Presiden Joko Widodo memprediksi aktivitas perdagangan bakal semarak pada Februari 2023 sebagai dampak positif pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir 2022. Kepala Negara juga menyampaikan semaraknya perdangan ditopang pula oleh panen raya padi pada bulan depan. “Kami harapkan itu, kan baru aja kan [pencabutan kebijakan PPKM], baru seminggu dua minggu. Saya kira efeknya akan kelihatan nanti di bulan Februari,” katanya dalam keterangan pers saat meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Sentul Kota Yogyakarta, Provinsi dI Yogyakarta, pada Minggu (8/1). Presiden berharap stabilitas harga bahan pokok dapat terjadi di pasar-pasar lain di Tanah Air. “Kami harapkan stabilitas seperti ini tidak hanya terjadi di Yogya saja tetapi juga di pasar-pasar di provinsi yang lain,” lanjutnya. Pada 1-8 Januari 2023, harga bahan pokok mulai mengalami penurunan di pasar se-Indonesia.

Minat investasi panas bumi di Indonesia diprediksi belum pudar pada tahun ini, meskipun biaya eksplorasi hingga pengembangan panas bumi di dalam negeri masih mahal. Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Priyandaru Effendi mengatakan bahwa investor masih berminat menanamkan modalnya di industri panas bumi di Tanah Air. “Minat investor untuk berinvestasi cukup besar namun sejauh ini terhalang harga jual listrik yang belum memenuhi tingkat keekonomian proyek serta kepastian pembelian listrik oleh PLN,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (8/1). Dia mencatat polemik harga jual listrik yang ditawarkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN masih menjadi kendala utama pengembangan panas bumi di Indonesia. Priyandaru mengatakan harga jual listrik yang disanggupi PLN cenderung berada di bawah tingkat keekonomian proyek. Konsekuensinya, dia mencatat investor berhati-hati untuk ikut berpartisipasi pada pelelangan wilayah kerja panas bumi (WKP), di antaranya WKP Way Rate dan WKP Nage yang sudah ditawarkan pemerintah sejak akhir Desember 2022. Priyandaru juga mengatakan sebagian besar perusahaan panas bumi masih menunggu efektivitas Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik pada lelang dua WKP tersebut yang bakal berakhir pada 13 Januari 2022.

Akan tetapi, dia menyatakan skema harga patokan tertinggi atau ceiling tariff yang diakomodasi di dalam Perpres dianggap masih belum mampu menggambarkan tingkat keekonomian proyek panas bumi. Dia meminta pemerintah dapat memberikan insentif tambahan untuk mengimbangi mahalnya biaya eksplorasi hingga pengembangan panas bumi di dalam negeri. “Perlu segera dipastikan insentifnya melalui peraturan menteri terkait untuk membantu keekonomian proyek bisa menjadi menarik,” kata dia.  Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membuka kembali lelang hingga empat WKP pada tahun ini. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana menyatakan pembukaan kembali lelang itu menyusul minat investor yang tinggi untuk kembali mengakuisisi sejumlah lapangan potensial di dalam negeri. “Tahun ini rencanannya ada tiga hingga empat lokasi yang akan dilelang,” kata Dadan kepada Bisnis, Minggu (8/1). Hanya saja, Dadan mengatakan Kementerian ESDM belum bisa menerangkan secara detail lokasi WKP yang bakal ditawarkan kepada publik tersebut.

Penyelesaian akses jalan sepanjang 45 kilometer (km)menuju Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat menjadi penentu efisiensi kinerja ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) wilayah ini. Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy mengatakan dari ruas sepanjang 45 km itu, baru sebanyak 20 km yang diselesaikan, “Tahun ini harus lebih dipercepat lagi pengerjaan jalannya. Agar Pelabuhan Teluk Tapang bisa beroperasi. Karena saat ini pengoperasian pelabuhan itu menunggu akses jalan saja,” katanya saat menghadiri HUT Pasaman Barat, Sabtu (7/1).Menurutnya, percepatan pembangunan akses jalan itu perlu diupayakan karena keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian di Pasaman Barat, terutama soal ekspor CPO. Selain itu, Audy menilai pembangunan jalan akses tersebut juga akan meningkatkan konektivitas dan memperlancar distribusi logistik.Tak hanya itu, Audy menilai lokasi Pelabuhan Teluk Tapang yang tidak jauh dari Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara memberikan nilai tersendiri. Pasalnya, hasil perkebunan dan pertambangan yang ada di Mandailing Natal ke Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman Barat.

