POD Disetujui, Lapangan Hidayah Akan Beri Pemasukan Rp 31 Triliun ke Negara
JAKARTA, ID - Pemerintah telah menyetujui rencana pengembangan lapangan pertama atau plan of development I (POD I) Lapangan Hidayah yang merupakan bagian dari Wilayah Kerja North Madura II. Lapangan ini diperkirakan akan aktif berproduksi selama 15 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, lapangan ini diperkirakan akan memberikan kontribusi penerimaan negara sebesar US$ 2,1 miliar atau setara dengan sekitar Rp 31 triliun. Dengan disetujuinya POD I Lapangan Hidayah, kegiatan pembangunan fasilitas produksi dapat segera dilakukan. Diharapkan lapangan ini akan mulai berproduksi (onstream) pada awal tahun 2027 dengan tingkat produksi saat itu pada kisaran 8.973 barrel oil per day (BOPD). Lapangan ini akan mencapai puncak produksi pada tahun 2033 dengan kisaran produksi 25.276 BOPD. “Kami berharap semua pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan sepenuhnya atas pengembangan Lapangan Hidayah sehingga kontribusi-kontribusi yang kami perkirakan tersebut dapat segera terwujud,” ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/1). (Yetede)
Fundamental Emiten Bank Tetap Solid
JAKARTA, ID – Fundamental emiten perbankan nasional diprediksi tetap solid tahun ini di tengah ancaman resesi global dan kenaikan suku bunga acuan yang tetap agresif. Bahkan, laba bersih sektor perbankan diperkirakan masih mampu tumbuh di atas 10% dan menjadi motor pertumbuhan laba bersih emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini. Itu sebabnya, kalangan analis menilai, koreksi saham perbankan belakangan ini hanya bersifat sementara. Artinya, didorongpertumbuhan kinerja keuangan,saham bank masih berpotensi bangkit ke depan. Alhasil, kinerja saham emiten-emiten perbankan digadang-gadang bakal menjadi penggerak indeks harga saham gabungan (IHSG) selama 2023. Pada perdagangan Selasa (10/01/2023), saham-saham bank berguguran, seiring munculnya ketakutan bahwa dunia bakal dilanda resesi global dan aksi asing melepas saham bank besar. Sebanyak empat saham bank besar dari sisi market cap kompak menjadi pemberat IHSG, menggantikan peran saham batu bara pada perdagangan sehari sebelumnya. (Yetede)
Pemerintah Mulai Kumpulkan PPh Natura
JAKARTA, ID – Pemerintah akan memungut pajak penghasilan (PPh) natura dan/atau kenikmatan mulai semester II-2023. Langkah ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan sosialisasi kebijakan pajak natura/kenikmatan kepada masyarakat dalam tiga sampai enam bulan ke depan. Kami akan memberi periode transisi untuk waktu dilakukan pemotongan. Masih butuh sosialisasi kepada wajib pajak, mungkin sekitar tiga sampai enam bulan. Harapannya, semester depan sudah dimulai pemotongan pajak atas natura,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam media briefing, di Kantor Pusat DJP, Senin (10/1/2023). Suryo mengatakan, langkah sosialisasi dilakukan agar memberikan keadilan dan kepantasan sehingga pihak pemotong dan pemungut paham mana yang dipotong mana yang tidak. “Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam pemungutan pajak natura,” kata dia. (Yetede)
BRI Fokuskan Modal untuk Optimalisasi Profit
JAKARTA, ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengaku fokus mengalokasikan permodalannya untuk optimalisasi neraca guna memperoleh profit. Hal ini yang menjadi pertimbangan BRI dalam melakukan penyertaan modal atau aksi korporasi seperti akuisisi. Perseroan juga baru melakukan akuisisi Danareksa Investment Management (DIM) untuk memperkuat BRI Group. Hingga saat ini, BRI memiliki 10 perusahaan anak yang tergabung dalam BRI Group, di antaranya yakni Pegadaian, PNM, BRI Life, BRI Insurance, BRI Finance, BRI Ventures, BRI Danareksa Sekuritas, Bank Raya, BRI Remittance, dan DIM. Namun, pada saat PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menjalankan aksi rights issue pada akhir tahun lalu, BRI tidak mengambil haknya. Hal ini menyebabkan kepemilikan saham BRI di BRIS menjadi terdilusi. (Yetede)
Menanti Aturan Rinci Pajak Kenikmatan
JAKARTA-Kewajiban pemotongan pajak penghasilan atau natura, atau kenikmatan yang diterima pekerja, masih menunggu peraturan teknis. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2022. Isinya adalah rincian ketentuan pemotongan pajak naturan dan daftar kenikmatan yang dikecualikan untuk obyek PPh. Pengaturan detailnya, menurut Jenderal Pajak Suryo Utomo, sedang dibuatkan untuk dirumuskan dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan (PMK). "KIra-kira tidak lama lagi," ujar Suryo Utomo, kemarin. Dalam aturan itu, akan terdapat batasan dan kepantasan dari suatau natura atau kenikmatan yang bisa dibebaskan dari pajak. Seperti diketahui, pajak natura baru muncul pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang terbit pada 2021. (Yetede)
Minat Tinggi Kereta Panoramic
JAKARTA-PT Kereta Api Indonesia (Persero) serius menggarap kereta kelas panoramic. Kereta yang sempat dinikmati penumpang pada 24 Desember 2022 hingga 8 Januari 2022 hingga 8 Januari 2023 itu rencananya dioperasi kembali. "Nantinya tarif perjalanan akan disesuaikan dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Masukan-masukan pada masa soft launching juga sedang dievaluasi untuk meningkatkan pelayanan," ujar staf humas PT Kereta Api Pariwisata, M. Ilud Siregar, kemarin, 10 Januari 2023. Namun Siregar belum bisa memastikan kapan kereta tersebut bisa melayani penumpang lagi. Kereta Panoramic milik KAI beroperasi pada 24 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Layanan baru KAI tersebut sengaja diluncurkan bersamaan dengan moment Natal dan tahun baru. (Yetede)
Bunga Kredit Meningkat, Beban Hidup Makin Berat
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyentil bankir. Kata bendahara negara itu, di tengah tingginya tren kenaikan suku bunga, masyarakat semakin terbebani karena bunga cicilan semakin meningkat dan mahal.
