Untuk pertama kali dalam 15 tahun terakhir, Singapura akan menaikkan pajak penjualan sebesar 1 % mulai 1 Januari 2023. Sejak hari pertama tahun 2023, pajak penjualan untuk segala macam barang dan jasa, dari bahan makanan hingga cincin berlian, naik dari 7 % menjadi 8 %. Menurut rencana, pada 2024 pajak penjualan itu akan dinaikkan lagi 1 % menjadi 9 % kecuali jika perekonomian dunia membaik tahun depan. Pemerintah Singapura beralasan, langkah itu harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan demi membantu populasi negaranya yang makin menua. Diperkirakan, seperempat dari jumlah total populasi 5,6 juta jiwa di negara itu akan berusia 65 tahun ke atas pada tahun 2030. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong menjelaskan, pendapatan dari kenaikan pajak penjualan itu akan digunakan untuk mendukung pengeluaran perawatan kesehatan Singapura dan merawat manula.

Kenaikan pajak penjualan dari 7 menjadi 9 % pada 2024 diharapkan menghasilkan pendapatan pajak sebesar 3,5 miliar dollar Singapura setiap tahun. ”Tanpa kenaikan GST (pajak barang dan jasa), kami akan menghadapi risiko kesenjangan pendanaan struktural yang berlanjut, dan akan terus melebar dari tahun ke tahun,” kata Wong. Untuk membantu rakyatnya, Pemerintah Singapura berjanji memberikan kepada hampir 3 juta warga Singapura setidaknya 700 dollar Singapura atau Rp 8,2 juta uang tunai selama lima tahun sebagai bagian dari ”paket jaminan”. Jika ditotal, uang bantuan itu sebanyak 8 miliar dollar Singapura atau Rp 93 triliun. Pemerintah juga berjanji meninjau kenaikan pajak kedua jika situasi perekonomian dunia membaik. (Yoga)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkejut dengan kondisi media massa yang tidak baik-baik saja, terutama saat mengetahui rencana Republika menghentikan versi cetaknya. ”Yang penting kita usahakan seperti apa langkah-langkahnya agar negara juga bisa hadir dan memberikan solusi tepat guna dalam persoalan yang dihadapi media,” ujar Wapres Amin saat bersilaturahmi dengan Forum Pemimpin Redaksi, Rabu (28/12) di rumah dinas Wapres di Jakarta. (Yoga)

Perkembangan teknologi finansial membuat akses terhadap keuangan makin mudah. Akan tetapi, literasi keuangan global masih jauh dari memadai. Pengaturan keuangan kian diperlukan bagi anak muda dan masyarakat pada umumnya. Menjelang 2023, nyatanya tidak banyak anak muda yang merencanakan liburan akhir tahun. Fokus mereka lebih pada menabung dan berinvestasi. Kalaupun memilih berlibur, dananya disiapkan sejak lama. Adanya prediksi ekonomi yang melambat pada 2023 sebaiknya diantisipasi dengan berhati-hati mengelola keuangan. Penting menerapkan pada diri sendiri semangat  memulai dengan tujuan (start with why). Untuk itu, harus ditanamkan di dalam pikiran agar perilaku keuangan tidak ugal-ugalan. Pola pikir ini pula yang nantinya bisa membantu seseorang mengelola keuangan lebih baik karena mampu membedakan antara yang mana kebutuhan dan mana keinginan (Kompas, 28/12).

