Ketidakpastian ekonomi pada warsa konsolidasi tampaknya diwaspadai betul oleh pemerintah. Sederet mitigasi dini pun dirancang dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi serta meminimalkan rembetan dampak dari risiko resesi dunia ke dalam negeri. Wajar, karena sejauh ini performa ekonomi nasional berhasil mencatatkan kinerja yang tergolong solid, terutama dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Kemarin, Rabu (3/1), Kementerian Keuangan mengumumkan kinerja fiskal yang ciamik, ditandai dengan penerimaan pajak melesat hingga 115,6% dari target, dan defisit hanya 2,38% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sumber Bisnis yang dekat dengan otoritas fiskal mengatakan, kewaspadaan itu pun telah dicermati oleh pemerintah melalui UU No. 28/2022 tentang APBN 2023. Namun demikian, pemangku kebijakan juga mulai memasang kuda-kuda untuk mengutak-atik postur fiskal atau mengubah APBN apabila terjadi gejolak yang mengancam pemulihan ekonomi. Musababnya, potensi pembengkakan belanja cukup besar. Selain karena adanya tekanan dari eksternal dan belum tuntasnya dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), ada sederet faktor yang mendorong peningkatan belanja. Pertama, kelanjutan program perlindungan sosial dan bantuan sosial meskipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dihapus. Kedua, tetap diberikannya insentif usaha dalam rangka meringankan beban pebisnis selama pandemi Covid-19. Ketiga, adopsi beberapa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke dalam belanja reguler kementerian dan lembaga (K/L).

Belum genap seminggu kita memasuki tahun baru, ketika semua masalah berat diramalkan datang berduyun-duyun pada periode ini. Entah nyata akan terjadi atau sekadar ilusi, masih ada sisa 361 hari untuk membuktikan akurasinya. Yang pasti, kantong negara juga sudah bersiap-siap mengatur ritme napas agar tetap dapat bertahan. Sebelum membahas kantong negara 2023, sebaiknya kita kuliti dulu apa saja yang menjadi latar masalah berat tadi? Pertama, perlambatan ekonomi global. Masalah ini sudah kita dengar dan lihat sendiri pada tahun lalu. Sejumlah negara di Barat, Amerika Latin, dan Asia, umumnya mulai sakit perut terserang perlambatan ekonomi. Namun, upaya recovery juga tetap terjadi. Dampaknya pun belum terlalu terasa di Indonesia. Kedua, masalah scaring effect dan inflasi tinggi yang menjadi momok munculnya stagflasi. Problem ini berkelindan dengan masalah ketiga, yaitu perang di Ukraina yang kemungkinan besar eskalasinya makin panjang. Kita tak ingin perang ini pada akhirnya meletus menjadi Perang Dunia III dan perang nuklir. Amit-amit. Keempat, masalah pengetatan kebijakan moneter. Kalau ‘ikat pinggang’ makin agresif dikencangkan tahun ini, ada kemungkinan industri keuangan akan sempoyongan karena cost of fund bisa meroket. Ini jelas cara-cara meroket yang tidak baik. Belum lagi dampaknya bisa melumpuhkan rupiah. Kalau rupiah melemah, dapat menjadi momok bagi utang negara yang tiba-tiba meningkat tanpa harus menambah utang baru. Harapannya, APBN bisa menjaga inflasi dan daya beli rakyat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, sehingga ekonomi nasional bisa produktif. Adapun, belanja APBN 2023 yang disepakati totalnya mencapai Rp3.061,2 triliun.

Persaingan badan usaha penyalur bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi makin kompetitif seiring dengan menurunnya harga minyak dunia yang juga tecermin dalam Indonesian crude price Desember 2022 menjadi US$76,66 per barel dari sebelumnya US$87,5 per barel. Harga BBM nonsubsidi dengan research octane number (RON) 92 yang dijual PT Vivo Energy Indonesia dengan merek Revvo 92 bahkan sempat di bawah Per tamax pada awal bulan ini sebelum akhirnya PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga BBM nonsubsidi yang dijualnya kemarin.Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai positif persaingan harga yang terjadi a ntara badan usaha penyalur BBM nonsubsidi pada awal tahun. Hal itu, membuat masyarakat memiliki lebih banyak opsi BBM untuk dikonsumsi.“[Harga jual BBM] dekat dengan pesaing saya kira positif bagi semua pihak. Bagi masyarakat punya banyak opsi, dan bagi Pertamina tidak selalu harus lebih rendah karena ini sudah persaingan terbuka,” kata Komaidi saat dihubungi Selasa (3/1). Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan badan usaha penyalur BBM, yakni terkait dengan sosialisasi dampak harga minyak yang fl uktuatif. Apalagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.“Yang perlu dicermati nilai tukar rupiahnya, karena penentu harga BBM di Indonesia itu yang terbesar ada dua, yaitu minyak mentah dan nilai tukar rupiah yang makin besar dampaknya karena impor yang besar setiap harinya,” kata dia. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bahwa produk BBM komersial milik perusahaan migas pelat merah itu makin kompetitif jika dibandingkan dengan produk sebanding lainnya dari badan usaha swasta. Seperti diketahui, Pertamina menurunkan harga Pertamax (RON 92) mereka menjadi Rp12.800 per liter dari sebelumnya Rp13.900. Keputusan itu juga dilakukan untuk Pertamax Turbo (RON 98) yang diturunkan ke harga Rp14.050 per liter dari sebelumnya Rp15.200 per liter.

