Proyek Molor Bermodal PMN

;

Proyek Molor Bermodal PMN

Ekonomi Yuniati Turjandini 22 Jun 2023 Tempo

BPK menemukan persoalan pada pekerjaan 13 badan usaha milik negara yang menerima suntikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) pada 2015 dan 2016 sebesar Rp 10,49 triliun. Pekerjaan-pekerjaan yang disokong duit negara tersebut masih belum dapat diselesaikan hingga rentang waktu pemeriksaan yang dilaksanakan auditor negara, yakni hingga semester I 2022. Dari pemeriksaan itu, BPK mencatat ada aset dengan total nilai PMN Rp 10,07 triliun yang belum selesai dikerjakan, serta dana operasional yang belum dimanfaatkan sebesar Rp 424,11 miliar. Akibatnya, aset tersebut belum dapat digunakan dan tujuan masing-masing kegiatan operasional tidak tercapai. "Terdapat potensi pendapatan yang tidak diterima karena aset belum beroperasi," demikian isi laporan BPK yang diterima Tempo, kemarin.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen penggunaan tambahan PMN menunjukkan terdapat tambahan modal negara pada tahun anggaran 2015 dan 2016 sebesar Rp 11,67 triliun. Sebanyak Rp 3,74 triliun belum terealisasi. Penyerapan dana tambahan PMN tersebut bervariasi, dari 28,03 persen sampai 99,11 persen. Sementara itu, progres pekerjaan fisik bervariasi antara 38,67 persen dan 99,67 %. BUMN yang menerima PMN cukup besar tapi realisasinya rendah salah satunya adalah Perum Bulog. BUMN bidang pangan ini menerima penyertaan modal negara mencapai Rp 2 triliun pada 2016. Namun, hingga paruh pertama 2022, realisasinya baru 38,67 %. Kemajuan fisik dari proyek yang disokong dana negara itu pun baru 38,67 %. BPK menemukan hambatan realisasi PMN itu terjadi pada proyek modern rice milling plant (MRMP), drying center dan silo jagung, serta gudang modern-distribution center karena kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Kendala lainnya adalah keterlambatan pekerjaan oleh kontraktor, perselisihan nilai kontrak, serta tertundanya proyek gudang modern di Surabaya dan Makassar. (Yetede)