Netty Prasetiayani mengajukan interupsi sebelum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengetok palu mengakhiri rapat paripurna, kemarin, 20 Juni 2023. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pimpinan Dewan mendesak pemerintah membatalkan penghapusan mandatory spending anggaran kesehatan minimal 10 persen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Netty mengatakan, alokasi anggaran kesehatan atau mandatory spending penting dipertahankan sebagai kepastian bahwa negara hadir menjamin ketahanan kesehatan nasional. ”Kami berharap pimpinan DPR dapat mendesak pemerintah mengembalikan mandatory spending sebagai roh dari omnibus law RUU Kesehatan,” kata Netty dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 20 Juni 2023.

Penolakan RUU Kesehatan bermula ketika pemerintah menghapus alokasi minimal anggaran kesehatan dalam RUU tersebut. Draf terbaru yang beredar berbeda dengan versi pembahasan pada Februari 2023. Pada draf lama, Pasal 420 RUU itu memuat rencana kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pemerintah daerah sebesar 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam draf terbaru, Pasal 409 RUU tersebut, hanya disebutkan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kesehatan dari APBN sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah berasal dari APBD sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional. (Yetede)

Pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan dalam usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 sebesar Rp 2.275,3 triliun hingga Rp 2.335,1 triliun atau setara dengan 9,9-10,2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu naik 12,57-15,53 persen dari target perpajakan pada tahun ini, yang sebesar Rp 2.021,2 triliun. Target tersebut dinilai sulit dicapai, terlebih di tengah gejolak tahun politik dan penyelenggaraan pemilihan umum. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menuturkan, berdasarkan histori pada tahun pemilu, terdapat kecenderungan penurunan rasio pajak serta penerimaan secara keseluruhan. Hal itu disebabkan oleh pelemahan aktivitas perekonomian masyarakat ataupun pelaku usaha yang cenderung menahan diri dalam melakukan konsumsi maupun investasi. 

Pada tahun politik, pelaku usaha biasanya menunggu hasil pemilu. “Contohnya, pada 2019, rasio pajak kita sebesar 9,9 persen atau menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Dengan demikian, kalau pada 2024, target penerimaan perpajakan tinggi sekali, ini jelas overshoot,” ujar Bhima kepada Tempo, kemarin. Berdasarkan data pemerintah, penerimaan perpajakan Indonesia selama ini banyak disumbangkan oleh lonjakan harga komoditas. Adapun pada 2024, para ekonom memprediksi harga komoditas turun tajam, tak lagi seperti pada 2021 dan 2022. Selain itu, pada tahun depan, sebagian besar mitra dagang utama Indonesia, seperti Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa, diproyeksikan mengalami perlambatan permintaan domestik serta kinerja manufaktur sehingga kinerja ekspor Indonesia ikut merosot. (Yetede)

JAKARTA-Kalangan pengusaha meminta pemerintah berhati-hati dalam meningkatkan target penerimaan perpajakan dari beberapa sektor usaha, khususnya yang terkena dampak resesi global. Pelaku usaha khawatir target penerimaan negara yang dipatok terlampau tinggi justru menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. "Pemerintah justru harus mempertimbangkan insentif untuk menstimulasi pertumbuhan sektor tertentu," ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, kepada Tempo, kemarin. Arsjad mengingatkan bahwa saat ini masih banyak ketidakpastian dari tensi geopolitik yang menjadi ancaman perekonomian global. Belum lagi resesi yang terjadi di Eropa juga membayangi para pelaku usaha di Tanah Air, terutama industri manufaktur, seperti tekstil dan turunannya. Jika dunia usaha tidak mencari pangsa pasar baru, penurunan penerimaan usaha tidak bisa dihindari. Hal tersebut akan berimbas pula pada penerimaan perpajakan. Tantangan jangka-panjang menengah juga tak kalah pelik. Arsjad mengatakan tantangan itu berupa kondisi global, pergeseran kekuatan politik, dan kebijakan pengendalian emisi karbon. (Yetede)

