PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menargetkan pertumbuhan laba bersih hingga dua digit pada tahun ini. Direktur dan Sekretaris Perusahaan AKRA Suresh Vembu optimistis, laba bersih AKRA bisa tumbuh 14%-15% dari tahun 2022. Target ini berkaca dari proyeksi kinerja AKRA tahun lalu yang diperkirakan bisa mencapai Rp 2 triliun, lebih tinggi daripada proyeksi konsensus analis. Pendorong kinerja AKRA berasal dari bisnis distribusi bahan kimia dan bahan bakar minyak (BBM) yang tumbuh positif, berkat kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi. "Selain business to business, AKRA juga punya gerai untuk konsumen ritel, sehingga bisa mendorong penjualan BBM tahun ini, kata dia. Penjualan BBM AKRA diharapkan bisa tumbuh 5% sampai 8% pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, AKRA menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) senilai Rp 200 miliar sampai Rp 250 miliar. Sebagian dana capex ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP-AKR yang merupakan joint venture antara AKRA dengan BP. Saat ini, SPBU BP-AKR memiliki 36 gerai. AKRA berencana menambah sekitar 15-20 SPBU lagi, sehingga bisa mencapai minimal 50 gerai SPBU di tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyelenggara fintech lending yang memenuhi ekuitas minimal Rp 12,5 miliar baru sekitar 58 penyelenggara. Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 yang menyebutkan penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp 12,5 miliar dan waktu yang diberikan hingga tiga tahun setelah peraturan tersebut terbit. "Saat ini yang sudah mencapai di atas Rp 12,5 miliar sudah 58 tapi masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi ekuitas minimal," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono, belum lama ini.

Aneka tantangan ekonomi tahun ini rupanya tak membikin bank daerah kurang girah. Contohnya, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk. (Bank Sumut) yang tengah memburu waktu untuk menggelar initial public offering (IPO). Bank Sumut akan menjadi BPD keempat yang melantai di bursa. Kendati diwarnai polemik pergantian direktur utama di tengah rencana IPO, langkah Bank Sumut untuk go public diyakini bakal memantik minat bank pembangunan daerah lainnya untuk turut meramaikan pasar modal. Apalagi, pasar modal menjadi salah satu opsi potensial untuk meraup dana dalam rangka penebalan modal sebagaimana disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulator saat ini memang terus memompa kinerja bank daerah melalui sejumlah strategi, salah satunya konsolidasi bisnis. Bank Sumut memecah kebuntuan setelah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. menjadi emiten BPD terakhir yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) 11 tahun silam. Bank Sumut juga menyusul PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) dan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS). Bedanya, Bank Banten masuk ke bursa setelah melakukan akuisisi PT Bank Pundi Indonesia Tbk. (Lihat infografik) Ada sejumlah BPD yang secara aset lebih besar dari Bank Sumut seperti PT Bank Pembangunan Daerah DKI dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, punya prospek besar untuk bisa melantai di BEI. Bank Sumut yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar IPO, sahamnya dimiliki oleh 33 pemerintah daerah yang terdiri 1 pemerintah provinsi dan 32 pemerintah kabupaten/kota. Pelaksana tugas Direktur Utama Bank Sumut Hadi Sucipto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan paparan publik dalam rangka IPO pada Senin, 9 Januari 2023 di Medan, Sumatra Utara.

