Sejumlah ekonom senior mengingatkan bahaya menguatnya oligarki ekonomi yang dinilai akan lebih menjadi-jadi pada tahun politik. Gelagat itu tampak dari dikebutnya pengesahan sejumlah regulasi problematik terkait dengan ekonomi dalam dua tahun terakhir, termasuk Perppu tentang Cipta Kerja baru-baru ini. Ditengah kualitas demokrasi yang dinilai sejumlah kalangan kian menurun, sistem oligarki dikhawatirkan mengakar lebih kuat dan mempertajam ketimpangan serta menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Guru Besar Ekonomi Politik di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Didin S Damanhuri, Kamis (5/1) mengatakan, oligarki tumbuh subur dalam ekosistem politik yang tidak demokratis. Melalui koalisi ”super-gemuk” yang dibentuk di DPR, praktik kontrol kekuasaan (check and balance) terhadap pemerintah sangat lemah dan memuluskan bekerjanya sistem oligarki. Kemunculan sejumlah undang-undang problematik di sektor ekonomi akhir-akhir ini menjadi bukti semakin kuatnya praktik oligarki di tengah kontrol kekuasaan yang melemah.

Berbagai rancangan regulasi dikebut pemerintah dan DPR dalam waktu cepat serta melanggar prosedur yang seharusnya. Misalnya, UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta Perppu Nor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang pada akhir tahun lalu dikeluarkan pemerintah untuk menjawab putusan MK. Sederet UU itu memancing penolakan dari publik dan digugat untuk uji materi ke MK, kata Didin dalam diskusi public Catatan Awal Tahun 2023 oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang menghadirkan sejumlah pakar ekonomi senior. Menurut data Credit Suisse, penguasaan aset oleh para aktor oligarki ekonomi  dibandingkan dengan mayoritas penduduk Indonesia sudah sangat timpang. Pada tahun 2020, harta 1 % orang terkaya di Indonesia sama dengan 46,6 % PDB. Adapun harta 10 % orang terkaya telah mencakup 75 % PDB. (Yoga)

Pada perdagangan Kamis (5/1) IHSG turun 2,3 % menjadi 6.653.Tekanan jual melanda 518 saham, termasuk saham berkapitalisasi besar. Hanya ada 90 saham yang naik pada perdagangan hari ini. Head of Research RHB Sekuritas Indonesia Andrey Wijaya memperkirakan, pada semester pertama tahun ini IHSG akan bergejolak cukup tinggi. Namun, dia optimistis bahwa pada akhir 2023, indeks akan dapat melaju hingga 7.450. ”Volatilitas indeks dipengaruhi oleh pelemahan kurs rupiah dan kekhawatiran terhadap resesi global yang masih menghantui pada triwulan I-2023,” kata Andrey. Head of Institusional Equities RHB Sekuritas Indonesia Michael Setjoadi mengatakan, para investor harus memantau faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas pasar.

Faktor itu, misalnya, ekspektasi perlambatan ekonomi Indonesia sebesar 4,1 % secara tahunan pada tahun ini. Selain itu, ada faktor potensi penurunan harga komoditas global, khususnya batubara, kenaikan inflasi yang mencapai 4,5 % yang didorong kenaikan harga BBM, serta kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed) menjadi 5-5,25 % pada 2023 dari 4,25-4,5 % pada 2022. Sejumlah faktor itu, kata Michael, dapat menyebabkan keluarnya dana asing dan menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Meski demikian, dia juga optimistis indeks dapat menguat pada semester kedua seiring dengan membaiknya perekonomian makro yang dipicu tingkat konsumsi dan kenaikan upah minimum serta pertumbuhan sektor perbankan, komoditas metal, dan konsumer. (Yoga)

Memasuki tahun 2023, Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva melalui siaran di CBS, Minggu (1/1) pagi, mengingatkan, sepertiga negara di dunia akan mengalami resesi. Penyebabnya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi di tiga kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu AS, China, dan Uni Eropa. China bahkan diprediksi hanya tumbuh 3,2 %, terendah dalam 40 tahun  terakhir. Negara-negara yang tidak mengalami resesi pun akan merasa seperti memasuki resesi dan akibatnya akan dirasakan oleh ratusan juta orang. Ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan tumbuh 4,7-5 % dengan defisit APBN menjadi -2,84 %. Sementara BI menargetkan inflasi 2-4 %, seperti sebelum pandemi Covid-19. Indonesia pada 2023 masih memiliki peluang menjaga pertumbuhan berkualitas.

