JAKARTA, ID-Sebanyak 107 perusahaan menggelar penawaran umum perdana Initial Publik Offering/IPO saham tahun ini. Mereka mendidik dana segar Rp123 triliun dan IPO. Berdasarkan data Otoritas Jasa keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah kedatangan 24 emiten baru. Ke depan, ada dua pemain nikel besar yang berencana menggelar IPO, yakni PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nikel dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) dengan target dana masing-masing Rp 10 triliun dan Rp9,6 triliun. Adapun total penghimpunan dana di pasar modal hingga 31 Maret 2023 mencapai RP 54 triliun. Namun, kedatangan emiten baru tidak  mampu mengerek indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI. IHSG melemah 0,55% pada akhir Maret 2023, ditengah net  inflow asing sebesar Rp4,12 triliun.  "Adapun secara year to date (ytd), IHSG menyusut sebesar 0,66%, meski asing mencetak  net inflow Rp6,62 trilun." Ujar Kepala Departemen Literasi. Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Sentosa dalam keterangan resmi, Senin (3/4/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk  sedang mempersiapkan penggabungan dua lini usahanya, yaitu PT Telkomsel  yang bergerak di layanan mobile seluler dan IndiHome yang bergeral di layanan kabel fiber optik broadband. Kedua entitas tersebut akan digabungkan menjadi layanan fixed mobile (FMC). Perseroan memproyeksikan bahwa bisnis FMC merupakan suatu keniscayaan dan akan menjadi bisnis  masa depan. Direktur Utama PT Telkom Ririek Ardiansyah mengatakan, ke depan,  industri telekomunikasi (telko) mekin menantang. Hal ini dipicu karena semakin menurunnya harga paket internet/data (broadband)) per unit satuannya. " Karena itu, margin (perusahaan telekomunikasi)  akan semakin tertekan. Kita sebagai operator telko harus melakukan  berbagai hal, salah satunya bagaimana mengefisiensi  biaya capital expenditure (capex)  dan operasional expenditure (opex). Nah itu, Industri. Ririek menjelaskan, pada bisnis seluler, harga layanan data di Indonesia saat ini menjadi yang termurah kedua di dunia, yaitu hanya US$ 0,3 per Gigabit (GB). Indonesia hanya berada dibawah India  dengan harga US$ per GB. Sedangkan diatas Indonesia  bertengger Filipina dengan harga US$0,4 per GB. (Yetede)

JAKARTA — Kinerja saham emiten-emiten farmasi di bursa saham terpantau cenderung stagnan pada tahun ini. Setelah sempat meroket pada masa pandemi, saham sektor farmasi kini minim sentimen penggerak harga. Research and Consulting Manager Infovesta Utama, Nicodimus Kristiantoro, menuturkan sentimen negatif lebih banyak membayangi seiring dengan berakhirnya masa pandemi, yang secara drastis mengurangi kebutuhan layanan obat-obatan. “Persaingan antaremiten cukup ketat karena akan saling berkompetisi, bergerilya ekspansi, dan berinovasi agar tidak kehilangan pelanggannya,” ujar Nico kepada Tempo, kemarin, 4 April 2023. Emiten farmasi pelat merah yang sebelumnya perkasa dan mendulang keuntungan berlipat karena penjualan obat terkait dengan Covid-19 serta vaksinasi, kini kinerja sahamnya berbalik merosot dengan harga yang terus tergerus. PT Indofarma Tbk (INAF), misalnya, dalam setahun terakhir harga sahamnya turun 55,13 persen atau 860 poin ke level Rp 700 per lembar saham. Berikutnya, saham PT Kimia Farma Tbk (KAEF) anjlok 46,36 persen atau 795 poin ke level Rp 920 per lembar saham. Sedangkan anak usaha KAEF, PT Phapros Tbk (PEHA), melemah 35,71 persen atau 375 poin ke level Rp 675 per lembar saham. (Yetede)

Perusahaan air minum kemasan mengeksploitasi air dengan biaya sangat rendah dan menjualnya dengan harga hingga 1.000 kali lipat. Air minum dalam kemasan merupakan salah satu produk minuman paling populer di dunia, dan industri ini dengan gencar memanfaatkan popularitas tersebut. Sejak milenium ini (memasuki abad ke-21), negara-negara di dunia telah meraih kemajuan signifikan untuk mewujudkan air minum yang aman bagi semua. Pada 2020, 74 persen populasi manusia memiliki akses ke air minum yang aman dikonsumsi. Angka ini meningkat 10 persen dibanding pada dua dekade lalu. Namun kemajuan ini masih menyisakan 2 miliar manusia yang tak memiliki akses terhadap air layak minum. Sementara itu, perusahaan air minum kemasan mengeksploitasi air permukaan dan akuifer (lapisan kulit bumi berpori yang dapat menahan air)—biasanya dengan biaya yang sangat rendah—kemudian menjualnya dengan harga 150-1.000 kali lipat lebih mahal daripada unit air keran di kota yang sama. Mereka kerap menjustifikasi tingginya harga ini dengan menawarkannya sebagai produk alternatif yang sepenuhnya aman dibanding air leding. (Yetede)

