PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group) bekerja sama dengan PT Bina Karya (Persero) mengumumkan minatnya untuk membangun hotel pertama berbintang empat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Direktur Eksekutif Vasanta Group Erick Wihardja mengatakan Vasanta telah memilih lokasi pembangunan hotel yang terletak tidak jauh dari Istana Negara. “Kami melihat IKN ini a big milestone bagi Indonesia, salah satu momen perubahan yang sangat besar bagi negara. Jadi, kami ingin ikut andil dalam sejarah itu,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (22/6). Menurutnya, pembangunan hotel itu hasil kerja sama Vasanta Group dengan PT Bina Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Otorita (BUO), yang ditandatangani di Alam Sutera, Tangerang, pada Rabu (21/6). Setelah kesepakatan ini dilakukan, dia berharap proses pembangunan segera dilaksanakan sehingga Vasanta Group dapat berpartisipasi pada pembukaan IKN pengganti Jakarta. Direktur Utama PT Bina Karya (Persero) Boyke P. Soebroto mengungkapkan kepercayaannya kepada Vasanta Group sebagai pihak yang telah memiliki portofolio hotel berkualitas di Tanah Air. Perjanjian kerja sama itu dilakukan sebagai kesepakatan bersama di bawah perikatan sebelum persetujuan lokasi dikeluarkan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Setelah izin lokasi diterbitkan, Vasanta Group kemudian memulai pembangunan hotel di Nusantara itu.

Indonesia telah diputuskan memasuki masa endemi Covid-19. Meski begitu, upaya perlindungan dari Covid-19 pada masyarakat tetap diperlukan, terutama bagi kelompok berisiko tinggi. Pemerintah diminta untuk tetap menjamin akses masyarakat terhadap vaksin dan menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis bagi kelompok berisiko tinggi. Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan dalam konferensi pers yang diikuti secara daring, Kamis (22/6) di Jakarta, mengatakan, penetapan status endemi bukan berarti penularan Covid-19 tidak ada atau lenyap di masyarakat.

Penyakit Covid-19 tetap ada, tetapi terkendali dan tidak menimbulkan kedaruratan di masyarakat. Untuk itu, fondasi kesehatan masyarakat yang telah dibentuk selama masa pandemi Covid-19 diharapkan tetap dijaga. Pemerintah pun perlu segera menetapkan upaya pencegahan, pengendalian, dan manajemen Covid-19 untuk jangka panjang. Upaya tersebut meliputi surveilans, informasi dan edukasi, akses pada vaksin dan obat, serta pelayanan kesehatan yang prima dan siap siaga.

”Beredar informasi bahwa ketika sudah tidak pandemi, vaksin tidak lagi di-cover  pemerintah. Kami ingin mengimbau agar vaksin Covid-19 tetap diberikan secara gratis  untuk kelompok risiko tinggi, terutama yang tidak mampu,” tutur Erlina. Kelompok berisiko tinggi yang dimaksud ialah warga lansia, orang dengan penyakit kronis, dan orang yang mengalami imunosupresi (gangguan imunitas). Kelompok tersebut amat berisiko mengalami perburukan jika tertular Covid-19. (Yoga)

Kendati inflasi terus melandai, BI tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 %, untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian perekonomian global. Suku bunga acuan di level 5,75 % sudah bertahan selama enam bulan. ”Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini konsisten dengan sikap kebijakan moneter BI untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2-4 % pada sisa tahun 2023,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers, Kamis (22/6). Berdasarkan data BPS, inflasi berbasis indeks harga konsumen (IHK) per Mei 2023 sebesar 4 % secara tahunan, menurun dibandingkan April 2023 di 4,33 %.

Menurunnya inflasi, lanjut Perry, adalah hasil positif dari konsistensi kebijakan moneter. Perry menambahkan, keputusan mempertahankan tingkat suku bunga acuan tersebut karena besarannya masih diperlukan dalam rangka penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation). Perputaran aktivitas ekonomi dan manufaktur dalam negeri telah meningkatkan permintaan barang impor baik sebagai barang konsumsi maupun barang bahan baku. Dengan nilai tukar rupiah yang terjaga, diharapkan bisa menahan inflasi dari aspek barang impor. (Yoga)

Mundurnya perusahaan asal AS, Air Products, dari dua proyek gasifikasi batubara di  Indonesia seakan menegaskan, energi alternatif itu belum menarik dan ekonomis dari sisi bisnis. Proyek pun reset atau diatur ulang. Di sisi lain, substitusi elpiji haruslah dipikirkan. Kepastian mundurnya Air Products dari proyek hilirisasi batubara di Indonesia telah disampaikan pada akhir Maret 2023. Melalui laman resmi perusahaan pada Kamis, 23 Maret 2023, Air Products mengonfirmasi tidak lagi terlibat di proyek gasifikasi batubara mana pun di Indonesia. Sebelumnya, Air Products terlibat dalam dua proyek gasifikasi batubara di Indonesia, yakni batubara ke dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji di Sumatera Selatan dan batubara ke metanol di Bengalon, Kaltim. Bahkan, peletakan batu pertama proyek DME di Sumsel, yang digarap bersama PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero), diresmikan Presiden Jokowi  pada 24 Januari 2022.

