Guyuran dividen terus membanjiri investor saham di dalam negeri. Menjelang tutup kuartal II-2023, sejumlah emiten yang tergabung dalam kumpulan indeks LQ45 mulai mengumumkan rencana pembagian dividen kepada para pemegang saham. Tak tanggung-tanggung, beberapa emiten LQ45 siap menyebar dividen dengan nilai jumbo. Terbaru, pekan lalu, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengumumkan bakal membagikan dividen dengan total nilai Rp 12,56 triliun. Tak mau kalah dengan saudaranya, BUMN pelat merah lain juga siap menebar dividen jumbo adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Antam siap mengalokasikan 50% laba bersih tahun buku 2022 sebagai dividen, setara Rp 1,91 triliun. Meski menggiurkan, analis mengingatkan investor untuk mencermati pergerakan saham emiten. Pasalnya, ada potensi pembalikan harga yang menghantui pergerakan saham emiten tersebut. Apalagi, saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah memberlakukan batas auto rejection bawah (ARB) 15%. Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, William Wibowo menilai, ketentuan ARB 15%, berpotensi membalikkan harga saham lebih tinggi. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicomidus Kristiantoro menimpali, secara historis, saham emiten dengan dividen payout ratio tinggi akan mengalami pembalikan harga pada tanggal ex date.

Perbankan kian gencar menyalurkan kredit ke sektor pertambangan, sejalan dengan program hilirisasi yang digalakkan pemerintah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit pertambangan per Maret 2023, termasuk proyek hilirisasi, mencapai Rp 237 triliun. Capaian tersebut meningkat 43,41% secara tahunan. “Risiko kredit pertambangan juga terkendali. Rasio non performing loan (NPL) gross mencapai 2,31%, di bawah risiko kredit industri," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, belum lama ini. Secara rinci, porsi bank pelat merah sebesar Rp 143,86 triliun dan bank swasta nasional Rp 83,88 triliun. Direktur Wholesale & International Banking BNI Silvano Rumantir menyebut, sektor pertambangan saat ini memiliki potensi besar, terutama dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Meski prospeknya cerah, Silvano menegaskan, dukungan pembiayaan BNI ke sektor ini akan selalu memperhatikan aturan yang berlaku dan tetap memperhatikan tingkat risiko yang dapat ditolerir bank pelat merah ini. Total portofolio kredit pertambangan BNI pada kuartal I mencapai Rp 37,4 triliun, setara 7,2% dari total kreditnya. Bank Central Asia (BCA) juga sudah memberikan dukungan pembiayaan hilirisasi industri pertambangan. Hanya saja, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn tidak merinci total portofolio di sektor tersebut.

Pemerintah memulai babak baru dalam pemeliharaan ekosistem kelautan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.Dalam aturan itu, sedimentasi laut yang dapat dimanfaatkan salah satunya yakni pasir laut. Banyak dugaan kebijakan itu lahir untuk membuka ulang keran ekspor pasir laut yang sempat dilarang hampir dua dekade lamanya.Negara bergeming. Regulasi itu tak serta merta memberi ruang bagi pebisnis melakukan pengiriman pasir laut ke luar negeri. Banyak ketentuan yang mutlak dipenuhi, terutama memastikan kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.Hadirnya regulasi anyar itu mesti diimbangi dengan aturan teknis yang menjamin pengelolaan sedimentasi laut berjalan sesuai alurnya, menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Pertengahan Mei Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut guna mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya. Bahkan, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk dapat dimanfaatkan untuk beberapa keperluan reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ekspor pasir laut sejatinya bukan sesuatu yang baru. Indonesia tercatat pernah mengekspor jutaan ton pasir laut yang masuk ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan China. Kemudian, ekspor pasir laut dimoratorium pada era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Selain itu, para pembantu Jokowi memastikan izin ekspor pasir laut harus diperoleh berdasarkan rekomendasi tim kajian yang terdiri atas pakar, kementerian terkait hingga organisasi masyarakat sipil. Alasan lainnya, selama ini pasir Indonesia diduga banyak dikeruk negara-negara tetangga akibat minimnya anggaran sehingga lebih baik diatur secara lebih jelas dan tegas sekalian. Berdasarkan sejumlah alasan tersebut, Harian ini dapat memahami keputusan pemerintah untuk memperjelas status pasir laut. Meski demikian, harian ini juga mengingatkan agar pemerintah benar-benar harus dapat memastikan bahwa keputusan ekspor pasir laut harus melalui tahapan-tahapan yang ditentukan mengingat kebijakan ini rentan dimanfaatkan oleh para pemburu rente.