Masa peralihan ke era suku bunga tinggi sepanjang 2022 ternyata tak menjadi hambatan bagi aksi penggalangan dana di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penggalangan dana pada tahun lalu sebesar Rp267,73 triliun yang sebagian besar berasal dari aksi penerbitan surat utang korporasi.Tak heran bila realisasi tersebut turut mengerek bisnis underwriting aksi penggalangan dana melalui surat utang korporasi. Menurut data Bloomberg League Table, tiga underwriter teratas sepanjang 2022 adalah Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Aldiracita Sekuritas Indonesia. Melihat rapor hijau bisnis sekuritas pada 2022, prospek bisnis pada 2023 pun diramal masih ciamik. Iklim suku bunga acuan tinggi bakal mendorong aksi penggalangan dana di pasar modal. Hal itu memantik optimisme sekuritas.PT Aldiracita Sekuritas Indonesia misalnya, menargetkan menjadi penjamin pelaksana beberapa penerbitan obligasi. “Aldira juga merencanakan digitalisasi untuk perdagangan dan fasilitas nasabah dalam melakukan perdagangan saham online atau onlinetrading,” ujar CEO Aldiracita Sekuritas Rudy Utomo, Kamis (5/1). Senada, Deputy Director Investment Banking Mirae Asset Sekuritas Mukti Wibowo Kamihadi mengatakan pada 2023 peluang bagi market untuk IPO terbuka lebar. Utamanya, bagi perusahaan yang menarik dari sisi prospek pertumbuhan. Alhasil, kondisi tersebut bisa menjadi kekuatan saat menggalang dana jelang tahun politik. Perusahaan pun mengantongi mandat penjaminan IPO dari beberapa sektor salah satunya pertambangan nikel. Mirae Asset akan membawa beberapa emiten melantai pada tahun depan, dengan nilai penggalangan dana yang cukup besar. Membuka 2023, perusahaan menjadi penjamin pelaksana IPO PT Lavender Bina Cendikia Tbk. (BMBL). Direktur Utama BCA Sekuritas Mardy Sutanto tantangan pada 2023 tetap sama dengan dengan 2022 sehingga pasar modal Tanah Air masih memiliki potensi sehingga menawarkan peluang bagi aksi korporasi.

Awan gelap perekonomian global telah digantung oleh berbagai institusi ekonomi global di awal 2023. Kekhawatiran resesi, tingkat suku bunga kebijakan bank sentral yang berada di tingkat tinggi serta pemulihan sektor manufaktur yang lebih lambat dari perkiraan menjadi hal yang mesti ditembus. Akibatnya, volatilitas tersebut menjadi hal yang dikhawatirkan turut menggelantung di langit perekonomian dan pasar keuangan Indonesia.Namun, pemulihan ekonomi Indonesia yang didorong oleh trade surplus mencapai US$50,68 miliar hingga November 2022 diharapkan berlanjut pada tahun ini. Hal itu seiring dengan risiko defisit neraca pembayaran yang berkurang menjadi hanya US$1,3 miliar pada kuartal III/2022, begitu juga dengan posisi pinjaman luar negeri yang turun US$20,4 miliar hingga kuartal III/2022 secara year-to-date (YtD). Di sisi lain, dorongan menjaga stabilitas melalui ruang interest rate differential yang menarik antara Fed Rate dan BI7DRRR ataupun antara yield SBN dan yieldUS Treasury menjadi hal yang telah meningkatkan cost of fund domestik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa peningkatan yield SBN 10 tahun sebesar 54,2 bps (YtD hingga 26 Desember 2022) lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan yield US treasury 10 year sebesar 223,7 bps ataupun juga lebih rendah dibanding kenaikan Bi7DRRR yang mencapai 200,0 bps.

Disamping itu, terlepas dari prokontra UU P2SK yang merupakan omnibus law sektor keuangan, dimasukkannya kebijakan burden sharing sebagai kebijakan contra-cyclical bagi Bank Indonesia di saat krisis turut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah berbagai kemungkinkan skenario perekonomian saat ini dan masa mendatang. Disisi lain, UU P2SK yang turut mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan lainnya, yakni (1) penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan indepedensi; (2) penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik; (3) mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; (4) perlindungan konsumen; dan (5) literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.

Realisasi belanja bunga utang sepanjang tahun lalu melandai, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan outlook pemerintah, menyusul ciamiknya kinerja penerimaan negara. Berdasarkan penghitungan Bisnis, belanja bunga utang pada tahun lalu tercatat senilai Rp386,4 triliun, berada di bawah prognosis otoritas fi skal yang mencapai Rp403,87 triliun. Nilai belanja bunga utang itu dihitung dengan asumsi pendapatan negara yang dalam penghitungan sementara Kementerian Keuangan mencapai Rp2.626,4 triliun sepanjang 2022 serta defisit keseimbangan primer pada posisi Rp78 triliun sehingga menghasilkan belanja primer senilai Rp2.704,4 triliun.Adapun, total belanja negara sepanjang tahun ketiga pandemi Covid-19 tercatat mencapai Rp3.090,8 triliun, sehingga belanja bunga utang dengan berpaku pada angka sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 senilai Rp386,40 triliun. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pembayaran bunga utang pada tahun lalu Rp386,3 triliun atau 95,2% dari target yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 tentang Perubahan Atas Perpres No. 104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan tanggungan fiskal pada tahun konsolidasi memang cukup berat karena tidak memiliki banyak momentum seperti 2 tahun terakhir.Salah satunya adalah normalisasi harga komoditas yang akan berimbas pada terbatasnya penerimaan dari pajak, pabean, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini. “Opsi yang paralel adalah mendorong windfall tax terhadap perusahaan yang memiliki profit tinggi di tengah booming harga komoditas pertambangan dan perkebunan,” jelasnya. Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menambahkan bahwa agar utang tetap terjangkau, pemerintah perlu berfokus pada penerbitan surat utang di dalam negeri.