Tiga bulan berselang, PT Bukit Asam (PTBA) masih mencari pengganti Air Products. ”Kami tetap komitmen dengan apa yang ditugaskan pemerintah. Kami sudah melaukan penjajakan dengan calon investor atau peminat dari luar negeri,” ujar Dirut PTBA Arsal Ismail setelah RUPS PTBA di Jakarta, Kamis (15/6). Ia menambahkan, perusahaan  yang sedang dijajaki tersebut berasal dari China. Selain terus memantau perkembangan dan proses, PTBA juga berkoordinasi dengan pemerintah agar proyek coal to DME bisa berjalan dengan baik. Apalagi, dari aspek sumber daya, PTBA memiliki cadangan batubara 3 miliar ton. Arsal juga mengakui dampak perubahan timeline proyek coal to DME dengan hengkangnya Air Products. ”Tentu harus kami jadwal ulang lagi. Kemarin, kan, sudah membuat (timeline) pembangunan berkisar 3-4 tahun. Dengan  investor baru, start (ke awal lagi). Tapi, tidak awal banget karena, kan, sudah ada yang dimulai,” katanya. (Yoga)

OJK menekan gap literasi dan inklusi keuangan antara wilayah desa dan kota. Industri keuangan formal diminta masuk ke desa-desa untuk menawarkan produk keuangan  sekaligus melakukan edukasi literasi keuangan. Saat ini, desa justru lebih banyak terpapar tawaran pinjaman daring ketimbang literasi keuangan. ”Kami ingin membuka akses keuangan formal sebesar-besarnya kepada masyarakat desa. Karena itu, kami meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Nagari (Desa) Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Kamis (22/6).

Friderica menyebut, peluncuran Ekosistem Keuangan Inklusif di Nagari Sumpur akan menjadi proyek percontohan untuk wilayah perdesaan lain di Indonesia. Program ini akan meningkatkan literasi keuangan masyarakat desa pada lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan perbankan, lembaga pembiayaan, pegadaian, asuransi, investasi, pinjaman daring, hingga ke perencanaan keuangan. Friderica memaparkan, inklusi keuangan di wilayah perkotaan Indonesia mencapai 86,7 %, tetapi di perdesaan baru 82,7 %. Ada gap 4 % antara desa-kota. Inklusi keuangan ini menunjukkan seberapa banyak warga yang sudah menggunakan produk industri keuangan formal atau resmi. Sementara itu, literasi keuangan di perkotaan mencapai 50,5 % dan desa 48,4 %. Gap desa-kota mencapai 2,1 %. Literasi keuangan ini menunjukkan seberapa banyak masyarakat mampu memahami dan memutuskan penggunaan jasa industri keuangan. Gap ini dari tahun ke tahun terus menurun. (Yoga)

Upaya mendongkrak populasi sapi hidup dan mewujudkan swasembada daging sapi nasional dinilai turut ditentukan kemampuan dan kapasitas peternak. Karena itu, perlu pelatihan untuk peternak krusial guna meningkatkan produktivitas peternakan sapi di Indonesia. Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan sekaligus penggagas Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) dan akademisi IPB University, Muladno, berpendapat, sarana pelatihan seperti SPR diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas peternak sapi nasional. Hasilnya terlihat dari produktivitas sapi indukan yang meningkat sejalan dengan kemampuan peternaknya. Ia mencontohkan kemampuan beranak seekor sapi betina produktif yang dikelola peserta SPR meningkat dari 2-3 kali menjadi 8 kali. Peningkatan itu seiring kemampuan peternak mengelola usaha. Menurut dia, tanpa pemahaman tentang model usaha yang memadai, peternak bisa terjebak untuk menyembelih sapinya demi memenuhi kebutuhan hidup.

