PHK masih merebak, terutama di sektor industri padat karya berorientasi ekspor. Pencegahan gelombang PHK dinilai mendesak. Solusi preventif itu perlu menyasar aspek ketenagakerjaan dan kelangsungan industri. ”Melihat fenomena PHK harus dari dua sisi, yaitu mencegah agar tidak merebak dan saat PHK telanjur terjadi. Pemerintah tetap perlu mengeluarkan insentif bagi pekerja dan pengusaha. Namun, hal yang lebih penting sekarang adalah mengeluarkan upaya preventif agar jangan sampai gelombang PHK merebak tahun 2023,” ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (10/1) di Jakarta. Insentif pencegahan bisa menyasar ongkos produksi dan diberikan kepada pengusaha saat memulai tahap produksi. Dengan demikian, insentif pemerintah bukan melulu berupa pengurangan pajak pada pascaproduksi. Syarat mengakses insentif juga dipermudah agar banyak pengusaha bisa memanfaatkan. Adapun insentif bagi pekerja, seperti program Kartu Prakerja, seharusnya tetap digencarkan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, tidak semua industri padat karya berorientasi ekspor. Di tengah tekanan ekonomi global, ada sejumlah industry padat karya berorientasi ekspor yang bertahan. Ada pula yang sebaliknya. Kemenaker sedang mengkaji peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat untuk mengatasi fenomena itu. Senior Program Officer Organisasi Buruh Internasional (ILO) Lusiani Julia menyampaikan, konvensi internasional tidak mengenal prinsip no work no pay (upah tidak dibayar apabila pekerja tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan). Akan tetapi, praktik atas prinsip itu sudah terjadi di beberapa negara. Dia berpendapat, langkah terbaik menghadapi isu resesi ekonomi global yang berdampak ke industri padat karya orientasi ekspor masih berupa dialog sosial untuk mencari cara mencegah PHK, baik dari sisi ketenagakerjaan maupun industri. (Yoga)

Program Gerai Maritim PemanfaatanTol Laut dapat semakin menurunkan disparitas harga pangan dan barang penting di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk memperluas jangkauan dan semakin menekan disparitas, pemerintah tidak hanya menambah trayek tol laut, tetapi juga akan memperkuat sentra logistik dan menambah jenis barang. Sejumlah persoalan masih membayangi implementasi tol laut. Selain belum optimalnya muatan balik, infrastruktur bongkar muat barang di sejumlah daerah masih belum memadai. Plt. Dirjenl Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan Muhri, Selasa (10/1) mengatakan, selama 2022, program Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut mampu menekan disparitas harga pangan pokok dan barang penting dengan rata-rata penurunan 12,18 %. Hal itu terutama terjadi di sejumlah daerah di Papua, Maluku, dan NTT. Penurunan harga tertinggi, sebesar 50 %, terjadi pada komoditas tepung terigu di Kabupaten Supiori, Papua, dari Rp 20.000 per kg menjadi Rp 10.000 per kg.

Harga bawang merah di Kabupaten Buru Selatan, Maluku, turun 46,15 % dari Rp 65.000 per kg menjadi Rp 35.000 per kg. Di Kabupaten Sabu Raijua, NTT, harga minyak goreng turun 44 % dari Rp 25.000 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. ”Pengaruh terhadap penurunan harga dan disparitas harga akan lebih nyata jika volume barang yang diangkut menggunakan tol laut semakin besar. Semakin banyak barang, semakin lebih besar pengaruhnya pada pasokan dan harga barang tersebut di wilayah tertinggal, terpencil, terdepan, dan perbatasan (3TP),” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. Pada 2023, pemerintah menambah rute tol laut menjadi 39 trayek dari 34 trayek pada 2022, berdasarkan Keputusan Dirjen Hubla No KP-DJPL 678 Tahun 2022 tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2023. (Yoga)

