Di tengah gembar-gembor penggunaan kendaraan listrik, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih akan kencang. Indikasinya, pemerintah menetapkan kuota Pertalite tahun 2023 berkisar 29 juta - 32 juta kiloliter (kl), sementara kuota Solar 16 juta kl. "Kuota Pertalite dan Solar sesuai dengan yang disampaikan," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting ketika dikonfirmasi terkait besaran kuota tersebut, Rabu (4/1). Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan, kuota BBM subsidi tahun ini sesuai asumsi makro APBN 2023. Kata dia, pertumbuhan normal konsumsi BBM diperkirakan 5%-10%. "Ke depan dengan penghapusan PPKM diperkirakan ada kenaikan permintaan," kata dia, Rabu (4/1). Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan, kenaikan permintaan BBM seiring pencabutan kebijakan PPKM. Akan tetapi peningkatan permintaan BBM ini pun menunjukkan peralihan menuju kendaraan listrik belum efektif. "Calon pemilik kendaraan bermotor pasti cenderung membeli mobil berbahan bakar fosil," kata dia, kemarin.

Pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai negeri sipil (PNS) alias belanja pegawai yang pemerintah bayarkan tahun 2022 kemarin membengkak ketimbang periode sebelumnya. Kementerian Keuangan melaporkan, pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 257,3 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan, Tunjangan Hari Raya (THR), dan gaji ke-13 bagi PNS sepanjang 2022. "Realisasi belanja pegawai yang mencapai Rp 257,3 triliun tersebut naik 3,5% dibandingkan realisasi belanja pegawai tahun 2021," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (3/1).

Bankir optimistis kredit kendaraan bermotor (KKB) akan semakin bergairah di tahun 2023 seiring pasar otomotif yang semakin membaik. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), KKB mencatat pertumbuhan kredit terbesar di segmen konsumsi, yakni naik 16,4% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 116,2 triliun per November 2022. Sementara kredit pemilikan rumah (KPR) naik 7,7% yoy dan kredit multiguna meningkat 9,1% yoy. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) misalnya, mencatatkan portofolio pembiayaan kendaraan ritel di tahun 2022 tumbuh sebesar 15% yoy. SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri, Josephus K. Triprakoso mengatakan, sejalan dengan relaksasi loan to value (LTV) 100% untuk kendaraan bermotor yang diperpanjang BI di 2022, Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan uang muka 0% untuk KKB sejak tahun 2021.

Kinerja aset kripto memang sedang loyo. Bahkan, tahun ini pun kinerja aset digital itu diramal tak lebih baik ketimbang tahun lalu karena dampak suku bunga bank-bank sentral yang tinggi dan kekhawatiran tentang masa depan kripto menyusul keruntuhan Terra-Luna dan kebangkrutan platform perdagangan FTX. Faktanya, musim dingin kripto (crypto winter) di global itu menular ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), transaksi kripto di Tanah Air sepanjang Januari-November 2022 hanya mencapai Rp296,66 triliun, jauh dari realisasi 2021 yang mencapai Rp859,4 triliun. Kendati demikian, hal itu tidak menghalangi rencana pemerintah terus menata perdagangan kripto di Tanah Air. Sejumlah strategi disiapkan, antara lain memperkuat pengawasan serta memacu pembentukan bursa kripto yang tahun lalu urung terealisasi. Apalagi, jumlah investor kripto di Tanah Air terus bertambah di tengah perdagangan yang lunglai. Hingga November 2022, jumlah investor kripto mencapai 16,55 juta, meningkat dari 11,2 juta pada akhir 2021. Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan bursa kripto akan dibentuk tahun ini alias sebelum pengalihan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan dari Bappebti selesai dalam 2 tahun ke depan, sebagaimana diamanatkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Perihal rencana tersebut, Founder dan CEO Tokocrypto Pang Xue Kai mengatakan bursa kripto yang ideal dapat tercipta jika terbuka dan transparan, yang berarti aset pelanggan dapat dipisahkan dan semua transaksi absah. Menurutnya, bursa kripto juga selayaknya memiliki prosedur kepatuhan, anti-money laundering, dan anti-terrorism financing. Dia menambahkan, bursa kripto bisa bekerja sama dengan regulator seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ancaman resesi ekonomi dunia sudah di depan mata. Tahun ini, beberapa negara maju mengalami minus growth. Pada 2023, IMF dan OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global hanya berada di kisaran 2%—3% saja. Inflasi yang dipicu oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral, situasi geopolitik Rusia-Ukraina, tingginya volatilitas harga komoditas, dikatakan sebagai sebab utama resesi (bisnis.com, 27/12/2022). Resesi global 2023 tentu akan berdampak luas, termasuk Indonesia. Berita gembiranya, Indonesia diprediksi akan mampu bertahan dari resesi tersebut. Dilansir dari bisnis.com (27/12/2022) dan kemenkeu.go.id (20/12/2022), beberapa lembaga internasional seperti IMF, OECD, ADB, Bloomberg, dan Bank Dunia memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan berada di jalur positif di kisaran angka 4,8% hingga 5,3% di tahun 2023. Ini tentu menjadi sinyal positif bagi perekonomian RI. Optimisme penguatan ekonomi tentu harus dibangun dan digaungkan. Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020—2022 dapat menjadi benchmark bagaimana kesigapan pemerintah menghadapi situasi krisis. APBN KiTa hadir untuk memberikan perlindungan kepada segenap rakyat. Dikutip dari siaran pers APBN KiTa periode Desember 2022, hingga 14 Desember 2022, total belanja pemerintah telah mencapai Rp2.717,6 triliun (87,5% dari pagu yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022). Angka ini tumbuh 11,9% lebih baik dari periode sama tahun 2021. Melihat dari tren belanja pemerintah di bulan Desember setiap tahunnya, biasanya target realisasi belanja minimal 95% akan selalu tercapai.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) mengerek target investasi pada tahun ini menyusul realisasi yang cukup baik dari tahun ke tahun. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Sumbar Firdaus mengungkapkan, target investasi pada tahun ini dipatok Rp5,6 triliun.Angka ini meningkat 9,8% dari target investasi pada 2022 yang mencapai Rp5,1 triliun.“Untuk realisasi [2022], datanya belum selesai kami rangkum. Baru sampai pada triwulan III/2022,” katanya, Rabu (4/1). Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Alfi kri menambahkan, pihaknya optimistis target realisasi investasi pada 2022 mencapai target. Pasalnya, realisasi investasi sepanjang Januari–September 2022 telah mencapai 59,6% atau lebih dari Rp3 triliun. “Dari realisasi itu, kontribusi penanaman modal asing [PMA] mencapai lebih dari Rp1 triliun, sedangkan penanaman modal dalam negeri [PMDN] mencapai lebih dari Rp2 triliun,” katanya. Adib menambahkan, capaian realisasi PMA terbesar ada pada sektor usaha yang terbesar, yakni usaha pertambangan dari perusahaan PT Gamindra Mitra Kesuma dengan tambahan realisasi investasi sebesar US$7.356,5.Selain itu, juga ada usaha yang bergerak pada industri kimia dan farmasi, yakni PT Padang Raya Cemerlang dengan tambahan realisasi investasi sebesar US$6.264,3.

