Pemerintah perlu memperketat batas atas emisi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batu bara dalam implementasi perdagangan karbon tahun ini. Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai batas atas yang makin sempit bakal ikut membantu pendanaan alternatif untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di masa mendatang. “Kalau penetapan batas atasnya makin progresif, makin besar dana yang bisa dikumpulkan dari perdagangan tersebut,” kata Fabby saat dihubungi, Kamis (5/1). Rencananya PTBAE-PU atau kuota emisi untuk PLTU yang terhubung ke jaringan tenaga listrik PLN mesti ditetapkan paling lambat 20 hari kerja sejak peraturan perdagangan karbon tersebut diundangkan, yakni pada 27 Desember 2022. Sementara itu, penetapan PTBAE-PU untuk PLTU di luar wilayah usaha PLN atau untuk penyediaan listrik kepentingan sendiri ditenggat 31 Desember 2024. Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa salah satu instrumen yang digunakan dalam pengukuran transaksi jual beli unit karbon adalah persetujuan teknis batas atas emisi gas rumah kaca pelaku usaha atau PTBAE-PU.

Penghentian kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM oleh pemerintah belum mampu mengembalikan kinerja buram layanan sewa perkantoran pada tahun ini.Senior Associate Director Office Services Colliers Ricky Tarore mengatakan, pangsa pasar untuk layanan sewa perkantoran atau untuk co-working space selama ini menyasar pekerja startup. Sayangnya, saat ini industri startup dihantui oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berimpak pada penurunan kinerja sektor tersebut.“Dengan banyaknya startup yang tidak bisa bertahan mengurangi market dari co-working space itu sendiri,” kata Ricky, dikutip Kamis (5/1). Apalagi, kinerja bisnis co-working space sudah mengalami tren penurunan sebelum pandemi Covid-19 melanda. “Hybrid system di 2023 masih berjalan. Belum semua perusahaan mau menerapkan 100% WFO [work from office], walaupun ada dari perusahaan yang sektor-sektornya penting,” ujarnya.Di sisi lain, salah satu penyedia co-working space asal New York, Amerika Serikat, yaitu WeWork justru melaporkan adanya peningkatan tingkat hunian di sejumlah perkantoran yang disewakannya di Jakarta. Tercatat pendapatan WeWork meningkat 19% secata tahunan pada kuartal II/2022.

Kasus keluarga Ibu Eny di Jaktim dan tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakbar, mungkin saja tak sama, tetapi serupa. Kehidupan warga miskin kota tak sebatas mereka yang terlihat di jalanan dan berjuang dengan segala cara agar bertahan hidup. Sebagian individu terpaksa mengucilkan diri dan menolak uluran tangan demi tak tampak kalah. Perubahan kelas sosial kerap membuat sebagian keluarga hancur sampai mati. Sebagian lainnya setelah terendus, lalu diselamatkan publik. Rumah mewah bertembok kuning pucat di bilangan Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur, itu selama belasan tahun tak terurus. Di rumah tanpa listrik itu, Eny dan anak lelakinya Pulung Mustika Abima alias Tiko (23), bertahan hidup. Keberadaan Eny yang diperkirakan berusia 60 tahun dan Tiko di rumah itu terendus publik berkat kiprah dua kreator konten bernama Bang Brew TV dan Pratiwi Noviyanthi yang menemukan mereka saat hendak membuat konten horor rumah kosong.

Pada Kamis (5/1) siang, kondisi rumah itu kembali bersih. Sejumlah petugas dari pemda setempat membersihkan bangunan berlantai dua itu. Warga pun beramai-ramai datang dari berbagai tempat, saling mengobrol, dan tentu saja menjadikan rumah itu tontonan. Rumah mewah yang dibangun pada 1999 dan mulai ditempati pada awal 2000-an itu berubah dan asing sejak suami Eny, yang dikenal warga dengan panggilan Susanto, pergi pada 2010. kepergian Susanto membuat kehidupan Eny yang disebut bergelar doktoranda (Dra) danpernah bekerja di departemen keuangan terguncang. Eny pun sempat berjualan gorengan. Hari demi hari, kondisi ekonomi keluarga Eny tak kunjung membaik. Aliran listrik dan air keran perpipaan tak terbayar sehingga diputus. Tiko kerap muncul membawa pot bunga atau gorden dan kertas. Di kertas itu, Eny menulis meminta tetangganya membeli barangbarang yang dibawa Tiko.

