Kecelakaan yang terjadi pada dua asset strategis milik PT Pertamina (Persero) hanya dalam rentang satu bulan perlu mendapat perhatian serius, baik dari pihak Pertamina maupun pemerintah. Terlebih lagi,  tahun-tahun sebelumnya hal serupa pernah terjadi. Evaluasi secara menyeluruh mutlak perlu dilakukan. Kejadian terakhir, ledakan pada kompresor gas PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit Dumai, Riau, Sabtu (1/4) malam. Sembilan pekerja di ruang operator mengalami luka ringan.

Sebelumnya, kebakaran yang terjadi di Integrated Terminal Bahan Bakar Minyak Plumpang, Jakarta, Jumat (3/3) menyebabkan 25 orang meninggal. Terkait ledakan di PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit Dumai, Riau, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, Minggu (2/4), mengatakan, secara umum, kejadian itu sudah tertangani. Terdapat masjid dan sejumlah rumah warga yang rusak ringan akibat getaran. Jarak dari lokasi kejadian dengan rumah warga sekitar 3 kilometer.

Pengamat ekonomi energy yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yogyakarta, Fahmy Radhi, berpendapat, kejadian di Dumai dan Plumpang itu mengindikasikan buruknya sistem keamanan aset strategis dan berisiko tinggi Pertamina. Oleh karena itu, lanjut Fahmy, perlu ada keseriusan dalam mencegah hal serupa terulang di kemudian hari. Hal itu, antara lain, melalui perbaikan sistem keamanan yang semestinya memenuhi standar internasional. Selain itu, perlu audit untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. (Yoga)

Polemik data transaksi mencurigakan Rp 349 triliun terkait Kemenkeua harus segera diakhiri agar publik tak kebingungan. Solusi yang dapat ditempuh ialah para pejabat yang ada di wadah yang sama, yaitu Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, duduk bersama mencocokkan data. ”Semua pihak di Komite TPPU ini harus diundang untuk duduk bersama dan rekonsiliasi data. Setelah itu baru data dirilis ke publik bersama-sama,” kata mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, saat dihubungi, Minggu (2/4).

Dia menekankan, ketua, sekretaris, dan anggota Komite TPPU perlu bekerja kolektif dan kolegial mencocokkan data mana yang valid dan benar. Pencocokan data menjadi penting karena data agregat yang disampaikan PPATK dalam laporan hasil analisis (LHA) ada dalam rentang waktu 14 tahun dan melibatkan banyak orang. Karena itu, ada potensi penghitungan ganda. Dengan duduk bersama mencocokkan data, semua pihak diharapkan memiliki pemahaman sama sehingga data diluruskan. (Yoga)

Berita berjudul ”TPT Jungkir Balik Bertahan” (Kompas, 31/3) jadi sinyalemen, 2023 masih berat bagi industri padat karya ini meski ekonomi kita sendiri mulai pulih. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional mengalami pukulan ganda, di pasar global dan domestik. Kadin serta Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) memprediksi ekspor tahun ini turun, karena turunnya permintaan dunia, akibat resesi global. Sepanjang triwulan I-2023 ini saja, pesanan ekspor anjlok 40-50 %. Sebelumnya, ekspor sudah turun 30 % pada September-Oktober 2022. Ironisnya, pasar domestik yang diharapkan bisa jadi penyelamat untuk menyerap produksi yang tak terserap pasar ekspor justru dibanjiri produk impor, baik legal maupun ilegal.

Ada kekhawatiran, situasi pelik yang membelit industri TPT ini jadi alasan melakukan PHK. Keluhan tentang produk TPT impor yang membanjiri pasar domestik bukan baru kali ini kita dengar.APSyFI menyebut 50 % pasar tekstil domestik dikuasai barang impor,terutama dari China. Menteri Koperasi dan UKM menyebut impor baju bekas ilegal menguasai 31 % pasar pakaian domestik. Jatuh bangunnya industri TPT nasional sebenarnya gambaran dari persoalan daya saing. Selain pasar domestik yang dikuasai produk impor (legal dan ilegal), industri TPT juga dihadapkan pada dan kian menyusutnya penguasaan pangsa ekspor. Industri TPT nasional juga masih bergantung pada bahan baku impor, seperti kapas yang 99 % masih impor. Akibatnya, rentan terhadap gejolak kurs. (Yoga)

Daya saing produk udang Indonesia turun ditengah persaingan pasar yang semakin ketat. Target mengejar kenaikan ekspor udang periode 2020-2024 sebesar 250 % terancam tidak tercapai. Langkah strategis diperlukan untuk mendongkrak daya saing. Udang adalah komoditas unggulan ekspor perikanan yang terus digenjot pemerintah. Kontribusi ekspor udang berkisar 30-40 % dari total ekspor perikanan. Pada periode 2020-2024, nilai ekspor udang ditargetkan mencapai 4,25 miliar USD atau tumbuh 250 %, sedangkan produksi ditargetkan 2 juta ton. Untuk mencapai target itu, setiap tahun volume ekspor diharapkan tumbuh 15 % dan nilai ekspor naik 20 %.

