Harga CPO tahun ini diperkirakan masih bergejolak. Kendati begitu, prospek harganya masih relatif tinggi dibandingkan tahun 2019 sehingga masih mampu menopang kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia mengurangi rasio pengali ekspor CPO dan tiga produk turunannya atas realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO), yang bertujuan menjaga stok minyak goring sawit di dalam negeri, terutama saat Ramadhan-Lebaran 2023. Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Rabu (4/1) mengatakan, tren harga CPO global tahun ini diperkirakan turun. Namun, harganya masih lebih tinggi dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19.

”Kami memperkirakan harga rata-rata tahunan CPO global 2023 sebesar 891 USD per ton, lebih rendah dari harga rata-rata tahunan CPO dan proyeksi pada 2022 sebesar 1.176 USD per ton dan 1.115 USD per ton,” ujar Dendi, dihubungi di Jakarta. Menurut dia, harga rata-rata tahunan itu masih lebih tinggi dari harga psikologis pasar terendah, 600 USD. Namun, gejolak harga CPO diperkirakan akan terjadi sebagai dampak perang Rusia-Ukraina, gangguan produksi karena cuaca, pelambatan permintaan, dan penggunaan CPO untuk biodiesel. Mengingat harga CPO masih rentan bergejolak, pemerintah perlu mencermati dan mengantisipasi dampaknya terhadap pasar di dalam negeri. Per 2 Januari 2023, harga CPO di Bursa Komoditas Rotterdam mencapai 1.090 USD per ton. Adapun harga CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) per 3 Januari 2023 sebesar Rp 12.100 per kg, naik Rp 500 per kg dibandingkan harga per 23 Desember 2022 sebesar Rp 11.600 per kg. (Yoga)

Kendati beras impor sudah masuk ke Indonesia sejak pertengahan Desember 2022, harga beras di awal tahun 2023 masih di atas HET sebagaimana ketentuan pemerintah. Oleh sebab itu, pedagang berharap jumlah beras untuk operasi pasar ditingkatkan lagi. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid menyebutkan, harga beras medium ditingkat pedagang saat ini masih lebih dari Rp 10.000 per kg. Laman PIBC menyebutkan, rata-rata harga beras medium di pasar itu per Rabu (4/1) Rp 11.043 per kg, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Januari 2022 di Rp 9.786 per kg atau Januari 2021 diRp 9.999 per kg. ”Pasokan beras operasi pasar dari Bulog masih ada, tetapi jumlahnya tidak cukup. Stok beras yang dikuasai pedagang saat ini cukup untuk 10 hari ke depan. Di sisi lain, beras impor belum masuk ke pasar induk,” katanya saat dihubungi, Rabu (4/1). Pada 3 Januari 2023, stok beras yang ada di pasar induk tersebut mencapai 23.808 ton, lebih rendah dibandingkan Januari tahun lalu yang mencapai 27.570 ton. Proporsi beras dari Bulog mencapai 6,18 %. Sementara pasokan lain, dari Karawang 37,52 %, Jateng 19,3 %, Cirebon 12,02 %, dan antarpulau 11,91 %.

Di tingkat konsumen, harga beras medium juga berada di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp 9.450-Rp 10.250 per kg berdasarkan Permendag No 57 Tahun 2017. Padahal, beras yang diimpor Perum Bulog sudah tiba secara bertahap pada 16 Desember 2022. Bulog mendapatkan kuota impor beras 200.000 ton hingga akhir 2022 dan 300.000 ton pada awal tahun 2023. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, harga beras medium masih tinggi lantaran jumlah konsumsi bulanan lebih tinggi dibandingkan produksinya. Data yang dihimpun dan diolah NFA menunjukkan, konsumsi beras Desember 2022 dan Januari 2023 masing-masing 2,53 juta ton dan 2,51 juta ton, sedangkan produksinya diperkirakan 1,42 juta ton dan 1,31 juta ton. Dalam operasi pasar, Arief mengatakan, Bulog mengeluarkan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikonversi dari stok komersial hasil pengadaan dalam negeri terlebih dahulu. Beras impor dikeluarkan setelah itu. Dengan demikian, stok yang lebih lama disalurkan dulu sehingga terjadi perputaran (refreshment) stok. (Yoga)

Ketentuan royalti 0 % untuk perusahaan batubara yang melakukan pengembangan atau hilirisasi batubara, sebagaimana tertuang dalam Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dianggap sebagai inisiasi positif. Namun, ada tantangan terkait kebutuhan investasi besar. Sama seperti UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, dalam Perppu No 2/2022, pengaturan terkait energi dan sumber daya mineral juga memuat kebijakan itu. Disebutkan, pada UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2020, di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan Pasal 129A. Pasal sisipaninimemuat tentang perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP khusus (IUPK) yang melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara (berkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral). Ini berupa pengenaan iuran produksi atau royalti 0 %. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira, Rabu (4/1) menilai kebijakan itu sebagai terobosan baik. Namun, insentif itu berkaitan dengan hilir.

