Restriksi ekspor yang dilakukan oleh negara-negara anggota G20 semakin marak, mencakup pula komoditas pangan, pupuk, dan bahan baku kritis. Situasi tersebut bakal mengganggu rantai pasok global, memicu kenaikan harga komoditas, bahkan menyebabkan krisis pangan di sejumlah negara pengimpor. Laju pertumbuhan perdagangan global juga bakal melambat. Pertumbuhan volume perdagangan barang dunia diperkirakan melambat dari 2,7 % pada 2022 menjadi 1,7 % pada 2023. Pada 2024, pertumbuhannya diperkirakan meningkat menjadi 3,2 %. Namun, jika ketidakpastian global dan pembatasan ekspor menguat, volume perdagangan global bisa tumbuh minus 2,8 %. Hal itu mengemuka dalam Laporan Pemantauan Perdagangan di Negara-negara G20 yang dirilis Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Selasa (4/7) di Geneva, Swiss.

Laporan itu merujuk pada tindakan fasilitasi dan pembatasan perdagangan barang yang tidak terkait pandemi Covid-19 pada periode pertengahan Oktober 2022 hingga pertengahan Mei 2023. Dalam periode itu, terdapat 77 tindakan fasilitasi perdagangan dan 41 tindakan pembatasan perdagangan barang yang dilakukan negara-negara G20. Fasilitasi dan pembatasan perdagangan itu masing-masing senilai 629 miliar USD dan 88 miliar USD. Tindakan itu dilakukan oleh Rusia, Uni Eropa (UE), Argentina, Brasil, AS, China, India, dan Indonesia. Meski mulai sedikit melonggar, Rusia masih tercatat sebagai negara yang membatasi ekspor pangan dan pupuk. India membatasi ekspor gandum dan beras. Indonesia pun terbukukan sebagai negara yang membatasi ekspor minyak sawit dan nikel. Indonesia juga menerapkan tindakan pengamanan perdagangan terhadap sejumlah komoditas impor, antara lain, keramik, besi dan baja, benang, serta penyejuk ruangan. (Yoga)

Proses peningkatan keterampilan atau up skilling menjadi elemen penting dalam implementasi kerja sama energi transisi yang adil atau just energy transition partnership (JETP). Warga di area tapak pertambangan batubara, misalnya, perlu didampingi agar tidak menganggur akibat penghentian operasi lebih dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Situasi tersebut berkaitan dengan Survei Nasional Opini Publik terkait JETP oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Unitrend kepada 1.245 responden yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Survei dilakukan selama dua pekan memanfaatkan fitur Facebook Ads dan Instagram Ads.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar, dalam peluncuran hasil survei itu, di Jakarta, Rabu (5/7) mengatakan, di daerah tambang, sebagian responden khawatir pemasukan (income) mereka  berkurang jika pengakhiran lebih dini operasi PLTU dilakukan. Mereka menggantungkan perekonomian dari operasionalisasi PLTU. Namun, bagaimanapun, pengakhiran operasi PLTU penting guna mencapai target JETP dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. ”Yang mereka harapkan ialah up skilling. Dilatih untuk pekerjaan lain,” ujarnya. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan, ”Semakin banyak upaya tuk reskilling di semua rantai pasok yang akan terdampak akan menjadi best practice transisi pekerja. Sebab, transisi energy juga harus berarti ada transisi pekerja yang berkeadilan, termasuk bagi pelaku UMKM.” (Yoga)

PT Astra International Tbk menganggarkan belanja modal dan investasi sepanjang 2023 berkisar Rp 40 triliun. Pada triwulan I-2023 telah terealisasi Rp 6,7 triliun, meningkat secara tahunan. Menurut Head of Corporate Investor Relations Astra International Tira Ardianti, Rabu (5/7/2023), korporasi mengarahkannya untuk proyek yang memenuhi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. (Yoga)

Dugaan ekspor 5,3 juta ton bijih nikel ke China yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu diusut tuntas. Sebab, jika terbukti, menurut Sekretaris Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Resvani, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/7/2023), hal itu merugikan negara mengingat ekspor komoditas mineral mentah dilarang sejak Januari 2020. (Yoga)

Potensi belanja produk UMKM oleh pemerintah, BUMN, swasta, serta kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara diperkirakan mencapai Rp 2.000 triliun tahun ini. Potensi itu datang dari alokasi 40 % belanja kementerian/lembaga pemerintah sesuai regulasi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan, ”Angka sebesar itu bisa menggerakkan perekonomian nasional,” ujar Teten pada pameran pengadaan Inabuyer B2B2G Expo 2023, di Jakarta, Rabu (5/7/). Teten merinci, potensi belanja produk UMKM itu berasal dari alokasi belanja pemerintah Rp 500 triliun, BUMN Rp 500 triliun, swasta skala besar Rp 400 triliun, dan pihak lain Rp 200 triliun. Selain itu, pembangunan IKN juga bisa menyerap produk UMKM senilai Rp 400 triliun. 