Jalan menuju pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19 memang telah tampak. Tingkat inflasi yang terkendali, laju pertumbuhan yang terus mendaki, hingga menanjaknya optimisme untuk mampu mengelak dari impak resesi turut memuluskan jalan pemulihan ekonomi. Penerimaan pajak yang menanjak pada level tertinggi pun makin melebarkan senyum pemerintah pada pembuka tahun yang konon masih penuh dengan ketidakpastian ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan performa pajak yang prima menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi terjadi di seluruh sektor, baik dari sisi korporasi maupun konsumsi. Menurut hitung-hitungan otoritas fiskal, setoran pajak sepanjang tahun lalu mencapai Rp1.716,8 triliun, atau setara dengan 115,6% dari target yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 tentang Perubahan Atas Perpres No. 104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Seluruh jenis pajak utama pun terbilang cukup akseleratif. Baik Pajak Penghasilan (PPh) Migas maupun PPh Nonmigas, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Persoalannya, PPN dan PPnBM memotret seluruh jenis pajak konsumsi, masyarakat dari setiap lapisan kalangan dari bawah hingga atas, dan seluruh aktivitas termasuk impor. Beda halnya dengan PPN Dalam Negeri yang benar-benar merefleksikan konsumsi di Tanah Air. Dengan kata lain, pertumbuhan yang menurun mengindikasikan adanya gangguan dalam daya beli masyarakat. Bukan pelemahan, melainkan proses akselerasi yang terhambat. Apalagi, target penerimaan PPN Dalam Negeri pada tahun ini pun cukup tinggi, apabila becermin pada kondisi daya beli yang tertekan inflasi dan impak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September tahun lalu. Dalam Perpres No. 130/2022, target penerimaan PPN Dalam Negeri tercatat Rp475,37 triliun, naik sebesar 19,33% dibandingkan dengan target dalam Perpres No. 98/2022 yang memayungi APBN 2022 Perubahan, yakni Rp398,35 triliun.