”Dia kalau mau dibantu pasti menolak, bilang masih mampu. Hanya minta tolong kepada orang-orang tertentu,” kata Fadly (40) warga yang rumahnya bersebelahan. Eny juga kerap marah saat ada tetangga berusaha mendekat atau masuk ke rumah mereka. Akhirnya, mereka membantu diam-diam melalui Tiko. Lurah Jatinegara Slamet Sihabudin menyebut, pengurus dan warga membantu, termasuk mengurus berkas kependudukan Tiko, yang kini direkrut jadi petugas keamanan di kompleks itu. ”Tiko dibiayai kursus mobil. Jadi, kalau ada warga bepergian, Tiko diminta menjadi sopir pribadi,” katanya. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat, menyebut, munculnya kasus Eny dan Tiko serta kasus di Kalideres sangat memprihatinkan. Situasi ini tak harus terjadi jika ada pendekatan khusus untuk menyelamatkan mereka. Ada dugaan Eny shock menerima kenyataan setelah hidup berkecukupan atau mungkin bergelimang materi. Eny tak terima kelas sosialnya turun menjadi warga miskin. Situasi ini sulit diterima karena malu dan direspons dengan cara menutup atau mengucilkan diri serta tak lagi ingin terkoneksi dengan dunia luar. (Yoga)

Jelang akhir Desember 2022, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formal, dianggap selesai dan final revisinya. Sosialisasi oleh Satgas UU Cipta Kerja yang dibentuk pemerintah pada Februari 2022 pun berjalan di sejumlah daerah sembari UU Cipta Kerja direvisi. Dalam amar putusannya, MK yang sebelumnya mengabulkan sebagian  permohonan uji formil pada 25 November 2021 menyebutkan, pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tak dimaknai ”tak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan”. Jika selama tenggang waktu itu tak diperbaiki, UU itu inkonstitusional permanen. Sejauh ini ada tiga poin putusan MK yang perlu ditindaklanjuti. Selain DPR dan pemerintah diminta mengakomodasi metode omnibus law dalam perubahan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan UU No 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, prosedural pembentukan UU Cipta Kerja juga harus diperbaiki. Berikutnya, pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategis dan tak diperbolehkan menyusun aturan turunan UU tersebut.

Presiden Jokowi pun mengundang rapat terbatas, Senin (26/12) untuk membahas UU Cipta Kerja. Rapat internal yang dihadiri Wapres Ma’ruf Amin digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat membahas plus-minusnya jika UU Cipta Kerja, yang selesai direvisi terkait ketenagakerjaan, sertifikasi halal dan sumber daya air, tetap diajukan ke DPR, harus selesai sebelum November 2023, seperti diminta MK. Sementara, saat itu, DPR yang tengah reses baru memulai sidang berikutnya, ”Siapa yang bisa menjamin revisi UU Cipta Kerja selesai sebelum 25 November mendatang?” Tanya Wakil Menkumham Edward OS Hiariej kepada Kompas, Kamis (5/1). Di sisi lain, saat rapat digelar, ada kegentingan yang memaksa, yang harus diketahui publik bahwa kegentingan itu tidak hanya politik, sosial, dan ekonomi. ”Karena itu, pada rapat tersebut, usai dibahas, didiskusikan, dan ditelaah, Presiden mengambil keputusan mengambil opsi perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), karena ada kegentingan ekonomi dalam koteks ekonomi global yang terjadi tahun ini, dan sekarang sudah dirasakan imbas resesinya di seluruh dunia,” ungkap Edward. Dengan perppu, menurut Edward, kepastian hokum menghadapi krisis ekonomi global akan bisa dihadapi. (Yoga)

Sejumlah ekonom senior mengingatkan bahaya menguatnya oligarki ekonomi yang dinilai akan lebih menjadi-jadi pada tahun politik. Gelagat itu tampak dari dikebutnya pengesahan sejumlah regulasi problematik terkait dengan ekonomi dalam dua tahun terakhir, termasuk Perppu tentang Cipta Kerja baru-baru ini. Ditengah kualitas demokrasi yang dinilai sejumlah kalangan kian menurun, sistem oligarki dikhawatirkan mengakar lebih kuat dan mempertajam ketimpangan serta menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Guru Besar Ekonomi Politik di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Didin S Damanhuri, Kamis (5/1) mengatakan, oligarki tumbuh subur dalam ekosistem politik yang tidak demokratis. Melalui koalisi ”super-gemuk” yang dibentuk di DPR, praktik kontrol kekuasaan (check and balance) terhadap pemerintah sangat lemah dan memuluskan bekerjanya sistem oligarki. Kemunculan sejumlah undang-undang problematik di sektor ekonomi akhir-akhir ini menjadi bukti semakin kuatnya praktik oligarki di tengah kontrol kekuasaan yang melemah.

