BPK menemukan persoalan pada pekerjaan 13 badan usaha milik negara yang menerima suntikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) pada 2015 dan 2016 sebesar Rp 10,49 triliun. Pekerjaan-pekerjaan yang disokong duit negara tersebut masih belum dapat diselesaikan hingga rentang waktu pemeriksaan yang dilaksanakan auditor negara, yakni hingga semester I 2022. Dari pemeriksaan itu, BPK mencatat ada aset dengan total nilai PMN Rp 10,07 triliun yang belum selesai dikerjakan, serta dana operasional yang belum dimanfaatkan sebesar Rp 424,11 miliar. Akibatnya, aset tersebut belum dapat digunakan dan tujuan masing-masing kegiatan operasional tidak tercapai. "Terdapat potensi pendapatan yang tidak diterima karena aset belum beroperasi," demikian isi laporan BPK yang diterima Tempo, kemarin.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen penggunaan tambahan PMN menunjukkan terdapat tambahan modal negara pada tahun anggaran 2015 dan 2016 sebesar Rp 11,67 triliun. Sebanyak Rp 3,74 triliun belum terealisasi. Penyerapan dana tambahan PMN tersebut bervariasi, dari 28,03 persen sampai 99,11 persen. Sementara itu, progres pekerjaan fisik bervariasi antara 38,67 persen dan 99,67 %. BUMN yang menerima PMN cukup besar tapi realisasinya rendah salah satunya adalah Perum Bulog. BUMN bidang pangan ini menerima penyertaan modal negara mencapai Rp 2 triliun pada 2016. Namun, hingga paruh pertama 2022, realisasinya baru 38,67 %. Kemajuan fisik dari proyek yang disokong dana negara itu pun baru 38,67 %. BPK menemukan hambatan realisasi PMN itu terjadi pada proyek modern rice milling plant (MRMP), drying center dan silo jagung, serta gudang modern-distribution center karena kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Kendala lainnya adalah keterlambatan pekerjaan oleh kontraktor, perselisihan nilai kontrak, serta tertundanya proyek gudang modern di Surabaya dan Makassar. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia. Pencabutan status itu berlaku sejak Rabu (21/6). Indonesia setidaknya melewatkan 1.206 hari dalam masa pandemi Covid-19 sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020 silam. "Sejak Rabu 21 Juni 2023 pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi," kata Presiden Jokowi, Rabu (21/6). Sejalan dengan pencabutan status itu, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia mulai memasuki masa endemi. Meski begitu, Presiden meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalani perilaku hidup sehat. Sontak keputusan mengakhiri status pandemi di Indonesia mendapatkan respon positif dari sejumlah kalangan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berpendapat, keputusan mencabut status pandemi sejalan dengan pencabutan status darurat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada awal Mei lalu. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai pencabutan status pandemi tidak akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pasalnya, kegiatan ekonomi sudah pulih sejak Presiden mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022. "Berarti sebenarnya kegiatan ekonomi sudah normal sejak pencabutan PPKM, jadi kalau melihat situasi pencabutan status pandemi ini pengaruhnya kecil pada ekonomi," kata dia. Di pasar modal, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy mengemukakan, dampak positif pencabutan status pandemi bisa terihat dengan ekspansi sejumlah emiten yang cenderung meningkat dibandingkan saat pandemi Covid-19. Menurut dia, ekspansi di beberapa sektor bisnis mulai terlihat selama bulan terakhir.

Eksportir kemungkinan belum mau memarkir devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri dalam tempo lama. Kondisi global sekaligus belum adanya kepastian kebijakan, menjadi penyebabnya. Sebagai catatan, harga komoditas utama ekspor Indonesia bergerak dalam tren menurun. Harga batubara, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), hingga nikel di pasar global masih melemah. Hal ini membuat kinerja ekspor Indonesia terus melandai dan menekan surplus neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor sepanjang Januari-Mei 2023 sebesar US$ 108,06 miliar, turun 6,01% dibandingkan periode yang sama 2022 ( year on year /yoy). Nilai impor juga turun, namun angkanya tak sedalam ekspor, yakni hanya 3,78% yoy menjadi US$ 91,58 miliar. Alhasil, neraca perdagangan hanya mencatat surplus US$ 16,48 miliar, juga lebih rendah ketimbang surplus pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar US$ 19,8 miliar. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman melihat surplus neraca perdagangan dalam jangka pendek akan menyusut dan berefek terhadap penerimaan DHE. Kondisi ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Muhammad Nawir Messi menilai Indonesia harus memperluas basis ekspor sehingga tak hanya bergantung komoditas. Terutama, mendorong ekspor dari sektor manufaktur sehingga bisa menambah DHE.

