Asumsi bahwa resesi akan berlangsung di negara-negara Barat, khususnya AS, pada tahun ini tetap kuat. Dasarnya adalah inflasi 7,1 % di AS yang masih terlalu tinggi dan jauh dari target 2 %. Artinya, suku bunga inti di AS tetap harus dinaikkan dari level sekarang sebesar 4,25-4,5 %. Perihal inflasi terlalu tinggi itu dinyatakan para petinggi bank sentral AS, Federal Reserve, Sabtu (7/1). Presiden Federal Reserve Minneapolis, Neel Kashkari, misalnya, menyatakan, inflasi masih tinggi, bahkan sangat mengakar kuat. Gary Clyde Hufbaue dari Peterson Institute for International Economics, di situs East Asia Forum, 25 Desember 2022, menuliskan, inflasi memiliki akar kuat. Fed memasok pasar uang beredar sebesar 5 triliun USD selama periode Desember 2019-Desember 2021. Pasokan ini menambah uang beredar, dari 4 triliun USD menjadi 9 triliun USD. ”Pasokan uang beredar tersebut masih ditambah lagi dengan stimulus fiskal 2 triliun dollar AS pada akhir 2020 dan awal 2021,” katanya. Penambahan uang beredar tanpa pertambahan barang dipadu dengan gangguan pasokan global membuat akar inflasi di AS menguat dan berefek ke seluruh dunia.

Defisit anggaran Pemerintah AS yang ditutup dengan utang akan menambah tekanan inflasi. ”Kenaikan suku bunga sejauh ini telah berdampak pada penurunan permintaan, tetapi kenaikan suku  bunga lanjut masih terus diperlukan,” kata Presiden Federal Reserve Kansas City, Esther George.Pada akhir 2022, Asia sudah merasakan kelesuan permintaan Barat sebagai efek kenaikan suku bunga. Jika biasanya China menikmati peningkatan ekspor akhir tahun, hal itu tidak terjadi pada 2022. Sheng Hetai, President Sinosure (perusahaan asuransi), dikutip China Daily, 28 Desember 2022, mengatakan, konflik Ukraina, situasi Eropa, dan tekanan geopolitik dari AS terhadap China meningkatkan risiko bagi investasi China di luar negeri. Keadaan ini juga terbukti telah menurunkan merger dan akuisisi di seluruh dunia, termasuk di Asia. Aksi merger dan akuisisi merupakan salah satu bentuk aliran investasi asing. (Yoga)

Dalam tiga tahun terakhir, nilai perdagangan antarwilayah di Indonesia turun. Padahal, perdagangan tersebut diperlukan sebagai motor penggerak ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan makin meningkat tahun ini. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah diharapkan menggeliatkan kembali perdagangan antarwilayah. Dalam publikasi BPS tentang Perdagangan antar wilayah Indonesia 2022 yang dirilis 19 Desember 2022, nilai perdagangan antarwilayah 2021 sebesar Rp 1.129,52 triliun. Capaian itu lebih rendah dari 2020, 2019, dan 2018 yang masing-masing Rp 1.196,98 triliun, Rp 1.628 triliun, dan Rp 2.099,91 triliun. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Rusli Abdullah, Senin (9/1) mengatakan, faktor utama penyebab penurunan nilai perdagangan antarwilayah itu adalah terbatasnya pergerakan barang disebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan tingkat kasus Covid-19. Perdagangan antarwilayah perlu dipulihkan dan digeliatkan kembali untuk memperkuat perekonomian nasional di tengah makin tidak menentunya ekonomi global.

Peningkatan perdagangan tersebut diharapkan tidak hanya mencakup pangan dan energi, tetapi juga produk usaha dan industri kecil menengah. ”Hal itu bisa dilakukan melalui pengembangan sistem rantai pasok antarwilayah atau pulau berbasis industri dan substitusi impor, diversifikasi pangan, mitigasi risiko cuaca buruk, dan perkuatan usaha atau industri, terutama di wilayah timur RI,” ujar Rusli ketika dihubungi di Jakarta. Pengembangan sistem rantai pasok berbasis industri dan substitusi impor diperlukan karena perdagangan antarwilayah masih didominasi komoditas mentah. Selain itu, selama ini, sejumlah industri nasional, terutama di Pulau Jawa, masih bergantung pada komoditas impor. Ia mencontohkan, meskipun Indonesia merupakan negara produsen kakao terbesar dunia, Indonesia masih mengimpor kakao. Pemerintah juga berencana menyubstitusi gandum impor dengan sorgum dan sagu yang dihasilkan sejumlah daerah di Indonesia. Dari tiga komoditas itu saja, Indonesia sebenarnya dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah sekaligus menggeliatkan perekonomian daerah dengan membangun rantai pasok kedua komoditas tersebut untuk bahan baku industri makanan dan minuman sekaligus menyubstitusi impor. (Yoga)

