Pemerintah membentangkan karpet merah bagi produsen batubara yang mau mengembangkan bisnisnya hingga ke hilir. Iming-iming yang ditawarkan adalah produsen batubara tidak akan terkena kewajiban membayar royalti alias royalti 0%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Produsen batubara yang menggarap proyek hilirisasi bisa dibebaskan dari pembayaran royalti atau royalti 0%. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lana Saria menjelaskan, perlu ada insentif untuk mendorong pelaku usaha melakukan hilirisasi. Insentif ini termasuk pengenaan royalti 0% untuk batubara yang digunakan sebagai bahan baku hilirisasi. Saat ini terdapat dua proyek gasifikasi batubara di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Gasifikasi Batubara Coal to DME di Tanjung Enim (milik PT Bukit Asam Tbk) dan Gasifikasi Batubara Coal to Methanol di Kalimantan Timur (milik PT Kaltim Prima Coal). Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk, Apollonius Andwie menyebutkan, hilirisasi batubara memang perlu insentif. "Beberapa kebijakan dan insentif pemerintah sangat diperlukan guna terealisasinya proyek ini termasuk royalti 0% sebagaimana tertuang dalam Perppu Cipta Kerja," kata dia, kemarin.

Pemerintah resmi memberlakukan lapisan penghasilan kena pajak orang pribadi baru. Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam beleid tersebut, penghasilan kena pajak orang pribadi, terbagi menjadi lima layer Pertama, penghasilan sampai dengan Rp 60 juta per tahun dikenakan tarif PPh 5%. Kedua, penghasilan lebih dari Rp 60 juta hingga Rp 250 juta dikenakan tarif PPh 15%. Ketiga, penghasilan lebih dari Rp 250 juta sampai Rp 500 juta dengan tarif PPh 25%. Keempat, penghasilan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar dengan tarif PPh 30%. Kelima, penghasilan di atas Rp 5 miliar dengan tarif PPh sebesar 35%. "Jadi yang masuk kelompok penghasilan Rp 5 juta per bulan kena pajak 5%," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor, Senin (2/1).

Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana untuk meluncurkan dua indeks baru berbasis  environment, social, and good governance (ESG) pada tahun 2023. Yakni, indeks ESG bertema iklim dan indeks syariah berbasis ESG. Terlebih, saat ini minat investor global pada produk berbasis ramah lingkungan terbilang tinggi. Karena itu, BEI perlu mengakomodir minat investor. Terutama, para manajer investasi dengan dana kelolaan jumbo. Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, menegaskan, manajer investasi global yang mengelola dana miliaran dollar Amerika Serikat, memiliki komitmen investasi hingga 80% di saham berbasis ESG. Bersamaan dengan itu, BEI melakukan kesepakatan dengan Kamar Dagang Industri (Kadin) untuk meluncurkan indeks baru ESG berteman iklim. "Kami sudah tandatangan MoU dengan Kadin untuk meluncurkan indeks baru ini," tutur Jeffrey, Senin (2/1). Cuma, Jeffrey belum bisa memastikan kapan kedua indeks berbasis ESDG tersebut akan diluncurkan. Dia bilang, kini BEI masih melakukan kajian.

Prospek komoditas logam mulia diramal lebih cerah pada tahun 2023. Ancaman resesi global masih akan menjadi sentimen yang menyetir harga logam mulia. Analis Komoditas dan Founder Traderindo.com Wahyu Laksono mengatakan, sepanjang 2022, harga emas tertekan penguatan dollar Amerika Serikat (AS), sejak The Fed menaikkan suku bunga. Namun, prospek harga emas mulai menarik saat bank sentral AS ini mengurangi sikap hawkish. Analis DCFX Futures Lukman Leong menilai, logam mulia bakal berkilau di tahun ini. Ketika ekonomi dalam resesi, investor cenderung beralih ke aset safe haven seperti emas.

