PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melakukan konversi lahan seluas 500 hektare demi mendorong pendekatan ekonomi hijau guna menangkap potensi perkembangan bisnis.VP Area Head Bank Mandiri Tegal Eko Setiawan Nugroho mengatakan pada tahap awal pihaknya bersama Universitas Gadjah Mada melakukan penyu laman bibit mangrove yang gagal tumbuh di Desa Bedono, Kecamatan Sayung Demak.Hal ini dilakukan baik untuk bibit yang sudah berada dalam bronjong maupun pada tanaman yang langsung ditanam dengan penguatan ajir dari bambu. Selain melakukan penyulaman bibit, Bank Mandiri juga akan melakukan pemantauan dalam beberapa tahun kedepan.Beberapa lokasi yang tercakup dalam proyek awal tersebut adalah Desa Bedono di Demak, Desa Pati Ayam di Kudus, Desa Kedung Malang di Jepara, dan Desa Mulyorejo di Pekalongan. Tujuan dilakukannya revitalisasi lahan tersebut guna meningkatkan ketahanan pantai dan dukungan hutan bagi ratusan orang rentan terdampak. Secara bertahap Bank Mandiri akan secara bertahap melakukan konservasi lahan menggunakan konsep Nature Based Solution (NBS) serta didukung pendekatan kolaborasi Pentahelix dengan melibatkan pemangku kepentingan setempat. Adapun program tersebut telah didaftarkan kepada Sistem Registrasi Nasional dalam rangka memperoleh ICER (Indonesia Certified Emission Reduction). Selanjutnya, Bank Mandiri mendorong pemberdaya an ekonomi kreatif warga sekitar atas olahan Mangrove seperti keripik Mangrove, kopi Mangrove, Dodol dan sirop Mangrove. Proyek dengan konsep NBS menuju 500 hektare tersebut merupakan inisiatif strategis Bank Mandiri untuk mencapai Sustainability Target yang terdapat dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) pilar Sustainable Operation.

Apa yang menarik di Pantai Cimaja? Hanya batu di pinggirnya. Tetapi, dengan ombak, wisatawan mancanegara datang ke sini,” kata Dede Suryana, atlet selancar internasional asli Cimaja. Pagi itu, ia berselancar bersama warga, juga turis asal Singapura, Jepang, dan Australia. Berbatasan dengan Samudra Hindia, lanjutnya, pantai selatan Jabar punya ombak hampir setiap hari. Mulai dari Cimaja yang tinggi ombaknya lima kaki hingga ombak di Ujung Genteng yang bisa mencapai 30 kaki. Di sejumlah pantai di luar negeri, ombak selancar tidak selalu muncul. Itu sebabnya peselancar rela menempuh perjalanan penuh kelokan dan tanjakan ke Cimaja, kurang enam jam dari Bandung atau Jakarta.

”Length of stay (lama tinggal) turis yang mau selancar itu berminggu-minggu. Bahkan, ada yang sampai sebulan,” kata pemilik penginapan Dede Suryana Place’s itu. Menurut dia, saat libur, seperti Juli dan Agustus, 20-30 turis berselancar di Cimaja setiap hari. Jika setiap turis menghabiskan minimal Rp 500.000 per hari, dalam dua pekan pengeluaran 30 turis bisa Rp 210 juta. Salah seorang yang sukses ”dirayu” ombak pantai selatan adalah Emillie (28), warga Korsel. Sudah lebih dari seminggu ia tinggal di penginapan milik Dede. ”Biasanya, saya berselancar di Bali. Baru kali ini saya mengunjungi Sukabumi. Ternyata ombaknya bagus untuk berselancar,” ujarnya. Bagi Emillie, selatan Jabar memberikan pengalaman yang menyenangkan di tengah kejenuhannya bekerja. Selain berselancar, dia juga menikmati keindahan alam di sana bersama rekan-rekannya. ”Selain makanannya yang enak, wisatawan asing belum sebanyak di Bali. Jadi terasa kalau saya sedang di Indonesia,” ujarnya. (Yoga)

Sebuah kabar yang tidak menggembirakan menyeruak di acara Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan  stunting (TPPS) di Palembang, Sumsel, awal pekan ini, menyangkut penyerapan anggaran dana alokasi khusus (DAK) penanganan tengkes (stunting) pada paruh pertama tahun 2023 yang ternyata masih minim. Seperti diberitakan Kompas, Selasa (4/7) Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto pada acara tersebut mengungkapkan, di semester I-2023 pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran DAK non- fisik untuk penanganan tengkes  sebesar Rp 1,71 triliun. Namun, jumlah yang terserap hanya 8,83 % atau Rp 151,3 miliar. Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, penyerapan anggaran DAK nonfisik yang rendah lantaran belum tersosialisasikannya keberadaan dana ini. Pemerintah daerah disebutkan lebih tertarik menyerap DAK untuk pembangunan fisik karena hasilnya langsung terlihat.