Upaya mendongkrak produksi gula konsumsi membutuhkan keterlibatan petani tebu. Perannya menopang suplai bahan baku. Namun, pendampingan di sisi teknis budidaya, permodalan, dan jaminan penyerapan diperlukan agar tujuan tercapai. Dirut PT Perkebunan Nusantara atau PTPN III  (Persero) MohammadAbdul Ghani menilai, petani berperan strategis dalam peningkatan produksi gula nasional. PTPN III merupakan induk BUMN perkebunan yang membawahkan 13 PTPN. ”Dua tahun terakhir, produksi tebu meningkat dari 11 juta ton jadi 13,5 juta ton. Kami menyerap (tebu) produksinya dan membantunya mendapatkan kredit usaha (KUR) yang tahun lalu totalnya Rp 2 triliun atau naik dari sebelumnya Rp 600 miliar,” katanya saat berkunjung ke Kantor Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Selasa (10/1). Ghani memaparkan target produksi gula PTPN III pada 2026 sebesar 2,1 juta ton, 2,5 kali lipat produksi saat ini 768.000 ton. Guna mencapai target itu, belanja modal yang dibutuhkan sepanjang 2021-2026 diperkirakan Rp 16 triliun. PTPN III berencana mengubah struktur anak usaha dengan membentuk PT Sinergi Gula Nusantara atau Sugar Co yang menyatukan sejumlah PTPN yang berfokus pada perkebunan tebu dan produksi gula. 

”Dari 65.000 hektar lahan tebu yang kami kelola, ada 6.000 hektar yang (produktivitasnya) sudah mencapai 8 ton per hektar setara gula. Kami ingin mereplikasinya (dari wilayah PTPN satu ke lainnya), dengan memberikan bantuan bibit. Kami juga ingin melakukan bongkar ratun empat tahun sekali,” ujarnya. Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Bayu Krisnamurthi, mengatakan, upaya mendongkrak produksi gula mesti memperhatikan petani. Dia memperkirakan petani akan kehilangan pendapatan untuk sementara waktu, misalnya saat bongkar ratun. ”Perusahaan perlu menyiapkan strategi komunikasi untuk memperoleh kesediaan petani,” ujarnya. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen berharap gula petani tahun ini dapat terserap untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Menurut dia, imporgula pada 2022 berlebihan. Karena itu, petani meminta pemerintah tak berlebihan mengimpor gula tahun ini. (Yoga)

Pemotongan pajak atas natura dan kenikmatan yang diterima karyawan dari perusahaan baru berlaku pada semester II tahun ini. Implementasinya menunggu pemerintah merampungkan penyusunan peraturan teknis terkait obyek pajak penghasilan itu agar tidak ada salah pemotongan akibat peraturan yang rancu. Rancangan permenkeu (PMK) itu akan mengatur lebih detail tentang pengecualian jenis natura dan kenikmatan yang tidak dikenai pajak serta batasan nilai natura yang termasuk obyek pajak. Natura dan kenikmatan itu adalah imbalan selain uang dalam bentuk barang atau fasilitas tertentu yang diterima pegawai dari perusahaan tempatnya bekerja. Menurut Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo, Selasa (10/1) pemerintah akan memberi masa transisi 3-6 bulan sebelum menerapkan pajak atas natura. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas natura diperkirakan baru dimulai pada semester II-2023. Imbalan natura dan kenikmatan yang diterima karyawan sepanjang 2022 otomatis tidak dikenai  pemotongan pajak oleh perusahaan.

”Akan ada masa transisi karena PMK belum terbit dan butuh sosialisasi. Semester I ini kami selesaikan detail peraturannya supaya perusahaan paham mana yang bisa dipotong dan mana yang tidak agar tidak salah potong,” kata Suryo dalam konferensi pers di Jakarta. PP No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang baru diterbitkan akhir tahun lalu mengatur, karyawan wajib menghitung dan membayar sendiri PPh terutang atas natura dan kenikmatan yang mereka terima sepanjang 2022. Pajak itu wajib dibayarkan dan dilaporkan paling lambat 31 Maret 2023 saat jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2022. Sementara mulai 1 Januari 2023, perusahaan wajib memotong secara langsung PPh atas imbalan natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan. Staf Khusus Menkeu Yustinus  Prastowo mengatakan, pajak atas natura yang diterima selama masa transisi (periode Januari-Juni 2023) dapat dihitung dan dilaporkan sendiri oleh karyawan dalam SPT tahunan 2023 yang disetorkan Maret 2024. Pemotongan langsung oleh perusahaan baru dimulai Juli 2023.”Misalnya, kalau semester ini saya dapat membership golf dari perusahaan, saya laporkan sendiri di SPT tahunan saya nanti di 2024. Tapi, kalau terimanya Agustus 2023, perusahaan yang memasukkan fasilitas golf itu sebagai penghasilan saya, yang langsung dipotong pajak,” katanya. (Yoga)

DPR tetap berencana membahas RUU tentang Perubahan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi meski tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Revisi UU Migas dirasa semakin mendesak guna memperbaiki iklim investasi hulu migas di Indonesia. Sebelumnya, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/12) DPR menyetujui 39 RUU untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023. Pada bidang ESDM, yang masuk dalam prioritas hanya RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Anggota KomisiVII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, Selasa (10/1) mengatakan, pihaknya bermaksud untuk melanjutkan pembahasan revisi UU Migas pada 2023 sebagai inisiatif DPR. Bagaimanapun, revisi UU Migas dinilai penting dan mendesak untuk segera dibahas dan diselesaikan.