Sebelum sampai tahap itu, problem utama dalam proses pengembangan atau hilirisasi batubara ialah soal pembiayaan proyek-proyek baru untuk hilirisasi. Apalagi, dengan harga batubara yang terus tinggi hingga kini, pengusaha akan lebih senang menjual batubara apa adanya. Beda dengan mineral lain, batubara digunakan untuk bahan bakar. Artinya, bukan barang yang bisa diolah setengah jadi ataupun lanjutannya. Untuk dialihkan menjadi energi lain, diperlukan biaya tambahan. Akhirnya, semua berkait dengan tercapai atau tidaknya keekonomian. Menurut Anggawira, ada dua pendekatan dalam hilirisasi batubara, yakni terkait dukungan pembiayaan dan investasi yang masuk. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria menuturkan, pembangunan fasilitas batubara di Indonesia belum sepenuhnya komersial. ”Sebab, investasi yang besar menjadi salah satu tantangan dalam kegiatan pengembangan batubara di Indonesia,” ucapnya. (Yoga)

Kendati pandemi Covid-19 mulai mereda, sejumlah sektor masih belum pulih sepenuhnya akibat luka memar berkepanjangan (scarring effect). Sektor-sektor tersebut dinilai masih memerlukan insentif dan relaksasi aturan. ”Beberapa sektor, seperti industri padat karya, perlu mendapat insentif agar bisa tetap memberikan lapangan kerja yang bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani yang dihubungi pada  Rabu (4/1). Menurut Ajib, UMKM juga masih memerlukan insentif agar bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Apalagi, UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Pada 2021 UMKM berkontribusi 60,5 % terhadap PDB nasional.

UMKM juga berkontribusi 96,9 % dari total serapan tenaga kerja nasional dan 15,69 % terhadap total ekspor. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, pihaknya akan melanjutkan kebijakan relaksasi atau keringanan terkait pelunasan kredit oleh debitor yang terdampak pandemi. ”Kami juga akan menetapkan kebijakan terkait perlakuan khusus bagi para debitor dan LJK yang terdampak bencana di Kabupaten Cianjur sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujar Mirza, Senin. Selain itu, OJK juga memperpanjang periode relaksasi kredit terkait Covid-19 yang sebelumnya berakhir pada 31 Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024 untuk UMKM, sektor akomodasi, dan makanan-minuman. Selain itu, sector industri dengan serapan tenaga kerja yang besar, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki. (Yoga)

Pasar apartemen dan perkantoran diprediksi belum akan pulih tahun ini. Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto di Jakarta, Rabu (4/1) menyatakan, penjualan apartemen tercatat hanya 1.389 unit tahun lalu. Permintaan yang rendah, antara lain, dipicu kondisi makroekonomi yang belum pulih. Pasar apartemen diperkirakan membaik pada 2024 meski belum seperti kondisi sebelum pandemi. (Yoga)

Pemerintah menargetkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 7,4 juta kunjungan tahun ini. Tahun lalu, hingga Oktober, jumlahnya 3,92 juta kunjungan. ”Kami bekerja sama dengan berbagai maskapai nasional maupun internasional untuk meningkatkan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno saat berkunjung ke redaksi grup Kompas Gramedia di Jakarta, Rabu (4/1). (Yoga)

JAKARTA, ID — Meski harga minyak mentah di pasar internasional saat ini dalam tren turun, jauh di bawah asumsi APBN 2023, pemerintah tidak mungkin menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini. Sebab, jika harga minyak mentah kembali melesat di atas harga patokan APBN, pemerintah harus menaikkan kembali harga BBM bersubsidi yang sudah diturunkan. Di tahun politik, kebijakan menaikkan harga BBM hanya akan memicu instabilitas. Pada Rabu (04/01/2022), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari 2023 turun US$ 3,82 ke level US$ 73,11 per barel. Sedang harga Brent untuk pengiriman Maret turun US$ 4,03 ke level US$ 78,07 per barel. APBN 2023 disusun dengan asumsi harga minyak mentah US$ 90 per barel. Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, harga minyak mentah masih sangat fluktuatif. (Yetede)

JAKARTA, ID - Anak usaha PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), berencana menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham tahun ini. Nilai raihan dana diperkirakan sekitar US$ 1 miliar atau Rp 15,5 triliun. Berdasarkan laporan IFR Asia, PKT berencana melepas 10-20% saham melalui IPO. Hasil IPO bakal digunakan untuk mendanai pembangunan pabrik pupuk urea baru berkapasitas produksi 1,15 juta ton dan metanol sebesar 1 juta ton per tahun, di wilayah Papua Barat. Proyek ini menelan investasi US$ 2 miliar. Saat dihubungi, SVP Corporate Communications Pupuk Indonesia Wijaya Laksana enggan berkomentar mengenai kabar tersebut. “Soal IPO, saya belum bisa berkomentar sampai ada kepastian. Sejauh ini, rencana IPO masih dibahas Wamen BUMN. Rapat soal ini masih berlangsung,” ujarnya ketika dikonfirmasi Investor Daily, Rabu (4/1/2023). Sementara itu, pengamat BUMN Herry Gunawan memprediksi IPO saham PKT ramai peminat. Fundamental perusahaan bagus. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Pada konteks ketenagakerjaan, Perppu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamikaketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bahwa substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perppu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perppu 2/2022, sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis,” kata Menaker Ida Fauziyah, Rabu (4/1/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menargetkan bursa kripto diluncurkan tahun ini, sebelum kewenangan pengawasan dan pengelolaan aset kripto diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa transisi 24 bulan. Bappebti diberi waktu enam bulan menyusun draf peraturan pemerintah (PP) mengenai masa transisi selama dua tahun untuk perpindahan kewenangan dari Bappebti ke OJK. Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan, berdasarkan Undang- Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), kewenangan pengawasan pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif mata uang akan beralih ke OJK. “Masa transisi itu akan diatur dalam peraturan pemerintah yang akan disusun dalam waktu 6 bulan,” katanya dalam konferensi pers secara hybrid, Rabu (4/1/2023). Pembentukan bursa kripto telah mengalami kemunduran tiga kali dari target. Semula ditargetkan dibentuk pada akhir 2021, kemudian mundur kuartal I-2022, dan berikutnya dijadwalkan akhir 2022. (Yetede)