Semua ini bermuara pada dua hal, yaitu perkembangan teknologi digital di industri finansial yang memudahkan akses terhadap keuangan dan juga tren gaya hidup yang membuat permintaan akses keuangan makin tinggi. Sayang sekali berbagai kasus bermunculan pada saat yang sama. Masalah pokok adalah literasi keuangan yang rendah. Menurut laporan Financial Literacy Around the World: Insights from the Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey, di seluruh dunia, hanya 1 dari 3 orang dewasa yang menunjukkan pemahaman konsep keuangan dasar. Meskipun literasi keuangan lebih tinggi di antara orang kaya, berpendidikan tinggi, dan mereka yang menggunakan jasa Keuangan, jelas bahwa miliaran orang tidak siap menghadapi perubahan yang cepat dalam lanskap keuangan. Banyak tawaran produk keuangan yang lebih menginformasikan kemudahan, hingga pada akhirnya melenakan masyarakat terhadap berbagai risiko. Lebih parah lagi, berdasarkan laporan di atas, para korban terutama adalah perempuan, orang miskin, dan mereka yang kurang berpendidikan. (Yoga)

Penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan akumulasi transaksi investasi ilegal pada tahun 2022 mencapai Rp 35 triliun.  Data kerugian masyarakat akibat investasi ilegal yang dihimpun oleh Satgas Waspada Investasi mencapai Rp 112,2 triliun. Edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan menjadi solusi mencegah masyarakat terjerumus investasi ilegal. Pada periode 1 Januari hingga 1 Desember 2022, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan total transaksi investasi ilegal mencapai Rp 35 triliun. Tahun lalu, PPATK tidak secara khusus menginformasikan total transaksi investasi ilegal. Setiap tahun PPATK menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Ini menunjukkan adanya lonjakan yang tidak umum dalam nilai transaksi sehingga tergolong mencurigakan, tetapi tidak berarti transaksi investasi ilegal. Pada 2021, LTKM mencapai 73.164 laporan. 

Dalam jumpa pers bertajuk ”Refleksi Akhir Tahun 2022”, di Jakarta, Rabu (28/12) Kepala PPATK IvanYustiavandana menjelaskan, tahun ini muncul fenomena berbagai tawaran investasi ilegal atau bodong yang merugikan masyarakat. Pola yang mencuri perhatian publik misalnya kasus penipuan dengan robot trading. Praktik investasi ilegal itu pun lantas dimasukkan dalam penelusuran PPATK. Modus investasi ilegal banyak menggunakan layanan keuangan digital, antara lain aset kripto dan robot trading. Modus lainnya, memanfaatkan layanan sistem pembayaran digital, baik berizin maupun tidak berizin, untuk memutus jejak transaksi. Penyamaran jejak transaksi misalnya terjadi ketika pelaku menggunakan akun pada sistem pembayaran legal milik orang lain untuk bertransaksi ilegal. Pelaksana Tugas Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono  menjelaskan, pihaknya tidak mengategorikan dan menghitung modus mana yang memiliki persentase terbesar dalam transaksi investasi ilegal. Sebab, kata Danang, uang para pelaku biasanya sudah tercampur untuk berbagai kegiatan investasi ilegal dan 

BMKG mengeluarkan peringatan tentang potensi gelombang tinggi mencapai 5-6 meter di Samudra Hindia selatan Banten-Jawa Tengah dan Laut Arafuru bagian tengah dan timur yang akan terjadi pada 28-29 Desember 2022. Adapun di Laut Natuna utara, perairan Bengkulu-Lampung bagian barat, Selat Makassar, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia di wilayah Jatim hingga NTT, serta utara Jateng dan Jatim berpontensi terjadi gelombang setinggi 2,5-4 meter.Cuaca buruk dan gelombang tinggi menyebabkan distribusi bahan pangan di wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia terhambat. Namun, pemerintah mengklaim ketersediaan bahan pokok di wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia mencukupi hingga awal tahun depan.

Jika situasi mendesak, pemerintah akan bekerja sama dengan TNI untuk memasok kebutuhan pokok masyarakat kepulauan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pelayaran Rakyat Sudirman Abdullah menuturkan, permintaan pengiriman bahan baku pangan menggunakan kapal rakyat meningkat cukup signifikan dua pekan sebelum Natal. Namun, beberapa hari sebelum Natal hingga saat ini, banyak pengiriman bahan pokok dan barang lain tertunda akibat cuaca buruk. ”Kami sudah mendapatkan informasi dan imbauan tentang gelombang tinggi di sejumlah perairan di Indonesia sehingga kapal rakyat menunda pengiriman hingga cuaca kembali membaik,” ujar Sudirman ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (28/12).  (Yoga)