”SPR berlangsung selama sembilan bulan dan memberikan fondasi pola pikir, karakter, hingga cara peternak berbisnis. Dalam usaha mewujudkan swasembada (daging sapi) tak bisa hanya bermodalkan sapi dan kandang, peternak pun perlu dibekali ilmu,” ujarnya, Kamis (22/6). Muladno memerinci, hasil pengembangbiakan indukan paling tidak dapat dilihat dalam jangka waktu 10 tahun. Selama pengembangbiakan itu, peternak berpotensi memperoleh sapi jantan yang bisa dipotong dan dijual sebagai sumber pendapatan. Oleh karena itu, guna mendapatkan penghasilan tetap selama periode pengembangbiakan, selain dari pemotongan sapi jantan, SPR juga akan mewajibkan peternak binaan membuat pupuk kandang padat dan cair. Dari sisi sumber indukan, pemerintah perlu menyediakan fasilitas, salah satunya melalui impor sapi bakalan. Namun, sapi lokal tetap perlu jadi prioritas saat ini. (Yoga)

Hampir 40 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ini melebihi alokasi anggaran untuk pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana di desa. Padahal, aturan menetapkan anggaran maksimum penyelenggaraan pemerintahan 30 persen. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Kamis (22/6/2023), menyampaikan hal itu. (Yoga)

Sebagian masyarakat di Pulau Karimunjawa, Jepara, Jateng, mengeluhkan dampak pencemaran limbah tambak udang di wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir. Selain merusak lingkungan dan mengganggu perekonomian masyarakat, kehadiran tambak  udang di kawasan itu juga memicu perselisihan antarwarga yang pro dan kontra terhadap tambak. Proyek tambak udang vaname mulai masuk ke pulau itu tahun 2016. Satu tahun kemudian, tambak udang yang tadinya hanya ada di satu lokasi bertambah menjadi empat lokasi. Di setiap lokasi ada 6-36 petak tambak. Jumlah tambak terus bertambah dan mencapai puncaknya setelah 2020. Kini, tambak ada 39 lokasi.”Tambak udang seperti mengepung Karimun jawa. Hanya tinggal satu dusun yang tidak ada tambak udangnya,” ujar Bambang Zakariya, salah satu warga, Kamis (22/6).

Tambak-tambak itu menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Setiap hari, limbah-imbah itu dibuang ke laut. Pencemaran air laut membuat budidaya rumput laut mati, serta kerang-kerang, kerapu, dan lobster merugi. Pencemaran limbah tambak juga mengganggu aktivitas masyarakat di darat. Setiap hari, warga yang tinggal di sekitar tambak terganggu dengan bau amonia dan suara kincir dari tambak. Sejumlah warga juga mengeluhkan air dari sumur-sumur mereka asin, tidak tawar lagi. Salah satu warga Karimunjawa yang aktif menyampaikan keluhan masyarakat terkait dampak tambak udang di media sosial adalah Daniel Tangkilisan. Pada 12 November 2022, Daniel mengunggah gambar pencemaran di Pantai Cemara, karimunjawa, akibat limbah tambak. Pada Februari 2023, komentar Daniel di unggahan itu dilaporkan pihak tertentu ke Polres Jepara. Komentar Daniel karena dianggap sebagai ujaran kebencian. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Juni 2023. (Yoga)

Jawa Tengah menawarkan 21 proyek investasi kepada calon investor dalam Central Java Investment Business Forum 2023. Nilai investasi itu sekitar Rp 100 triliun. Sekretaris Daerah Jateng Sumarno di sela-sela acara, Kamis (22/6/2023), mengatakan, perizinan akan difasilitasi. ”Begitu mereka sudah berminat, jangan sampai mereka mundur karena pelayanan kita jelek,” ujarnya. Mendorong investasi adalah bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. (Yoga)

Dunia tengah bergerak dalam arus friend-shoring atau alih mitra perdagangan antarnegara atas pertimbangan kesamaan kepentingan politik dan ekonomi. Hal itu berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu rantai pasok. Perlambatan ekonomi dunia bakal berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Namun,  Indonesia yang berada dalam posisi netral berpeluang memetik keuntungan atas situasi itu. Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) melihat, sejak akhir 2022, arus friend-shoring perdagangan semakin menguat. Perdagangan sesuai kedekatan pertemanan atau aliansi itu ditandai reorientasi perdagangan bilateral yang memprioritaskan negara-negara dengan kesamaan pandangan politik.

Diversifikasi mitra dagang telah terjadi dan terkonsentrasi pada aliansi dan blok  tertentu. Perang Rusia-Ukraina, perang dagang AS-China, dan konsekuensi keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) berperan penting membentuk tren friend-shoring. Hal itu mengemuka dalam Global Trade Update yang dirilis UNCTAD pada 21 Juni 2023. Laporan ini juga menunjukkan pergeseran ketergantungan perdagangan negara pada periode triwulan II-2022 hingga triwulan I-2023 dibandingkan triwulan II-2021 hingga triwulan I-2022. Ketergantungan perdagangan China dengan AS, turun 0,9 %. Ketergantungan AS terhadap China turun 2 %. Begitu pula ketergantungan perdagangan Rusia dengan UE, turun 5,6 %. Di sisi lain, ketergantungan Rusia dengan China dan Ukraina terhadap UE masing-masing meningkat 3,7 % dan 20,5 %. (Yoga)