Euforia bank digital sudah berakhir. Tapi pendatang anyar terus berdatangan. Terbaru, ada SuperBank, transformasi dari Bank Fama bakal menyasar para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tak tanggung-tanggung, bank ini mendapat dukungan dari dua korporasi besar: PT Elang Media Visitama (EMTK) dan Grab. Lalu ada, Bank Mayora diakuisisi oleh BNI juga mengoptimalkan pasar UMKM.  Kemudian Bank Jasa Jakarta milik Astra Group bersama WeLab, adalah jagoan pasar kredit kendaraan bermotor di Jakarta. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin mengatakan, kunci bank digital hanya satu, yakni ekosistem. Selama memiliki ekosistem kuat, akan mengantarkan bank digital bertahan dan meningkatkan nilai valuasi. Andya Daniswara, SVP Business Development Emtek Group menyatakan, SuperBank bisa mendapat eksposur ke 180 juta jangkauan konsumen EMTK terutama dari lini media yang dimiliki. Lalu juga ada potensi 14 juta pelaku UMKM Bukalapak sebagai salah satu lini bisnis milik EMTK.

Tak cuma meredam gerak inflasi akibat digoyang faktor global dan domestik, pemerintah juga punya tugas menantang untuk mengawal konsistensi realisasi investasi yang menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi. Kendati sejauh ini terbilang ‘kebal krisis’, dinamika investasi tetap perlu diwaspadai. Musababnya, selain faktor global, ada berbagai peristiwa lain yang dapat mengubah peta politik dan ekonomi nasional dalam 2 tahun ke depan, salah satunya pemilihan umum. Situasi yang lazimnya melahirkan aksi wait and see di kalangan investor atau pelaku usaha. Sejumlah lembaga internasional bahkan memproyeksikan pertumbuhan investasi dalam komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) yakni pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sedikit lunglai pada tahun ini. Asian Development Bank (ADB) dalam Asian Development Outlook April 2023 memperkirakan PMTB Indonesia hanya tumbuh 5% pada tahun ini karena adanya aksi wait and see investor. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah di kisaran 6,1%—6,3%, dan makin menjauh dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 sebesar 8,4%. Selain agenda politik lima tahunan, aksi wait and see investor juga dipicu ketidakpastian ekonomi dunia yang belakangan tak hanya dirundung impak perang Rusia-Ukraina, juga gejolak industri perbankan Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Ekspektasi dari sejumlah lembaga itu tentu menjadi kewaspadaan bagi pemangku kebijakan. Terlebih, 2023 adalah warsa krusial untuk mengeksekusi program RPJMN. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, dalam Rapat Evaluasi RPJMN 2020—2024 di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (5/4), mengatakan pertumbuhan investasi berada dalam tren stagnasi.

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah Indonesia akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada Juni 2023. Presiden juga menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, mulai dari pengurangan ekspor bahan mentah dan meningkatkan penghiliran industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.Tidak ada yang salah dengan sikap Pemerintah untuk secara konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dapat dinikmati untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Ketentuan Pasal XI GATT/WTO 1994 tentang Penghapusan Restriksi Kuantitatif dan Ketentuan Pengecualiannya secara umum melarang kebijakan pelarangan dan/atau pembatasan (“lartas”) impor dan ekspor negara anggota. Dasar pertimbangannya adalah dampak lartas tersebut akan sangat signifikan terhadap keseimbangan global supplyand demand serta harga internasional komoditas tersebut dan mendistorsi kelancaran arus perdagangan internasional. Ayat 1 Pasal XI tersebut menetapkan bahwa lartas impor dan ekspor barang tidak dibenarkan menggunakan instrumen kuota, lisensi impor atau ekspor atau tindakan lain, melainkan hanya boleh dilakukan melalui instrumen bea masuk, pajak, atau pungutan lain.