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah/2023 Masehi. Kuota haji Indonesia pada tahun 2023 ditetapkan 221.000 orang dan tanpa ada pembatasan usia anggota jemaah haji. Kesepakatan itu ditandatangani, Minggu (8/1) di Jeddah, Arab Saudi, oleh Menag RI Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F al-Rabiah. Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. ”Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Arab Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini 221.000 orang,” ujar Yaqut di Jeddah, Minggu (8/1), dalam siaran pers yang dimuat di laman Kemenag.

Menurut Yaqut, kuota itu terdiri dari 203.320 untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus. Yaqut mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Arab Saudi disepakati juga tidak ada pembatasan usia. ”Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah berusia 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” kata Menag. Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Yaqut untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia mengingat antrean anggota jemaah haji Indonesia sangat panjang. Harapannya, ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga dapat mengurangi antrean jemaah haji. ”Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah Taliban memberi lampu hijau kepada perusahaan minyak China untuk mengelola minyak di cekungan Amu Darya,  Afghanistan. Kontrak kerja sama ditandatangani pada Kamis (5/1). Menurut kantor berita Bakhtar News Agency, Minggu (8/1), Wakil PM Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar menyatakan, beberapa proyek sejenis telah disetujui Komisi Ekonomi. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi akan kembali bertumpu pada laju konsumsi rumah tangga, terutama di tengah ancaman melambatnya kinerja ekspor dan investasi tahun ini. Performa ekonomi domestik yang baik perlu dijaga untuk mempertahankan optimisme dan keyakinan masyarakat kelas menengah atas dalam membelanjakan uangnya. Di sisi lain, fleksibilitas fiskal dan belanja pemerintah sesuai skala prioritas juga dibutuhkan untuk melindungi daya beli masyarakat menengah-bawah dari guncangan ekonomi. Sejauh ini, optimisme konsumen secara umum masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) per November 2022 tercatat 119,1. Meski turun tipis dari IKK Oktober 2022 di 120,3, keyakinan konsumen masih berada di zona optimis alias di atas 100. Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan juga masih terpantau kuat di level 127,9, meski sedikit lebih rendah dari kondisi Oktober 2022 sebesar 128,3. Ini ditopang kuatnya ekspektasi masyarakat terhadap tingkat penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Adapun ekspektasi konsumen terhadap kondisi kegiatan usaha menurun lebih dalam meski tetap di zona optimis.

Teuku Riefky, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI), menilai, kondisi ekonomi dalam negeri yang terjaga sampai akhir tahun 2022 bisa menjadi modal untuk menjaga optimisme masyarakat, khususnya kelompok menengah atas. Sesuai data BPS per 2022, konsumsi 40 % penduduk kelas menengah mencapai 35,74 % terhadap keseluruhan konsumsi rumah tangga, dan konsumsi 20 % penduduk kelas ekonomi teratas mencapai 46,2 %. ”Pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari kondisi prapandemi, dan meskipun inflasi lebih tinggi dari biasanya, masih relatif terkendali. Ini jadi modal baik bahwa ekonomi kita masih dalam kondisi oke sehingga masyarakat optimistis untuk berbelanja,” kata Riefky, Minggu (8/1). Di sisi lain, daya beli masyarakat menengah-bawah juga perlu dilindungi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, fleksibilitas fiskal dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat yang rentan dari guncangan ekonomi melalui program-program perlindungan sosial. Sejumlah program, seperti Bantuan Subsidi Upah, tetap perlu dilanjutkan untuk menjaga daya beli masyarakat menengah bawah. (Yoga)

Awal tahun ini, diksi kegentingan marak beredar pasca-keputusan pemerintah mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lewat perppu itu, pemerintah membatalkan hasil putusan MK, yang pada akhir 2021 memutuskan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan agar UU itu direvisi. Bagi pemerintah, perppu menjadi jalan pintas ketimbang membahas revisi UU bersama DPR yang akan memakan waktu lebih lama, satu tahun menjelang pemilu pula. Karena perppu dapat disusun sepihak oleh pemerintah. DPR tinggal menerima atau menolak, tak bisa mengutak-atik isi perppu. Langkah instan itu tentu datang dengan syarat: kondisi ”kegentingan yang memaksa”. Meski didasarkan pada penilaian subyektif presiden, alasan kegentingan itu harus didasarkan pada keadaan yang obyektif. Harus ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat serta adanya kekosongan hukum yang harus diatasi di luar prosedur biasa. Pertanyaan besarnya, apakah kondisi ekonomi saat ini memang segenting itu sehingga perlu diatasi dengan perppu?

