Agresivitas pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kian berprogres. Pengerjaan sederet proyek fisik pun terus dikebut.Salah satunya dari pengembang swasta, PT Citra Kotabaru Nusantara (Ciputra Group) yang akan membangun kawasan terpadu di IKN secara bertahap, terdiri dari perumahan, hotel, lapangan golf, MICE (meeting, incentive, conference dan exhibition) dan botanical garden.Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata mengatakan, rencana pembangunan kawasan terpadu di IKN akan dilakukan secara bertahap dalam waktu 3 tahun ke depan. Pengembangan awal Ciputra Group di IKN dimulai dengan menggarap 150 hektare untuk tahap pertama. Saat ini, imbuhnya, Ciputra tengah menentukan lokasi pengembangan yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Zona 1B. Berdasarkan data Otorita IKN (OIKN), pemerintah akan menawarkan 500 hektare pengembangan di Zona 1B dari total 2.037 hektare untuk pembangunan awal di IKN. Adapun, pembangunan hotel, residensial dan lainnya diharapkan dapat selesai dalam waktu 3 tahun setelah infrastruktur lengkap. Namun, Budiarsa belum dapat mengungkap kapan proses kontruksi akan dimulai karena masih ada proses negosiasi kesepakatan nilai tanah yang perlu difinalisasi. Proyek pembangunan sarana prasarana pemerintahan II di IKN ini terdiri dari Istana Wakil Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor Setwapres, Kediaman Wapres, Bangunan Pendukung lainnya, serta Penataan Kawasan.“Waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah II di Ibu Kota Negara (IKN) adalah 450 hari kalender,” tulis Kementerian PUPR, dikutip dari LPSE PU, Jumat (7/7).

Meski telah kembali menyandang status sebagai negara berpendapatan menengah atas, ekonomi Indonesia masih tumbuh di bawah potensi sebenarnya. Untuk mengejar pertumbuhan yang lebih berkualitas, desain industri yang selama ini sporadis dipetakan ulang dari hulu ke hilir. Bonus demografi pun diharapkan menjadi aset, alih-alih beban. Dalam acara diskusi terbatas Kompas Collaboration Forum Afternoon Tea yang diselenggarakan Kompas di Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bapenas Suharso Monoarfa mengatakan, Indonesia telah terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) selama 30 tahun terakhir, sejak 1993. Itu melampaui standar paling lama sebuah negara menyandang status berpendapatan menengah, yaitu 28 tahun. ”Selama ini, pertumbuhan riil ekonomi kita berada di bawah potensi sesungguhnya, terutama disebabkan oleh gejala deindustrialisasi yang belakangan ini terjadi,” kata Suharso, Jumat (7/7).

Beberapa tahun terakhir, industri manufaktur tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2022, misalnya, sektor manufaktur tumbuh 4,89 %n, di bawah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,31 %. Itu membuat kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 18,34 %, jauh di bawah kontribusi ideal, yaitu 28-30 % terhadap PDB. ”Kita butuh transformasi ekonomi, dan syarat mutlaknya adalah lompatan industrialisasi,” kata Suharso. Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia pada 2022 tercatat 4.580 USD, membuat Indonesia kembali masuk kategori negara berpendapatan menengah atas yang PNB per kapitanya 4.466 USD-13.845 USD. Suharso mengatakan, melalui peta jalan industrialisasi yang baru, pemerintah ingin mengerek kontribusi sektor manufaktur dari 18-19 % menjadi 28-30 %. Peta jalan industrialisasi 20 tahun ke depan akan difokuskan pada industri prioritas, yakni berbasis sumber daya alam (SDA), berteknologi menengah-tinggi, barang konsumsi berkelanjutan, serta industri berbasis inovasi dan riset. Industrialisasi juga akan dirancang berdasarkan tematik wilayah dengan pembentukan koridor ekonomi di tujuh kelompok wilayah Indonesia. (Yoga)