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan dapat menyalurkan Rp 25,18 triliun dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada 2023. Bantuan itu untuk 220.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, di Jakarta, Rabu (28/12) mengatakan, BP Tapera bekerja sama dengan 7 bank nasional dan 33 bank pembangunan daerah untuk menyalurkan dana tersebut. (Yoga)

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahaya saat menandatangani nota kesepahaman bersama Pemkab Sumba Timur di Kupang, NTT, Selasa (27/12), mengatakan, udang merupakan komoditas unggulan ekspor perikanan yang terus digalakkan pemerintah. Pada periode 2020-2024, produksi udang ditargetkan mencapai 2 juta ton dengan nilai ekspor 4,25 miliar USD. (Yoga)

Bisnis Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) di industri keuangan Tanah Air semakin menggurita. Bank asal Jepang itu kini masuk ke bisnis financial technology (fintech) dan  paylater yang semakin memiliki banyak penggemar. MUFG mengumumkan telah menginvestasikan senilai US$ 200 juta ke Silvrr Technology, pemilik Akulaku pada Senin (26/12). Dengan  investasi tersebut, secara tidak langsung, MUFG juga memiliki Bank Neo Commerce. Per September 2022, Akulaku memiliki 25,66% saham Bank Neo Commerce. Berdasarkan keterangan tertulis di website MUFG Jepang, investasi terbaru ini merupakan penegasan komitmen MUFG untuk Indonesia., termasuk layanan keuangan digital dan pemanfaatan data dan teknologi kecerdasan buatan sedang berkembang. Langkah MUFG ini menambah daftar kepemilikan bank asal Negeri Sakura itu di bisnis industri keuangan. Investasi di Akulaku ini juga untuk membesarkan bisnis multifinance mereka. Sebelum masuk Akulaku, MUFG sudah membeli Home Credit. MUFG mengakuisisi bisnis Home Credit Group B.V. di Indonesia dan Filipina.

Kabar baik bagi para investor di bursa saham, terutama yang gemar berburu dividen. Pemerintah akhirnya menetapkan dividen bukan sebagai objek pajak dan berlaku secara permanen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Beleid yang diundangkan pada 20 Desember 2022 ini merupakan aturan turunan dari UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun ada syarat dan ketentuan agar investor bisa benar-benar bebas pajak. Yaitu, dividen harus kembali diinvestasikan di instrumen investasi dalam negeri dengan jangka waktu tertentu. Sementara dividen yang tidak diinvestasikan kembali di instrumen dalam negeri tetap menjadi objek pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh investor. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana menilai, kebijakan ini bisa berdampak positif bagi pasar modal di Indonesia. "Aturan ini akan mendorong investor kembali berinvestasi, pemerintah memberikan insentif," kata Wawan, Selasa (27/12).

Pemerintah mematok penerimaan pajak tinggi pada tahun depan. Terutama, penerimaan pajak yang berasal dari konsumsi domestik. Padahal, berbagai lembaga meramal perekonomian Indonesia bakal tumbuh melambat pada tahun 2023 mendatang. Tingginya target pajak yang berasal dari konsumsi masyarakat ini tercermin dari pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, target PPN DN dipatok sebesar Rp 475,37 triliun, melonjak 19,33% dibanding target dalam Perpres 98/2022 segede Rp 398,35 triliun. Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Bonarsius Sipayung menyebut, perekonomian tahun depan memang penuh ketidakpastian. Hanya saja, target PPN DN yang dipatok pemerintah dalam APBN 2023 sudah diperhitungan hati-hati, termasuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Terlebih lagi, inflasi dalam batas tertentu untuk pajak konsumsi termasuk variabel positif. "Perkiraan penerimaan PPN tentu memperhitungkan angka perkiraan pertumbuhan ekonomi plus inflasi," ujar Bonarsius kepada KONTAN, Selasa (27/12).