Kondisi seperti ini tentu tidak semestinya  terjadi apabila semua pihak menyadari problem tengkes yang masih dihadapi Indonesia. Apalagi, saat ini ada upaya mempercepat penurunan prevalensi tengkes di Tanah Air. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Kamis (6/7) menuturkan, secara umum, realisasi anggaran di semester I rendah dan baru dikebut di semester II. Pada tiga bulan pertama setiap tahun serapan anggaran masih nol. ”Tiga bulan kedua itu baru persiapan, pendataan, kemudian KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) untuk seputar kegiatan-kegiatan itu. Jadi, (serapan anggaran di semester I) maksimal 20 %, 80 persen lebihnya di semester II, yakni di kuartal III dan IV,” ujar Faisal. (Yoga)

Setelah berulang kali timbul dan tenggelam, wacana BI dan pemerintah tentang redenominasi rupiah kembali mencuat. Menjawab pertanyaan wartawan pada Kamis (22/6) Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, sejatinya BI sudah siap melaksanakan redenominasi rupiah. Desain dan tahapan redenominasi rupiah sudah disiapkan. Namun, keputusan redenominasi rupiah harus menunggu waktu yang tepat. Menurut Perry, ada tiga faktor yang harus terpenuhi sebelum melakukan redenominasi. Ketiganya yakni kondisi makroekonomi yang stabil, stabilitas sistem keuangan yang terjaga, dan kondisi sosial politik yang kondusif. Saat ini kondisi ekonomi makro memang bertumbuh. Stabilitas sistem keuangan pun relatif terjaga. Namun, ketidakpastian global masih tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan gejolak perekonomian domestik. Apalagi tahun depan Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum. ”Ini berbagai pertimbangan utama kami,” ujar Perry.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, ide dasar redenominasi adalah pemotongan jumlah digit mata uang agar lebih ringkas. Rupiah, seperti juga mata uang Vietnam, dan beberapa mata uang negara Afrika, adalah mata uang yang digit bilangannya tergolong banyak. Adapun mata uang dengan digit bilangan sedikit antara lain dollar AS, dollar Singapura, dan pound sterling Inggris. Jumlah digit bilangan itu, ujar Faisal, diasosiasikan dengan kekuatan dan pengaruh mata uang itu di dunia. ”Jadi, wacana redenominasi rupiah itu bisa juga diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri warga Indonesia dan dunia akan kekuatan mata uang rupiah,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah resmi memberlakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas natura dan kenikmatan atau fasilitas nontunai yang diterima karyawan mulai tahun ini. Kendati demikian, potensi penerimaan negara dari obyek pajak baru tersebut diyakini tidak akan terlalu signifikan. Pajak atas natura dan kenikmatan lebih ditujukan untuk menutup celah penghindaran pajak (tax avoidance) dari wajib pajak berpendapatan tinggi yang selama ini sering mendapat fasilitas nontunai (benefit inkind) eksklusif  dengan nilai fantastis ketimbang untuk mendongkrak penerimaan negara. Direktur Peraturan Perpajakan DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menilai, potensi penerimaan negara dari pajak atas natura tidak akan terlalu besar. Itu karena batas cakupan pengenaan pajak natura sengaja dibatasi untuk kelompok berpendapatan tinggi dengan fasilitas eksklusif, bukan pegawai kebanyakan.

Aturan terkait pajak atas natura itu tertuang dalam Permenkeu (PMK) No 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Dalam peraturan yang berlaku sejak 1 Juli 2023 tersebut, pemerintah mendetailkan cakupan jenis-jenis fasilitas non-tunai apa saja yang termasuk obyek pajak dan bisa dipotong Pajak Penghasilan karyawan/PPh 21 (taxable). ”Memang belum kita hitung, tetapi justru karena batasannya sudah sangat layak, tidak akan banyak potensi penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh 21) karyawan ini,” kata Yoga dalam konferensi pers di Kantor DJP Kemenkeu, di Jakarta, Kamis (6/7). (Yoga)