Setapak demi setapak, upaya pemerintah dan parlemen untuk menghadirkan transformasi di sektor kesehatan dengan merilis Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan, mencapat tahap yang makin serius. Saat Rapat Kerja Komisi IX dengan pemerintah, disepakati pembentukan Panitia Kerja RUU Kesehatan yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari DPR dan pemerintah.Pada Rabu (5/4), pemerintah resmi menyerahkan Daftar Isian Masalah (DIM) atas RUU Kesehatan yang merupakan usulan dari DPR tersebut.Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa DPR telah memperoleh penjelasan dari pemerintah terkait dengan perkembangan pembahasan RUU Kesehatan. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke pembahasan tingkat pertama.“Pembentukan Panja [Panitia Kerja] Pembahasan RUU tentang Kesehatan dari Komisi IX DPR dan pemerintah,” ujar Melki saat membacakan simpulan rapat, Rabu (5/4). Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemerintah mendukung RUU Kesehatan yang merupakan Inisiatif DPR, karena sejalan dengan upaya transformasi sistem kesehatan Indonesia yang terdiri dari enam pilar. “Pemerintah mendukung apapun yang akan dilakukan untuk memberikan dampak ke masyarakat semaksimal mungkin,” jelasnya. Menurut Budi, terdapat 478 pasal yang ada di RUU Kesehatan dan pemerintah menyerahan 3.020 DIM. “1.037 itu sifatnya tetap, jadi mengonfi rmasi isi dari DPR, 399 ada perubahan redaksional, dan 1.584 ada perubahan dari substansi,” katanya.Dia mengatakan penyusunan DIM dilakukan setelah Kemenkes melakukan serangkaian kegiatan partisipasi publik dan sosialisasi terkait RUU Kesehatan. Terdapat 115 kegiatan partisipasi publik yang diikuti oleh 1.200 stakeholdersdan 72.000 peserta, baik secara luring maupun daring.

Deputi Eksploitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wahju Wibowo mengatakan, ketersediaan SDM yang kompeten melengkapi persoalan rig yang tidak cukup untuk merealisasikan program pengeboran masif. Dia menjelaskan, setiap rig yang beroperasi memerlukan ratusan tenaga kerja, sehingga persoalan ketersediaan SDM perlu segera dicari jalan keluarnya agar bisa mengebor 991 sumur pengembangan pada tahun ini. “Tantangan kami untuk memastikan target pengeboran 2023 menjadi sangat kompleks, karena membutuhkan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dan pengalaman mumpuni, sedangkan selama beberapa tahun yang lalu tidak banyak orang yang bekerja di rig,” katanya, Rabu (5/4). Pengeboran yang masif merupakan salah satu konsekuensi dari upaya mencapai target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030. Bahkan, SKK Migas menargetkan pengeboran sumur pengembangan bisa mencapai angka 1.000 titik setiap tahunnya. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, keterbatasan pasokan rig untuk pengeboran berpotensi meningkatkan biaya pengembangan hulu migas di dalam negeri.

Pemerintah mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalur darat selama periode mudik Lebaran tahun ini, menyusul potensi pengguna kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, sebanyak 52,4 juta orang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan proyeksi terjadi kepadatan pemudik di jalur darat pada periode Lebaran 2023 merupakan hasil riset Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Dari 53,4 juta orang pemudik, sebanyak 27,32 juta orang pemudik menggunakan mobil pribadi, sementara pengguna sepeda motor sebanyak 25,13 juta orang. “Untuk mudik kali ini, pertempuran kita di darat, karena begitu masif pergerakannya,” jelasnya dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media pada Rabu (5/4). Budi memprediksi total perjalanan selama arus mudik dan balik Lebaran mencapai 123,8 juta orang atau naik 44,79% dibandingkan periode yang sama 2022 sebanyak 85,5 juta orang. Riset Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub juga mencatat sebanyak 22,77 juta pemudik akan memakai bus dan 9,53 juta orang menggunakan mobil sewa. Seiring dengan hal tersebut, Kemenhub telah menyiapkan beberapa kebijakan pengaturan mobilitas di jalur darat selama mudik Lebaran tahun ini. Pertama, melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada simpang dan ruas jalan, baik tol maupun nontol. Kedua, memfasilitasi mudik gratis untuk pemudik dengan moda transportasi sepeda motor. Budi mengatakan, hal ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ketiga, pemberlakuan pembatasan angkutan barang bahan galian seperti pasir, batu, tanah, serta angkutan bahan tambang dan bangunan. Keempat, Kemenhub bersama Polri, TNI, Pemda, serta pihak terkait akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila dibutuhkan. Kebijakan ini akan diberlakukan terutama di ruas rawan kemacetan dan pasar tumpah.

