SAHAM bank-bank besar menjadi salah satu satu saham yang membuat IHSG tengkurap dua hari terakhir. Padahal, kinerja perbankan 2022 mentereng. Bahkan laba bank lokal melampaui bank di Asia. Ini pula yang membuat sejumlah bank besar memutuskan membagi dividen interim untuk pemegang sahamnya. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memutuskan akan membagi dividen interim sebesar Rp 8,63 triliun atau Rp 57 per saham. Sementara cum date di pasar tunai dan recording date hingga 11 Januari 2023 dan pembayaran dividen 27 Januari 2023. Direktur Keuangan BRI, Viviana Dyah Ayu Retno bilang, dari Rp 8,63 triliun itu, sebanyak Rp 4,59 triliun masuk ke kas negara, sisanya ke investor publik. Dividen ini komitmen BRI memberikan economic value ke para stakeholders, terutama ke penerimaan negara," kata Viviana, Kamis (5/1). PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sudah membagi dividen interim tunai Rp 4,31 triliun atau Rp 35 per saham Desember 2022. BCA konsisten membagi dividen interim beberapa tahun ini. Pada 2021, BCA membagi dividen interim Rp 3,08 triliun atau Rp 25 per saham.

Belum juga sepekan tahun 2023 berjalan, langkah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah tersendat. Dalam dua hari terakhir, IHSG tersungkur cukup dalam. Kemarin (5/1), IHSG ambles 2,34% ke level 6.653,84. Di hari sebelumnya, IHSG juga tengkurap 1,10% karena penurunan saham-saham energi. Kemarin, koreksi IHSG disebabkan turunnya saham-saham big caps, terutama saham perbankan dan batubara. Analis Phintraco Sekuritas Rio Febrian mengatakan, beberapa sentimen global menjadi penekan utama IHSG. Pertama, risalah terbaru Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve. The Fed yang kemungkinan masih akan tetap mempertahankan suku bunga acuan di level tinggi, sebelum terjadi sinyal penurunan inflasi di AS yang konsisten. Bahkan dengan proyeksi inflasi AS 3,1%, bunga acuan bisa di level 5% di 2023. Kedua, kondisi Covid-19 di China yang dikhawatirkan menekan permintaan global. Ini tercermin dari keputusan pemerintah China untuk menaikkan kuota ekspor minyak, yang mengindikasikan lemahnya permintaan domestik China. Selain itu, sektor batubara juga tengah dibayangi rencana China yang mempertimbangkan untuk melonggarkan larangan impor batubara dari Australia. Saham-saham berkapitalisasi pasar besar alias big caps, terkoreksi cukup dalam dan dilepas asing. Saham-saham perbankan dan batubara menjadi saham penggerus IHSG paling besar pada perdagangan kemarin.

Pemerintah terus menyuntik modal badan usaha milik negara (BUMN) melalui penyertaan modal negara (PMN). Bahkan, nilai anggaran PMN yang dikucurkan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bilang, pemerintah telah menyuntik dana senilai Rp 106,8 triliun kepada perusahaan pelat merah, termasuk lembaga negara sepanjang 2022. "Beberapa BUMN yang hampir bangkrut kami injeksi dana. Seperti Garuda Indonesia, yang kami kasih tambahan modal Rp 7,5 triliun," ujar Menkeu Sri Mulyani di paparan APBN KiTa, (3/1). BUMN yang paling besar mendapat alokasi PMN adalah PT Hutama Karya yang disuntik modal Rp 31,4 triliun. Kemudian PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan injeksi modal Rp 5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp 3,2 triliun, PT Waskita Karya Tbk Rp 3,0 triliun, dan PT Adhi Karya Tbk Rp 2,0 triliun. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, suntikan dana pemerintah kepada BUMN belum sebanding dengan kontribusi dari BUMN kepada perekonomian negara.

Cadangan devisa (cadev) berpotensi bertambah pada periode Desember 2022 bila dibandingkan dengan November 2022. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, cadangan devisa pada Desember 2022 naik sekitar US$ 500 juta hingga US$ 1 miliar menjadi US$ 134,5 miliar hingga US$ 135 miliar. Adapun cadangan devisa di periode November 2022 tercatat US$ 134 miliar. "Ini seiring dengan adanya arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan, terutama di pasar obligasi," kata Josua kepada KONTAN, Kamis (5/1). Sepanjang tahun 2022, cadangan devisa Indonesia diperkirakan turun sekitar US$ 10,9 miliar seiring dengan tingginya arus keluar investor asing di pasar obligasi.