Pemerintah menerbitkan Perpres No 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024 yang diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun, selain sinergi kementerian/lembaga, kesadaran mengakses jaminan sosial dinilai masih jadi tantangan. Pada 2019, menurut lampiran peraturan itu, cakupan kepesertaan pekerja formal pada program jaminan sosial ketenegakerjaan mencapai 67,1 %. Sementara pekerja informal baru tercakup 3,7 %. Tujuan kepesertaan diarahkan untuk mencapai kepesertaan semesta pada 2030 sesuai amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan UU No 6/2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja. Total pekerja yang jadi peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini baru 36 juta orang, sementara pekerja informal 6,5 juta orang.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada Februari 2023, total angkatan kerja mencapai 146,62 juta orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang. Sebanyak 83,34 juta orang (60,12 %) di antara penduduk bekerja itu bekerja pada kegiatan informal. National Project Officer for Social Protection Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Indonesia dan Timor Leste Christianus Pandjaitan, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/7) berpendapat, sesuai Konvensi ILO 102, semua program jaminan social harus mencakup minimal 50 % total pekerja. Di beberapa negara lain, pemerintahnya telah menciptakan sistem yang membuat cakupan kepesertaan aktif meluas, jika Indonesia ingin ada peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan sosial ketenagakerjaan, kebijakan perlu diubah, terutama menyangkut kualifikasi. Contohnya, program jaminan pensiun sejauh ini hanya wajib bagi perusahaan menengah dan besar. (Yoga)

PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID masih berminat jadi pemegang saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk. ”Dengan jadi pemegang saham pengendali, kami yakin dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan industri pertambangan dan mineral di Indonesia, terutama di nikel,” kata Kepala Divisi Relasi Institusional MIND ID Selly Adriatika, Kamis (6/7/2023). (Yoga)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk akan sepenuhnya menggarap segmen bisnis ke bisnis (B2B). Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R menyampaikan, Kamis (6/7/2023), keputusan korporasi itu dilakukan setelah lini usahanya di bidang layanan jaringan tetap telekomunikasi, IndiHome, diintegrasikan ke bisnis Telkomsel selaku anak usaha. (Yoga)

Sektor ritel dan konsumsi masyarakat di Manado terindikasi menurun seiring dengan penutupan dua gerai ritel besar di ibu kota Sulawesi Utara itu. Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Sulut Robert Najoan mengatakan, perubahan perilaku belanja konsumen belum betul-betul pulih setelah pandemi. ”Bahkan, tahun 2022 masih lebih bagus dari semester awal 2023,” katanya, Kamis (6/7/2023). (Yoga)

Langkah lima bank nasional membiayai pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan smelter aluminium milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk menuai sorotan dari para pegiat lingkungan dan ekonom. Musababnya, pembiayaan tersebut dianggap tidak sejalan dengan komitmen transisi energi yang tengah gencar disuarakan secara global. "Banyak perbankan global tidak lagi mendanai proyek PLTU. Tapi perbankan nasional belum membatasi pembiayaan terhadap aset batu bara," ujar juru kampanye Market Forces, Nabilla Gunawan, kepada awak media, kemarin. Lima bank yang membiayai proyek PLTU Adaro tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank Permata. Mereka meneken perjanjian pada 12 Mei 2023 untuk pembangunan PLTU sebesar 1,1 gigawatt yang akan memasok listrik ke smelter aluminium milik Adaro di Kawasan Industri Hijau Kalimantan Utara. 

Berdasarkan penelitian Market Forces, lima bank itu akan mengucurkan dana sekitar US$ 1,75 miliar melalui pinjaman sindikasi kepada Adaro. Rinciannya, Mandiri menyalurkan kredit US$ 585 juta, BRI US$ 450 juta, BNI US$ 350 juta, BCA US$ 270 juta, dan Bank Permata US$ 100 juta. Sebagai catatan, menurut rencana, Adaro akan membangun smelter aluminium dengan kapasitas 500 ribu ton per tahun dalam tiga fase. PLTU batu bara rencananya menjadi sumber energi smelter pada fase pertama dan kedua. Setelah itu, pada fase ketiga, sumber energi akan diganti dengan pembangkit listrik tenaga air yang tengah dibangun. 

"Tapi muncul pertanyaan, karena rata-rata umur hidup PLTU itu 30-60 tahun, apakah benar akan diganti dengan PLTA atau dilanjutkan penggunaannya?" ujar Nabilla. Ia memperkirakan proyek tersebut menyebabkan emisi karbon sebesar 5,2 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Soal pembiayaan tersebut, Kepala Komunikasi Korporat Adaro Energy Indonesia, Febriati Nadira, mengatakan perseroan terikat perjanjian kerahasiaan dengan institusi keuangan. Namun ia mengatakan pembiayaan tersebut akan digunakan untuk program penghiliran mineral yang digadang-gadang pemerintah. "Dalam tahapan proses produksi dan pengembangan selanjutnya, smelter aluminium Adaro ini juga akan memanfaatkan energi baru dan terbarukan dari pembangkit listrik tenaga air dengan standar konstruksi modern yang ramah lingkungan," ujarnya. (Yetede)