Menurut Teten, ada dua keuntungan bagi UMKM yang masuk ke rantai pasok sistem pengadaan. Pertama, pelaku UMKM dapat kemudahan untuk mengakses pembiayaan serta mendapatkan kepastian pembeli. Kedua, pelaku UMKM secara tak langsung terpacu untuk meningkatkan mutu produk agar bisa bertahan, bahkan memperluas pasar. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, pelaku UMKM bisa memperluas pasarnya dengan menjalin kerja sama, baik dengan sesama pelaku usaha (B2B) maupun pemerintah (B2G). Agar bisa masuk ke rantai pasok belanja pemerintah, pihaknya mendorong UMKM masuk ke e-katalog. Dengan demikian, produk UMKM tersedia dalam katalog belanja pengadaan pemerintah. (Yoga)

Pengembang mengeluhkan tersendatnya penjualan apartemen di dalam negeri. Pasokan apartemen dinilai berlebih sehingga diperlukan terobosan untuk menggerakkan pasar apartemen. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin F Iskandar mengemukakan, pembangunan rumah tapak di Jakarta sudah semakin sulit karena lahan yang terbatas. Sementara pembangunan apartemen dinilai terkendala pasar. Padahal, 50 % pengembang anggota REI di DKI Jakarta membangun apartemen. Dalam 3-4 tahun terakhir, pengembang kesulitan menjual apartemen. Insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) yang digulirkan pada periode 2021-2022 sempat mendorong penjualan apartemen. Pihaknya berharap insentif sektor properti itu bisa berjalan kembali agar penjualan apartemen bisa bangkit.

”Kami pusing karena 50 % anggota REI DKI Jakarta membangun apartemen. Bangun susah, jualan susah. Di tahun 2023, kami ingin bangkitkan penjualan apartemen. Kami minta agar insentif diperhatikan, kalau bisa (insentif) dilanjutkan,” ujar Arvin dalam Sosialisasi Calon Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia 2023-2026, Rabu (5/7) di Kuta, Bali. Calon ketua umum DPP REI 2023-2026, Joko Suranto, menambahkan, saat ini terjadi keguncangan pasar apartemen lantaran suplai apartemen dan perkantoran berlebih, sedangkan daya beli turun. Hingga kini, hampir tidak ada solusi terhadap pasar apartemen yang lesu. (Yoga)

Sebagian warga Jakarta memiliki 2,3 juta rekening aktif di platform pinjaman daring untuk berutang mencapai total Rp 10,5 triliun per Mei 2023. Nilai utang ini meningkat seiring belum pulihnya kondisi ekonomi setelah meredanya pandemi Covid-19. Demikian data terakhir OJK mencatat tren pembiayaan berjalan warga di Jakarta melalui platform pinjaman daring industri teknologi finansial (tekfin). Jakarta menempati peringkat kedua di Indonesia setelah Jabar yang memiliki 4,8 juta rekening aktif dengan pembiayaan berjalan Rp 13,8 triliun.

”Ini mengindikasikan permintaan pinjaman dari tekfin di Ibu Kota besar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangannya di  Jakarta, yang dikutip Rabu (5/7). Jika dilihat trennya selama masa pandemi Covid-19, utang atau pembiayaan berjalan di Jakarta selama masa pandemi mulai meningkat setidaknya sejak awal 2022. Pada Februari 2022 tercatat ada sekitar Rp 8,9 triliun yang disalurkan melalui 2,7 juta rekening penerima pinjaman, meningkat drastis dari Februari 2020 atau sebelum status pandemi Covid-19 diberlakukan pada Maret 2020, yang hanya mencapai Rp 4,3 triliun melalui 5,2 juta rekening peminjam. (Yoga)

Satu nama yang disinyalir turut menerima fulus dari para tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G masih misterius. Sadikin, begitu nama yang disebut oleh tersangka Windi Purnama sebagai penerima dana "untuk BPK", hingga kini belum pernah mencuat dalam gelombang pemeriksaan yang digeber Kejaksaan Agung untuk menguak kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 8,03 triliun ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi dari penyidik ihwal penelusuran nama Sadikin. Namun ia menegaskan bahwa Kejaksaan akan terus mengembangkan penyidikan kasus ini. "Semua terbuka, tergantung penyidik," kata Ketut ketika ditanya Tempo ihwal penelusuran nama Sadikin yang disebut-sebut berhubungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Rabu, 5 Juli 2023. Nama Sadikin diungkap oleh Irwan Hermawan dan Windi Purnama. Irwan adalah terdakwa perkara dugaan korupsi BTS 4G. Adapun Windi masih berstatus tersangka karena baru ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Mei lalu. 