Pemerintah perlu memperketat batas atas emisi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batu bara dalam implementasi perdagangan karbon tahun ini. Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai batas atas yang makin sempit bakal ikut membantu pendanaan alternatif untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di masa mendatang. “Kalau penetapan batas atasnya makin progresif, makin besar dana yang bisa dikumpulkan dari perdagangan tersebut,” kata Fabby saat dihubungi, Kamis (5/1). Rencananya PTBAE-PU atau kuota emisi untuk PLTU yang terhubung ke jaringan tenaga listrik PLN mesti ditetapkan paling lambat 20 hari kerja sejak peraturan perdagangan karbon tersebut diundangkan, yakni pada 27 Desember 2022. Sementara itu, penetapan PTBAE-PU untuk PLTU di luar wilayah usaha PLN atau untuk penyediaan listrik kepentingan sendiri ditenggat 31 Desember 2024. Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa salah satu instrumen yang digunakan dalam pengukuran transaksi jual beli unit karbon adalah persetujuan teknis batas atas emisi gas rumah kaca pelaku usaha atau PTBAE-PU.

Penghentian kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM oleh pemerintah belum mampu mengembalikan kinerja buram layanan sewa perkantoran pada tahun ini.Senior Associate Director Office Services Colliers Ricky Tarore mengatakan, pangsa pasar untuk layanan sewa perkantoran atau untuk co-working space selama ini menyasar pekerja startup. Sayangnya, saat ini industri startup dihantui oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berimpak pada penurunan kinerja sektor tersebut.“Dengan banyaknya startup yang tidak bisa bertahan mengurangi market dari co-working space itu sendiri,” kata Ricky, dikutip Kamis (5/1). Apalagi, kinerja bisnis co-working space sudah mengalami tren penurunan sebelum pandemi Covid-19 melanda. “Hybrid system di 2023 masih berjalan. Belum semua perusahaan mau menerapkan 100% WFO [work from office], walaupun ada dari perusahaan yang sektor-sektornya penting,” ujarnya.Di sisi lain, salah satu penyedia co-working space asal New York, Amerika Serikat, yaitu WeWork justru melaporkan adanya peningkatan tingkat hunian di sejumlah perkantoran yang disewakannya di Jakarta. Tercatat pendapatan WeWork meningkat 19% secata tahunan pada kuartal II/2022.

Kasus keluarga Ibu Eny di Jaktim dan tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakbar, mungkin saja tak sama, tetapi serupa. Kehidupan warga miskin kota tak sebatas mereka yang terlihat di jalanan dan berjuang dengan segala cara agar bertahan hidup. Sebagian individu terpaksa mengucilkan diri dan menolak uluran tangan demi tak tampak kalah. Perubahan kelas sosial kerap membuat sebagian keluarga hancur sampai mati. Sebagian lainnya setelah terendus, lalu diselamatkan publik. Rumah mewah bertembok kuning pucat di bilangan Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur, itu selama belasan tahun tak terurus. Di rumah tanpa listrik itu, Eny dan anak lelakinya Pulung Mustika Abima alias Tiko (23), bertahan hidup. Keberadaan Eny yang diperkirakan berusia 60 tahun dan Tiko di rumah itu terendus publik berkat kiprah dua kreator konten bernama Bang Brew TV dan Pratiwi Noviyanthi yang menemukan mereka saat hendak membuat konten horor rumah kosong.

