Dana Asing Masuk Lagi, Rupiah Kembali Bertaji
Otot mata uang Garuda kian kuat di hadapan dollar AS. Dalam tiga hari berturut-turut, rupiah bertahan di bawah level Rp 15.000 per dollar AS. Kemarin (4/4), rupiah ditutup di Rp 14.899 per dollar AS, level terkuat sejak 6 Februari 2023.
Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, penguatan rupiah didukung optimisme investor terhadap fundamental ekonomi dalam negeri. Tak hanya itu, imbal hasil surat berharga negara (SBN) dalam negeri yang termasuk tinggi dibandingkan regional menjadi daya tarik investor asing.
Jika dibanding negara kawasan Asia, yield SBN tenor 10 tahun merupakan ketiga tertinggi, setelah Pakistan dan India. Selasa (4/4), yield SUN tenor 10 tahun di level 6,75%.
Investor juga menaruh harapan pada revisi PP Nomor 1 Tahun 2019 terkait kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ditambah lagi, surplus neraca perdagangan masih besar di tengah harga komoditas yang relatif tinggi. "Investor berpikir revisi DHE bisa memupuk fundamental rupiah," terang Lukman.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga sepemikiran. Kebijakan memperketat DHE akan membuat dana hasil ekspor diparkir lebih lama di dalam negeri. Harapannya, hal ini akan terus mendorong penguatan rupiah.
Bank Digital Harus Benahi Kinerja & Garap Ekosistem
Bank digital di Tanah Air masih terus berupaya menjaring nasabah. Di sisi lain, mereka harus meningkatkan fitur layanan dan memperluas ekosistem untuk semakin memudahkan nasabah bertransaksi.
Sejalan dengan perkembangan jumlah pengguna, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank digital semakin mekar dan penyaluran kredit meningkat. Di sini bank digital harus pandai menggenjot kinerja dan mengandalkan ekosistem.
Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) tercatat menjadi bank dengan nasabah terbanyak, yakni mencapai 20 juta per November 2022. Namun, penghimpunan DPK bank ini dengan perbandingan nasabah sebanyak itu tergolong kurang efisien. Indikatornya, DPK baru mencapai Rp 14,4 triliun akhir tahun 2022.
Sementara BCA Digital memiliki 1,1 juta nasabah. Anak usaha Bank Central Asia (BCA) ini menghimpun DPK Rp 6,85 triliun. BCA Digital dari awal tak ingin jorjoran menjaring nasabah. Lanny Budiati, Direktur Utama BCA Digital menyampaikan, pihaknya fokus pada kualitas nasabah dibandingkan kuantitas.
Ekosistem Gojek dan Tokopedia (GOTO) menjadi andalan. Tapi GOTO menyebut diri sebagai ekosistem terbuka. Artinya, bank lain juga bisa menggarap ekosistem GOTO.
Industri dan Perdagangan Jadi Andalan Pajak 2024
Meski sektor pajak saat ini tengah menjadi sorotan terkait maraknya kasus korupsi yang menimpa pegawai otoritas pajak, tidak menyurutkan upaya pemerintah menggenjot peneriman pajak tahun depan.
Pemerintah bahkan optimistis bisa mendongkrak penerimaan pajak tahun depan lebih tinggi lagi dari target tahun ini. Target ambisius itu terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024.
Dalam dokumen KEM-PPKF 2024, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tahun 2024 sebesar Rp 2.275,3 triliun hingga Rp 2.335,1 triliun. Angka itu naik dari target penerimaan perpajakan tahun 2023 yang sebesar 2.021,2 triliun.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyatakan, ada lima sektor yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak 2022 dan kuartal I-2023.
"Kami perkirakan sektor itu adalah industri pengolahan, sektor perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, pertambangan, serta konstruksi dan real estat," ujar Dwi ke KONTAN, Selasa (4/4).
Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto sependapat. Dari lima sektor yang dibidik pemerintah, yang paling signifikan adalah penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan.
