Tingkat Kepuasan pada Jokowi, Dongkrak Elektabilitas Ganjar-Erick
JAKARTA, ID—Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden (presidential approval rating) Joko Widodo ternyata berkolerasi terhadap elektabilitas bakal calon presiden 2024, terutama bagi pasangan Ganjar Pranowo - Erick Thohir yang unggul dalam 4 model simulasi Pilpres 2024 yang dibuat oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI). Hal itu disampaikan oleh Direktur IPI Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei secara virtual di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023. Temuan lembaganya, kata Burhanuddin, 71,3% warga Indonesia puas atas kinerja pemerintah Jokowi. Sementara yang tidak puas 27,1%. Sisa 1,6% tidak tahu/tidak menjawab. “Mereka yang puas karena (Jokowi) memberi bantuan untuk rakyat kecil, membangun infrastruktur jalan, dan kinerjanya sudah bagus. Sementara yang tidak puas, sebagian besar karena menganggap harga kebutuhan pokok meningkat dan bantuan tidak merata,” kata Burhanuddin. (Yetede)
BUMN Karya Banjir Proyek Baru Rp 87 Triliun
JAKARTA, ID– Sebanyak empat BUMN, yakni PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya Tbk (Wika/WIKA), PT PP Tbk (PTPP), dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT), kebanjiran proyek baru, yang bakal menopang kinerja keuangan tahun 2022 dan 2023. Per November 2022, mereka meraup kontrak baru Rp 87,7 triliun. Perinciannya, kontrak baru Adhi Karya melonjak 63% menjadi Rp22,4 triliun, Wika melesat 67% menjadi Rp 27,7 triliun, PP melejit 44,6% menjadi Rp 23,9 triliun, dan Waskita tumbuh 3,4% menjadi Rp 13,7 triliun. Kontrak Adhi Karya per November 2022 mencapai 97% dari target perseroan, Wika 65%, PP 77%, dan Waskita 54,8%. Berdasarkan laporan riset BRI Danareksa Sekuritas, Rabu (4/1/2023), beberapa proyek jumbo garapa Adhi Karya antara lain jalan tol Jogja-Bawen senilai Rp 4,5 triliun, MRT Fase II-CP 202 Rp 2,3 triliun, jalan tol 3A Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp 1,1 triliun, Bendungan Jenelata, Gowa, Rp 849 miliar, dan jalan tol Semarang-Demak Rp 761 miliar. (Yetede)
Musabab Terbulensi Saham Garuda
JAKARTA-Saham PT Garuda Indonesia (persero) Tbk anjlok ke bawah dalam perdagangan kemarin. Pada perdagangan perdana Selasa lalu, saham maskapai plat merah tersebut sempat menyentuh batas atau atau auto-reject atau (ARA). Analis saham menyebutkan investor masih khawatir menungggu hasil restruktusisasi Garuda. Saham Garuda yang memiliki kode GIAA kembali diperdagangkan setelah tertidur akibat suspensi dari PT Bursa Efek Indonesia sejak 18 Juni 2021. Sanksi ini diberikan karena perusahaan menunda pembayaran kupon sukuk global akibat buruknya kondisi keuangan. Untuk lepas dari jerat ini, perusahan melakukan restrukturisasi utang. Salah satunya ditandai dengan penerbangan sukuk global. Jika dua puluh empat jam berturut-turut syarat tersebut tidak dipenuhi, Bursa dapat melakukan penghapusan pencatatan atau delisting. (Yetede)
Ambisi Terbang Tinggi Setelah Badai
JAKARTA-Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun ini menyiapkan strategi bisnis setelah penyelesaian tahap restrukturisasi kinerja pada akhir 2022. Garuda akan memaksimalkan rute prospektif yang diselaraskan dengan pengembangan lini bsnis kargo. Komitmen itu diwujudkan dengan target pengoperasian 72 unit pesawat pada tahun ini. Pada pengunjung 2022, Garuda merampungkan proses restrukturissi kinerja, dari perolehan putusan homogolasi atas perjanjian damai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, termasuk memaksimalkan langkah renegosiasi beban sewa pesawat, hingga restrukturisasi utang jangka panjang dan intrusmen kewajiban usaha lainnya. Tahun ini Garuda menargetkan menambah armada hingga 72 unit. Per Juni 2022, Garuda memiliki 29 pesawat untuk melayani penumpang. Angka ini turun dari 71 pesawat pada Januari 2021. Garuda berencana menambah pesawat berbadan ramping (narrow body) seperti Boeing 737 NG. (Yetede)
Terburu-Buru Menggaet Investasi Lewat Perppu
Di tengah polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 /2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah maju tak gentar untuk membuka pintu lebar bagi investor ke Tanah Air. Ini juga yang menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu 2/2022 lantaran UU Cipta Kerja yang sedianya menjadi daya tarik menggaet investor dinyatakan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat sejak November 2021.
Berbekal Perppu 2/2022, targetnya pemerintah bisa menarik investasi sebesar Rp 1.400 triliun. Naik Rp 200 triliun dari target sepanjang 2022. Ini pula barangkali yang membuat pemerintah nampak terburu-buru dalam menerbitkan Perppu tersebut dengan dalih investor butuh kepastian hukum masuk ke Indonesia. Jika menelisik lebih dalam, substansi Perppu tersebut nyatanya tak berubah dibanding UU Ciptaker maupun aturan turunannya.
Perppu 2/2022 juga tetap mengkategorikan bidang usaha yang terbuka ke dalam empat kategori. Yakni, bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dan bidang usaha yang terbuka untuk investasi asing dan dalam negeri.
