidak membebani nelayan. Di sisi lain, banyak kapal perikanan menunggu penerapan PNBP pascaproduksi mulai Januari 2023 yang tidak lagi memberlakukan pembayaran izin di muka. (Yoga)

Beras menjadi komoditas pendorong inflasi di Kalimantan Selatan seiring kenaikan harga gabah petani ataupun di penggilingan. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan Fachri Ubadiyah, Senin (2/1) menyampaikan, pada Desember 2022 terjadi inflasi secara tahunan (year on year) sebesar 6,99 % di Kalsel. (Yoga)

Presiden Jokowi menegaskan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dicabut setelah melalui kajian yang memadai dan memastikan Covid-19 bisa dikendalikan. Pencabutan ini  diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2023. ”Pada akhir tahun 2022, telah kita cabut PPKM, setelah kajian selama 10 bulan terakhir menunjukkan kita bisa mengendalikan Covid-19. Semoga bisa nanti mendorong ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding 2022,” kata Presiden saat meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (2/1). Dalam 10 bulan ini,tidak ada lonjakan kasus di Indonesia seperti saat puncak varian Delta pada Juli 2021 dan puncak varian Omicron pada Februari 2022. Imunitas penduduk dengan sero survei Juli 2022 juga menunjukkan sudah di angka  98,5 %.

Menkes Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai menghadiri rapat terbatas tentang percepatan penanganan stunting atau tengkes, menegaskan,”Di kerumunan sebaiknya pakai masker, tetapi sekali lagi ini kita kembalikan ke masyarakat”. Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan perkembangan positif di sector pariwisata pada Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. ”Beberapa destinasi unggulan, seperti Bali, kebangkitannya sudah sangat terlihat,” kata Sandiaga. Presdir PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyampaikan, sepanjang 2022, Angkasa Pura II melayani 62 juta penumpang di 20 bandara, meningkat 100 persen dari 2021, sebanyak 31 juta penumpang. Untuk tiket kereta api jarak jauh, hingga Senin, terjual 78 % dari 2,4 juta kursi. Tersisa 525.000 kursi sampai 8 Januari 2023. Adapun Kemenhub mencatat ada 9,6 juta penumpang angkutan umum yang bepergian, meningkat 42,5 % dibandingkan tahun lalu. (Yoga)

JAKARTA, ID – Ketika bursa global digambarkan mencekam dan cenderung brutal sepanjang 2022, pasar saham di Indonesia cukup resilien serta ke depan tetap prospektif dan potensial. Dengan fundamental ekonomi yang kuat dan berbagai indikator yang positif, tidak ada kata wait and see untuk pasar modal di Indonesia dan investor jangan ragu untuk terus berinvestasi. Terlebih lagi pertumbuhan jumlah investor sangat agresif, kini mencapai 10,3 juta dan 58,7% adalah generasi zilenial. Rasio kapitalisasi pasar terhadap Produk Domestik Bruto juga masih 50%. Hal itu merefleksikan potensi Indonesia masih sangat besar dan terbentang luas, apalagi didukung oleh daya tahan perekonomian yang sangat kuat. “Karena itu, tidak ada istilah  wait and see untuk investasi di Indonesia. It’s all about investment, investment, and investment. Kita harus siap untuk itu dan kita harus dorong momentumnya,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar pada seremoni pembukaan pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (2/1/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Di tengah hiperinflasi dunia, Indonesia sukses mengendalikan inflasi berkat koordinasi solid pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, inflasi Desember 2022 mencapai 5,51% secara tahunan (year on year/yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,59. BPS juga mencatat, secara bulanan (month to month/mtm) terjadi inflasi 0,66%. Angka inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan sejumlah negara. Pada November 2022, Inggris mencatat inflasi 9,30%, Jerman 10,05%,  Amerika Serikat 7,1%, Turki mencapai 84,39%, Argetina mencapai 92,44%. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, inflasi Desember 2022 yang 5,51% merupakan yang tertinggi sejak 2014 di mana kala itu inflasi menyentuh 8,36% (yoy). Inflasi Desember 2022 tersebut juga sedikit di atas proyeksi Bank Indonesia (BI) sebesar 5,4% (yoy). “Inflasi Desember merupakan inflasi musiman, sehingga terjadi peningkatan permintaan karena momentum liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru, itu siklus bulanan. Dalam 4 bulan terakhir, inflasi Desember 2022 jadi yang tertinggi,” jelas Margo dalam konferensi pers BPS secara virtual, Senin (2/1/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID - PT Bukit Asam (Persero) Tbk menyambut baik kebijakan pemerintah yang menerapkan royalti batu bara sebesar nol persen, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kebijakan ini mendukung terealisasinya proyek gasifikasi batu bara (dimetyl ether/ DME). Kebijakan pemerintah ini mendorong hilirisasi batu bara dan menjaga ketahanan energi nasional,” kata Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk Apollonius Andwie kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (2/1). Sejalan dengan visi menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang peduli lingkungan, PTBA melakukan hilirisasi batu bara dan pengembangan industri kimia dengan menyiapkan kawasan ekonomi khusus di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, sebagai area untuk pengembangan bisnis. “Beberapa kebijakan dan insentif Pemerintah sangat diperlukan guna terealisasinya proyek ini termasuk Royalti 0% sebagaimana tertuang dalam Perpu Cipta Kerja” kata Apollonius kepada Investor Daily di Jakarta,Senin (2/1). (Yetede)

JAKARTA, ID - Presiden Jokowi meminta masyarakat menunggu soal kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada awal 2023. Permintaan ini disampaikan Presiden ketika ditanya kemungkinan soal perombakan kabinet pada tahun ini. Presiden Jokowi tercatat sudah tiga kali melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 “Ya tunggu saja,” ujar Jokowi singkat di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023). Saat ditanya apakah reshuffle akan berasal dari Menteri NasDem, Jokowi kembali memberikan jawaban yang sama. “Ditunggu saja,” kata dia. Sinyalemen perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 bukan kali pertama disampaikan oleh Presiden Jokowi. Pada akhir tahun lalu tepatnya 23 Desember 2022, ketika disinggung mengenai hasil survei dari sebuah lembaga survei terkait persetujuan responden agar dilakukan reshuffle kabinet, Jokowi menjawab bahwa terdapat kemungkinan untuk mengubah posisi menteri. Namun, Jokowi tidak menyebut waktu pasti untuk perombakan kabinet itu. (Yetede)