Pemerintah resmi mengenakan PPh atas imbalan berbentuk natura dan atau kenikmatan, alias barang, fasilitas, dan pelayanan non-uang yang diterima pegawai dari perusahaan. Meski demikian, penerapannya dibayangi ketidakpastian karena sampai sekarang peraturan teknis yang mengatur lebih rinci tentang obyek pajak baru itu belum lengkap. PP No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang baru diterbitkan pada 20 Desember 2022, mengatur, karyawan wajib menghitung dan membayar sendiri PPh terutang atas natura atau kenikmatan yang mereka terima dari perusahaan tempat bekerja sepanjang tahun 2022. Pajak atas penghasilan non-uang itu wajib dibayarkan dan dilaporkan dalam waktu tiga bulan ke depan, paling lambat saat jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2022, yaitu 31 Maret 2023. Mulai 1 Januari 2023, perusahaan wajib memotong secara langsung PPh atas imbalan natura atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, Rabu (4/1) menilai, implementasi pajak natura tahun ini tidak akan efektif karena masih ada ketidakpastian hukum. Sampai sekarang pemerintah belum mengeluarkan aturan teknis mengenai barang dan fasilitas yang dikecualikan sebagai obyek pajak, termasuk tata cara menghitung batas nilai imbalan yang akan dipajaki. Apalagi, pajak natura merupakan ”barang” baru. Sebelum  UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berlaku, imbalan selain uang dalam bentuk barang atau fasilitas tertentu yang diterima karyawan tidak termasuk dalam obyek pajak. Ia menilai, terlalu dipaksakan jika pemerintah buru-buru mengenakan pajak atas natura ketika aturannya masih simpang siur. Itu akan membingungkan dan memberatkan karyawan yang harus menyisir ulang, menghitung, dan membayar pajak atas imbalan yang mereka terima tahun lalu hanya dalam waktu tiga bulan. (Yoga)

DPR akan mendalami materi dan alasan penerbitan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam masa persidangan DPR berikutnya. Meski demikian, sejumlah fraksi sudah menyatakan akan menolak perppu tersebut karena tidak melihat adanya situasi kegentingan yang memaksa sebagai syarat penerbitan perppu. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/1) meminta public bersabar dan menunggu DPR membahas perppu tersebut, saat masa persidangan DPR dibuka pada 10 Januari mendatang. Ia pun menolak berkomentar banyak sebelum DPR mendalami perppu tersebut.

”Saya belum bisa banyak berkomentar karena kami harus mempelajari isi perppu menjadi satu kesatuan dan tidak boleh sepotong-sepotong supaya tak ada multitafsir. Kami meminta kepada publik agar bersabar dan menunggu DPR membahas (perppu) ini,” ujar Dasco yang juga menjabat Ketua Harian Partai Gerindra. Perppu Cipta Kerja diterbitkan pemerintah pada 30 Desember 2022. Mengacu pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. DPR nantinya hanya memberikan persetujuan atau sebaliknya terhadap perppu itu. Perppu Cipta Kerja diterbitkan setelah MK memerintahkan pembentuk UU memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun sejak putusan dibacakan pada 21 November 2021. (Yoga)

Pemerintah Taiwan akan ”berbagi kebahagiaan” dengan memberikan uang tunai sebesar 195,61 USD atau Rp 3 juta kepada setiap warga Taiwan pada tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Taiwan yang selama ini bergantung pada ekspor dan produk teknologi global, seperti cip atau semikonduktor, tumbuh 6,45 % pada 2021. Ini laju pertumbuhan yang tercepat sejak 2010 yang tumbuh 10,25 %. ”Buah pencapaian perekonomian kita akan dinikmati seluruh rakyat dari muda hingga tua. Kami ingin memberikan berkat Tahun Baru kepada semua warga setelah awal Tahun Baru Imlek,” kata Perdana Menteri Su Tseng Chang, yang mengumumkan kabar gembira ini, Rabu (4/1). Awal Tahun Baru Imlek yang dimaksud Su  merujuk pada hari libur selama seminggu yang dimulai pada 20 Januari. Alokasi ”hadiah” uang tunai untuk rakyat itu akan diambilkan dari pos pendapatan pajak yang jumlahnya mencapai 140 miliar dollar Taiwan atau Rp 71 triliun. Penduduk Taiwan berjumlah lebih dari 23 juta jiwa. Namun, untuk memformalkan rencana bagi-bagi duit itu, masih dibutuhkan persetujuan parlemen terlebih dahulu.

Ini hanya formalitas karena Partai Progresif Demokratik (DPP), partai yang berkuasa di Taiwan, memegang kursi mayoritas di parlemen. Su tidak memberikan penjelasan lebih rinci bagaimana pemerintah akan menyalurkan uang tunai tersebut. Pemerintah juga mengingatkan kepada seluruh rakyat bahwa pertumbuhan ekonomi Taiwan kemungkinan akan melambat pada 2022 dan 2023. Untuk mengantisipasi kesulitan ekonomi, pemerintah sudah membuat rencana untuk memasukkan tambahan pendapatan pajak 12,4 Miliar USD dari tahun lalu ke dalam perekonomian guna membantu melindungi Taiwan dari guncangan ekonomi dunia. Pemerintah sudah menyiapkan subsidi untuk biaya listrik, tenaga kerja, dan asuransi kesehatan untuk membantu rakyat. Taiwan merupakan produsen utama semikonduktor yang digunakan dalam segala hal, mulai dari mobil dan ponsel cerdas hingga pesawat jet tempur.  Perekonomiannya terus tumbuh dengan stabil, bahkan selama pandemi Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir karena adanya permintaan yang tinggi terhadap cip yang digunakan pada barang-barang elektronik konsumen. Penjualan cip justru melonjak ketika pandemi Covid-19 karena banyak orang yang harus bekerja dari rumah dan membutuhkan barang-barang elektronik yang membantu mereka dalam aktivitas keseharian. (Yoga)