Pada Kamis (5/1) siang, kondisi rumah itu kembali bersih. Sejumlah petugas dari pemda setempat membersihkan bangunan berlantai dua itu. Warga pun beramai-ramai datang dari berbagai tempat, saling mengobrol, dan tentu saja menjadikan rumah itu tontonan. Rumah mewah yang dibangun pada 1999 dan mulai ditempati pada awal 2000-an itu berubah dan asing sejak suami Eny, yang dikenal warga dengan panggilan Susanto, pergi pada 2010. kepergian Susanto membuat kehidupan Eny yang disebut bergelar doktoranda (Dra) danpernah bekerja di departemen keuangan terguncang. Eny pun sempat berjualan gorengan. Hari demi hari, kondisi ekonomi keluarga Eny tak kunjung membaik. Aliran listrik dan air keran perpipaan tak terbayar sehingga diputus. Tiko kerap muncul membawa pot bunga atau gorden dan kertas. Di kertas itu, Eny menulis meminta tetangganya membeli barangbarang yang dibawa Tiko.

”Dia kalau mau dibantu pasti menolak, bilang masih mampu. Hanya minta tolong kepada orang-orang tertentu,” kata Fadly (40) warga yang rumahnya bersebelahan. Eny juga kerap marah saat ada tetangga berusaha mendekat atau masuk ke rumah mereka. Akhirnya, mereka membantu diam-diam melalui Tiko. Lurah Jatinegara Slamet Sihabudin menyebut, pengurus dan warga membantu, termasuk mengurus berkas kependudukan Tiko, yang kini direkrut jadi petugas keamanan di kompleks itu. ”Tiko dibiayai kursus mobil. Jadi, kalau ada warga bepergian, Tiko diminta menjadi sopir pribadi,” katanya. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat, menyebut, munculnya kasus Eny dan Tiko serta kasus di Kalideres sangat memprihatinkan. Situasi ini tak harus terjadi jika ada pendekatan khusus untuk menyelamatkan mereka. Ada dugaan Eny shock menerima kenyataan setelah hidup berkecukupan atau mungkin bergelimang materi. Eny tak terima kelas sosialnya turun menjadi warga miskin. Situasi ini sulit diterima karena malu dan direspons dengan cara menutup atau mengucilkan diri serta tak lagi ingin terkoneksi dengan dunia luar. (Yoga)

Jelang akhir Desember 2022, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formal, dianggap selesai dan final revisinya. Sosialisasi oleh Satgas UU Cipta Kerja yang dibentuk pemerintah pada Februari 2022 pun berjalan di sejumlah daerah sembari UU Cipta Kerja direvisi. Dalam amar putusannya, MK yang sebelumnya mengabulkan sebagian  permohonan uji formil pada 25 November 2021 menyebutkan, pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tak dimaknai ”tak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan”. Jika selama tenggang waktu itu tak diperbaiki, UU itu inkonstitusional permanen. Sejauh ini ada tiga poin putusan MK yang perlu ditindaklanjuti. Selain DPR dan pemerintah diminta mengakomodasi metode omnibus law dalam perubahan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan UU No 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, prosedural pembentukan UU Cipta Kerja juga harus diperbaiki. Berikutnya, pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategis dan tak diperbolehkan menyusun aturan turunan UU tersebut.

Presiden Jokowi pun mengundang rapat terbatas, Senin (26/12) untuk membahas UU Cipta Kerja. Rapat internal yang dihadiri Wapres Ma’ruf Amin digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat membahas plus-minusnya jika UU Cipta Kerja, yang selesai direvisi terkait ketenagakerjaan, sertifikasi halal dan sumber daya air, tetap diajukan ke DPR, harus selesai sebelum November 2023, seperti diminta MK. Sementara, saat itu, DPR yang tengah reses baru memulai sidang berikutnya, ”Siapa yang bisa menjamin revisi UU Cipta Kerja selesai sebelum 25 November mendatang?” Tanya Wakil Menkumham Edward OS Hiariej kepada Kompas, Kamis (5/1). Di sisi lain, saat rapat digelar, ada kegentingan yang memaksa, yang harus diketahui publik bahwa kegentingan itu tidak hanya politik, sosial, dan ekonomi. ”Karena itu, pada rapat tersebut, usai dibahas, didiskusikan, dan ditelaah, Presiden mengambil keputusan mengambil opsi perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), karena ada kegentingan ekonomi dalam koteks ekonomi global yang terjadi tahun ini, dan sekarang sudah dirasakan imbas resesinya di seluruh dunia,” ungkap Edward. Dengan perppu, menurut Edward, kepastian hokum menghadapi krisis ekonomi global akan bisa dihadapi. (Yoga)