Hanya dalam beberapa jam sejak diluncurkan pada Rabu (5/7/2023) pukul 23.00 waktu setempat, 30 juta orang telah mengunduh Threads, aplikasi berbasis teks. Hanya dalam 7 jam pertama, 10 juta orang tertarik. Pada saat pengguna Threads melambung, Twitter mengancam akan menuntut Threads karena meniru. Threads sejauh ini menjadi penantang terberat Twitter. (Yoga)

Minat investor asing untuk masuk ke industri keuangan di Indonesia masih tinggi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sejumlah investor asing tengah mengantre untuk masuk ke sejumlah perusahaan keuangan di Tanah Air, termasuk mengincar bank di dalam negeri. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan, investor dari Jepang, Korea Selatan, serta Singapura masih menunjukkan ketertarikannya terhadap bank domestik. Ia mengisyaratkan bakal ada investor asing yang dalam waktu dekat akan mengumumkan akuisisi bank lokal. Sayang, Dian masih enggan menyebutkan nama bank dan investor yang dimaksud. Selain akuisisi, akan ada juga merger bank yang juga melibatkan investor asing. Kabar yang beredar, investor baru yang akan masuk BRIS itu akan membeli saham BRIS milik Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Spekulasi yang beredar, nama QNB mencuat menjadi kandidat investor BSI. Rumor ini berkembang seiring dengan pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Menteri Keuangan Qatar Ali bin Ahmed Al Kuwari pada Mei 2023. Sampai berita ini naik cetak, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo hingga kini belum menjawab klarifikasi dari KONTAN. Sementara Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta menyatakan, proses akuisisi saham BRIS merupakan domain pemegang saham.

Pemerintah resmi memberlakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas natura atawa kenikmatan yang diterima para pegawai di tingkat manajerial. Meskipun demikian, objek pajak ini belum bisa jadi andalan setoran baru lantaran nilainya kecil. Sebagai gambaran, teknis pelaksanaan pajak atas natura diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/2023 yang diumumkan pada Rabu (5/7) lalu. Pemotongan PPh atas natura yang diterima oleh pegawai dilakukan mulai 1 Juli 2023. Sementara itu, wajib pajak harus menghitung sendiri, dan membayar pajak terutang, lalu melaporkan natura yang mereka terima dalam kurun waktu 1 Januari - 31 Juni 2023 dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Sementara natura yang diterima selama tahun 2022, dikecualikan dari objek pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suryo Utomo menjelaskan, pengenaan pajak natura bertujuan untuk mendorong perusahaan agar meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Artinya, terbitnya aturan ini tidak serta-merta untuk mendorong penerimaan pajak. Namun Suryo tidak memerinci potensinya berapa. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengakui, kebijakan tersebut juga tak terlalu besar untuk menambah penerimaan pajak. Sebab, pemerintah juga menetapkan batasan nilai tertentu yang dikecualikan dari objek PPh. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto sependapat bahwa penerimaan pajak baru ini tidak banyak menambah penerimaan pajak. Sebab, natura yang diterima karyawan level menengah ke bawah tidak akan dikenai pajak.

Usai melebur IndiHome ke dalam PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) kian fokus menggarap segmen business to business (B2B). Salah satunya dengan meluncurkan produk solusi digital, yakni Indibiz. Nantinya, produk anyar ini menyasar segmen small medium enterprise (SME) alias UKM. Direktur Enterprise & Business Service Telkom, FM Venusiana menjelaskan, segmen UMKM bukan hal yang baru bagi TLKM. Tapi selama ini pihaknya belum fokus mengembangkan pasar ini. TLKM akan memberikan solusi platform dan layanan digital ke UKM sambil berkolaborasi dengan startup. TLKM juga bisa memberikan solusi pembiayaan ke UKM. VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko menambahkan, dengan bergabungnya IndiHome ke Telkomsel, Telkom fokus B2B diharapkan pendapatan meningkat dan membuka peluang baru. "Telkom fokus ke B2B, diharapkan bisa menciptakan peluang baru dan belanja modal diharapkan bisa ditekan. Target pendapatan akhir tahun masih dibahas di RKAB perubahan dan mudah-mudahan revisi naik," ujar Andri. Sebelumnya, VP Investor Relations Telkom Edwin Sebayang mengatakan, dari sekitar 65 juta rumah tangga, ada potensi 20 juta30 juta berpotensi menggunakan produk FMC milik emiten pelat merah ini. "Ada peluang 8 juta pelanggan baru," ujar Edwin.