Bank-bank besar melanjutkan digitalisasi layanan dan penguatan sisi keamanan sistem dalam menghadapi era transaksi perbankan yang berbasis digital. Karena itu, anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) teknologi informasi (TI) perbankan di tahun ini bakal meningkat. PT Bank Mandiri Tbk, misalnya, menganggarkan capex TI lebih dari Rp 2,5 triliun. Angka itu naik dibandingkan alokasi untuk tahun 2022 sebesar Rp 2,2 triliun. Direktur TI Bank Mandiri, Timothy Utama mengatakan, alokasi capex untuk meningkatkan kapabilitas reliability, availability, security dan scalability (RASS) sistem.Termasuk peningkatan kapasitas TI  agar tepat  mengakomodasi pertumbuhan bisnis, serta memodernisasi teknologi jaringan dan keamanan secara end-to-end. “Alokasi capex itu tentu bisa bertambah sesuai dinamika kebutuhan pengembangan teknologi pada 2023.” tutur dia ke KONTAN, Jumat (30/12). Tahun lalu, capex TI Bank Mandiri mengalir untuk pengembangan super apps Livin, super platform Kopra, smart branch, serta perbaikan operasional dan reenginering proses bisnis. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyiapkan capex tahun ini naik 10% dari anggaran di tahun lalu, Rp 4,5 triliun. Capex tersebut  akan dipakai untuk meningkatkan kemampuan melayani nasabah yang jumlahnya besar. "Digital dan TI akan tetap jadi tulang punggung BRI mengakomodasi pertumbuhan bisnis pada 2023," kata Arga M. Nugraha, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI.

Sinergi antara otoritas fiskal dan moneter dalam mengelola inflasi terbukti ampuh menjangkar gerak inflasi sepanjang tahun lalu. Hal itu pun menjadi kabar baik di tengah upaya pemerintah mengungkit konsumsi lantaran daya beli masyarakat terjaga. Kondisi itu juga makin menguatkan optimisme pemangku kebijakan dalam mengelola ekonomi pada tahun ini, yang dihadapkan pada ketidakpastian, terutama dari faktor global. Kemarin, Senin (2/1), Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa laju inflasi pada Desember 2022 mencapai 5,51% (year-on-year/YoY). Kendati merupakan inflasi tertinggi sejak 2014, tetapi angka itu masih berada di bawah proyeksi pemerintah sebesar 6% (YoY). Bahkan menurut BPS, inflasi Indonesia relatif terjaga jika dibandingkan dengan sejumlah negara. Indeks harga konsumen (IHK) yang relatif terkendali merefleksikan daya beli masyarakat masih solid, meski sempat menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden Joko Widodo, pun meyakini Indonesia sebagai satu dari sedikit negara yang berhasil mengelola krisis sepanjang tahun lalu. Presiden pun optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2022 di atas 5%, dan bertahan pada tahun ini.   Adapun, Kepala BPS Margo Yuwono, mengatakan laju inflasi di Indonesia cukup terkendali jika dibandingkan dengan banyak negara di tengah lonjakan IHK global. Selain karena pasokan pangan yang terjaga, capaian itu juga disokong oleh keberhasilan kolaborasi kebijakan antara pemerintah serta Bank Indonesia (BI).

Perekonomian global memasuki era baru. Era rezim suku bunga tinggi dan kelangkaan modal. Likuiditas global menurun, investor menyesuaikan kepemilikan asetnya (rebalancing portofolio chanel), mengalihkannya ke aset keuangan AS. Majalah ekonomi terkemuka yang berbasis di Inggris, The Economist, edisi 10—16 Desember 2022, menurunkan tulisan berjudul “The New Rules”. Tulisan tersebut dimulai dengan kalimat provokatif “welcome to the end of cheap money.” Likuiditas perbankan Emerging Market Economies (EMEs) menyusut. Likuiditas perbankan Indonesia tertinggi pada Januari 2022, sekitar Rp1.021,181 triliun menjadi Rp575,242 triliun pada September 2022. Suku bunga acuan The Fed, Federal Fund Rate (FFR) naik agresif karena tingginya inflasi AS. FFR naik dari 0,25%—0,50% pada Januari 2022 menjadi 4,25%—4,50% pada 14 Desember 2022. Tingkat inflasi AS dan Zona Euro (ZE) masih tinggi. Hal ini memberikan sinyal bahwa bank sentral AS, The Fed dan European Central Bank (ECB) akan menaikkan suku bunga hingga inflasi mendekati 2%, sesuai target kedua bank sentral. The Fed diperkirakan menaikkan FFR menjadi 4,75%—5,0% awal 2023. Sementara suku bunga ECB naik dari 0,5% pada Juli 2022 menjadi 2,5% pada 14 Desember 2022. Suku bunga ECB diperkirakan naik menjadi 3% awal tahun 2023.