Musik memiliki arti penting bagi Aditya Nugraha, 36 tahun. Dia selalu mengawali dan menutup hari dengan alunan nada yang diputar dari satu platform streaming musik digital di gawainya. Ia membuat daftar lagu kesukaan dalam satu playlist. Digital Streaming Platform (DSP) banyak mengubah cara Aditya mendengarkan dan memilih lagu. Warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, ini mengingat saat masih remaja, ia terbiasa mendengarkan musik dari tape analog milik kakaknya. Slank merupakan band yang lagunya didengar oleh Aditya secara berulang-ulang waktu itu karena abangnya merupakan penggemar kelompok musik yang berbasis di Gang Potlot, Jakarta Selatan, tersebut. Lagu yang diputar berulang-ulang tersebut mempengaruhi Aditya untuk ikut juga menggemari Kaka, Bimbim, dan kawan-kawan. Ia kemudian mulai membeli kaset Slank. “Dulu, saat duduk di bangku SD, untuk dengar Slank, harus keluar uang Rp 15 ribu,” kata dia. Saat duduk di bangku SMP dan SMA, ia harus menyisihkan Rp 25 ribu. Kini, Aditya mengandalkan streaming untuk mendengarkan karya musikus favoritnya itu. “Gratis dan bisa di mana saja asalkan ada kuota Internet,” ujarnya 

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk mengakses musik secara instan tanpa perlu mengunduh. Pada 2006, Spotify memperkenalkan model bisnis musik streaming berlangganan yang revolusioner. Dengan Spotify, pengguna dapat mendengarkan musik secara streaming langsung dari perpustakaan lagu yang luas dengan membayar biaya bulanan. Ini menjadi dasar platform streaming musik modern. Setelah kesuksesan Spotify, platform streaming musik lainnya bermunculan, termasuk Apple Music, SoundCloud, dan Joox. Semua menawarkan jutaan lagu yang dapat didengarkan secara streaming dan memberikan pilihan yang lebih banyak kepada pengguna. David Tarigan, pengamat musik, mengatakan, platform streaming telah berkembang menjadi outlet utama publik mendengarkan musik. “Banyak juga yang memilih YouTube,” kata dia. Platform streaming juga menjadi medium penting untuk pergaulan. (Yetede)

Kepala Bidang Produk dan Solusi Visa Indonesia Dessy Masri mengatakan, negara maju di dunia telah mengakomodasi perangkat yang lebih luas untuk transaksi nirkontak. Seperti telepon seluler pintar, jam pintar, tablet, laptop, dan alat elektronik lainnya. ”Di Indonesia juga sudah ada sistem nirkontak, tetapi hanya bisa menggunakan kartu. Pengembangan agar nirkontak dapat digunakan pada perangkat lain masih terkendala,” ujarnya dalam diskusi secara daring bertajuk ”Memasuki Era Virtual Banking di Indonesia”, di Jakarta, Senin (19/6). Sejak awal, mandatori penerapan pembayaran  nirkontak di Indonesia cenderung lambat dibandingkan dengan negara lain. Hal itu menyebabkan transisi masyarakat dari kartu debit/kredit biasa menjadi kartu berfitur.

Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menuturkan, perkembangan teknologi yang pesat akan mempercepat peralihan masyarakat ke sistem pembayaran digital. Perkembangan sistem pembayaran, perlu diiringi literasi keuangan yang baik di masyarakat. Menurut data OJK pada 2022, Indeks Literasi Keuangan Indonesia hanya 49,68 %, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan 85,1 %. ”Jarak yang terbentang antara literasi dan penggunaan ini berbahaya. Masyarakat dapat terjebak dalam penipuan dan kejahatan lainnya,” katanya. Untuk meningkatkan literasi keuangan, perlu kolaborasi OJK dengan institusi pendidikan dan perbankan. (Yoga)

Pekerja di sektor keuangan China menjadi target pemotongan gaji dan tunjangan. Perusahaan CITIC Securities, misalnya, awal Juni ini memotong gaji pokok karyawan hingga 15 persen. Langkah ini menyusul kebijakan Presiden China Xi Jinping untuk mengurangi ketimpangan. Pekerja di sektor keuangan merupakan salah satu kelompok pekerja dengan bayaran tertinggi di China. (Yoga)

Sejak diprogramkan tahun 2000, sudah 23 tahun mimpi swasembada daging sapi tidak kunjung terwujud. Dukungan kebijakan presiden diperlukan. Laporan komprehensif harian Kompas dan Kompas.id, yang dipublikasikan Senin (19/6) menunjukkan akar masalahnya berada pada kesejahteraan peternak sapi rakyat sehingga minat beternak sapi menurun. Akibatnya, pilihan kebijakan pemerintah beralih pada mengimpor daging sapi dan kerbau yang lebih murah dari India dan Brasil. Sekarang bahkan mulai ada upaya mengimpor sapi hidup dari Brasil meskipun masih terkendala perizinan. Indikator menurunnya minat beternak sapi, terlihat dari data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022, dimana pelaku usaha peternakan sapi potong turun dari 5.078.979 rumah tangga pada 2013 menjadi 4.642.186 rumah tangga pada 2018.