Lonjakan harga batu bara acuan pada Januari 2023 tidak serta-merta membuat pelaku usaha senang. Tahun ini dianggap masih cukup menantang karena sejumlah persoalan.Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan kenaikan harga batu bara pada awal tahun umum terjadi karena tingginya permintaan saat musim dingin, tetapi di sisi lain pasokan terhambat cuaca buruk. “Kemungkinan tahun ini rerata harga batu bara diprediksi akan lebih rendah dibandingkan dengan 2022,” katanya, Selasa (3/1). Selain itu, kenaikan tarif royalti di tengah lebarnya disparitas antara indeks harga batu bara nasional dan Australia juga masih jadi tantangan yang harus dihadapi. Perbedaan indeks harga batu bara tersebut membuat pelaku usaha membayar royalti lebih tinggi dari harga jual aktual. Tidak hanya itu, ketentuan denda dan kompensasi untuk pemenuhan domestic market obligation (DMO) juga menjadi persoalan tersendiri di tahun ini. Belum lagi pelaku usaha harus menyesuaikan kegiatannya dengan aturan baru saat Badan Layanan Umum (BLU) Batu Bara terbentuk.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai polemik. Selain alasan kegentingan yang mendasari penerbitannya, sejumlah substansinya juga menuai pro dan kontra. Kalangan buruh dan pengusaha mempersoalkan perubahan di kluster ketenagakerjaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti perbedaan formula penghitungan upah minimum dan pekerjaan alih daya yang berbeda dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan itu dinilai berpotensi mengganggu iklim investasi. Formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, dinilai oleh Apindo, akan memberatkan dunia usaha. UU Cipta Kerja hanya mencantumkan satu variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Pengaturan alih daya juga diubah dalam Perppu No 2/2022 menjadi pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan alih daya. Apindo khawatir hal itu akan mengembalikan spirit pembatasan seperti spirit UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembatasan alih daya diyakin membuat tujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan fleksibel untuk menarik investor akan susah tercapai.

”Di UU Cipta Kerja, alih daya tidak dibatasi. Padahal, alih daya bisa berperan penting menciptakan lapangan kerja. Alih daya bukan untuk pekerja murah, tetapi untuk mencari pekerja terampil dan membuat kinerja perusahaan lebih efisien,” ujar anggota Komite Regulasi dan Kelembagaan Apindo, Susanto Haryono, di Jakarta, Selasa (3/1). Menurut dia, pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan tidak lagi relevan di Tengah kemunculan pekerjaan baru pada era 4.0 dan lonjakan kebutuhan pekerja terampil. Terkait upah minimum, Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani berharap pemerintah menimbang dengan cermat kemampuan perusahaan, secara khusus usaha padat karya, dan kondisi angkatan kerja yang masih didominasi lulusan sekolah menengah ke bawah. ”Kami justru khawatir semakin banyak investasi padat modal yang masuk, bukan padat karya,” ujarnya. Kalangan pekerja juga mempersoalkan pasal tentang pengupahan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dalam konteks hukum ketenagakerjaan internasional tidak dikenal ”indeks tertentu” dalam menentukan upah minimum. Menurut dia, formula tidak perlu memasukkan indeks, tetapi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pihaknya juga mencemaskan potensi terjadinya perubahan peraturan upah minimum karena Pasal 88F Perppu No 2/2022 menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda. Terkait pekerjaan alih daya, Said tidak sepakat masih diizinkannya prinsip alih daya dalam UU Cipta Kerja dan Perppu No 2/2022 (Kompas, 2/1). (Yoga)