Rezim suku bunga tinggi menyebabkan aktivitas ekonomi melambat. Profitabilitas perusahaan menyusut. Potensi earning perusahaan makin mengecil. Harga saham (stock prices) menurun. Sejalan dengan The Economist, era baru perekonomian global memerlukan aturan baru yang ditandai oleh: Pertama, meningkatnya ekspektasi return. Kenaikan suku bunga acuan (policy rate) menyebabkan harga aset turun, dan ekspektasi yield surat berharga meningkat. Kedua, rezim suku bunga tinggi membuat investor berorientasi jangka pendek. Investor tidak sabar menghadapi penurunan nilai sekarang dari pendapatannya yang akan datang. Ketiga, perubahan strategi investasi, switching dari public market ke private market.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal melelang setidaknya tiga pita frekuensi pada tahun ini untuk menggenjot penggelaran jaringan telekomunikasi generasi kelima di Tanah Air. Keinginan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyediakan layanan telekomunikasi generasi kelima (5G) hingga ke kawasan perdesaan bukan isapan jempol belaka. Bila tidak ada aral melintang, Kemenkominfo akan melelang sejumlah pita frekuensi pada 2023 untuk mengoptimalkan penggelaran jaringan 5G. Beberapa pita frekuensi itu adalah pita 700 MHz, pita 3,5 GHz, dan 26 GHz. Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail mengatakan bahwa spektrum baru untuk layanan broadband khususnya 5G masih belum dapat dirilis secara optimal. “Untuk bidang spektrum frekuensi radio, di tahun 2023 Kementerian Kominfo menargetkan untuk merilis beberapa pita frekuensi sebagai tambahan spektrum untuk layanan broadband, misalnya pita 700 MHz dan pita 3,5 GHz,” katanya kepada Bisnis, Senin (2/1). Menurutnya, tantangan yang dihadapi dalam penggelaran jaringan 5G adalah kandidat spektrum frekuensi radio baru. Direktur Penataan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Denny Setiawan mengungkapkan tahapan seleksi yang kemudian dilanjutkan dengan lelang frekuensi untuk teknologi 5G bakal digelar pada kuartal I/2023. Adapun, spektrum frekuensi yang disiapkan untuk 5G adalah frekuensi 700 MHz, 26 GHz, serta 3,5 GHz. “Untuk frekuensi 700 MHz, akan dilelang sekitar kuartal I/2023, pascarampungnya program analog switch off, sedangkan untuk frekuensi 3,5 Ghz dan 26 Ghz akan dilakukan sepanjang 2023,” tuturnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan bahwa pengelolaan spektrum frekuensi merupakan bagian dari lima resolusi pada Tahun Baru 2023.

Pembayaran elektronik menggunakan kartu kredit, kartu debit, uang elektronik, ataupun pendebitan tabungan sudah jamak. Pergeseran gaya hidup ke transaksi daring dan dukungan infrastruktur pembayaran daring ataupun luring menggunakan QRIS mendorong pesat adopsi pembayaran elektronik. Meski demikian, penggunaan uang kartal masih tetap tumbuh. Sementara, walau dunia kripto sedang dilanda ”musim dingin”, telah terbentuk persepsi koin kripto sebagai alat bayar untuk membeli aset-aset kripto ataupun sebagai instrumen pembayaran utama di platform Web 3. Hal ini mengarah kepada cryptoization, yaitu berkembangnya koin kripto sebagai alat bayar yang dapat menggantikan uang resmi. Fenomena di atas tidak hanya berpotensi menimbulkan shadow banking, tetapi juga shadow currency dan shadow central banking. Hal itulah yang terjadi di China di mana AliPay dan WeChat Pay mendominasi 90 % transaksi pembayaran ritel dengan nilai transaksi 10,8 triliun yuan atau 1,7 triliun USD per detik.