Pelaku usaha menanti aksi lanjutan Bank Indonesia (BI) dalam meng­­or­kestrasi moneter melalui instrumen makroprudensial guna memberikan daya dorong lebih besar terhadap ekonomi nasional. Maklum, sejak pengujung tahun lalu bank sentral mengalihkan fokus pada optimalisasi fungsi suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) guna merespons lesatan inflasi. Kini, setelah indeks harga konsumen (IHK) perlahan dapat dikendalikan, asa besar kembali ditujukan kepada otoritas moneter sehingga mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi. Memang, BI telah mengutak-atik instrumen makroprudensial selama pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya yakni melonggarkan rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti, rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka kendaraan bermotor 0%. Dilakukan pula pelonggaran kewajiban Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan RIM Syariah, hingga kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dalam pembiyaan inklusif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto, mengatakan relaksasi lanjutan dari BI dalam kaitan makroprudensial akan menambah energi dunia usaha. Bagi industri otomotif, kebijakan ma­­kro­­pru­densial BI pun memberikan impak positif terhadap kinerja penjualan kendaraan, mengingat mayoritas transaksi dilakukan melalui perbankan atau perusahaan pembiayaan. Tak jauh beda, Sekretaris Jenderal Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie, mengatakan suku bunga acuan bukanlah faktor tunggal yang memberikan gairah bagi ekonomi riil, termasuk di sektor properti.

Sementara itu, kalangan ekonom memandang kebijakan makroprudensial memang memberikan keringanan yang cukup signifikan bagi dunia usaha dan efektif mendorong konsumsi. Hanya saja, perbankan cenderung memiliki pertimbangan subjektif sehingga pelonggaran moneter tidak seketika diikuti oleh akselerasi penyaluran kredit. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan kebijakan makroprudensial BI sejatinya bertujuan baik untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Haryo Kuncoro, menambahkan BI perlu mengembalikan arah kebijakan moneter sebagaimana kondisi ekonomi normal mengingat pandemi Covid-19 di dalam negeri telah berakhir. Konretnya adalah dengan mengembalikan kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan makroprudensial untuk stabilisasi.

Kota DKI Jakarta hari ini, Kamis (22/6), berulang tahun yang ke-496. Selama hampir lima abad Jakarta yang menjadi ibu kota negara dan berperan sebagai pusat pemerintahan setelah era penjajahan kolonial Belanda. Namun, peran-peran tersebut segera berganti. Ibu kota dan pusat pemerintahan akan berpindah ke Nusantara secara bertahap mulai 2024. Lokasi ibu kota baru diumumkan pada 26 Agustus 2019, yang mencakup sebagian wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Secara legal, pemindahan ibu kota ke Nusantara punya landasan hukum. Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU-IKN) disahkan oleh DPR pada 18 Januari 2022. Selain itu, pemindahan ibu kota juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020—2024 dan Perpres 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehilangan status sebagai ibu kota negara, Jakarta akan mengalami perubahan dalam hal administrasi dan pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat fokus pada pengembangan dan pengelolaan wilayahnya secara mandiri. Dengan tidak lagi sebagai ibu kota negara, Jakarta sebagai provinsi akan berpeluang lebih leluasa mengatur tata ruangnya sendiri, yang selama ini kerap dinilai ‘berebut’ kepentingan dengan pemerintah pusat. Pemindahan ibu kota mungkin akan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Jakarta untuk lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur dan transportasi.