Tantangan ada pada sektor mikro. Menjaga konsumsi masyarakat harus dilakukan lebih produktif, selain memberi bantuan sosial. Jumlah 64 juta UMKM yang merupakan 99,9 % total unit usaha menjadi sumber pertumbuhan dan konsumsi. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dipastikan memberi tempat pada UMKM setempat. Jika kualitas dan kuantitas produk belum memenuhi syarat, menjadi tugas pemda membantu, termasuk agar UMKM menguasai teknologi digital, terutama perempuan pengusaha. APBN yang mendapat durian runtuh dari ekspor komoditas layak digunakan untuk terus menyubsidi bunga kredit modal kerja dan investasi UMKM dengan prosedur lebih mudah. UMKM di bidang yang merupakan keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia perlu didorong, seperti di sektor pangan, industri kecil, dan pertambangan rakyat. UMKM menjadi pencipta pendapatan dan lapangan kerja yang menopang konsumsi masyarakat. (Yoga)

Produksi CPO dan minyak inti sawit atau PKO pada 2023 diperkirakan turun. Hal itu merupakan imbas kenaikan harga pupuk yang mencapai dua kali lipat sejak tahun lalu dan peremajaan tanaman sawit. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Kamis (5/1) mengatakan, produksi CPO dan PKO pada 2023 diperkirakan sekitar 49 juta ton. Volume produksi itu lebih rendah dibandingkan rata-rata produksi CPO tiga tahun terakhir sebanyak 52 juta ton. ”Penurunan produksi itu tidak hanya lantaran siklus tahunan, tetapi juga karena kenaikan harga pupuk nonsubsidi hingga dua kali lipat harga di awal tahun 2022. Kenaikan harga pupuk itu merupakan dampak perang Rusia-Ukraina dan depresiasi nilai tukar rupiah,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. Menurut Eddy, produsen dan importir pupuk mulai membatasi pembelian bahan baku pupuk dan pupuk. Mereka tidak berani menstok bahan baku pupuk atau pupuk terlalu banyak karena takut rugi mengingat nilai tukar rupiah masih bergejolak. Pembelian pupuk bersubsidi secara langsung mulai sulit dilakukan karena harus memesan terlebih dahulu dari jauh hari.

Mekanisme tersebut tidak terlalu menyulitkan pengusaha sawit besar. Akan tetapi, bagi sebagian besar petani sawit swadaya, mekanisme ini menjadi hambatan lantaran keterbatasan modal. Oleh karena itu, Gapki beharap pemerintah turut menjaga ketersediaan pupuk nonsubsidi. Sekjen SPKS Mansuetus Darto menuturkan, petani mulai menggunakan pupuk seadanya karena harganya jauh lebih murah, tanpa tahu kualitasnya seperti apa. Jika hal itu terus terjadi pada tahun ini, produksi tandan buah segar (TBS) akan berkurang sehingga berpengaruh pada penurunan produksi CPO dan PKO. Selain itu, penurunan produksi pada tahun ini juga dipengaruhi peremajaan tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit baru yang ditanam secara masif sejak dua tahun lalu masih belum berproduksi. ”Yang paling penting bagi petani saat ini adalah ketercukupan pupuk nonsubsidi yang harganya terjangkau. Pemerintah sebenarnya bisa menyubsidi pupuk tersebut dengan dana pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Subsidi itu khusus diberikan kepada petani skala kecil dan harus terkontrol penyalurannya,” tuturnya.  (Yoga)

Kendati sejumlah regulasi mengamanatkan kebijakan struktur dan skala upah, implementasinya dinilai belum optimal. Tidak semua pengusaha mematuhi ketentuan untuk menciptakan sistem pengupahan berkeadilan. Lemahnya pengawasan pemerintah dinilai membuat pelaksanaannya lemah. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, di Jakarta, Kamis (5/1) menyatakan, struktur dan skala upah mulanya diwajibkan di PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Aturan itu diperkuat melalui UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 36/2021 tentang Pengupahan. Ketentuan tentang struktur dan skala upah berlaku untuk pekerja di atas satu tahun. ”Walaupun diwajibkan, fakta yang kami temui menunjukkan, sedikit pengusaha memiliki struktur dan skala upah sehingga tidak ada kepastian kenaikan upah bagi pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun,” ujarnya. Lemahnya pengawasan pemerintah membuat praktik ketidakpatuhan struktur dan skala upah masih terjadi. Akibatnya, ada pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun mendapat upah sebatas upah minimum. Menjelang akhir tahun 2022,