Seorang penyidik mengungkapkan, Irwan dalam pemeriksaan awal enggan menyebut tiga tokoh yang disebutnya menerima sebagian dana yang diperolehnya secara langsung maupun melalui Windi Purnama. "Dia hanya menyebut nama X, Y, dan Z," kata sumber Tempo yang mengikuti penyidikan kasus ini. Namun belakangan sosok X, Y, dan Z mulai terungkap setelah kejaksaan menangkap Windi Purnama, kawan lama Irwan saat kuliah di Institut Teknologi Bandung. Windi ditandai penyidik sebagai "saksi kunci" karena ditengarai menjadi kaki-tangan para tersangka dalam mengumpulkan dana dari perusahaan kontraktor dan subkontraktor proyek BTS 4G maupun menyerahkan duit ke banyak pihak. Dalam pemeriksaan, kata seorang penyidik, Windi mengaku mendapatkan nomor telepon seluler seseorang bernama Sadikin dari Anang Achmad Latif, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) yang juga didakwa dalam perkara ini. Karena tak mengenal siapa Sadikin, Windi pun bertanya kepada Irwan Hermawan. "Windi menyatakan, Irwan mengatakan bahwa urusan dengan Sadikin itu untuk BPK," kata sumber Tempo. (Yetede)

Pemerintah di seluruh dunia sangatlah mengandalkan sumber pendapatan negara dari pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan masyarakat, dan menjawab guncangan ekonomi. Sistem perpajakan yang adil akan memberikan perbedaan signifikan bagi pembangunan, terutama bagi negara-negara berpendapatan rendah, untuk menjamin haknya terhadap basis pajak. Sebagai forum utama dari negara-negara yang menghimpun sekitar 85 persen produk domestik bruto (PDB) dunia, kelompok negara G20 menekankan perlunya keterlibatan setiap anggotanya dalam penguatan hubungan antara agenda pembangunan dan ketahanan ekonomi. Ini dilakukan dengan mendorong mobilisasi sumber-sumber pendapatan dari dalam negeri (DRM), seperti perbaikan sistem perpajakan global serta melawan penggelapan dan penghindaran pajak. 

Perpajakan merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo ketika menghadiri KTT G20 pada 2014. Secara khusus, Presiden ingin meningkatkan rasio pajak menjadi 16 persen dari PDB. Di hadapan para pemimpin negara G20, Presiden menyampaikan optimismenya dan berbagi pengalaman tentang peningkatan rasio pajak melalui perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi serta sistem informasi dan teknologi. Jokowi juga berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama internasional guna mencegah berbagai aktivitas ilegal perpajakan, baik di Indonesia maupun lintas negara (dana haram yang kabur ke luar negeri atau masuk dari negara lain). (Yetede)

Bank Indonesia mulai mengenakan biaya layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kepada merchant alias pedagang pengguna sebesar 0,3 persen dari nilai transaksi sejak 1 Juli lalu. Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, berujar kebijakan ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan layanan dan efisiensi transaksi digital melalui sistem pembayaran QRIS. "Biaya 0,3 persen digunakan untuk menutup biaya operasional dan keberlanjutan. Sebab, di balik proses QRIS, kami harus menyediakan mesin-mesin scanner, lembaga switching, dan lembaga standar," ujarnya kepada Tempo, kemarin, 5 Juli 2023. Santoso mengatakan biaya layanan yang disebut sebagai merchant discount rate (MDR) ini dikenakan tak hanya untuk pembayaran QRIS, tapi juga seluruh pembayaran berbasis kartu, seperti kartu debit dan kartu kredit yang menggunakan mesin electronic data capture (EDC).

Kebijakan MDR nol persen sebelumnya berlangsung dua tahun untuk merchant UMKM dengan omzet di bawah Rp 400 juta. Sedangkan untuk merchant menengah, besar, dan komersial sedari awal telah dikenai biaya 0,7 persen. "Kami memberikan kesempatan kepada usaha mikro saat masa pandemi untuk bisa menggunakan QRIS, dan ternyata nilainya sangat signifikan dalam memberikan nilai tambah bagi merchant," kata Santoso. Adapun tarif itu dipungut langsung oleh bank atau perusahaan fintech acquiring yang menyediakan jasa pembayaran QRIS di merchant tersebut. ASPI menyatakan komitmen penyelenggara jasa pembayaran guna meningkatkan kualitas transaksi QRIS untuk merchant ataupun pengguna. (Yetede)