Bila menilik pada tahun 2022, kedua sektor itu menyumbang lebih dari 50% terhadap penerimaan pajak negara. Misalnya, sektor industri pengolahan pada 2022 memberi sumbangan 28,7% terhadap total penerimaan pajak. Kemudian sektor perdagangan berkontribusi 23,8% terhadap total penerimaan pajak di periode tersebut.
Tarif Cukai Pangkas Laba Emiten Rokok
Kepulan asap emiten rokok semakin menipis. Hal ini tercermin dari kinerja sejumlah emiten rokok pada 2022. Ambil contoh PT Gudang Garam Tbk (GGRM) yang kinerjanya lesu.
Mengutip laporan keuangan GGRM yang dirilis ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (3/4), laba bersih GGRM pada 2022 anjlok 50,45% secara tahunan menjadi Rp 2,77 triliun dari Rp 5,61 triliun di 2021.
Anjloknya laba GGRM seiring mengempisnya pendapatan sebesar 0,16% dari Rp 124,88 triliun di 2021 menjadi Rp 124,68 triliun.
Sejumlah faktor menjadi penyebab utama merosotnya pendapatan GGRM pada 2022. Salah satunya, biaya pokok penjualan GGRM tahun lalu melonjak 2,67% secara tahunan menjadi Rp 113,59 triliun. Alhasil, laba bruto GGRM di 2022 tersisa Rp 11,09 triliun atau turun 22,48%.
Kinerja PT H.M Sampoerna Tbk (HMSP) tak kalah memprihatinkan. Pada 2022, laba bersih HMSP ambles 11,48% menjadi Rp 6,32 triliun dari Rp 7,14 triliun di akhir 2021.
Head of Research
Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya menilai, kenaikan cukai yang signifikan di awal 2022 menyebabkan mayoritas emiten rokok terbebani.
Setali tiga uang, CEO Edvisor.id Praska Putrantyo menilai, kenaikan tarif cukai pada 2022 menggerus margin laba emiten. Seiring itu, Praska memproyeksikan, prospek emiten rokok di 2023 masih diselimuti sentimen negatif.
OJK Buka Peluang Ubah Aturan Permodalan Bank
Aturan permodalan perbankan di Tanah Air perlu menjadi perhatian regulator di tengah kasus kegagalan sejumlah bank di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Terutama permodalan bank-bank yang baru memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun pada akhir 2022.
Hingga Februari 2023, OJK melihat kondisi permodalan perbankan masih terjaga di level yang tinggi. Hal itu tercermin dari capital adequacy ratio (CAR) yang tercatat sebesar 26,10%.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, OJK akan terus melakukan penguatan kinerja dan konsolidasi perbankan, khususnya permodalan. Ini dalam rangka memastikan perbankan lebih resilient dan punya daya saing yang kuat.
Saat ini dalam aturan konsolidasi bank umum, modal inti minimum perbankan ditetapkan sebesar Rp 3 triliun. Selain Bank Pembangunan Daerah (BPD), seluruh bank umum sudah memenuhi aturan itu akhir tahun 2022. Adapun BPD masih dikasih waktu hingga akhir 2024 untuk memenuhi aturan tersebut.
Sementara dari pengamatan OJK, kasus kegagalan bank di AS tidak berdampak langsung ke perbankan Indonesia.