Berbagai rancangan regulasi dikebut pemerintah dan DPR dalam waktu cepat serta melanggar prosedur yang seharusnya. Misalnya, UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta Perppu Nor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang pada akhir tahun lalu dikeluarkan pemerintah untuk menjawab putusan MK. Sederet UU itu memancing penolakan dari publik dan digugat untuk uji materi ke MK, kata Didin dalam diskusi public Catatan Awal Tahun 2023 oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang menghadirkan sejumlah pakar ekonomi senior. Menurut data Credit Suisse, penguasaan aset oleh para aktor oligarki ekonomi  dibandingkan dengan mayoritas penduduk Indonesia sudah sangat timpang. Pada tahun 2020, harta 1 % orang terkaya di Indonesia sama dengan 46,6 % PDB. Adapun harta 10 % orang terkaya telah mencakup 75 % PDB. (Yoga)

Pada perdagangan Kamis (5/1) IHSG turun 2,3 % menjadi 6.653.Tekanan jual melanda 518 saham, termasuk saham berkapitalisasi besar. Hanya ada 90 saham yang naik pada perdagangan hari ini. Head of Research RHB Sekuritas Indonesia Andrey Wijaya memperkirakan, pada semester pertama tahun ini IHSG akan bergejolak cukup tinggi. Namun, dia optimistis bahwa pada akhir 2023, indeks akan dapat melaju hingga 7.450. ”Volatilitas indeks dipengaruhi oleh pelemahan kurs rupiah dan kekhawatiran terhadap resesi global yang masih menghantui pada triwulan I-2023,” kata Andrey. Head of Institusional Equities RHB Sekuritas Indonesia Michael Setjoadi mengatakan, para investor harus memantau faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas pasar.

Faktor itu, misalnya, ekspektasi perlambatan ekonomi Indonesia sebesar 4,1 % secara tahunan pada tahun ini. Selain itu, ada faktor potensi penurunan harga komoditas global, khususnya batubara, kenaikan inflasi yang mencapai 4,5 % yang didorong kenaikan harga BBM, serta kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed) menjadi 5-5,25 % pada 2023 dari 4,25-4,5 % pada 2022. Sejumlah faktor itu, kata Michael, dapat menyebabkan keluarnya dana asing dan menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Meski demikian, dia juga optimistis indeks dapat menguat pada semester kedua seiring dengan membaiknya perekonomian makro yang dipicu tingkat konsumsi dan kenaikan upah minimum serta pertumbuhan sektor perbankan, komoditas metal, dan konsumer. (Yoga)

Memasuki tahun 2023, Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva melalui siaran di CBS, Minggu (1/1) pagi, mengingatkan, sepertiga negara di dunia akan mengalami resesi. Penyebabnya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi di tiga kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu AS, China, dan Uni Eropa. China bahkan diprediksi hanya tumbuh 3,2 %, terendah dalam 40 tahun  terakhir. Negara-negara yang tidak mengalami resesi pun akan merasa seperti memasuki resesi dan akibatnya akan dirasakan oleh ratusan juta orang. Ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan tumbuh 4,7-5 % dengan defisit APBN menjadi -2,84 %. Sementara BI menargetkan inflasi 2-4 %, seperti sebelum pandemi Covid-19. Indonesia pada 2023 masih memiliki peluang menjaga pertumbuhan berkualitas.

Tantangan ada pada sektor mikro. Menjaga konsumsi masyarakat harus dilakukan lebih produktif, selain memberi bantuan sosial. Jumlah 64 juta UMKM yang merupakan 99,9 % total unit usaha menjadi sumber pertumbuhan dan konsumsi. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dipastikan memberi tempat pada UMKM setempat. Jika kualitas dan kuantitas produk belum memenuhi syarat, menjadi tugas pemda membantu, termasuk agar UMKM menguasai teknologi digital, terutama perempuan pengusaha. APBN yang mendapat durian runtuh dari ekspor komoditas layak digunakan untuk terus menyubsidi bunga kredit modal kerja dan investasi UMKM dengan prosedur lebih mudah. UMKM di bidang yang merupakan keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia perlu didorong, seperti di sektor pangan, industri kecil, dan pertambangan rakyat. UMKM menjadi pencipta pendapatan dan lapangan kerja yang menopang konsumsi masyarakat. (Yoga)