Meski diunggulkan, sepanjang tahun 2022 tren produksi dan volume ekspor udang cenderung melemah. Berdasarkan data KKP, pada 2022 volume ekspor udang tercatat 240.000 ton, turun dibandingkan 2021 di 250.700 ton. Nilai ekspor udang tercatat 2,16 miliar USD atau turun dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2,23 miliar USD. Ketua Forum Udang Indonesia Budhi Wibowo menilai, problem penyakit udang jadi pemicu penurunan produksi. Salah satu penyakit yang merebak, yakni bintik putih, menyebabkan tingkat hidup (SR) udang menurun. Penggunaan pakan juga makin tidak efisien. Akibatnya, daya saing udang Indonesia turun di pasar global. (Yoga)

Inflasi selama tiga bulan pertama tahun 2023 diprediksi 0,79 %. Angka itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 1,2 %. Secara umum inflasi tahunan diperkirakan melandai seiring meredupnya dampak ikutan kenaikan harga BBM. Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rachman, saat dihubungi Sabtu (1/4) memperkirakan, inflasi pada triwulan I-2023 dipengaruhi kenaikan harga dan permintaan sejumlah bahan pangan pada bulan Ramadhan. Namun, secara umum inflasi masih lebih rendah ketimbang triwulan I-2022 dan akan kembali ke kisaran2-4 % pada akhir tahun ini.

”Pasokan bahan pangan tergolong cukup, tetapi rawan menjadi terbatas karena musim panen belum mencapai puncaknya, ditambah lagi cuaca ekstrem yang melanda banyak daerah. Selain itu, (inflasi) ini didorong juga oleh peningkatan permintaan di sektor perhotelan, perjalanan, restoran, dan jasa rekreasi,” kata Faisal. Secara tahunan inflasi pada Maret 2023 diperkirakan 5,09 % atau melemah dibandingkan inflasi Februari 2023 yang tercatat 5,47 % secara tahunan. Sebab, volatilitas harga tahun lalu lebih besar di tengah perang Rusia ke Ukraina yang menyebabkan pasokan energi terhambat serta melonjaknya harga minyak goring akibat pencabutan harga eceran tertinggi (HET). Angka tersebut sudah lebih rendah ketimbang inflasi tahunan 2022 yang mencapai 5,51 %. (Yoga)

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) membukukan pendapatan dari karbon kredit 747.000 dollar AS, setara Rp 11,18 miliar. ”Ini membuka peluang baru yang berpotensi meningkatkan nilai ekonomi pengurangan emisi karbon,” kata Direktur Utama PGE Ahmad Yunianto, Sabtu (1/4/2023). Pendapatan ini dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ulubelu dan Karaha. (Yoga)

Lonjakan harga beras yang membuat warga perdesaan di NTT tidak mampu membeli merupakan pelajaran berharga. Para pemangku kebijakan bisa segera menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum penguatan dan pengembangan pangan lokal yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Hal ini mengemuka dalam diskusi tentang problem krisis beras yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) di Kupang, Sabtu (1/4). Wakil Dekan FEB Unwira Bruder Salomon Leky membuka diskusi yang menghadirkan pembicara analis pemasaran hasil pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT Fransiska Diah Iswandari, Koordinator Program Voice for Climate Action Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (Pikul) Dina Soro, dan jurnalis Kompas Fransiskus Pati Herin.