UTAK-ATIK PENGAMAN FISKAL
Pemerintah terus mengencangkan kewaspadaan fiskal tahun ini. Pasalnya, ada risiko besar yang bersumber dari selisih antara target penerimaan negara dan realisasinya imbas dari sejumlah faktor baik global maupun domestik. Jika tak diantisipasi, amat mungkin defisit keuangan bakal melebar. Kewaspadaan pemerintah dikemukakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal Edisi I Tahun 2023. Laporan yang dipublikasikan tengah pekan ini memotret kondisi ekonomi pada kuartal I/2023. Adapun risiko yang kini dihadapi, berasal dinamika perekonomian global yang mencakup fluktuasi harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter. BKF memperkirakan, berdasarkan sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kuartal I/2023 akan dilingkupi perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada pembengkakan defisit anggaran. Sementara itu, pengetatan moneter oleh negara-negara maju akan menekan nilai tukar rupiah yang juga berdampak pada peningkatan defisit APBN. Kementerian Keuangan saat menyusun APBN 2023 pun sejatinya telah mengantisipasi risiko tersebut, dengan tujuan menjaga momentum pemulihan setelah perekonomian terhempas pandemi Covid-19. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, menjelaskan dana cadangan disiagakan untuk merespons dinamika ekonomi global dan daya rambatnya terhadap ekonomi nasional. Akan tetapi, dana cadangan yang masuk ke dalam postur fiskal adalah automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara. Dalam kaitan defisit fiskal dan pemenuhan sumber pembiayaan, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhidin Mohamad Said, mengatakan penggalian potensi pajak wajib dilakukan. Apalagi menurutnya, selama ini pungutan pajak belum tereksekusi dengan maksimal.
Taksonomi & Biaya Transisi
Transisi menuju energi hijau tidak sesederhana mematikan pembangkit berbahan bakar fosil lalu menggantinya ke energi terbarukan. Di baliknya, terdapat proses yang kompleks, pertimbangan yang adil, dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Menurut laporan IPCC, proses transisi untuk mencapai target kenaikan suhu maksimal 1,5 C membutuhkan US$1,6 triliun—US$3,8 triliun per tahun hingga 2050. Ini belum menghitung biaya aset terdampar (stranded asset) yang bisa mencapai US$300 miliar jika target kenaikan suhu maksimal 2 C.Persoalannya, siapa yang harus membayar biaya ini? Beberapa berpendapat bahwa negara maju, yang selama ini berkembang dengan menggunakan sumber energi tinggi karbon, perlu mengompensasi negara miskin/berkembang yang belum sempat melakukan ini secara maksimal tetapi ikut merasakan dampak perubahan iklim.
Mengingat tantangan yang ada, perlu dibuat ekosistem yang mampu memastikan kredibilitas dan viabilitas proyek transisi tersebut. Pertama, membangun ekosistem pembiayaan transisi dapat dimulai dengan penetapan taksonomi hijau. Di kawasan, Asean Taxonomy baru saja diperbarui pada 27 Maret 2023. Taksonomi Asean versi dua ini dibentuk untuk meningkatkan interoperability dengan taksonomi EU dan taksonomi nasional negara-negara yang dalam tahap pengembangan seperti China, Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Asean.
Dalam taksonomi Asean, aktivitas dikelompokkan dengan mekanisme traffic light yang terdiri dari green, amber, dan red berdasarkan framework, kriteria, dan objektifnya. Untuk aktivitas dengan objektif tertentu, pengelompokkan juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan (tiers).
HARGA MINYAK INDONESIA : Faktor Eksternal Seret ICP Turun
Dalam executive summary Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, dipaparkan penurunan ICP kali ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti jatuhnya Silicon Valley Bank yang menyebabkan penarikan dana besar-besaran nasabahnya. “Hal itu meningkatkan ketidakpastian terkait dengan inflasi, suku bunga, dan aktivitas ekonomi di masa depan yang berdampak besar kepada konsumsi minyak, serta investasi global,” Tulis Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, dikutip Selasa (4/4). Kekhawatiran terhadap inflasi yang bakal lebih tinggi dari perkiraan, kenaikan suku bunga, dan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), serta perlambatan aktivitas ekonomi juga diproyeksi bakal menurunkan permintaan minyak mentah. Penurunan ICP kali ini terjadi di tengah proyeksi banyak pihak yang menyebut harga minyak global bakal kembali melambung di atas US$100 per barel setelah OPEC+ memastikan bakal memangkas produksinya.Goldman Sachs Group Inc. menaikkan perkiraan harga minyak untuk tahun ini dan tahun depan, setelah OPEC+ memastikan langkahnya memangkas produksi.