Otot mata uang Garuda kian kuat di hadapan dollar AS. Dalam tiga hari berturut-turut, rupiah bertahan di bawah level Rp 15.000 per dollar AS. Kemarin (4/4), rupiah ditutup di Rp 14.899 per dollar AS, level terkuat sejak 6 Februari 2023. Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, penguatan rupiah didukung optimisme investor terhadap fundamental ekonomi dalam negeri. Tak hanya itu, imbal hasil surat berharga negara (SBN) dalam negeri yang termasuk tinggi dibandingkan regional menjadi daya tarik investor asing. Jika dibanding negara kawasan Asia, yield SBN tenor 10 tahun merupakan ketiga tertinggi, setelah Pakistan dan India. Selasa (4/4), yield SUN tenor 10 tahun di level 6,75%. Investor juga menaruh harapan pada revisi PP Nomor 1 Tahun 2019 terkait kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ditambah lagi, surplus neraca perdagangan masih besar di tengah harga komoditas yang relatif tinggi. "Investor berpikir revisi DHE bisa memupuk fundamental rupiah," terang Lukman. Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga sepemikiran. Kebijakan memperketat DHE akan membuat dana hasil ekspor diparkir lebih lama di dalam negeri. Harapannya, hal ini akan terus mendorong penguatan rupiah.

Bank digital di Tanah Air masih terus berupaya menjaring nasabah. Di sisi lain, mereka harus meningkatkan fitur layanan dan memperluas ekosistem untuk semakin memudahkan nasabah bertransaksi. Sejalan dengan perkembangan jumlah pengguna, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank digital semakin mekar dan penyaluran kredit meningkat. Di sini bank digital harus pandai menggenjot kinerja dan mengandalkan ekosistem. Bank Neo Commerce  Tbk (BBYB) tercatat menjadi bank dengan nasabah terbanyak, yakni mencapai 20 juta per November 2022. Namun, penghimpunan DPK bank ini dengan perbandingan nasabah sebanyak itu tergolong kurang efisien. Indikatornya, DPK baru mencapai Rp 14,4 triliun akhir tahun 2022. Sementara BCA Digital memiliki 1,1 juta nasabah. Anak usaha Bank Central Asia (BCA) ini  menghimpun DPK Rp 6,85 triliun.  BCA Digital dari awal tak ingin jorjoran menjaring nasabah. Lanny Budiati, Direktur Utama BCA Digital menyampaikan, pihaknya fokus pada kualitas nasabah dibandingkan  kuantitas. Ekosistem Gojek dan Tokopedia (GOTO) menjadi andalan. Tapi GOTO menyebut diri sebagai ekosistem terbuka. Artinya, bank lain juga bisa menggarap ekosistem GOTO.

Meski sektor pajak saat ini tengah menjadi sorotan terkait maraknya kasus korupsi yang menimpa pegawai otoritas pajak, tidak menyurutkan upaya pemerintah menggenjot peneriman pajak tahun depan. Pemerintah bahkan optimistis bisa mendongkrak penerimaan pajak tahun depan lebih tinggi lagi dari target tahun ini. Target ambisius itu terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Dalam dokumen KEM-PPKF 2024, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tahun 2024 sebesar Rp 2.275,3 triliun hingga Rp 2.335,1 triliun. Angka itu naik dari target penerimaan perpajakan tahun 2023 yang sebesar 2.021,2 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyatakan, ada lima sektor yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak 2022 dan kuartal I-2023. "Kami perkirakan sektor itu adalah industri pengolahan, sektor perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, pertambangan, serta konstruksi dan real estat," ujar Dwi ke KONTAN, Selasa (4/4). Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto sependapat. Dari lima sektor yang dibidik pemerintah, yang paling signifikan adalah penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan. Bila menilik pada tahun 2022, kedua sektor itu menyumbang lebih dari 50% terhadap penerimaan pajak negara. Misalnya, sektor industri pengolahan pada 2022 memberi sumbangan 28,7% terhadap total penerimaan pajak. Kemudian sektor perdagangan berkontribusi 23,8% terhadap total penerimaan pajak di periode tersebut.