Mengantisipasi hal itu, komunitas bank sentral di seluruh dunia menjajaki penerbitan uang digital bank sentral (CBDC). Sekitar 60 % bank sentral sedang bereksperimen, sedangkan dua bank sentral, yaitu Bahama dan Jamaika, sudah menerbitkan CBDC. November 2022, BI pun menerbitkan whitepaper Proyek Garuda yang merupakan langkah awal penerbitan Digital Rupiah sebagai CBDC Indonesia.  Sebagai CBDC, Digital Rupiah berbeda dengan tabungan atau uang elektronik. Tabungan dan uang elektronik merupakan liabilitas dari bank komersial atau penerbit uang elektronik. Jika mereka bangkrut, ’uang’ kita berpotensi hilang. Meskipun relatif kecil, ada risiko kredit yang ditanggung oleh nasabah. Adapun Digital Rupiah merupakan klaim resmi terhadap negara bagi pihak yang memilikinya. Negara, melalui BI, menjadi penjamin. Ini menjadikan Digital Rupiah sebagai instrumen yang relatif bebas risiko kredit walau secara teori negara juga bisa gagal bayar. Whitepaper Proyek Garuda memberi gambaran dasar visi dan pemikiran Bank Indonesia terkait Digital Rupiah. Penerbitan CBDC merupakan proyek yang kompleks dan perlu direncanakan dengan baik. (Yoga)

Serapan anggaran masih menjadi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun. Guna menggenjot serapan anggaran, Kemendagri menawarkan 13 terobosan agar diimplementasikan oleh pemda. Selain pengadaan dini dan penyederhanaan bentuk kontrak pekerjaan, penetapan pejabat pengelola keuangan sebelum tahun anggaran juga dapat dilakukan untuk mengoptimalkan serapan anggaran. Berdasar data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, hingga 29 Desember 2022, serapan anggaran daerah mencapai 83,04 % atau Rp 1.081 triliun, turun 3,12 % dibandingkan realisasi tahun 2021 di 86,16 % atau  Rp 1.098 triliun. Wakil Mendagri John Wempi Wetipo saat rapat koordinasi dengan kepala daerah secara daring dari Jakarta, Senin (2/1) mengungkapkan, sebab lambatnya serapan anggaran adalah perencanaan proyek pembangunan yang dilakukan pada tahun anggaran yang sama. Biaya kegiatan juga baru dibayarkan kepada rekanan pelaksana kegiatan pada akhir tahun anggaran. Persoalan lain adalah pemda kerap terlambat menetapkan pejabat pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa. ASN masih khawatir harus berurusan dengan aparat penegak hukum saat menggunakan anggaran. Karena itu, menurut Wempi, Kemendagri menawarkan 13 terobosan kepada pemda. Salah satunya pengadaan dini sejak Agustus 2022 untuk belanja APBD 2023.

Namun, syaratnya, nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara telah ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD. Kontrak kerja juga perlu disederhanakan dengan memperhatikan petunjuk teknis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat ataupun aturan perundang-undangan. ”Secara teknis, Kemendagri juga mendorong agar penetapan pejabat pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa di luar tahun anggaran agar mereka bisa mempelajari petunjuk teknis penggunaan anggaran,” kata Wempi. Percepatan belanja juga bisa dilaksanakan melalui platform e-katalog, e-katalog lokal, toko daring, dan penggunaan kartu kredit pemda. Pembayaran kepada rekanan juga harus diubah berdasarkan termin agar tak menumpuk di akhir tahun. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, pemerintah pusat perlu memberikan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pejabat pengelola keuangan serta pengadaan barang dan jasa. Pemda mesti fokus pada program prioritas. Jangan sampai pemda dibebani terlalu banyak program, padahal kemampuan fiscal tergolong kecil. (Yoga)