Pada triwulan I-2023, Posisi Investasi Internasional Indonesia mencatat kewajiban neto 255,3 miliar dollar AS, meningkat ketimbang akhir triwulan IV-2022 yang sebesar 252,7 miliar dollar AS. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan Kewajiban Finansial Luar Negeri. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (19/6/2023). (Yoga)

Tata niaga elpiji 3 kg atau elpiji subsidi belum tuntas dibenahi dan masih ada celah ketidaktepatan sasaran karena distribusinya terbuka. Kini, pengguna tengah didata agar penyalurannya tepat sasaran. Berdasarkan regulasi yang berlaku, harga jual eceran elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung (sejak 2008). Tahap selanjutnya, di pangkalan/subpenyalur, harga eceran tertinggi (HET) ditentukan setiap pemda. Sedang, ditingkat pengecer  tidak ada pengaturan harga. Mengacu Pergub DKI Jakarta No 4 Tahun 2015, HET elpiji 3 kg di Kota Administrasi Jakpus, Utara, Barat, Selatan, dan Timur ialah Rp 16.000 per tabung. Sementara khusus di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan HET ditetapkan Rp 18.000 per tabung dan Kepulauan Seribu Utara ditetapkanRp 19.500 per tabung.

Namun, dari pantauan di sejumlah lokasi di Jaktim, Senin (19/6) sejumlah pangkalan menjual di harga Rp 17.000 per tabung. Apabila membeli 10 tabung, harganya menjadi Rp 16.500 per tabung. Kendati demikian, ada juga pangkalan yang mengaku tetap menjual Rp 16.000 per tabung. Sudah jarangnya elpiji 3 kg seharga Rp 16.000 per tabung dirasakan Tia (42), warga Kecamatan Cakung, Jaktim, yang juga pengecer. ”Saya beli Rp 17.000, kadang Rp 18.000. Itu ambil sendiri, bukan diantar. Rp 16.000 sudah enggak dapat. Masih ada barangnya juga sudah syukur, sih, karena sering kosong. Di sini (warung) saya jual Rp 20.000,” katanya. Salah satu pangkalan di Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jabar, menjual elpiji 3 kg seharga Rp 18.750 per tabung. Terpampang papan informasi HET Rp 18.750, sesuai SK kepala daerah.  (Yoga)

JAKARTA,ID-Kabar kurang sedap menerpa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek prestisius ini disebut-sebut kembali  mundur beroperasi dari rencana Agustus 2023 ke Januari 2024. Tapi pemerintah tegas membantah. Berarti KCJB bakal tetap beroperasi sesuai jadwal. Kabar mundurnya pengoperasian proyek KCJB secara teknis belum layak diluncurkan. Karena alasan itulah, peluncuran KCJB bakal diundur dari jadwal pertengahan Agustus tahun ini, ke awal tahun depan. Isu mundurnya jadwal pengoperasian KCJB terungkap dalam dokumen internal bertajuk Laporan Progres Update tanggal 14 Mei 2023. Berdasarkan laporan itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menolak rencana PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) memulai operasi KCJB secara komersial pada 18 Agustus 2023. Kemenhub bersama Mott Macdonalds, Pwc, dan Umbra selaku konsultan proyek tersebut, sebagaimana diwartakan Reuters, baru-baru ini, menyarankan agar KCJB beroperasi komersial secara penuh mulai Januari 2024 alias mundur lima bulan dari target. (Yetede)

JAKARTA,ID-Efek Beragun Asset syariah (EBAS) yang pertama di Indonesia, yakni EBAS-SP SMF-BRIS01 hasil kerja sama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (IDX:BRIS) dan PT sarana Multigriya Finansial (SMF) telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia Hadirnya EBAS dengan skema Surat partisipasi ini menjadi gebrakan baru dalam investasi syariah  dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan kehadiran  EBAS-SP SMF-BRIS01 ini diharapkan bermanfaat  untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan, karena dapat menjadi pilihan instrumen investasi syariah baru bagi masyarakat selain saham, sukuk, dan reksadana. "Semoga kehadiran EBAS-SP SMF-BRI01 yang menjadi produk terbaru sekaligus yang pertama  di Indonesia ini dapat memberikan multiplier effect yang positif terhadap perekonomian dan keuangan syariah di Tanah Air. Selain itu mendukung langkah Pemerintah dalam pengembangan industri halal, di mana BSI diharapkan  terus menjadi lokomotif yang mendorong kemajuan bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia," ujar Wapres Ma'ruf Amin. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah, melalui Kementerian  Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), didorong untuk memperketat, mengawasi,  dan memverifikasi ulang peredaran kartu pelanggan seluler (subscriber indentity/SIM card) perdana prabayar. Ada indikasi masih marak  terjadi pembelian kartu prabayar yang langsung bisa dipakai tanpa calon pengguna melakukan registrasi untuk aktivasi di konter/pernjual akhir yang mengakibatkan banyaknya kejahatan digital. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, pihaknya menemukan adanya kemudahan pengguna SIM card prabayar tanpa registrasi dipenjual akhir yang memudahkan operator seluler (opsel) dalam menambah jumlah pelanggan. Disisi lain, kasus pemanfaatan data dari nomor KTP dan NIK yang valid untuk aktivasi kartu seluler prabayar  berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan oleh pihak tak bertanggung jawab. "Dan, ketika kasus kejahatan coba dijejak oleh aparat penegak hukum, ini menimbulkan tantagan tersendiri. Karena, data pengguna ponsel berbeda dengan data riilnya," ujar Heru di Jakarta, dikutip Senin (20/06/2023). Verifikasi kartu prabayar disebutnya antara lain bertujuan agar penggunaan media sosial dilakukan bertanggung jawab. (Yetede)