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menargetkan pertumbuhan laba bersih hingga dua digit pada tahun ini. Direktur dan Sekretaris Perusahaan AKRA Suresh Vembu optimistis, laba bersih AKRA bisa tumbuh 14%-15% dari tahun 2022. Target ini berkaca dari proyeksi kinerja AKRA tahun lalu yang diperkirakan bisa mencapai Rp 2 triliun, lebih tinggi daripada proyeksi konsensus analis. Pendorong kinerja AKRA berasal dari bisnis distribusi bahan kimia dan bahan bakar minyak (BBM) yang tumbuh positif, berkat kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi. "Selain business to business, AKRA juga punya gerai untuk konsumen ritel, sehingga bisa mendorong penjualan BBM tahun ini, kata dia. Penjualan BBM AKRA diharapkan bisa tumbuh 5% sampai 8% pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, AKRA menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) senilai Rp 200 miliar sampai Rp 250 miliar. Sebagian dana capex ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP-AKR yang merupakan joint venture antara AKRA dengan BP. Saat ini, SPBU BP-AKR memiliki 36 gerai. AKRA berencana menambah sekitar 15-20 SPBU lagi, sehingga bisa mencapai minimal 50 gerai SPBU di tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyelenggara fintech lending yang memenuhi ekuitas minimal Rp 12,5 miliar baru sekitar 58 penyelenggara. Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 yang menyebutkan penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp 12,5 miliar dan waktu yang diberikan hingga tiga tahun setelah peraturan tersebut terbit. "Saat ini yang sudah mencapai di atas Rp 12,5 miliar sudah 58 tapi masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi ekuitas minimal," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono, belum lama ini.

Aneka tantangan ekonomi tahun ini rupanya tak membikin bank daerah kurang girah. Contohnya, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk. (Bank Sumut) yang tengah memburu waktu untuk menggelar initial public offering (IPO). Bank Sumut akan menjadi BPD keempat yang melantai di bursa. Kendati diwarnai polemik pergantian direktur utama di tengah rencana IPO, langkah Bank Sumut untuk go public diyakini bakal memantik minat bank pembangunan daerah lainnya untuk turut meramaikan pasar modal. Apalagi, pasar modal menjadi salah satu opsi potensial untuk meraup dana dalam rangka penebalan modal sebagaimana disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulator saat ini memang terus memompa kinerja bank daerah melalui sejumlah strategi, salah satunya konsolidasi bisnis. Bank Sumut memecah kebuntuan setelah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. menjadi emiten BPD terakhir yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) 11 tahun silam. Bank Sumut juga menyusul PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) dan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS). Bedanya, Bank Banten masuk ke bursa setelah melakukan akuisisi PT Bank Pundi Indonesia Tbk. (Lihat infografik) Ada sejumlah BPD yang secara aset lebih besar dari Bank Sumut seperti PT Bank Pembangunan Daerah DKI dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, punya prospek besar untuk bisa melantai di BEI. Bank Sumut yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar IPO, sahamnya dimiliki oleh 33 pemerintah daerah yang terdiri 1 pemerintah provinsi dan 32 pemerintah kabupaten/kota. Pelaksana tugas Direktur Utama Bank Sumut Hadi Sucipto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan paparan publik dalam rangka IPO pada Senin, 9 Januari 2023 di Medan, Sumatra Utara.

Masa peralihan ke era suku bunga tinggi sepanjang 2022 ternyata tak menjadi hambatan bagi aksi penggalangan dana di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penggalangan dana pada tahun lalu sebesar Rp267,73 triliun yang sebagian besar berasal dari aksi penerbitan surat utang korporasi.Tak heran bila realisasi tersebut turut mengerek bisnis underwriting aksi penggalangan dana melalui surat utang korporasi. Menurut data Bloomberg League Table, tiga underwriter teratas sepanjang 2022 adalah Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Aldiracita Sekuritas Indonesia. Melihat rapor hijau bisnis sekuritas pada 2022, prospek bisnis pada 2023 pun diramal masih ciamik. Iklim suku bunga acuan tinggi bakal mendorong aksi penggalangan dana di pasar modal. Hal itu memantik optimisme sekuritas.PT Aldiracita Sekuritas Indonesia misalnya, menargetkan menjadi penjamin pelaksana beberapa penerbitan obligasi. “Aldira juga merencanakan digitalisasi untuk perdagangan dan fasilitas nasabah dalam melakukan perdagangan saham online atau onlinetrading,” ujar CEO Aldiracita Sekuritas Rudy Utomo, Kamis (5/1). Senada, Deputy Director Investment Banking Mirae Asset Sekuritas Mukti Wibowo Kamihadi mengatakan pada 2023 peluang bagi market untuk IPO terbuka lebar. Utamanya, bagi perusahaan yang menarik dari sisi prospek pertumbuhan. Alhasil, kondisi tersebut bisa menjadi kekuatan saat menggalang dana jelang tahun politik. Perusahaan pun mengantongi mandat penjaminan IPO dari beberapa sektor salah satunya pertambangan nikel. Mirae Asset akan membawa beberapa emiten melantai pada tahun depan, dengan nilai penggalangan dana yang cukup besar. Membuka 2023, perusahaan menjadi penjamin pelaksana IPO PT Lavender Bina Cendikia Tbk. (BMBL). Direktur Utama BCA Sekuritas Mardy Sutanto tantangan pada 2023 tetap sama dengan dengan 2022 sehingga pasar modal Tanah Air masih memiliki potensi sehingga menawarkan peluang bagi aksi korporasi.