Produksi CPO dan minyak inti sawit atau PKO pada 2023 diperkirakan turun. Hal itu merupakan imbas kenaikan harga pupuk yang mencapai dua kali lipat sejak tahun lalu dan peremajaan tanaman sawit. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Kamis (5/1) mengatakan, produksi CPO dan PKO pada 2023 diperkirakan sekitar 49 juta ton. Volume produksi itu lebih rendah dibandingkan rata-rata produksi CPO tiga tahun terakhir sebanyak 52 juta ton. ”Penurunan produksi itu tidak hanya lantaran siklus tahunan, tetapi juga karena kenaikan harga pupuk nonsubsidi hingga dua kali lipat harga di awal tahun 2022. Kenaikan harga pupuk itu merupakan dampak perang Rusia-Ukraina dan depresiasi nilai tukar rupiah,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. Menurut Eddy, produsen dan importir pupuk mulai membatasi pembelian bahan baku pupuk dan pupuk. Mereka tidak berani menstok bahan baku pupuk atau pupuk terlalu banyak karena takut rugi mengingat nilai tukar rupiah masih bergejolak. Pembelian pupuk bersubsidi secara langsung mulai sulit dilakukan karena harus memesan terlebih dahulu dari jauh hari.

Mekanisme tersebut tidak terlalu menyulitkan pengusaha sawit besar. Akan tetapi, bagi sebagian besar petani sawit swadaya, mekanisme ini menjadi hambatan lantaran keterbatasan modal. Oleh karena itu, Gapki beharap pemerintah turut menjaga ketersediaan pupuk nonsubsidi. Sekjen SPKS Mansuetus Darto menuturkan, petani mulai menggunakan pupuk seadanya karena harganya jauh lebih murah, tanpa tahu kualitasnya seperti apa. Jika hal itu terus terjadi pada tahun ini, produksi tandan buah segar (TBS) akan berkurang sehingga berpengaruh pada penurunan produksi CPO dan PKO. Selain itu, penurunan produksi pada tahun ini juga dipengaruhi peremajaan tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit baru yang ditanam secara masif sejak dua tahun lalu masih belum berproduksi. ”Yang paling penting bagi petani saat ini adalah ketercukupan pupuk nonsubsidi yang harganya terjangkau. Pemerintah sebenarnya bisa menyubsidi pupuk tersebut dengan dana pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Subsidi itu khusus diberikan kepada petani skala kecil dan harus terkontrol penyalurannya,” tuturnya.  (Yoga)

Kendati sejumlah regulasi mengamanatkan kebijakan struktur dan skala upah, implementasinya dinilai belum optimal. Tidak semua pengusaha mematuhi ketentuan untuk menciptakan sistem pengupahan berkeadilan. Lemahnya pengawasan pemerintah dinilai membuat pelaksanaannya lemah. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, di Jakarta, Kamis (5/1) menyatakan, struktur dan skala upah mulanya diwajibkan di PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Aturan itu diperkuat melalui UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 36/2021 tentang Pengupahan. Ketentuan tentang struktur dan skala upah berlaku untuk pekerja di atas satu tahun. ”Walaupun diwajibkan, fakta yang kami temui menunjukkan, sedikit pengusaha memiliki struktur dan skala upah sehingga tidak ada kepastian kenaikan upah bagi pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun,” ujarnya. Lemahnya pengawasan pemerintah membuat praktik ketidakpatuhan struktur dan skala upah masih terjadi. Akibatnya, ada pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun mendapat upah sebatas upah minimum. Menjelang akhir tahun 2022,

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan SK Gubernur Jabar No: 561/Kep.882-Kesra/2022 tentang Penyesuaian Upah bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja Satu Tahun atau Lebih pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jabar. SK ini ditetapkan 28 Desember 2022. Kadis Ketenagakerjaan Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi saat dikonfirmasi pada Kamis menyatakan, keputusan itu memperkuat permenaker terkait struktur dan skala upah yang selama ini jarang diterapkan oleh pemberi kerja. Akibatnya, serikat pekerja selalu menggunakan upah minimum kabupaten sebagai upah sundulan. Keputusan gubernur itu, lanjutnya, bertujuan membantu menaikkan posisi tawar pekerja/buruh untuk dapat melakukan perundingan upah secara bipartit dengan pengusaha. (Yoga)

Program Kartu Prakerja kembali dilanjutkan pada tahun 2023 dengan target peserta sebanyak satu juta orang. Menko Bidang  Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (5/1) di Jakarta, mengatakan, program Kartu Prakerja tahun 2023 menggunakan skema normal, atau tidak lagi memakai skema semi-bantuan sosial. (Yoga)