PEMBUNUHAN BERANTAI BANJARNEGARA Tak Masuk Akal, tetapi Kasus Penggandaan Uang Berulang
Kasus pembunuhan yang dilakukan Slamet Tohari (45) di Kabupaten Banjarnegara, Jateng, mengejutkan banyak pihak. Sebanyak 12 korban dibunuh dan dikubur di lahan perkebunan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Jenazah korban ditemukan pada Senin (3/4). Pembunuhan yang dilakukan Slamet berawal dari penipuan dengan modus penggandaan harta. Para korban mengenal Slamet sebagai dukun yang bisa menggandakan uang. Korban dibunuh setelah berkali-kali menagih hasil penggandaan hartanya. Penipuan penggandaan uang, termasuk yang berujung pembunuhan, terjadi sejak lama. Pemberitaan Kompas pada Februari 1986 mengangkat sidang kasus penipuan penggandaan harta. Sumar Suryadilaga dan Eddy Saputra, dua petani asal Brebes, Jateng, menggaet uang Rp 50 juta dari enam korbannya. Keduanya mengaku bisa menggandakan kekayaan dengan perantaraan jin gundul (Kompas, 5/2/1986).
Pada pertengahan tahun 2007, delapan mayat korban pembunuhan dukun penggandaan uang ditemukan di Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Enam tersangka ditangkap dalam kasus pembunuhan berencana tersebut (Kompas, 25/7/2007). Kapolrs Lebak saat itu, Ajun Komisaris Besar Dwi Gunawan berkata, ”Pada ritual terakhir, korban disuruh berkeliling lubang dan diberi minum racun. Setelah roboh, mereka dipendam bersama dalam satu lubang,” ujar Gunawan. Pada April 2012. Asep (42), pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga, dibekuk (Kompas, 5/5/2012). Kasus serupa terjadi di Desa Ngemplak, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jateng, Juli 2013. Kasus terungkap setelah ditemukan tiga mayat tak dikenal di lereng Gunung Sumbing, Magelang. Mereka merupakan korban penggandaan uang yang dibunuh tersangka Munjaroh (Kompas, 29/7/2013).
Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Derajad Susilo Widhyarto, berpendapat, penipuan bermodus penggandaan uang terus berulang karena sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki kepercayaan terhadap hal-hal klenik. Kondisi itulah yang menyebabkan sebagian warga percaya bahwa ada orang tertentu yang memiliki kekuatan untuk menggandakan uang tanpa bekerja, kata Derajad saat dihubungi pada Selasa (4/4). Selain kepercayaan terhadap hal-hal klenik, sifat tamak juga menjadi faktor lain yang mendorong orang untuk percaya terhadap dukun penggandaan uang. Ketamakan itu mendorong sebagian orang ingin menjadi kaya tanpa bekerja keras sehingga mereka akhirnya menjadi korban penipuan. (Yoga)
Kemenkeu Perkuat Lini Pencegahan dan Pengawasan
Setelah penahanan bekas pejabat eselon III DJP Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, Kemenkeu menarik pelajaran dengan melakukan perbaikan dan penguatan menyeluruh, baik pencegahan maupun pengawasan. Langkah perbaikan dimulai dari penguatan sistem pencegahan melalui tiga lini pertahanan, yakni manajemen, satgas sistem pengendalian intern pemerintah dan apparat pengawasan intern pemerintah, juga memperkuat saluran pengaduan.
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo mengatakan, langkah selanjutnya adalah memperkuat pengawasan lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung. Kemenkeu juga melakukan pemutakhiran sistem profiling (identifikasi orang) dengan memanfaatkan data pihak ketiga dan media sosial. Penguatan koordinasi kelembagaan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan apparat penegak hukum merupakan langkat berikutnya. ”Terakhir, tentu proses penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai,” ujar Yustinus, saat dihubungi, Selasa (4/4). (Yoga)