Peta pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dari beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah mulai terlihat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat permodalan bank daerah agar memenuhi syarat minimal sebesar Rp 3 triliun. Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih ada 11 BPD yang mempunyai modal inti kurang dari Rp 3 triliun per April 2023. Rencana pemenuhan modal dari kesebelas bank tersebut telah diberikan ke OJK. Bank Jatim Tbk (BJTM), dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada 12 April 2023, juga telah menyetujui aksi korporasi penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah. Besarannya maksimal 15% dari total penyertaan modal disetor pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam laporan keuangan Mei 2023, modal inti Bank NTB Syariah masih di bawah yang disyaratkan, yakni hanya senilai Rp 1,5 triliun. Pemimpin Divisi Corporate Secretary BJBR, Widi Hartoto memastikan bahwa BJBR terus mematangkan rencana tersebut. BJBR saat ini tengah mengurus izin penambahan Bank Bengkulu sebagai anggota KUB ke OJK. "Dalam proses akhir," ujarnya. Direktur Operasional Bank Banten Bambang Widyatmoko hanya menyatakan bahwa BEKS akan mengikuti arahan dan ketentuan yang berlaku terkini dari OJK untuk pembentukan KUB. "Proses terus berjalan dengan tetap menyelaraskan dengan dinamika regulasi yang ada," ujar Bambang. Di sisi lain, OJK sedang menuntaskan aturan khusus terkait pembentukan KUB. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, aturan ini diperlukan agar pembentukan KUB ini bisa lebih terintegrasi.

Kompetisi emiten-emiten sektor pertambangan logam di Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal makin panas. Minat tinggi investor untuk mengoleksi saham di sektor ini tecermin dari suksesnya gelaran penawaran perdana saham bernilai jumbo pada tahun ini. Teranyar, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) telah merampungkan initial public offering (IPO) terbesar sepanjang tahun berjalan 2023 senilai Rp10,72 triliun dan dijadwalkan melantai di BEI pada Jumat (7/7). Dalam penawaran umum perdana, 6,32 miliar saham yang dilepas AMMN laris manis hingga mengalami kelebihan permintaan. Mewakili penjamin pelaksana emisi IPO Amman Mineral, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana mengungkapkan kelebihan permintaan atau oversubscription mencapai 13,6 kali dengan jumlah investor lebih dari 27.000 orang. Presiden Direktur Merdeka Battery Minerals Devin Ridwan mencatat kelebihan permintaan dalam porsi penjatahan terpusat IPO MBMA mencapai 19,9 kali. Respons positif investor yang mendorong oversubscribed dalam periode penawaran umum juga disampaikan Presiden Direktur Trimegah Bangun Persada Roy A. Arfandy. Menurut Roy, oversubscribed dalam IPO emiten Grup Harita Nickel itu menggambarkan kepercayaan investor terhadap prospek cerah industri pengolahan nikel perseroan. Tiga emiten pendatang baru itu memperpanjang daftar emiten di BEI yang terjun ke bisnis pertambangan dan pengolahan mineral logam, baik secara langsung maupun melalui anak usahanya. (Lihat Infografik) Sebagai emiten debutan, Direktur Utama Amman Mineral Internasional Alexander Ramlie mengatakan IPO merupakan salah satu langkah strategis untuk mengembangkan bisnis AMMN yang berkelanjutan di era transisi energi, yang akan mendorong permintaan komoditas tembaga di masa mendatang.