Pemerintah tidak mau terburu-buru mengeluarkan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, karena masih harus mengevaluasi kemajuan pembangunan smelternya. Meski begitu, kedua perusahaan itu dipastikan masih bisa menjual hasil tambangnya ke luar negeri hingga Mei 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan masih harus melakukan kajian lebih lanjut mengenai rekomendasi ekspor konsentrat tembaga agar sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7/2023. Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah mengevaluasi kemajuan pembangunan smelter di dalam negeri. Rekomendasi ekspor konsentrat tembaga yang dikeluarkan pihaknya pun akan mengacu kepada proses tersebut. “Kalau rekomendasi [ekspor] ke Freeport Indonesia kami belum bisa memberikan surat. Yang penting kebijakan [relaksasi ekspor mineral] itu evaluasi kemajuan smelter,” katanya, Rabu (21/6).

Pemerintah sebelumnya memang memberikan relaksasi ekspor mineral logam untuk komoditas tembaga, besi, timbal, seng, dan lumpur anoda hasil pemurnian tembaga hingga 31 Mei 2024. Kendati diberikan relaksasi, Kementerian ESDM mengaku harus menghitung besaran denda yang mesti dibayarkan oleh lima pemegang izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus (IUP/IUPK) yang telah menyelesaikan 50% pembangunan smelter mereka. Selain Freeport Indonesia, pemerintah juga memberi kelonggaran ekspor untuk Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Sebuku Iron Lateritic Ores, serta dua smelter milik PT Kapuas Prima Coal, yakni PT Kapuas Prima Citra, dan PT Kobar Lamandau Mineral. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa sejak 10 Juni 2023 perusahaan sama sekali tidak melakukan pengapalan konsentrat tembaga. Alasannya, perusahaan belum menerima rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM, dan smelter yang dikelola oleh PT Smelting sedang mengalami shutdown selama 75 hari. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan bahwa keterlambatan penerbitan surat rekomendasi ekspor untuk lima perusahaan mineral logam yang menerima relaksasi ekspor mineral logam bakal berdampak serius kepada arus kas perusahaan.

Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan liquefied petroleum gas atau LPG bersubsidi tabung 3 kilogram untuk mengantisipasi lonjakan harga di tingkat pengecer.n PT Pertamina (Persero) melalui sub-holding commercial and trading-nya PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa perusahaan selalu memastikan pasokan LPG 3 kilogram (kg) dalam kondisi aman. Perseroan pun menjamin harga LPG 3 kg yang dijual di pangkalan resmi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ahad Rahedi, Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, mengatakan bahwa lonjakan harga LPG 3 kg banyak terjadi di level pengecer atau toko kelontong yang pengawasan dan penertibannya berada di luar kewenangan Pertamina. Dia pun berharap peran aktif pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan kepada pengecer. Selain itu, pemerintah daerah juga mesti lebih gencar melakukan sosialisasi terkait dengan siapa saja yang berhak menggunakan LPG 3 kg sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan gas Bumi No. B 2461/MG.05/DJM/2022. Untuk menyiasati lonjakan harga di tingkat pengecer, Ahad meminta masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung di pangkalan resmi milik Pertamina atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Di sana, masyarakat bisa membeli LPG 3 kg dengan harga sesuai HET Jawa Timur, yakni Rp16.000.