Awan gelap perekonomian global telah digantung oleh berbagai institusi ekonomi global di awal 2023. Kekhawatiran resesi, tingkat suku bunga kebijakan bank sentral yang berada di tingkat tinggi serta pemulihan sektor manufaktur yang lebih lambat dari perkiraan menjadi hal yang mesti ditembus. Akibatnya, volatilitas tersebut menjadi hal yang dikhawatirkan turut menggelantung di langit perekonomian dan pasar keuangan Indonesia.Namun, pemulihan ekonomi Indonesia yang didorong oleh trade surplus mencapai US$50,68 miliar hingga November 2022 diharapkan berlanjut pada tahun ini. Hal itu seiring dengan risiko defisit neraca pembayaran yang berkurang menjadi hanya US$1,3 miliar pada kuartal III/2022, begitu juga dengan posisi pinjaman luar negeri yang turun US$20,4 miliar hingga kuartal III/2022 secara year-to-date (YtD). Di sisi lain, dorongan menjaga stabilitas melalui ruang interest rate differential yang menarik antara Fed Rate dan BI7DRRR ataupun antara yield SBN dan yieldUS Treasury menjadi hal yang telah meningkatkan cost of fund domestik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa peningkatan yield SBN 10 tahun sebesar 54,2 bps (YtD hingga 26 Desember 2022) lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan yield US treasury 10 year sebesar 223,7 bps ataupun juga lebih rendah dibanding kenaikan Bi7DRRR yang mencapai 200,0 bps.

Disamping itu, terlepas dari prokontra UU P2SK yang merupakan omnibus law sektor keuangan, dimasukkannya kebijakan burden sharing sebagai kebijakan contra-cyclical bagi Bank Indonesia di saat krisis turut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah berbagai kemungkinkan skenario perekonomian saat ini dan masa mendatang. Disisi lain, UU P2SK yang turut mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan lainnya, yakni (1) penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan indepedensi; (2) penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik; (3) mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; (4) perlindungan konsumen; dan (5) literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan.

Realisasi belanja bunga utang sepanjang tahun lalu melandai, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan outlook pemerintah, menyusul ciamiknya kinerja penerimaan negara. Berdasarkan penghitungan Bisnis, belanja bunga utang pada tahun lalu tercatat senilai Rp386,4 triliun, berada di bawah prognosis otoritas fi skal yang mencapai Rp403,87 triliun. Nilai belanja bunga utang itu dihitung dengan asumsi pendapatan negara yang dalam penghitungan sementara Kementerian Keuangan mencapai Rp2.626,4 triliun sepanjang 2022 serta defisit keseimbangan primer pada posisi Rp78 triliun sehingga menghasilkan belanja primer senilai Rp2.704,4 triliun.Adapun, total belanja negara sepanjang tahun ketiga pandemi Covid-19 tercatat mencapai Rp3.090,8 triliun, sehingga belanja bunga utang dengan berpaku pada angka sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 senilai Rp386,40 triliun. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pembayaran bunga utang pada tahun lalu Rp386,3 triliun atau 95,2% dari target yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 tentang Perubahan Atas Perpres No. 104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan tanggungan fiskal pada tahun konsolidasi memang cukup berat karena tidak memiliki banyak momentum seperti 2 tahun terakhir.Salah satunya adalah normalisasi harga komoditas yang akan berimbas pada terbatasnya penerimaan dari pajak, pabean, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini. “Opsi yang paralel adalah mendorong windfall tax terhadap perusahaan yang memiliki profit tinggi di tengah booming harga komoditas pertambangan dan perkebunan,” jelasnya. Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menambahkan bahwa agar utang tetap terjangkau, pemerintah perlu berfokus pada penerbitan surat utang di dalam negeri.