Mengutip lampiran penjelasan di Perppu Cipta Kerja, pemerintah beralasan, ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian dunia berisiko membuat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah dan inflasi lebih tinggi. Di tengah kondisi itu, laju investasi perlu ditingkatkan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik. Pemerintah berargumen ada kebutuhan mendesak dan kekosongan hokum pasca putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Perppu pun menjadi solusi cepat. Melihat data indikator ekonomi sejauh ini, kondisi ekonomi dalam negeri sebenarnya terhitung masih solid. Meski ekonomi global melambat, seperti sudah terjadi sejak pertengahan 2022, pemulihan ekonomi nasional justru menguat sepanjang tahun. Penanda utama adalah ekonomi yang tumbuh 5,72 % pada triwulan III-2022, di saat banyak negara lain mengalami perlambatan. Masih ada waktu sampai November 2023 untuk menuntaskan revisi melalui jalur normal. Selama proses itu berlangsung, kekosongan hukum tak perlu dikhawatirkan. Sebab, MK menjamin UU Cipta Kerja berlaku sampai direvisi sesuai tenggat yang diperintahkan, alias sampai November 2023. (Yoga)

Setelah melewatkan pergantian tahun, Minggu (1/1) pagi, Ari (31) yang mendapat jatah libur kantor, tetap berkutat di depan komputer jinjing. Karyawan bank swasta di Jakarta itu membuka catatan keuangan dan investasinya sepanjang 2022. Ia merasa, awal tahun adalah momentum paling tepat mengevaluasi kondisi keuangan dan capaian investasinya setahun lalu. Hasil analisisnya, dia belum cukup disiplin menjaga arus kas. Dia mencatat, ada beberapa bulan neraca keuangannya defisit. Pangkal persoalannya tak lain rangsangan diskon dan promo berbagai barang di situs belanja daring. Sementara dari kinerja instrumen investasinya, Ari malah merugi. Ini lantaran dia terlalu banyak menaruh investasinya di pasar modal. IHSG sepanjang 2022 memang tumbuh 4,08 %. Namun, harga saham emiten yang dia beli tidak bertumbuh, bahkan turun. ”Secara keseluruhan keuangan saya di 2022 berkurang,” ujarnya, Dari berbagai indikator itu, Ari belajar, di tahun penuh ketidakpastian seperti 2023, ia harus bisa menahan gairah belanja dan menghindari berinvestasi secara agresif. Dirinya semestinya berinvestasi di instrumen yang berisiko rendah. Ari merasa perlu berhati-hati. ”

Sempat mengalami PHK pada pertengahan 2022, Okta (24), karyawan perusahaan e-dagang di Jakarta, merasa harus mulai merapikan perencanaan keuangannya. Setelah perusahaannya melakukan efisiensi, Okta harus hidup dari pesangon. Kendati masih hidup di rumah orangtua dan kini sudah kembali diterima kerja di perusahaan lain, ia merasa perlu lebih berhati-hati mengelola keuangan. Berbekal informasi perencanaan keuangan untuk pemula di media sosial dan siniar, Okta menyambut 2023 dengan semangat menata keuangannya lebih baik. Perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno, mengatakan, menghadapi tahun ketidakpastian, masyarakat perlu meramu strategi yang tepat dalam mengelola keuangan dan investasi dengan menjaga likuiditas atau arus kas. Dalam kondisi ketidakpastian, masyarakat perlu menyiapkan dana darurat. Idealnya 3-12 kali lipat dari pengeluaran rutin bulanan. Selain itu, ia menyarankan untuk melengkapi diri dengan membeli asuransi agar kita memiliki proteksi keuangan ketika ada berbagai peristiwa yang mungkin akan menguras tabungan, seperti sakit atau kecelakaan. (Yoga)

Harga tandan buah segar sawit, pupuk, penyelesaian legalitas kebun sawit rakyat, serta sejumlah program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menjadi catatan akhir tahun 2022 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung, dalam keterangannya, Minggu (8/1) menyatakan, harga rata-rata pupuk tahun 2022 meningkat 100-150 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Yoga)

Kemendag bersinergi dengan lembaga pembiayaan memperkuat modal usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan pasar bagi produknya. ”Kemendag akan menggandeng perbankan nasional membantu pembiayaan UMKM melalui program kredit usaha rakyat. Kemendag juga menjalin komunikasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,” ujar Mendag Zulkifli Hasan, Sabtu (7/1) di Bandar Lampung. (Yoga)