JAKARTA,ID- Keputusan OPEC+ memangkas produksi  sebanyak 3,7 juta barel per hari (bph) melambungkan harga minyak mentah menembus US$ 81 per barel pada Selasa (04/04/2023), melonjak 21% dari titik terendah, Maret tahun ini, US$ 66,7 per barel. Langkah organisasi negara-negara mengekspor minyak dari mitranya itu diproyeksikan mendorong inflasi Amerika Serikat dan memaksa The Fed kembali agresif menaikkan suku bunga acuan. Secara tidak terduga, pada pertemuan Minggu (02/04/2023), OPEC+ memutuskan menambah pemotongan produksi secara sukarela  sebanyak 1,16 juta bph, sehingga total pemangkasan menjadi 3,7 juta bph sebagaimana di lansir Reuters. Angka itu setara 3,8% dari total konsumsi minyak dunia 97,1 bph berdasarkan data  Worldmeter. Produksi minyak global tercatat sekitar 100 juta bph sedangkan Rusia yang menjadi mitra 11,3 juta bph, sehingga OPEC+ menguasai pangsa sekitar 40,3%. Sementara itu, produsen minyak terbesar dunia adalah AS dengan produksi mencapai 14,8 juta bph, diikuti Arab Saudi 12,4 juta bph dan berikutnya Rusia. Pada peringkat kelima dan keenam adalah Tiongkok, dan Kanada, masing-masing sebanyak 4,9 juta bph dan 4,6 juta bph. (Yetede)

JAKARTA,ID- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, negara-negara Asean berkomitmen untuk  meningkatkan efisiensi energi diberbabagi sektor permintaan dibawah pengawasan Asean  Plan of Actian for Energy Cooperatian (APAEC). Bahkan, negara-negara dikawasan Asia Tenggara ini telah menetapkan target penurunan intensitas energi sebesar 32% pada tahun 2025. "Kita telah mencapai (penurunan intensitas energi) 23,8% pada 2020 dan menyoroti perlunya upaya lebih lanjut untuk mencapai target pada 2025 nanti," ujar Direktur Jenderal Energi Barum Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Dadan Kusdiana pada pembukaan Asean Energy Eficiency merupakan platform untuk meningkatkan kerja sama negara-negara Asean  di bawah APAEC 2016-2025. Workshop ini juga bertujuan untuk memprioritaskan langkah-langkah efisiensi energi yang akan diwujudkan melalui aksi nyata. Dalam sambutannya Dadan menyampaikan, sektor energi menyumbang permintaan  energi terbesar di Asean,yakni sebesar 146,2 juta ToE atau 38,6% dari total konsumsi energi final Asean pada tahun 2020. (Yetede)

JAKARTA,ID- Pemerintah menilai target pertumbuhan  ekonomi Indonesia sebesar 5,3% pada tahun ini tidak terlepas dari geliat usaha UMKM. Berkaitan itu, momentum pertumbuhan ekonomi harus dijaga  salah satunya melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan atau keuangan inklusif bagi pelaku UMKM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keunagan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan pada 2021 sebesar 83,6% dan pada 2022 sebesar 85,1%. Dia juga menjelaskan, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan mengenai target keuangan inklusif yaitu di kisaran 88% sampai 90% pada 2024. Meski demikian, saat ini masih banyak masyarakat yang belum terlayani secara baik, diantaranya UMKM. "Satu dari 10 UMKM masih belum mempunyai akses terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, sistem keuangan digital menjadi penting dan tentu segala macam  hambatan diharapkan dapat terselesaikan," kata Airlangga yang juga Ketua Harian  Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam acara Peluncuran  Mastercard Strive Indonesia di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (4/4/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID- memasuki pertengahan bulan puasa dan mulai mendekati masa libur Lebaran, Pertamina terus  memastikan kebutuhan  energi masyarakat menjelang masa arus mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah senantiasa aman. Area Manager Communication, Relation&CSR Pertamina Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan bahwa berbagai persiapapun sudah  dipetakan agar layanan dan kebutuhan energi  terpenuhi dengan baik menjelang Lebaran Idul fitri 2023. "Satuan tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul  Fitri (RAFI) Pertamina tahun 2023 siap mengamankan pasokan dan disntribusi BBM dan LPG selama arus mudik Lebaran tahun ini," ujar Nikho. Ia menuturkan Pertamina Patra Niaga kembali mengaktifkan Tim Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) 1444 H mulai pada 1 April hingga 2 Mei 2023 mendatang. Selama masa satgas RAFI, untuk wilayah Sumbagsel, konsumsi jenis gasoline  diprediksi mengalami peningkatan sebesar  24%, untuk BBM jenis gasoil tidak ada perubahan signifikan. Berbagai persiapan juga sudah dilakukan, seperti menyiapkan sarana dan fasilitas utama yang meliptu 10 terminal BBM, 2 Terminal LPG, 675 SPBU, 62 SPBE, 482 Agen LPG, dan 6 DPPU. (Yetede)