SINGAPURA,ID-Para analis dari Goldman Sachs memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dengan alasan tingkat  kepercayaan yang masih lemah. Pasar properti yang masih diliputi ketidakpastian juga dipandang sebagai faktor penghambat lebih kuat dari yang diperkirakan. Bank investasi asal Amerika Serikat itu menurunkan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Tiongkok untuk sepanjang tahun ini dari 6% menjadi 5,4%, Menurut catatan yang dirilis pada Minggu (18/06/2023) Goldman Sachs juga menurunkan proyeksi pertumbuhan 2024 dari 4,6% menjadi 4,5%. "Tidak ada pembukaan kembali (ekonomi pascapandemi) yang lajunya melambat secepat di Tiongkok. Kami perkirakan hambatan  terhadap pertumbuhan  terus berlanjut sementara para pembuat kebijakan terkendala  oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan politik  dalam menggelontorkan stimulus yang memedai," kata para analis Goldman, yang dikepalai oleh ekonom Hui Shan, yang dilansir Reuters pada Senin (19/06/2023). Revisi terbaru dari Goldman Sachs tersebut menyusul laporan USB, Bank of Amerika (BOFA), dan JPMorgan  yang juga telah menurunkan  perkiraan PDB Tiongkok setahun penuh. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pembangunan industri berorientasi teknologi tinggi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), menjadi faktor penting dalam mencapai target pendapatan per kapita Indonesia sebesar US$ 30.300 pada 2045. Sementara itu, ditengah upaya mencapai target tersebut, Indonesia harus mampu bersaing diantara negara-negara sekawasan agar tidak tertinggal. Target pemerintah untuk mencapai pendapatan US$ 30.300 pada 2045 terbilang ambisius. Dalam peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 di Jakarta,pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menargetkan agar pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran US$ 23.000 sampai US$ 30.300 pada 2045. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada 1% yaitu dikisaran 0,5% sampai 0,8%. Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan sebesar 5% yang saat ini telah dicapai masih perlu ditingkatkan. Dengan skenario transformatif, maka diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% agar tahun 2041 Indonesia dapat keluar dari MIT. Sedangkan dengan skenario sangat optimistis, rata-rata pertumbuhan sebesar 7% agar tahun 2038 Indonesia dapat keluar dati MIT. "Jadi persaingan kita ini bukan hanya mencapai  target pendapatan perkapita , tapi juga adalah bagaimana  agar kita juga tidak kalah bersaing atau tertinggal  dengan negara sekawasan di Asean," kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Yudhistira kepada Investor Daily, Senin (19/06/2023). (Yetede)

National Logistic Community (NLC) dan Deliveree dengan bangga mengumumkan kemitraan strategis mereka untuk memecahkan masalah terbesar dalam industri trucking yakni utilisasi truk. Fokus utama dari kemitraan ini adalah membantu anggota perusahaan truk mereka sebanyak 1.300 perusahaan untuk sepenuhnya memanfaatkan truk mereka dengan muatan dari marketplace besar Deliveree. Hal ini akan dicapai dengan menggunakan teknologi canggih Deliveree yang menawarkan pemesanan dan penugasan truk berdasarkan lokasi dan ketersediaannya. Selain itu, teknologi Deliveree akan menawarkan jadwal lengkap yang memungkinkan truk untuk menyelesaikan pemesanan dan segera beralih ke pemesanan berikutnya di sekitarnya, dan melanjutkan hal ini sepanjang hari. Hasil akhirnya adalah waktu istirahat yang lebih sedikit antara pemesanan dan lebih sedikit truk yang berjalan kosong. Ketua NLC, Angga Purnama, mengatakan sebanyak 1.300 perusahaan truk NLC memiliki total armada lebih dari 200.000 truk. "Pasar Deliveree akan menugaskan muatan FTL dan LTL ke truk anggota kami di tempat yang tepat dan waktu yang tepat agar truk mereka digunakan sepenuhnya dengan waktu kosong yang sedikit mungkin. Ini berarti anggota kami akan mendapatkan lebih banyak pendapatan dengan armada yang sudah ada," kata Angga. (Yetede)

JAKARTA – Pemakaian sistem transaksi jalan tol nirsentuh atau multi-lane free flow (MLFF) tetap ditunggu-tunggu meski batal diterapkan perdana pada awal Juni lalu. Vice President of Standardization and Monitoring Evaluation Intelligent Transport System (ITS) Indonesia, Resdiansyah, meminta agar uji lapangan dan pembuktian keandalan teknologi yang didukung sensor satelit itu bisa segera dirampungkan. “Asalkan pengujiannya bisa sesuai dengan target. Prospeknya masih bagus untuk mengurangi kemacetan di pintu tol,” tutur Resdiansyah kepada Tempo, kemarin. Rancangan implementasi MLFF yang diprakarsai Roatex Zrt Ltd, entitas teknologi asal Hungaria, itu masih jalan di tempat. Teknologi jalan tol senilai US$ 309 juta atau sekitar Rp 4,63 triliun yang digarap Roatex bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini akan dipakai perdana di ruas jalan tol Bali Mandara pada 1 Juni lalu. Namun rencana itu batal karena ketidaksesuaian antara hasil uji coba sejumlah perangkat penunjang MLFF dan target keandalan alias key performance indicator (KPI) yang disepakati Indonesia dan Hungaria. Kondisi itu diperparah oleh perbedaan pendapat dalam tubuh PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), entitas yang nantinya menjadi operator MLFF. (Yetede)