Efek Beragun Aset Syariah (EBAS) pertama di Indonesia, yakni EBAS-SP SMF-BRIS01 hasil kerjasama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (IDX: BRIS) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI)  pada Senin (19/6). Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin meresmikan pencatatan perdana EBAS-SP SMF-BRIS01 di BEI sekaligus peluncuran produk terbaru di pasar keuangan nasional ini. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, Direktur Utama BEI Iman Rahman serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi. Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan kehadiran EBAS-SP SMF-BRIS01 diharapkan bermanfaat bagi kemaslahatan umat secara menyeluruh, karena dapat menjadi pilihan instrumen investasi syariah baru bagi masyarakat selain saham, sukuk, dan reksadana. Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan penerbitan EBAS-SP SMF-BRIS01 mendukung program-program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahana bagi masyarakat, sekaligus dapat memperdalam instrumen investasi industri keuangan syariah di Indonesia. 

Emiten pengelola jalan tol masih percaya diri mengejar target pertumbuhan kinerja di tahun ini. Contohnya PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) yang menargetkan pendapatan perusahaan bisa naik 10% dibanding realisasi tahun 2022. Pada 2022, META mencetak pendapatan non jasa konstruksi sebesar Rp 838,4 miliar. Realisasi ini tumbuh 24,2% secara tahunan dari Rp 675,1 miliar pada 2021. Alhasil, tahun 2022, META meraup laba usaha Rp 278,2 miliar, naik 84,5% secara tahunan dari 2021 sebesar Rp 1 50,8 miliar. Indah DP Pertiwi, Head of Corporate Communication & CSR META mengatakan, selain pendapatan, emiten ini juga mematok laba bersih di sepanjang tahun 2023 tumbuh di atas 25%. Optimisme META berkaca pada membaiknya trafik kendaraan di ruas tol entitas asosiasi perseroan, yakni tol Mohammed Bin Zayed (MBZ) dan tol Jakarta Lingkar Bersatu (JLB). "Kontribusi dari entitas ini diproyeksi tumbuh dari tahun sebelumnya," ujar Indah kepada KONTAN, Minggu (18/6). Sebab, jalan tol yang dioperasikan Nusantara Infrastructure umumnya merupakan tipe urban toll road. "Alhasil, volume libur Lebaran lebih rendah daripada working months," imbuh Indah. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menilai, prospek kinerja emiten jalan tol masih cerah di tahun ini. Selain berakhirnya pandemi Covid-19, momen tahun politik menjelang Pemilu 2024 akan jadi katalis positif emiten tol. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei sepakat, momen Pemilu 2024 akan mendorong mobilitas masyarakat. Seiring itu, volume kendaraan yang melewati jalan tol akan meningkat. "Kebutuhan logistik dan kampanye yang dapat meningkatkan volume kendaraan yang melewati jalan tol," katanya.

Nasib PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) semakin di ujung tanduk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan langkah tegas bagi perusahaan asuransi jiwa ini. OJK menyebutkan bahwa manajemen dan pemegang saham Kresna Life, tidak serius untuk menuntaskan komitmen agar Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dari perusahaan asuransi jiwa ini bisa disetujui. Salah satu yang paling utama adalah setoran modal dari pemegang saham ke Kresna Life. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebutkan, setoran modal tersebut sangat dibutuhkan. Tujuannya agar kondisi perusahaan ini kembali normal jika nantinya perjanjian pinjaman subordinasi (SOL) dengan nasabah disetujui. Beragam persoalan tersebut menyebabkan OJK tak akan tinggal diam. Ogi memberikan isyarat bahwa regulator akan segera mengambil tindakan tegas bagi Kresna Life. Beberapa opsi memang bisa diterapkan OJK. Misalnya, OJK bisa mencabut izin perusahaan. OJK juga bisa mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pengadilan.

Pembenahan sektor keuangan terus dilakukan guna menangkal potensi risiko dan krisis yang bisa sewaktu-waktu muncul. Termutakhir, pemerintah merilis aturan premi anyar bagi industri perbankan yang selama ini menjadi motor utama jasa keuangan. Langkah mitigasi risiko di industri perbankan itu terwujud dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan. Beleid anyar itu resmi diundangkan pada 16 Juni 2023. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Sebelum lahirnya UU PPSK itu, ketentuan terkait dengan program restrukturisasi perbankan itu sempat diatur dalam UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Jika merujuk pada awal digulirkannya pendanaan program restrukturisasi perbankan, pemerintah berpendapat bahwa penguatan bank baik di level individu maupun industri merupakan prasyarat agar penanganan permasalahan perbankan tidak menggunakan pendanaan melalaui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kewajiban pembayaran premi ditetapkan dua kali dalam satu tahun. Periode pembayaran premi itu, ketentuannya sama dengan pembayaran premi untuk program penjaminan.