Kementerian Perdagangan menargetkan ekspor nonmigas pada 2023 senilai US$289,76 miliar setelah mencapai US$253,61 miliar sepanjang Januari—November 2022.Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, meski penuh tantangan dan dinamika ekonomi global, pencapaian sektor perdagangan sepanjang 2022 telah memberi optimisme untuk menyambut 2023. “Penguatan pasar dalam negeri juga akan terus dilakukan dengan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, peningkatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM] melalui digitalisasi, pemanfaatan instrumen trade remedies, serta pengendalian impor secara selektif,” jelas Zulkifli, dikutip Selasa (3/1).Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang tetap melanjutkan tren pemulihan ekonomi pada 2022 saat beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, seperti China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa justru mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2022. Selama pemulihan, ekspor menjadi salah satu komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi ekspor barang dan jasa bahkan terus meningkat sejak kuartal II/2021 hingga kuartal III/2022, dari 20,46% menjadi 26,23% dari total produk domestik bruto (PDB).Pertumbuhan ekspor barang dan jasa juga tercatat dua kali menjadi yang tertinggi pada 2022, yaitu pada kuartal I/2022 dan kuartal II/2022 dengan pertumbuhan 16,22% YoY dan 19,74% YoY. Nilai ekspor nonmigas hingga November 2022 melampaui realisasi 2021, US$219,25 miliar.

Sejumlah pihak mengkritisi RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang disetujui DPR pada 15 Desember 2022. Penyusunan RUU yang mengubah enam belas undang-undang sektor keuangan ini dinilai tergesa-gesa, tidak transparan, dan nonpartisipatif. Selain menyoal prosedur, ICEL dalam siaran pers Senin (2/1) menilai beberapa pasal berpotensi greenwashing dalam produk perundangan. (Yoga)

Per Desember 2022, defisit APBN Rp 464,3 triliun atau 2,38 % terhadap PDB. Sebelumnya, pada November 2022, deficit masih di posisi 1,21 % terhadap PDB atau Rp 236,9 triliun. Data ini berupa angka sementara karena masih perlu melalui proses audit BPK. Defisit ini mampu ditekan lebih cepat dari target semula. Awalnya, pemerintah menargetkan defisit APBN 2022 sebesar 4,5 % terhadap PDB. Langkah konsolidasi fiskal untuk menekan defisit fiskal ke bawah 3 % seharusnya baru dimulai pada 2023, dengan target deficit 2,84 % terhadap PDB atau Rp 598,2 triliun. Dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (3/1) Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, defisit yang rendah pada 2022 itu bisa dicapai karena realisasi penerimaan negara berhasil melampaui target di semua pos. Data sementara Kemenkeu mencatat, penerimaan sepanjang 2022 sebesar Rp 2.626,4 triliun, 115,9 % target Rp 2.266,2 triliun.

Secara tahunan, penerimaan negara tumbuh 30,6 % dibandingkan tahun 2021. Penyumbang terbesar adalah penerimaan pajak Rp 1.716,8 triliun (115,6 % dari target). Sisanya, pendapatan dari kepabeanan dan cukai 106,3 % target, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP (122,2 % dari target), dan hibah (610,8 % dari target). Sri Mulyani mengatakan, kinerja APBN yang sehat menjadi bekal menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun 2023. Dengan defisit yang terjaga itu, pemerintah bisa menekan sumber pembiayaan anggaran atau utang menjadi sebesar Rp 583,5 triliun dari sasaran awalnya Rp 840,2 triliun. Porsi pembiayaan dalam APBN pun menurun 33,1 persen dibandingkan tahun 2021. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, pemerintah akan menghadapi tantangan lebih sulit untuk menjaga defisit tahun ini. Prestasi penerimaan tahun lalu sulit diulangi karena lebih banyak disumbang oleh kenaikan harga komoditas yang tinggi sepanjang tahun, sebab, ke depan, akan ada pelemahan kondisi ekonomi, harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu, dan melemahnya demand dari pasar global. (Yoga)