Sementara investor punya kewajiban menggandeng UMKM meliputi 89 bidang usaha, seperti pertanian tanaman pangan, pemungutan hasil hutan, hingga industri pengolahan kedelai.
Subsidi dan Kompensasi Energi Bengkak
Pembayaran subsidi dan kompensasi energi bengkak di tahun 2022 dari seharusnya Rp 502 triliun.
Pemerintah harus membayar subsidi dan kompensasi energi ke PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 551,2 triliun, naik 8,93% dari target.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan melambungnya anggaran tersebut karena karena tingginya volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, disamping efek lonjakan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Adapun realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi ini masih bersifat sementara.
Asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price
/ICP) dalam APBN 2022 sebesar US$ 63 per barel. Kemudian karena harga minyak mentah global melonjak hingga US$ 126 per barel, pemerintah merevisi asumsi ICP dalam Perpres 98/2022 menjadi US$ 100 per barel. Kemudian turun kembali ke level US$ 80 per barel.
Sri Mulyani memerinci, dari realisasi sebesar Rp 551,2 triliun terdiri dari pembayaran susbidi energi Rp 171,9% atau mencapai 62,9% dari target. Realisasi ini terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp 15,2 triliun atau meningkat 3,95% dari target. Adapun untuk realisasi kompensasi energi sudah disalurkan Rp 379,3 triliun, atau meningkat 26,36% dari target Rp 293,5 triliun.
Defisit Anggaran di 2023 Masih Bisa di Bawah 3%
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 kembali mencatatkan defisit. Hanya, defisitnya lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah.
Dalam realisasi sementara APBN 2022, pemerintah sudah membelanjakan anggaran Rp 3.090,8 triliun, atau 99,5% dari target. Sedangkan total pendapatan negara hanya Rp 2.624,6 triliun. Alhasil, APBN 2022 mencatatkan defisit sebesar Rp 464,3 triliun.
Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, defisit APBN 2022 sudah jauh lebih baik daripada periode sebelumnya. Defisit anggaran sebesar Rp 464,3 triliun itu setara 2,38% dari total produk domestik bruto (PDB). "Ini sudah di bawah 3% yang selama ini kita sampaikan," ujar Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (3/1).
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, rendahnya defisit anggaran di 2022 bisa menjadi modal bagi pemerintah untuk menjalankan konsolidasi fiskal di tahun 2023 ini. Termasuk juga menelurkan beragam insentif bagi pebisnis.
Risiko Gagal Bayar Surat Utang Korporasi Diprediksi Lebih Mini
Risiko gagal bayar surat utang masih membayangi. Di 2022, ada empat perusahaan yang peringkatnya diturunkan oleh Pefindo.
Direktur PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Hendro Utomo mengungkapkan, satu emiten yang diperingkat Pefindo tidak mampu memenuhi kewajibannya selama tahun 2022 adalah PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP).
Obligasi berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 milik WSBP ini seharusnya jatuh tempo pada 31 Januari 2022.
Selain WSBP, ada satu lagi perusahaan sektor manufaktur yang namanya tak disebut Pefindo. Hendro bilang, perusahaan tersebut mengalami downgrade karena kinerja arus kas yang menurun akibat kenaikan harga bahan baku dan kurang fleksibel dalam menaikkan harga jual.
Selain itu, ada perusahaan asuransi yang di downgrade akibat kenaikan klaim dari produk asuransi kredit sehingga menyebabkan pelemahan hasil underwriting, laba bersih dan indikator permodalan. Terakhir kontraktor pertambangan PT Ricobana Abadi, anak usaha PT SMR Utama Tbk (SMRU).
Permintaan Ayam Kerek Cuan CPIN
Konsumsi masyarakat meningkat, seiring pemulihan ekonomi pasca teratasinya penangan Covid-19. Hal ini menjadi katalis positif bagi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN).
Analis Mirae Asset Sekuritas Emma A. Fauni dalam riset 25 November 2022 memaparkan, posisi CPIN sebagai pemimpin pasar sektor perunggasan dan bisnis hulu memungkinkan memiliki margin laba yang unggul. CPIN memegang pangsa produksi dengan kapasitas terbesar di sektor hulu yang terdiri dari bisnis pakan 35% dan day old chick (DOC) 38%. CPIN mengelola lebih dari 20.000 petani kontrak yang membantu emiten ini mendapat keuntungan lebih besar dalam menyerap produk.
Dari sektor hilir, CPIN pun juga dinilai paling mapan dibandingkan perusahaan sejenis. Ini berkat merek produk olahan CPIN cukup besar. Perusahaan ini memiliki merek Fiesta, Champ, dan Okey.
Analis DBS Vickers Sekuritas Indonesia Nashrullah Putra Sulaeman dalam riset 12 Desember 2022 juga optimistis akan permintaan ayam, terlebih ada pengurangan kuota impor grand parent stock (GPS) dalam dua tahun terakhir.
OJK Siap Gelar Pemeriksaan On Site ke Santara
Perusahaan
security crowdfunding
(SCF) PT Santara Daya Inspiratama (Santara) tengah mendapat larangan menambah jumlah penerbit dari regulator. Alasannya, informasi perusahaan tersebut perlu ditingkatkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi mengungkapkan, ada permintaan melakukan pemeriksaan secara onsite.
Mempertajam antara penerbit dan pemodal menjadi syarat khusus yang harus dipenuhi oleh penyelenggara. Sebab, hal itu dinilai penting untuk melindungi investor. Mereka perlu memperbaiki tata kelolanya, ujar Inarno dalam konferensi pers, kemarin (2/1).