Beberapa bankir yang dihubungi Bisnis juga belum banyak berkomentar perihal regulasi PP No. 34/2023 itu. “Sebaiknya direspons oleh Perbanas [Perhimpunan Bank Nasional] yang mewakili perbankan,” kata Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja. Senada, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan juga menanggapi singkat terkait dengan hadirnya aturan tersebut. Ekonom dari Universitas Bina Nusantara Doddy Arifieanto mengatakan bahwa regulasi terkait dengan program restrukturisasi perbankan sudah digulirkan sejak lama dengan melibatkan para stakeholder terkait.   Dengan return on asset (RoA) di industri perbankan saat ini, katanya persentase premi itu tidak akan mengganggu kinerja bisnis bank secara umum. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan Maret 2023, industri bank nasional mencatat RoA sebesar 2,8%. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Puteri A. Komaruddin mengimbau agar LPS segera melakukan sosialisasi ke industri perbankan mengingat kondisi yang dihadapi setiap bank berbeda-beda.

Atas nama perlindungan risiko, kalangan perbankan akan dikenai premi khusus terhitung mulai 2025. Kebijakan pengenaan premi resmi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2023. Beleid yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2023 tersebut mengatur tentang Besaran Bagian Premi Untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan. Menurut argumentasi pemerintah, kebijakan ini berniat untuk memperkuat bantalan risiko industri perbankan melalui penetapan premi, yang disebut premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP). Setoran premi PRP dari kalangan perbankan akan masuk dan dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan PP tersebut, LPS adalah lembaga yang ditunjuk Presiden untuk penyelenggaraan PRP. Nah, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib membayar premi PRP. Entah itu bank kecil, menengah, apalagi bank besar, secara bertahap semua wajib melaksanakan aturan ini. Secara lebih terperinci, pembayaran premi kepada LPS dilakukan perbankan sebanyak dua kali dalam setahun. Periode I terhitung mulai 1 Januari—30 Juni, dan periode II dimulai pada 1 Juli—31 Desember. Kalau tak ada aral melintang, premi ini mulai berlaku pada 2025. Tidak semua bank menanggung pembayaran PRP dengan nominal yang sama. Makin besar tingkat komposit, aspek risiko dan permasalahan perbankan juga makin besar. Namun, hal ini tak berbanding lurus dengan total aset yang dikelola perbankan. Sebab, tak semua bank beraset besar memiliki tingkat komposit yang juga besar. Dengan demikian, besaran persentase premi PRP menurut PP tersebut, dikelompokkan dalam 2 kategori utama. Pertama, kelompok bank berdasarkan tingkat risiko. Kedua, kelompok bank berdasarkan jumlah aset. Besaran persentase premi PRP juga bervariasi dalam rentang 0%—0,0065%.

Efek Beragun Aset syariah (EBAS) hasil kerja sama antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, Senin (19/6).Wapres Ma’ruf Amin, dalam seremoni pencatatan perdana di BEI, berharap EBAS-SP SMF-BRIS01 dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh.“Semoga kehadiran EBAS-SP SMF-BRIS01 yang menjadi produk terbaru sekaligus yang pertama di Indonesia ini dapat memberikan multiplier effect yang positif terhadap perekonomian dan keuangan syariah di Tanah Air,” ujarnya.Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan EBAS-SP SMF-BRIS01 diterbitkan untuk mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat, sekaligus dapat memperdalam instrumen investasi di industri keuangan syariah di Indonesia. EBAS-SP SMF-BRIS01 merupakan efek hasil proses transaksi sekuritisasi aset dan mengantongi peringkat AAA dari Pefindo dengan imbal hasil yang kompetitif yaitu 7%. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan hal ini menjadi bukti tingginya animo investor dan pelaku keuangan syariah terhadap diversifikasi investasi syariah. Apalagi, imbal hasil yang ditawarkan lebih tinggi di atas rata-rata investasi seperti deposito, sukuk maupun reksa dana. Sementara itu, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan penerbitan EBA Syariah perdana ini merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan pasar keuangan syariah, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia.

Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi persoalan bahan baku bioetanol sebagai bahan campuran biofuel yang belakangan susut seiring dengan menurunnya pasokan tetes tebu atau molase. Ketersediaan bahan baku selama ini menjadi tantangan dalam implementasi bahan bakar minyak E5. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden No. 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang menargetkan produksi bioetanol dari tebu minimal 1,2 juta kiloliter (KL) pada 2030. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) itu, Presiden memerintahkan kementerian teknis dan badan usaha terkait untuk meningkatkan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur, serta penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektare. Perpres itu juga menargetkan peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2%. Lewat peta jalan itu, pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi dan industri paling telat ditenggat masing-masing pada 2028 dan 2030. Kendati demikian, kementerian dan lembaga teknis terkait masih diberi ruang cukup lebar untuk melakukan impor gula konsumsi dan industri nantinya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri tengah berupaya meningkatkan torehan produksi bioetanol fuel grade sebagai biofuel pendamping bensin. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa torehan produksi bioetanol fuel grade belakangan berada di kisaran 40.000 KL per tahun. Padahal, kapasitas produksi bioetanol di beberapa pabrik utama yang tersebar di Jawa Timur mencapai 100.000 KL per tahun. Sementara itu, holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengajukan harga indeks pasar (HIP) BBN jenis bioetanol itu di kisaran Rp13.500 per liter untuk mendukung keberlanjutan investasi bauran tetes tebu. “Kami masih menunggu kebijakan dari pengguna bioetanol fuel grade tersebut. Kalau HIP tadi bisa diterima, kami bisa segera action,” kata Aris Toharisman, CEO Sugar Co. yang juga tercatat sebagai entitas konsolidasi perkebunan tebu PTPN.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia membutuhkan dukungan teknologi untuk bisa memenuhi tingginya kebutuhan listrik yang diproyeksi mencapai 1.942 terawatt hour (TWh) yang akan dipasok dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT dengan kapasitas 700 gigawatt (GW). “Untuk mencapai hal tersebut , kami membutuhkan dukungan dari segi teknologi, industri, dan infrastruktur dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (19/6). Dia menjelaskan, persoalan infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu tantangan utama dalam penyediaan tenaga listrik dari EBT. Pasalnya, Indonesia memiliki ribuan pulau dengan sumber energi berbeda-beda. Untuk menyiasati hal itu, pemerintah pun telah menyiapkan program nasional supergrid agar bisa menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kerja sama yang dijalin dengan Hitachi Energy melingkupi upaya mempercepat transisi energi di Indonesia. CEO Hitachi Energy Claudio Facchin memastikan pihaknya akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya transisi energi sebagai kunci menuju NZE.

Pemerintah diminta memperluas lagi penerima insentif pembebasan pajak pertambahan nilai 11% dengan batasan harga rumah hingga Rp300 juta guna mengakomodasi kaum milenial. Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan bahwa kaum milenial yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) masih kesulitan memiliki rumah. “Kalau rumah MBT di atas Rp300 juta dapat bebas PPN, maka akan mempermudah kaum milenial, meskipun tanpa subsidi bunga,” jelasnya, Senin (19/6). Saat ini, dia menjelaskan bahwa REI membahas secara intensif usulan agar kaum milenial yang masuk MBT mendapatkan perhatian pemerintah, karena menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan batas harga rumah subsidi, Bambang menyatakan pengembang rumah yang tergabung dalam REI sangat mengapresiasi. Melalui PMK tersebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11% dari harga rumah tapak sekitar Rp16 juta per unit rumah sampai dengan Rp24 juta per unit rumah. Bambang menegaskan, penyesuaian batas harga rumah subsidi itu merupakan angin segar bagi developer properti kecil yang telah ditunggu sejak 3 tahun terakhir. Dia meyakini bahwa kebijakan baru itu merupakan respons positif pemerintah terhadap aspirasi para pengembang yang telah lama diperjuangkan. 

Dalam beleid baru itu, batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN kini berkisar antara Rp162 juta—Rp234 juta untuk 2023. Khusus 2024, batasan harga jual rumah tapak sebesar Rp166 juta—Rp240 juta sesuai dengan zona wilayah masing-masing. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan, kenaikan batasan harga jual rumah subsidi pada 2023 mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7% per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar. Febrio juga mengungkapkan lima persyaratan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk rumah umum tersebut. Pertama, luas bangunan antara 21 meter persegi hingga 36 meter persegi. Kedua, luas tanah antara 60 meter persegi hingga 200 meter persegi Ketiga, harga jual tidak melebihi batasan harga dalam PMK No. 60/2023. Keempat, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria MBR, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki. Kelima, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera.

Menjelang Idul Adha, pasokan sapi hidup masih menjadi tantangan. Persoalannya sudah terjadi sejak hulu peternakan sapi rakyat. Pemerintah sudah saatnya serius memperhatikan peternakan sapi dan menjadikannya sebagai proyek strategis nasional. Penelusuran tim wartawan Kompas akhir Mei hingga pertengahan Juni 2023 menemukan, masalah terletak pada peternak rakyat skala rumah tangga. Dalam skala peternak rakyat, masalahnya me- nyangkut nilai ekonomi beternak sapi. Di tengah sulitnya mendapatkan pasokan di dalam negeri, impor menjadi pilihan. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementtan Agung Suganda, dalam diskusi swasembada daging Badan Pangan Nasional di Bekasi, Jawbar, Selasa (6/6) mengungkapkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor daging sapi dan kerbau di atas 40 %.

Setiap tahun, rata-rata jumlah sapi yang dipotong di Indonesia 2,5 juta ekor, dengan 650.000 ekor di antaranya disembelih saat Idul Adha. Maka, peningkatan jumlah populasi dibutuhkan untuk menekan ketergantungan impor menjadi 10 % pada 2026. Dirut PT Berdikari Harry Warganegara mengusulkan peningkatan populasi sapi menjadi proyek strategis nasional untuk mencapai swasembada daging sapi. Data BPS  menunjukkan, populasi sapi potong nasional pada 2022 mencapai 18.610.148 ekor, dibudidayakan oleh usaha peternakan rumah tangga yang cenderung menurun. Merujuk data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022, jumlah pelaku usaha  peternakan sapi potong turun dari 5.078.979 rumah tangga pada 2013 menjadi 4.642.186 rumah tangga pada 2018. (Yoga)