Kondisi ekonomi negara hari-hari ini ibarat kapal sedang berlayar di lautan yang bergejolak. Setiap negara perlu kapasitas fiskal atau keuangan yang sehat sebagai ”jangkar” untuk mencegah kapal terguling meski dihantam ombak. Menkeu Sri Mulyani memakai contoh ini untuk menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah menerapkan disiplin fiskal pada 2023: kembali menekan defisit APBN di bawah 3 % terhadap produk domestik bruto (PDB). ”Saat market lagi turbulensi, kalau kita tidak punya jangkar disiplin fiskal yang kuat, bahkan ekonomi sekuat Inggris pun jatuh,” kata Sri Mulyani dalam Kompas100 CEO Forum, awal Desember 2022. Pada dasarnya, kebijakan anggaran negara bisa berupa defisit, surplus, atau berimbang. Kebijakan fiskal defisit (ekspansif) terjadi ketika pemerintah dengan sengaja menetapkan belanja lebih besar dari penerimaan negara. Sebaliknya, kebijakan fiskal surplus (kontraktif) dilakukan dengan menahan belanja agar lebih kecil dari pendapatan. Sementara kebijakan fiskal berimbang terjadi ketika belanja ditetapkan setara dengan pendapatan negara. Untuk kembali menyehatkan APBN, pemerintah menargetkan defisit harus balik ke bawah 3 % pada 2023.

Faktor pandemi yang kian terkendali, meningkatnya pemasukan negara akibat tren kenaikan harga komoditas, dan surplus neraca perdagangan sepanjang tahun 2022 membuat defisit itu mampu ditekan lebih cepat. Sampai 14 Desember 2022, defisit APBN hanya 1,22 %, jauh di bawah target defisit 4,5 % yang ditetapkan. Sebelumnya, selama sembilan bulan berturut-turut, APBN bahkan mencatat surplus. Defisit baru terjadi pada Oktober 2022, yakni 0,91 % terhadap PDB. Pemerintah pun dapat mengurangi porsi utang atau pembiayaan anggaran. Di satu sisi, dengan defisit terjaga rendah, akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan saldo anggaran lebih yang dicapai cukup besar sebagai dana cadangan (cash buffer) untuk tahun 2023. Dana cadangan itu bisa dipakai ”menambal” kebutuhan belanja pemerintah, di tengah penerimaan negara yang bakal turun seiring berakhirnya tren kenaikan harga komoditas dan melambatnya kinerja ekspor akibat kondisi pasar global. Kembali ke metafora berlayar di tengah badai, APBN tak cukup hanya menjadi jangkar. APBN juga perlu menjadi ”sekoci” penyelamat ketika kapal limbung. Ruang fiskal tambahan yang ada tetap perlu dibelanjakan secara selektif sesuai skala prioritas. (Yoga)

Penyelewengan BBM bersubsidi masih marak terjadi. Sepanjang 2022, BBM bersubsidi yang disalah gunakan mencapai 1,42 juta liter atau Rp 17 miliar. BPH Migas serta Polri mengungkap 786 kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi selama 2022. Bahan bakar solar bersubsidi menjadi yang paling dominan diselewengkan. ”Dari total 786 kasus yang terungkap sepanjang tahun 2022, sebanyak 1,42 juta liter BBM subsidi telah disalah gunakan. Nilainya Rp 17 miliar,” ucap Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers terkait dengan penegakan hukum atas penyalahgunaan BBM bersubsidi tahun 2022 di Jakarta, Selasa (3/1). Jenis BBM bersubsidi yang disalah gunakan terdiri dari 1,02 juta liter solar bersubsidi, 837 liter premium, 14.855 liter pertalite, 1.000 liter pertamax, 233.403 liter BBM oplosan, 93.605 solar nonsubsidi, dan 52.642 liter minyak tanah bersubsidi. Bentuk penyalahgunaan tersebut berupa penyelundupan atau penjualan kembali oleh oknum dengan harga yang lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan harga untuk BBM bersubsidi jenis solar sebesar Rp 6.800 per liter.

Menurut Erika, terdapat oknum yang menjual harga solar bersubsidi tersebut dengan harga sangat tinggi, berkisar Rp 20.000 per liter, sehingga merugikan masyarakat. Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto menilai, kerugian akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi masih berpotensi meningkat, bahkan bisa mencapai triliunan rupiah. ”Penyalahgunaan solar bersubsidi ini modusnya beragam. Mulai dari mengubah kapasitas tangki, peruntukan kendaraan yang tidak sesuai, bahan bakar yang seharusnya untuk industry tetapi pakai yang subsidi, hingga kendaraanyang memiliki nomor polisi berganti-ganti. Modus serta lokasi rawan telah kami petakan dan semoga dapat dikurangi potensi kerugiannya,” tuturnya. Penindakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi sepanjang tahun 2022 terdapat di beberapa wilayah diIndonesia, yakni Sumsel sebanyak 114,8 ton, Jabar sebanyak 22 ton, Jambi 700 liter, dan Jateng 40 ton. Terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi salah satunya akibat belum optimalnya sistem pengendalian dan pengawasan distribusi solar bersubsidi. (Yoga)