Dana jumbo senilai Rp10,72 triliun bakal digunakan AMMN untuk tiga pos besar. Pertama, setoran modal Rp1,79 triliun ke PT Amman Mineral Industri (AMIN) yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membia­yai pengeluaran modal atas proyek smelter dan pemurnian logam mulia AMIN di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kedua, AMMN akan melunasi utang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan smelter sebesar Rp3,05 triliun. Ketiga, sisa dana IPO akan digunakan AMMN untuk penyetoran modal kepada AMNT untuk proyek ekspansi pabrik konsentrator dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Sumbawa Barat, NTB. Presiden Direktur Merdeka Copper Gold Albert Saputro sebelumnya menargetkan peningkatan produksi emas dan tembaga pada 2023. Induk usaha MBMA itu juga menyiapkan capital expenditure (capex) dan investasi US$750 juta pada 2023 yang akan dialirkan ke proyek acid iron metal US$250 juta, US$90 juta untuk Sulawesi Cahaya Mineral, US$110 juta untuk Pani, dan US$130 juta untuk Zhao Hui Nickel. Analis Samuel Sekuritas Indonesia Juan Harahap dalam risetnya menyoroti rencana ekspansi smelter AMMN sebagai salah satu katalis positif kinerja perseroan ke depan. Valuasi saham AMMN kompetitif mencapai 7,4 kali P/E 2022, diskon 17,7% dari rata-rata industri. Sementara itu, Analis CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Ryan Winipta berpendapat koreksi saham NCKL sejalan dengan perubahan pandangan investor menjadi bearish terhadap penambang komoditas dan nikel di tengah penurunan harga. Pada 2023, harga rata-rata FeNi NCKL diperkirakan sebesar US$14.900 per ton dan harga MHP sebesar US$16,8 per ton. Saham NCKL mendapat rekomen­­dasi akumulasi dengan target harga sebesar Rp1.200.

Tantangan beragam yang menahan laju percepatan pengurangan emisi karbon di Indonesia, tidak membuat gentar pemangku kebijakan. Pemerintah justru kian tertantang mempercepat pencapaian target net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon pada 2060. Ambisi besar pemerintah untuk mempercepat target nol emisi karbon tidak dapat dilepaskan dari sumber daya alam khususnya gas yang dimiliki Indonesia. Melalui modal besar berupa potensi energi, tidak menutup kemungkinan target nol emisi karbon dapat tercapai 10 tahun lebih cepat yakni pada 2050. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), emisi di sektor energi Indonesia pada 2021 mencapai sebesar 530 juta ton CO2e. Puncak emisi diproyeksikan terjadi pada 2039 sebesar 706 juta ton CO2e. Emisi baru berkurang signifikan setelah 2040 mengikuti selesainya kontrak pembangkit fosil. Adapun, pada 2060, emisi pada pembangkit adalah nol. Sementara tingkat emisi 2060 pada skenario NZE masih sebesar 401 juta ton CO2e yang berasal dari sisi permintaaan, utamanya dari sektor industri dan transportasi. Salah satu implementasi nyata adalah menerapkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Padahal, hingga sekarang ini komoditas batu bara masih dominan dalam bauran energi. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, 60% sumber energi listrik di Tanah Air berasal dari batu bara. Hal ini bakal menambah pekerjaan rumah jika pemanfaatan teknologi belum dapat meredam emisi sesuai dengan target pemerintah. Di sinilah upaya pengawalan transisi energi dari penggunaan energi fosil ke ramah lingkungan menjadi penting.

Kementerian Perdagangan diketahui tengah mengebut revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Beberapa aturan yang akan direvisi dalam beleid tersebut adalah yang terkait dengan perizinan hingga pengendalian terhadap penjualan barang-barang impor di media sosial atau social commerce dan e-commerce. Nantinya, barang-barang yang diperoleh melalui jalur impor yang dijual di platform digital akan dikenakan batas transaksi. “Semua sedang dibahas antarkementerian dan lembaga, tetapi intinya akan ada pembatasan dan minimal transaksi untuk barang impor,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim, Kamis (7/6). Maraknya transaksi produk impor melalui ecommerce belakangan makin marak dan mulai dikeluhkan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM nasional. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki pun menegaskan perlunya pembatasan produk impor di e-commerce dan social commerce untuk mencegah barang dari luar negeri itu menguasai pasar digital di dalam negeri.