Menkeu bilang, jika bicara suku bunga atau interest rate naik, "Anda menari-nari di atas penderitaan semua orang," tandas Ani, panggilan karibnya di acara CEO Banking Forum, Senin (9/1).
Jika bicara data, Menkeu tak salah. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang sudah naik di semua segmen sejak Juli tahun 2022, ketika Bank Indonesia pertama kali menggerek bunga acuan.
Rata-rata SBDK kredit korporasi naik dari 7,9% di Juli 2022 menjadi 8,06% di Oktober 2022. Lalu, kredit ritel naik dari 8,95% menjadi 9,09%, kredit mikro terkerek dari 10,46% menjadi 10,5%. kredit pemilikan rumah (KPR) dari 8,57% menjadi 8,66%. Kredit non-KPR merangkak 9,43% menjadi 9,54%.
Tapi, bunga kredit riil bisa lebih tinggi dari itu.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut saat ini inflasi mulai terkendali. Ia ingin bunga kredit tidak naik berlebihan. Alasan BI menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi dan mendorong kenaikan imbal hasil surat berharga negara. Agar dana asing kembali masuk ke Tanah Air sehingga rupiah menguat. “Kami pastikan likuiditas lebih dari memadai,” ujar Perry belum lama ini.
Perppu Cipta Kerja Gairahkan Dunia Usaha
JAKARTA, ID— Menghadapi ancaman resesi dunia, Indonesia membutuhkan kepastian berusaha dan regulasi yang atraktif bagi investor. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak hanya penting bagi keberlangsungan usaha, tapi juga mampu menggairahkan dunia usaha. Perppu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan mencegah PHK. "Urgensi diterbitkannya Perppu Cipta Kerja adalah untuk mencegah PHK. Para pelaku bisnis membutuhkan kepastian berusaha dan Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja adalah solusi yang tepat,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara dengan BTV di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/1/2023). Selain menciptakan kepastian hukum dan memberi kemudahan serta iklim berusaha yang lebih baik, Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga memperhatikan hak-hak pekerja. Keharmonisan pekerja dan pemberi kerja akan kian menggairahkan dunia usaha yang bersiap-siap ekspansi seiring terkendalinya pandemi dan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). (Yetede)
IPO, Bank Sumut Targetkan Naik Kelas dengan Modal Inti Rp 6 Triliun
JAKARTA, ID – Calon emiten PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk (BSMT) atau Bank Sumut menargetkan dapat naik kelas menjadi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 usai melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Aspirasi ini diperkirakan dapat terwujud dalam 1-2 tahun ke depan usai melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti mengatakan, perseroan sebagai bank pembangunan daerah (BPD) terbesar kedua di luar Jawa harus siap dan bisa lebih besar lagi mendukung ekonomi Sumatera Utara serta memajukan transaksi keuangan daerah tersebut. “Bank Sumut modalnya sekarang Rp 4,3 triliun, masih dikategorikan KBMI 1, untuk KBMI 2 itu Rp 6 triliun. Langkah IPO ini kami tidak lama lagi dalam 1-2 tahun ke depan mau naik kelas ke KBMI 2. Itu milestone berikutnya,” ujar Arieta dalam konferensi pers secara virtual, Senin (09/01/2023). (Yetede)
Soetta Dinobatkan sebagai Bandar Tersibuk di Asia Tenggara
JAKARTA, ID - OAG Aviation menempatkan Bandara Soekarno-Hatta berada di peringkat pertama dalam daftar bandara tersibuk di Asia Tenggara setelah pada Desember 2022 melayani 2.157.518 kursi penerbangan. Kami bersyukur berkat dukungan seluruh stakeholder, Bandara Soekarno- Hatta dapat mengelola tingginya permintaan lalu lintas penerbangan dengan baik serta memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan kepada penumpang pesawat,” kata Presiden Direktur PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (9/1/2023). Sementara Flightsfrom.com yang merupakan penyedia data rute dan jadwal maskapai di dunia, menempatkan Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara tersibuk ke-9 di dunia dengan jadwal keberangkatan penerbangan sebanyak 579 penerbangan setiap hari. “Lalu lintas penerbangan di bandarabandara AP II, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, tercatat sangat tinggi pada Desember 2022. Hal itu didorong oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi di tengah pandemi serta adanya periode peak season libur Natal dan Tahun Baru 2022/2023,” kata Awaluddin. (Yetede)