Setidaknya, saat ini ada satu pangkalan LPG resmi Pertamina di setiap desa atau kelurahan di Jawa Timur. “Pertamina sejak 2017 memiliki program One Village One Outlet [OVOO] LPG yang capaiannya sudah 100% untuk Jawa Timur, sehingga tidak ada alasan lagi masyarakat kesusahan mencari LPG,” jelasnya. Pasokan LPG 3 kg di Jawa Timur sendiri saat ini sendiri sebanyak 24.377 metrik ton, dengan konsumsi harian mencapai 4.673 metrik ton. Artinya, stok LPG 3 kg di wilayah tersebut cukup untuk kebutuhan masyarakat lebih dari 5 hari ke depan. Dari Sumatra Barat, Pertamina Patra Niaga menggelar operasi pasar LPG 3 kg untuk memastikan ketersediaan gas tersebut. Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara Susanto August Satria mengatakan bahwa pihaknya memastikan distribusi dan stok LPG 3 kg di Sumatra Barat dalam kondisi aman. Daymas Arangga, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa terbatasnya kuota LPG 3 kg membuat harga komoditas itu di lapangan mengikuti permintaan dan pasokan. Lonjakan harga juga disebabkan oleh penyaluran subsidi melalui LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran. Sepanjang Januari—Mei 2023, penyaluran LPG 3 kg telah mencapai 3,32 juta metrik ton, atau sekitar 41,5% dari kuota yang ditetapkan pada tahun ini sebanyak 8 juta metrik ton. Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Ariadji menuturkan bahwa pihaknya telah mengirimkan sejumlah surat peringatan dan petunjuk teknis kepada kepala daerah untuk dapat menyesuaikan kembali HET gas melon tersebut.

Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan Badan Sandang diperlukan untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Tanah Air yang terus terhantam berbagai tantangan. Bahkan, saat ini utilitas industri sektor itu sudah lebih rendah dari 50%, sehingga menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menyelamatkan industri TPT. “Indonesia dijadikan market oleh negara-negara eksportir TPT lainnya. TPT adalah industri yang perlu perlindungan atau regulasi,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Legislasi DPR, Rabu (21/6). Jemmy menuturkan, hingga kini belum ada regulasi yang mampu melindungi industri TPT dari gempuran produk impor di pasar dalam negeri. Di sisi lain, pasar ekspor sektor tersebut juga terus merosot karena pelemahan ekonomi sejumlah negara yang menjadi market utama. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito menyebut pelaku industri TPT tidak bisa mengoptimalkan inovasinya karena masih banyak yang menggunakan mesin tua. Kementerian Perindustrian pun mengaku tengah menyiapkan insentif untuk industri padat karya, termasuk TPT agar bisa membalikkan kinerjanya menjadi lebih baik.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyiapkan empat rangkaian kereta api pengumpan atau feeder untuk mendukung operasional kereta cepat rute Jakarta--Bandung pada 18 Agustus 2023. Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 2 Bandung Mahendro Trang Bawono menjelaskan bahwa terus mempersiapkan fasilitas pendukung kereta api (KA) feeder menjelang beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJCB). Nantinya, KA feeder digunakan penumpang KCJB untuk menyambung perjalanannya dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung. Dia menjelaskan KA feeder tersebut menempuh jarak 15 kilometer dengan waktu tempuh selama 22 menit. Selain menuju Stasiun Bandung, imbuhnya, KA feeder juga akan berhenti di Stasiun Cimahi. Selain itu, PT KAI juga mem­­bangun ruang tunggu khu­­sus penumpang KA feeder di Stasiun Bandung dan Cimahi. Mahendro menjelaskan ruang tunggu tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas umum yang dibutuhkan penumpang seperti kursi, toilet, mushala, dan lainnya.

Kehadiran Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) diyakini mampu menjadi pusat logistik pangan Provinsi Sulawesi Selatan menyusul lokasinya yang cukup strategis.KIPAS berlokasi di Lapadde, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Proyek ini diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bakal meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, serta daya saing Kota Parepare.Walikota Parepare Taufan Pawe mengatakan bahwa, sejak 2018, Perum Bulog telah memberi kepastian akan menempati kawasan ini untuk gudang di area KIPAS. Selain itu, KIPAS juga memiliki infrastruktur pendukung a.l. Terminal Tipe C Lapadde yang berada di dekat area gudang dan akses ke kereta api dan pelabuhan kering.“Infrastruktur jalan sebagai akses antara pelabuhan dan kawasan industri. Jadi kawasan dapat diakses dari segala penjuru tanpa melewati pusat Kota Parepare dengan infrastruktur jalan yang sangat luas,” katanya kepada Bisnis, Rabu (21/6).Sementara itu, kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPw BI Sulsel) bersama dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) telah mengidentifikasi dan memetakan potensi strategis pengembangan investasi wilayah ini untuk dijajakan kepada para calon investor tahun ini.