Sampah sabut kelapa sering menjadi masalah. Namun, kini bisa diatasi. Bahkan, memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Potensi pasar hingga ke luar negeri juga menjadikan pengolahan sabut kelapa ini memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan secara resmi membuka operasional industri cocopeat dan cocofiber di Rumah Produksi Kelapa Terpadu yang berada di Desa Purwo Agung, Kecamatan Lalan. Peresmian industri tersebut sebagai solusi dari keberadaan limbah kelapa yang mencapai 20 ton per harinya. Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengakui, sampah sabut kelapa memang menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat di daerah tersebut. Menurutnya, limbah kelapa yang sudah dikelola menjadi cocopeat dan cocofiber itu dapat menghasilkan paling sedikit Rp50 juta sampai Rp60 juta per bulan.“Dengan melihat potensi bahan baku 20 ton per hari, artinya selama satu bulan bisa mengolah sampai 600 ton,” sambungnya. Apriyadi menilai, jenis pengolahan yang bersifat padat karya juga berperan besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu, geliat perekonomian di daerah tersebut semakin berkembang. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muba, Azizah menerangkan, permintaan pasar dari cocopeat dan cocofiber ini juga cukup tinggi. Beberapa perusahaan dalam negeri yang memesan di antaranya Sinar Mas Group dan MHP yang akan memanfaatkan sebagai media tanam. “Dan perdana kita akan mengirimkan ke Pekanbaru yang dimanfaatkan untuk RAPP,” ujar Azizah.Sementara itu, Camat Lalan, Jami’an mengakui bantuan Pemkab Muba untuk menghidupkan industri ini telah memberikan dampak positif baik secara lingkungan dan ekonomi. Salah satu upaya pengembangan agribisnis kelapa yang kini tengah dilakukan pemerintah adalah mendorong peningkatan produktivitas tanaman kelapa melalui penyediaan bibit yang berkualitas dan pengembangan industri pengolahan kelapa melalui diversikasi produk turunannya.Hingga kini, rata-rata produktivitas tanaman kelapa dalam negeri masih berkisar kurang dari 1 ton per hektare, sehingga perlu menjadi fokus untuk dikembangkan.

JAKARTA,ID- Kehadiran Jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa diyakini bakal mengurangi masalah aksebilitas dan konektivitas yang selama ini dianggap menjadi salah satu penyebab utama ketinggalan ekonomi kawasan selatan Pulau Jawa. Dengan adanya aksebilitas dan konektivitas tersebut, berbagai potensi ekonomi muncul atau menguat. Alhasil, kesempatan wilayah di sepanjang jalur  Pansela untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dari wilayah jalur utara dan tengah Jawa amkin terbentang. Di jalur yang menghubungkan Kabupaten Serang, di Banten dan Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur dengan panjang sekitar 1.543,53 kilometer tersebut, pariwisata dinilai sebagai sektor ekonomi yang paling potensial untuk dikembangkan. Sektor lainnya adalah perikanan; industri;pertanian; perdagangan; industri; perekonomian lokal, industri kreatif, serta UMKM, properti maupun sektor jasa. Direktur Regional I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas Abdul Malik Sadat menyatakan,  keberadaan jalur ini memudahkan akses wisatawan untuk menjelajahi dan mengunjungi destinasi wisata di pantai selatan yang berbasis ekowisata. (Yetede)