”Banyak hal penting terkait dengan iklim investasi hulu migas. Misalnya, kelembagaan badan pelaksana hulu migas, yang sekarang SKK Migas masih lembaga sementara. Juga terkait kemudahan dan insentif terkait investasi di era industri migas yang semakin sunset (terbenam),” ujarnya. Saat ini, imbuh Mulyanto, RUU EBET memang lebih maju karena segera masuk pembahasan tingkat I bersama pemerintah. Adapun revisi UU Migas baru dalam pembahasan awal di Komisi VII DPR. Namun, menurut dia, pembahasan akan paralel. ”Kalau RUU EBET dapat kami selesaikan, maka revisi UU Migas ini akan dimajukan ke Prolegnas 2023,” katanya. Dosen pada Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta, Fahmy Radhi, menuturkan, pengesahan revisi UUMigas sangatlah penting bagi investasi hulu migas di Indonesia. Itu termasuk kejelasan status SKK Migas, yang memegang peranan penting dalam industri itu. Hal itu juga berkaitan dengan kepastian hukum. (Yoga)

Per November 2022, kredit perbankan tumbuh 11,16 % secara tahunan, sedangan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,78 %. Tingkat pertumbuhan kredit dan DPK tersebut telah melampaui level prapandemi Covid-19. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Selasa (10/1) menyampaikan, kinerja industri perbankan selama 2022 mampu menahan tekanan global. (Yoga)

Kinerja penjualan eceran diperkirakan tumbuh positif pada Desember 2022. Hal tersebut tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember 2022 sebesar 216,4, atau tumbuh positif 0,04 % secara tahunan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Selasa (10/1). (Yoga)

Banjir di pesisir pantai utara Jawa Tengah akhir tahun 2022 hingga awal 2023 turut merendam 16.972 hektar lahan pertanian. Sebagian lahan yang terendam itu puso. Kerugian yang ditanggung petani mencapai Rp 22 miliar. Dampak banjir itu, kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Supriyanto, Selasa (10/1) tidak mengganggu pasokan beras di Jateng. (Yoga)

JAKARTA, ID - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) telah menyerap dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp 83,74 triliun sejak 2015 hingga 2022. Dana APBN itu disalurkan secara bertahap melalui penyertaan modal negara atau PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) atau HK selaku penerima tugas pembangunan jalan tol tersebut. “PT Hutama Karya (Persero) atau HK adalah BUMN yang diberikan penugasan membangun jalan tol di Sumatra. Sejak 2015-2022 APBN #uangkita telah menyuntik modal (penyertaan modal negara) untuk HK sebesar Rp 83, 74 triliun,” kata Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram resminya, Selasa (10/1/2023). Menkeu Sri Mulyani membeberkan APBN sebesar Rp 83,74 triliun dicairkan secara bertahap melalui PMN, terdiri atas Rp 3,6 triliun pada 2015, Rp 2 triliun pada 2016, Rp 10,5 triliun pada 2019, Rp 11 triliun pada 2020, Rp 25,29 triliun pada 2021, dan Rp 31,35 triliun pada 2022. “Lebih dari 1.100 kilometer jalan tol telah dibangun,” kata Menkeu Sri Mulyani. (Yetede)

JAKARTA,ID – PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (Cimory/CMRY), emiten produk susu dan makanan konsumen premium terkemuka nasional, mendapatkan investasi sekunder strategis dari General Atlantic. Perusahaan itu membeli 5,46% saham Cimory senilai US$ 130 juta atau Rp 2,02 triliun. General Atlantic adalah perusahaan ekuitas global terkemuka dengan pengalaman empat dekade lebih yang memberikan modal dan dukungan strategis ke 445 lebih perusahaan berkembang sepanjang sejarahnya. General Atlantic saat ini memiliki aset U$ 73 miliar lebih, termasuk semua produk pada 30 September 2022 dan 215 lebih investasi profesional yang berbasis di New York, Amsterdam, Beijing, Hong Kong, Jakarta, London, Mexico City, Miami, Mumbai, Munich, Palo Alto, São Paulo, Shanghai, Singapura, Stamford, dan Tel Aviv. (Yetede)