Menurunnya jumlah peternak sapi terjadi karena rata-rata kesejahteraan mereka masih rendah, terlihat dari tren nilai tukar peternak yang menurun pada periode 2019-2021. Nilai tukar peternak pada periode itu di bawah angka 100, yang bermakna peternak kurang sejahtera, karena skala ekonomi peternakan sapi rakyat yang masih kecil. Peternak rakyat rata-rata memiliki tiga-empat sapi saja. Padahal, sedikitnya setiap  kepala keluarga peternak perlu memiliki 20 sapi atau lebih agar lebih menguntungkan. Kita berharap presiden terpilih hasil Pemilu 2024, menjadikan peternakan sapi sebagai proyek strategis nasional yang menyejahterakan rakyat, khususnya peternak. (Yoga)

Sensus pertanian 2023 yang sedang berlangsung diharapkan menghasilkan basis data akurat untuk mendorong kebijakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti alih fungsi lahan pertanian dan pertumbuhan sektor pertanian yang masih belum stabil. Direktur Neraca Produksi BPS Puji Agus Kurniawan mengemukakan, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar, yakni 29,4 persen,  disusul perdagangan dan industri pengolahan. Peran sektor pertanian berkontribusi 12 persen terhadap PDB. Meski demikian, pertumbuhan nilaitambah pertanian cenderung fluktuatif.

Menurut Agus, sensus pertanian 2023 diharapkan mampu menjawab tantangan pertanian global dan nasional, yakni ketahanan pangan, kualitas dan keamanan pangan, serta keberlanjutan. Hasil riset Nagara Institute 2023, beberapa tantangan menuju ketahanan pangan, antara lain kelembagaan petani, SDM, penguatan produksi, dan kesejahteraan petani. ”Tantangan (pertanian) ini perlu dijawab pemerintah,” katanya dalam diskusi ”Akurasi Data Menuju Kedaulatan Pangan dan Keberlanjutan Pertanian”, yang digelar secara daring, Senin (19/6). (Yoga)

Argentina bisa dibilang sebagai negara yang gagal mengelola ekonominya dengan baik. Seusai pandemi Covid-19, saat ekonomi negara-negara lain mulai pulih dan bangkit kembali, ekonomi Argentina tetap terpuruk. Berdasar data IMF, pertumbuhan ekonomi Argentina selama triwulan I-2023 hanya 0,2 %. Inflasinya melambung tinggi hingga 108,8 %, menjadikan Argentina sebagai salah satu negara dengan inflasi tertinggi di dunia. Argentina juga masuk dalam kelompok negara yang mengalami  stagflasi, yakni pertumbuhan ekonominya stagnan, tetapi inflasinya sangat tinggi. Ketergantungan yang tinggi terhadap minyak dan kegagalan otoritas moneter mengelola likuiditas yang melimpah merupakan sejumlah faktor yang membuat ekonomi Argentina terjerembab.

Berbeda dengan di sepak bola, di sektor ekonomi, Indonesia saat ini jelas lebih baik dibandingkan dengan Argentina. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun ini 5,03 %, dengan inflasi hanya 4,97 %. Indonesia bisa belajar dari kegagalan Argentina keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Pada dekade 80 dan 90, Argentina digadang-gadang bakal menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Argentina saat itu memiliki bonus demografi dengan jumlah penduduk produktif lebih besar ketimbang non-produktif. Namun, 2-3 dekade berselang, Argentina tak kunjung lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Argentina gagal memanfaatkan bonus demografi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi. (Yoga)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika perlu diisi agenda rutin secara kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri. ”Kami berupaya agar, paling tidak, setiap bulan ada event internasional dan setiap minggu terdapat event regional sehingga KEK Mandalika tidak pernah sepi,” ujar Sandiaga, Senin (19/6/2023). (Yoga)