Pemerintah menugaskan Perum Bulog menggelar operasi pasar beras sepanjang 2023 dengan total penyaluran minimal 1,2 juta ton. Agar kebijakan ini efektif mengendalikan harga beras, operasi perlu memprioritaskan penyaluran ke kelompok masyarakat rentan miskin serta daerah dengan inflasi tinggi. Penugasan itu tertera dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) No 1/KS.02.02/K/I/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023,yang berlaku sejak 4 Januari hingga 31 Desember 2023. Program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras dalam keputusan itu merupakan amanat dari sejumlah regulasi tentang pangan, salah satunya Peraturan Badan Pangan Nasional No 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen, dimana batas gejolak harga beras sebesar 5 %. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, keputusan mengenai petunjuk pelaksanaan tersebut menjadi landasan Perum Bulog melaksanakan operasi pasar cadangan beras pemerintah. ”Pelaksanaan SPHP beras akan dilakukan di seluruh Indonesia disesuaikan dengan kondisi pasar. Pelaksanaannya juga memperhatikan harga penjualan harus sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan sampai ke tingkat konsumen,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (9/1).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, menilai, operasi pasar sepanjang 2022 belum efektif karena rata-rata nasional harga beras naik secara konstan. Sepanjang 2022 rata-rata  nasional harga beras naik hingga Rp 1.000 per kilogram. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga  Pangan Strategis Nasional, rata-rata nasional harga beras medium di pasar tradisional per Senin (9/1) mencapai Rp 12.500-Rp 12.700 per kg, lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2022 yang berkisar Rp 11.500-Rp 11.700 per kg. ”Operasi pasar dapat memberikan efek psikologis bagi (pelaku) pasar beras karena menunjukkan kehadiran pemerintah (dalam mengendalikan harga dan pasokan),” katanya saat dihubungi, Senin (9/1). Agar operasi pasar efektif, ujarnya, pemerintah dan Bulog perlu menyiapkan strategi agar penyaluran beras diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang rentan miskin. Kelompok ini tidak termasuk dalam penerima bantuan sosial dari pemerintah, tetapi sensitif terhadap kenaikan harga pangan. Selain itu, pemerintah dan Bulog dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah agar memprioritaskan operasi ke daerah yang inflasinya tinggi. (Yoga)

Sumber energi terbarukan dirasa kian relevan untuk mengisi kebutuhan energi masa depan seiring gejolak harga pada energi fosil, terutama minyak mentah yang Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor yang tinggi. Dukungan terhadap energi terbarukan di Indonesia melalui regulasi, berupa insentif bagi pengembang, telah diterbitkan. Tahun 2023 menjadi tahun untuk menguji sejauh mana implementasinya. Sektor energi menjadi salah satu sektor yang disorot pada 2022, mulai dari krisis ketersediaan batubara untuk pembangkit listrik di dalam negeri hingga melonjaknya harga minyak dan gas bumi dunia, yang turut dipengaruhi konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Di sisi lain, pandemi yang kian terkendali menyebabkan permintaan terhadap energi meningkat pesat. Di dalam negeri, permintaan BBM jenis biosolar dan pertalite melonjak melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah. APBN tertekan lantaran lonjakan subsidi untuk kedua jenis BBM tersebut.

Berbagai dinamika tersebut di atas membuat akselerasi pengembangan energi terbarukan semakin mendesak meskipun saat ini masih ada ketergantungan pada fosil. Upaya percepatan dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Perpres No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan dan diundangkan pada 13 September 2022. Perpres itu memuat, antara lain, insentif yang diberikan pemerintah, baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal, bagi para pengembang energi terbarukan, juga menyebut larangan membangun PLTU yang baru, kecuali yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum berlakunya perpres. Perpres itu membawa harapan akan peningkatan daya tarik investasi energi terbarukan, yang selama ini berjalan relatif lambat. Salah satu kendala selama ini ialah nilai keekonomian yang masih sulit dicapai, terutama jika dibandingkan dengan fosil. Namun, dibutuhkan peraturan turunan yang mengatur mekanisme insentif itu secara lebih rinci. Peneliti senior Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, Minggu (1/1)  tahun 2023 adalah tahun di mana keefektifan implementasi Perpres No 112/2022 serta aturan turunannya akan mulai diuji. (Yoga)

BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 200 basis poin sejak Agustus 2022 hingga menjadi 5,5 % saat ini. Tren kenaikan suku bunga acuan tersebut mengerek suku bunga dana dan kredit perbankan. Kendati demikian, industri perbankan masih menahan kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), bahkan cenderung menurunkannya. Berdasarkan data BI, rata-rata suku bunga deposito 1 bulan meningkat dari 2,86 % pada Juli 2022, atau sebelum terjadi kenaikan suku bunga acuan, menjadi 3,7 % per November 2022. Kenaikan suku bunga acuan selama periode Agustus hingga November 2022 telah direspons dengan peningkatan suku bunga kredit konsumsi sebesar 181 basis poin (bps), diikuti oleh suku bunga jenis kredit modal kerja dan kredit investasi masing-masing sebesar 24 bps dan 15 bps. Kondisi tersebut menunjukkan kenaikan suku bunga acuan BI telah mendongkrak suku bunga dana dan kredit perbankan. Namun, berdasarkan data asesmen transmisi suku bunga kebijakan yang dirilis BI, suku bunga KPR justru turun 5 basis poin dari 5,61 % pada Juli 2022 menjadi 5,56 % pada November 2022.