JAKARTA,ID-Laga/FIFA  Matchday antara tim nasional (Timnas) Indonesia dan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/6), berpotensi menciptakan pertambahan perputaran  uang atau output ekonomi bagi perekonomian Indonesia sekitar Rp 965 miliar. Demikian hasil penilaian tiga Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia  (LPEM FEB UI), Yusuf Reza Kurniawan, Mohamad Dian Revindo, dan Calista Endrina  Dewi. Dari perputaran uang sebanyak Rp 965 miliar, menurut LPEM FEB UI, akan tercipta nilai tambah ekonomi (PDB) sebesar Rp495 miliar. Dari nilai tembah tersebut, akan tercipta pula tambahan  pendapatan rumah tangga pekerja sebesar Rp 188 miliar, pendapatan pajak tidak langsung bagi pemerintah sebesar Rp 28 miliar, dan penciptaan kesempatan kerja sekitar 5.719 orang walaupun sebagian besar bersifat temporer. "Dengan demikian, dari aspek ekonomi, potensi dampak positif dari FIFA Matcday dapat melampaui biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan Timnas Argentina. Menurut New York Times, match fee untuk mengundang Timnas Argentina ditaksir mencapai US$ 5 juta. Itu belum termasuk biaya penyelenggara lainnya," demikian penjelasan LPEM FEB UI yang diterima Investor Daily, Minggu (18/6)

JAKARTA,ID-Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1) diluncurkan ke orbit 146 Bujur Timur melalui pangkalan roket milik SpaceX di Orlando, Florida, Amerika Serikat, Minffu (18/06/2023) sore waktu setempat  atau Senin (19/06/2023) pagi waktu Indonesia. Peluncuran akan melengkapi jaringan kabel serat optik Palapa Ring untuk pemenuhan akses internet cepat bagi 150 ribuan titik  layanan publik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, (3T) Tanah Air. Kemenkominfo dan PT Satelit Nusantara Tiga (PT SNT/Group PSN), operator Satria 1, telah menetapkan Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) sebagai mitra untuk peluncuran Satria-1 dari Florida. Satria-1 dibangun oleh Thales Alenia Space (TAS), Prancis, menggunakan platform SpaceBus NEO dengan belanja investasi sekitar US$ 545 juta. Satelit diperkirakan bisa dimanfaatkan minimal 15 tahun ke depan. Satria-1 pun menjadi satelit multifungsi pertama yang dilincurkan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemekominfo) akan memanfaatkannya untuk mendukung layanan akses internet cepat pagi 150  ribuan titik layanan publik kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan di area 3T. 

JAKARTA,ID- Reformasi iklim usaha secara struktual, birokrasi hingga ketenagakerjaan, dibutuhkan untuk mengembalikan kinerja  manufaktur nasional ke arah tren positif.  Hal ini mendesak dilakukan setelah indeks kepercayaan industri (IKI) mencatat hattrick penurunan selama tiga bulan terakhir, dan indeks manajer pembelian (Purchasing Manager Index/PMI) yang makin mendekati level kontraksi. "Penurunan PMI setelah periode high consumption Indonesia (Ramadan dan Indul Fitri) adalah hal yang cukup wajar, tetapi seharusnya tidak seanjlok ini. Banyak faktor yang masih memerlukan pembenahan melalui reformasi struktural iklim usaha, reformasi birokrasi, dan reformasi pasar tenaga kerja," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani kepada Investor Daily, Sabtu (17/06/2023). Penurunan manufaktur, menurut Shinta, terjadi karena  kurangnya stimulus iklim usaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi beban produksi. "Ini diliat dari kesulitan pelaku sektor manufaktur untuk mengimpor bahan baku/penolong yang masih persisten terjadi, suku bunga pinjaman riil yang tidak affordoble, dan minimnya reformasi struktural baru yang berfungsi mencipatakan tingkat efisiensi beban/biaya usaha lebih tinggi disektor manufaktur," ungkap dia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah menerbitkan PMK-60/PMK.010/2023 untuk memperkuat dukungan fiskal bagi ekosistem perumahan agar lebih kondusif, dan mempercepat pencairan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan PMK ini, setiap rumah mendapatkan fasilitas berupa  pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari harga jual rumah tapak atau antara Rp16 juta sampai  dengan Rp 24 juta untuk setiap unit rumah. "Fasilitas pembebasan PPN ini ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditargetkan oleh pemerintah," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam pernyataan resmi, Sabtu (17/06/2021) Regulasi ini yang ditujukan untuk meningkatkan ketersedian rumah (availibility), meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR (accessibility), menjaga keterjangkauan rumah yang layak huni (affordobility), serta menjaga keberlanjutan program dan fiskal (sustainability).  Selain untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau bagi MBR, fasilitas pembebasan PPN ini juga akan berdampak positif  pada perekomian nasional, termasuk pada investasi industri pendukungnya, dan peningkatan konsumsi masyarakat. (Yetede)