Dina mengatakan, NTT tidak sedang mengalami krisis pangan, tetapi krisis beras. Pasalnya, sumber pangan selain beras di NTT masih sangat berlimpah. Dalam pemetaan yang dilakukan Pikul, terdapat lebih dari 30 jenis pangan di NTT. ”Kita tidak kekurangan pangan,” ujarnya. Dina mendorong agar pangan lokal diperkuat dari sisi kebijakan pemerintah. Sementara di sisi masyarakat, krisis beras di NTT seharusnya menjadi momentum kembali memperkuat pangan lokal. Banyak desa di Pulau Timor sudah memulainya dengan menanam pangan selain beras. Menurut Dina, selama ini kebijakan pemerintah belum berpihak pada pengembangan pangan lokal yang beragam. Dalam kebijakan nasional, pemerintah hanya memperhatikan komoditas padi, jagung, dan kedelai. Padahal, tidak semua daerah di Indonesia cocok untuk budidaya tanaman itu. (Yoga)

Menjelang Idul Fitri, biasanya pabrik tekstil dan produk tekstil sibuk bukan main untuk memenuhi lonjakan permintaan. Namun, hal itu tak terjadi kali ini. Boro-boro sibuk hingga lembur, mesin-mesin pabrik malah tak semuanya dapat beroperasi karena sepi order. Pagi itu, Kamis (30/3) Dedi, bukan nama sebenarnya, tengah berkeliling mengawasi operasional produksi di pabrik tekstil tempatnya bekerja. Direktur pabrik tekstil di kawasan Majalaya, Bandung, ini sesekali menegur pekerjaan karyawannya atau sekadar menyapanya. Matanya nanar menatap mesin produksi tekstil yang siang itu tidak beroperasi. ”Bukannya rusak, tetapi memang tak beroperasi karena sedang sepi order,” kata Dedi.

Kini, lanjut Dedi, utilitas produksi pabriknya tidak sampai 60 %. Tempat parker truk lengang. Hanya ada satu truk yang terparkir di sana. ”30 tahun saya berkecimpung di industri ini, rasanya baru kali ini mau Lebaran tapi sepi produksi,” ujar Dedi. Ia meminta agar identitas dan nama perusahaannya tidak disebutkan lantaran khawatir kepercayaan pemasok, perbankan, calon pembeli bakal makin tergerus dengan situasi yang tengah dihadapinya. Menurut Dedi, penurunan aktivitas produksi ini terjadi karena minimnya permintaan pembeli. Saat ini pasar dalam negeri dibanjiri produk impor, baik yang didatangkan secara resmi maupun ilegal. (Yoga)

Sekitar Rp 190 triliun (44%) kredit restrukturisasi mendapat fasilitas perpanjangan relaksasi hingga Maret 2024. Sedangkan Rp 245 triliun sisanya atau 56% tidak diperpanjang dan jatuh tempo pada 31 Maret lalu. Meski kredit restrukturisasi yang jatuh tempo tersebut menambah rasio kredit bermasalah (NPL), perbankan sudah mem-back-up dengan cadangan yang sangat memadai, sehingga tidak akan menimbulkan gejolak. Kalangan bankir dan otoritas menyatakan kondisi perbankan saat ini sangat solid, termasuk bank kecil kategori KBMI I dan II. Mereka meyakini kasus bank bermasalah di AS dan Eropa tidak akan berpengaruh ke perbankan domestik

Sumber di OJK menjelaskan bahwa perbankan nasional sudah membuat kalkulasi matang, antisipatif, dan menyiapkan cadangan cukup menghadapi berakhirnya relaksasi restrukturisasi (restru) kredit 31 Maret 2023. Untuk kredit restru yang jatuh tempo, sekitar Rp 245 triliun (56%), bank-bank sudah menyiapkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang besar, bahkan lebih besar disbanding sebelum pandemi. Terbukti, jumlah kredit berisiko (loan at risk/LAR) menurun. NPL gross tercatat sebesar 2,59% di Januari 2023, NPL nett 0,76%. (Yetede)

Sebanyak 11 saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) membukukan lonjakan harga yang fantastis atau populer disebut “to the moon” selama kuartal I-2023. Dikatakan fantastis karena harga saham-saham tersebut terbang tinggi hingga di kisaran 106% sampai 812%. Berdasarkan data BEI yang di olah selama Januari-Maret 2023, saham PT Pelita Teknologi Global Tbk (CHIP) tercatat sebagai saham dengan kenaikan harga tertinggi yaitu sebesar 812,5%. Posisi kedua adalah saham PT Hatten Bali Tbk (WINE) dengan kenaikan harga 326,3%.

Kemudian, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dengan kenaikan harga 270,4%, PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (LAJU) 226%, dan PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS) 224,7%. Selanjutnya, saham PT Saptausaha Gemilangindah Tbk (SAGE) 174%, PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) 172,7%, PT PAM Mineral Tbk (NICL) 128%, dan PT Haloni Jane Tbk (HALO) 112%. Tak ketinggalan, saham PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA) naik 107,1% dan PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) sebesar 106,1%. (Yetede)