BI menyebut, menurunnya bunga KPR di tengah tren kenaikan suku bunga terjadi karena perbankan berupaya mendorong pertumbuhan KPR yang sempat melambat pada triwulan II-2022, dari 10 % secara tahunan menjadi 7 %. Bank terbesar di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk hingga kini belum menaikkan suku bunga KPR-nya. ”Saat ini suku bunga KPR BRI mulai dari 2,77 % tetap selama setahun hingga 4,97 % tetap selama lima tahun. Secara teknis, penyesuaian suku bunga kredit tidak bisa dilakukan serta-merta begitu suku bunga acuan berubah disebabkan berbagai faktor, di antaranya factor likuiditas serta struktur simpanan dan pinjaman yang berbeda-beda antarbank,” ujar Sekretaris Perusahaan Bank BRI Aestika Oryza Gunarto, Senin (9/1). Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto, menilai, tren menurunnya suku bunga KPR juga dipicu oleh adanya stimulus dari BI untuk memudahkan penyaluran KPR. Selain itu, ada dorongan dari pemerintah untuk memenuhi pembangunan rumah baru minimal satu juta unit per tahun. (Yoga)

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara segera melepas saham ke publik. Bank Sumut menawarkan 2,93 miliar saham setara 23 % saham dalam penawaran saham perdana (IPO) ini. Potensi dana publik yang dihimpun Rp 1,02 triliun hingga Rp 1,49 triliun. ”Modal yang memadai ditambah dana segar dari IPO akan mendorong kinerja bank,” kata Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti, Senin (9/1/2023). (Yoga)

Pemerintah tengah merumuskan skema pemilahan biaya penempatan dan prapenempatan calon pekerja migran yang bebannya tidak hanya ditanggung calon pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga ditanggung pemerintah dan sumber keuangan lainnya yang tidak mengikat. ”Intinya jangan sampai keberangkatan dan penempatan calon pekerja migran Indonesia membebani pekerja,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat melepas 302 pekerja migran dengan negara tujuan Korea Selatan, Senin (9/1) di Jakarta. (Yoga)

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan seabrek masalah dalam tata kelola penerbitan hak guna usaha (HGU) yang ditengarai terjadi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Masalah itu meliputi lemahnya pengawasan, penyimpangan prosedur dalam penerbitan, dan luas HGU yang belum terpetakan secara digital. "Akibatnya, banyak terjadi tumpang-tindih HGU dengan hak tanah  lainnya, hutan dan masyarakat," ujar Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, saat ditemui Tempo pada Jumat, 6 Januari 2023. KPK, lewat Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang diinisiasikan sejak 2015, terus mengkaji pemetaan layanan pertanahan. Kajian terbaru Direktorat Monitoring KPK pada 2022 menemukan progres digitalisasi masih berjalan lambat. (Yetede)

JAKARTA-Buruknya pengelolaan data penerbitan dan hak atas lahan --seperti hak guna usaha (HGU)-- memperparah menyelesaian konflik agraria di Indonesia. Temuan terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi tentang amburadulnya pengelolaan data perizinan tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dalam empat tahun terakhir , terjadi 31.228 kasus pertanahan. Kasus itu terjadi atas 37% berupa sengketa, 2,7% konflik, dan 60% perkara di ranah hukum. "Ditemukan sebanyak 244 kasus mafia tanah," kata Ghufron, 3 Januari lalu. Berdasarkan kajian KPK pada 2022, ditemukan sertifikat HGU yang telah diterbitkan pemerintah mencapai 15.441 sertifikat. Luas seluruhnya wilayah HGU itu secara nasional mencapai 9,8 juta hektare. Dari jumlah itu, terdapat 1.779 sertifikat atau 11,45% yang belum terdigitalisasi. (Yetede)

JAKARTA, ID — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dirancang fleksibel dengan penerimaan yang konservatif. Ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian global, terutama jatuhnya harga komoditas. Lonjakan penerimaan pada APBN 2022 antara lain didongkrak oleh kenaikan harga komoditas, khususnya batu bara dan CPO. Sedang pada tahun 2023, harga komoditas diprediksi turun seiring dengan melemahnya ekonomi global. “APBN harus stabil agar tidak menjadi sumber ketidakpastian bagi yang lain,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi di Jakarta, Jumat (06/01/2023). Didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara, Menkeu menjelaskan ketidakpastian ekonomi global sebagaimana diutarakan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Kristalina Georgieva di New Delhi, Minggu (01/01/2023). Menurut Kristalina, kontraksi ekonomi tiga kekuatan besar ekonomi dunia —AS, Tiongkok, dan Uni Eropa—akan mendorong sepertiga ekonomi dunia ke jurang resesi. (Yetede)