Kepulan asap emiten rokok semakin menipis. Hal ini tercermin dari kinerja sejumlah emiten rokok pada 2022. Ambil contoh PT Gudang Garam Tbk (GGRM) yang kinerjanya lesu. Mengutip laporan keuangan GGRM yang dirilis ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (3/4), laba bersih GGRM pada 2022 anjlok 50,45% secara tahunan menjadi Rp 2,77 triliun dari Rp 5,61 triliun di 2021. Anjloknya laba GGRM seiring mengempisnya pendapatan sebesar 0,16% dari Rp 124,88 triliun di 2021 menjadi Rp 124,68 triliun. Sejumlah faktor menjadi penyebab utama merosotnya pendapatan GGRM pada 2022. Salah satunya, biaya pokok penjualan GGRM tahun lalu melonjak 2,67% secara tahunan menjadi Rp 113,59 triliun. Alhasil, laba bruto GGRM di 2022 tersisa Rp 11,09 triliun atau turun 22,48%. Kinerja PT H.M Sampoerna Tbk (HMSP) tak kalah memprihatinkan. Pada 2022, laba bersih HMSP ambles 11,48% menjadi Rp 6,32 triliun dari Rp 7,14 triliun di akhir 2021. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya menilai, kenaikan cukai yang signifikan di awal 2022 menyebabkan mayoritas emiten rokok terbebani. Setali tiga uang, CEO Edvisor.id Praska Putrantyo menilai, kenaikan tarif cukai pada 2022 menggerus margin laba emiten. Seiring itu, Praska memproyeksikan, prospek emiten rokok di 2023 masih diselimuti sentimen negatif.

Aturan permodalan perbankan di Tanah Air perlu menjadi perhatian regulator di tengah kasus kegagalan sejumlah bank di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Terutama permodalan bank-bank yang baru memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun pada akhir 2022. Hingga Februari 2023, OJK melihat kondisi permodalan perbankan masih terjaga di level yang tinggi. Hal itu tercermin dari capital adequacy ratio (CAR) yang tercatat sebesar 26,10%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, OJK akan terus melakukan penguatan kinerja dan konsolidasi perbankan, khususnya permodalan. Ini dalam rangka memastikan perbankan lebih resilient dan punya daya saing yang kuat. Saat ini dalam aturan konsolidasi bank umum, modal inti minimum perbankan ditetapkan sebesar Rp 3 triliun. Selain Bank Pembangunan Daerah (BPD), seluruh bank umum sudah memenuhi aturan itu akhir tahun 2022. Adapun BPD masih dikasih waktu hingga akhir 2024 untuk memenuhi aturan tersebut. Sementara dari pengamatan OJK, kasus kegagalan bank di AS tidak berdampak langsung ke perbankan Indonesia.

Pemerintah terus mengencangkan kewaspadaan fiskal tahun ini. Pasalnya, ada risiko besar yang bersumber dari selisih antara target penerimaan negara dan realisasinya imbas dari sejumlah faktor baik global maupun domestik. Jika tak diantisipasi, amat mungkin defisit keuangan bakal melebar. Kewaspadaan pemerintah dikemukakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal Edisi I Tahun 2023. Laporan yang dipublikasikan tengah pekan ini memotret kondisi ekonomi pada kuartal I/2023. Adapun risiko yang kini dihadapi, berasal dinamika perekonomian global yang mencakup fluktuasi harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter. BKF memperkirakan, berdasarkan sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kuartal I/2023 akan dilingkupi perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada pembengkakan defisit anggaran. Sementara itu, pengetatan moneter oleh negara-negara maju akan menekan nilai tukar rupiah yang juga berdampak pada peningkatan defisit APBN. Kementerian Keuangan saat menyusun APBN 2023 pun sejatinya telah mengantisipasi risiko tersebut, dengan tujuan menjaga momentum pemulihan setelah perekonomian terhempas pandemi Covid-19. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, menjelaskan dana cadangan disiagakan untuk merespons dinamika ekonomi global dan daya rambatnya terhadap ekonomi nasional. Akan tetapi, dana cadangan yang masuk ke dalam postur fiskal adalah automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara. Dalam kaitan defisit fiskal dan pemenuhan sumber pembiayaan, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhidin Mohamad Said, mengatakan penggalian potensi pajak wajib dilakukan. Apalagi menurutnya, selama ini pungutan pajak belum tereksekusi dengan maksimal.