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan SK Gubernur Jabar No: 561/Kep.882-Kesra/2022 tentang Penyesuaian Upah bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja Satu Tahun atau Lebih pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jabar. SK ini ditetapkan 28 Desember 2022. Kadis Ketenagakerjaan Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi saat dikonfirmasi pada Kamis menyatakan, keputusan itu memperkuat permenaker terkait struktur dan skala upah yang selama ini jarang diterapkan oleh pemberi kerja. Akibatnya, serikat pekerja selalu menggunakan upah minimum kabupaten sebagai upah sundulan. Keputusan gubernur itu, lanjutnya, bertujuan membantu menaikkan posisi tawar pekerja/buruh untuk dapat melakukan perundingan upah secara bipartit dengan pengusaha. (Yoga)

Program Kartu Prakerja kembali dilanjutkan pada tahun 2023 dengan target peserta sebanyak satu juta orang. Menko Bidang  Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (5/1) di Jakarta, mengatakan, program Kartu Prakerja tahun 2023 menggunakan skema normal, atau tidak lagi memakai skema semi-bantuan sosial. (Yoga)

Dua blok minyak dan gas bumi yang terletak di lepas pantai bagian barat Aceh, dengan total potensi gas 13,4 triliun kaki kubik, resmi dikelola Conrad Asia Energy Ltd. CEO Conrad Asia Energy Ltd Miltos Xynogalas saat penandatanganan kontrak kerja sama, Kamis (5/1) di Jakarta, mengatakan, pihaknya antusias dengan penandatanganan kontrak tersebut karena menambah portofolio mereka. (Yoga)

JAKARTA, ID — Sebagai pengganti UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perppu Cipta Kerja No 2 Tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatasi kegentingan yang memaksa, demikian keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden berhak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Saat ini, Indonesia dihadapkan pada pelemahan serius pertumbuhan ekonomi global yang menjurus ke stagflasi, yakni stagnasi ekonomi dan inflasi tinggi. Rantai pasok dunia yang baru saja pulih akibat pandemi, kini kembali didera masalah akibat Perang Rusia vs Ukraina. Dalam kondisi seperti ini, penerbitan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi sangat urgen dan signifkan untuk mencegah krisis perekonomian dan memberikan kepastian hukum bagi para investor dan pelaku usaha. “Perppu yang diterbitkan pemerintah adalah sah dan konstitusional,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam wawancara dengan BTV, Kamis (05/01/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) akan menjaga kontribusi anak usahanya di sektor penyedia layanan internet rumah, Indihome, terhadap pendapatan perseroan pada 2023 di level Rp 20 triliun. Kontributor lain datang dari investasi perseroan di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang berpotensi menghasilkan nilai sinergi US$ 58 juta atau sekitar Rp 900 miliar (kurs Rp 15.600 per dolar AS). Vice President Investor Relations Telkom, Edwin Julianus Sebayang mengungkapkan, perseroan menargetkan kontribusi Indihome terhadap pendapatan tetap stabil sebagaimana kontribusi sebelumnya. “Kami memang maintain stabil. Bahkan, kalau bisa meningkat. Itu yang kami tuju,” kata Edwin dalam program acara Kamu Beli Saham Apa (KBSA) yang disiarkan langsung PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Kamis (5/1). Edwin Sebayang menjelaskan, stabilitas kontribusi tersebut mengacu pada sumbangsih Indihome sampai periode September 2022 sebesar Rp 20 triliun terhadap pendapatan (revenue). Karena itu, kinerja Telkom tahun ini diharapkan tidak jauh berbeda dengan 2022, atau ditargetkan tumbuh sekitar 10%. (Yetede)

Jakarta, ID – Pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai ikut mendorong pertumbuhan bisnis properti ruang ritel modern (mal) pada 2023. Dari sisi nilai konstruksi, tahun ini terdapat proyek ritel senilai Rp 17,57 triliun. Kami melihat bahwa sudah ada kecenderungan sektor ritel pulih, terutama karena bisnis ritel sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas di dalam mal sendiri yang sekarang tidak dibatasi lagi,” ujar Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam konferensi pers daring di Jakarta, baru-baru ini. Ferry mengatakan, pada 2022 saat PPKM dilonggarkan, pihaknya melihat tingkat kunjungan masyarakat ke mal atau pusat perbelanjaan cukup tinggi, terutama di mal-mal favorit. “Ini memang salah satu yang membuat prospek tersebut akan lebih baik lagi pada 2023, terbukti bahwa dari sisi pengembang mereka sudah mulai ancang-ancang menaikkan harga sewa dan tentunya mereka juga sudah mengukur kemampuan dari tenan atau riteler itu sendiri bagaimana tenant bisa mengakomodasi kenaikan yang diterapkan,” katanya. (Yetede)