Pemerintah resmi memberlakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas natura atawa kenikmatan yang diterima para pegawai di tingkat manajerial. Meskipun demikian, objek pajak ini belum bisa jadi andalan setoran baru lantaran nilainya kecil. Sebagai gambaran, teknis pelaksanaan pajak atas natura diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/2023 yang diumumkan pada Rabu (5/7) lalu. Pemotongan PPh atas natura yang diterima oleh pegawai dilakukan mulai 1 Juli 2023. Sementara itu, wajib pajak harus menghitung sendiri, dan membayar pajak terutang, lalu melaporkan natura yang mereka terima dalam kurun waktu 1 Januari - 31 Juni 2023 dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Sementara natura yang diterima selama tahun 2022, dikecualikan dari objek pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suryo Utomo menjelaskan, pengenaan pajak natura bertujuan untuk mendorong perusahaan agar meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Artinya, terbitnya aturan ini tidak serta-merta untuk mendorong penerimaan pajak. Namun Suryo tidak memerinci potensinya berapa. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengakui, kebijakan tersebut juga tak terlalu besar untuk menambah penerimaan pajak. Sebab, pemerintah juga menetapkan batasan nilai tertentu yang dikecualikan dari objek PPh. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto sependapat bahwa penerimaan pajak baru ini tidak banyak menambah penerimaan pajak. Sebab, natura yang diterima karyawan level menengah ke bawah tidak akan dikenai pajak.

Usai melebur IndiHome ke dalam PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) kian fokus menggarap segmen business to business (B2B). Salah satunya dengan meluncurkan produk solusi digital, yakni Indibiz. Nantinya, produk anyar ini menyasar segmen small medium enterprise (SME) alias UKM. Direktur Enterprise & Business Service Telkom, FM Venusiana menjelaskan, segmen UMKM bukan hal yang baru bagi TLKM. Tapi selama ini pihaknya belum fokus mengembangkan pasar ini. TLKM akan memberikan solusi platform dan layanan digital ke UKM sambil berkolaborasi dengan startup. TLKM juga bisa memberikan solusi pembiayaan ke UKM. VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko menambahkan, dengan bergabungnya IndiHome ke Telkomsel, Telkom fokus B2B diharapkan pendapatan meningkat dan membuka peluang baru. "Telkom fokus ke B2B, diharapkan bisa menciptakan peluang baru dan belanja modal diharapkan bisa ditekan. Target pendapatan akhir tahun masih dibahas di RKAB perubahan dan mudah-mudahan revisi naik," ujar Andri. Sebelumnya, VP Investor Relations Telkom Edwin Sebayang mengatakan, dari sekitar 65 juta rumah tangga, ada potensi 20 juta30 juta berpotensi menggunakan produk FMC milik emiten pelat merah ini. "Ada peluang 8 juta pelanggan baru," ujar Edwin.

Peta pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dari beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah mulai terlihat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat permodalan bank daerah agar memenuhi syarat minimal sebesar Rp 3 triliun. Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih ada 11 BPD yang mempunyai modal inti kurang dari Rp 3 triliun per April 2023. Rencana pemenuhan modal dari kesebelas bank tersebut telah diberikan ke OJK. Bank Jatim Tbk (BJTM), dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada 12 April 2023, juga telah menyetujui aksi korporasi penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah. Besarannya maksimal 15% dari total penyertaan modal disetor pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam laporan keuangan Mei 2023, modal inti Bank NTB Syariah masih di bawah yang disyaratkan, yakni hanya senilai Rp 1,5 triliun. Pemimpin Divisi Corporate Secretary BJBR, Widi Hartoto memastikan bahwa BJBR terus mematangkan rencana tersebut. BJBR saat ini tengah mengurus izin penambahan Bank Bengkulu sebagai anggota KUB ke OJK. "Dalam proses akhir," ujarnya. Direktur Operasional Bank Banten Bambang Widyatmoko hanya menyatakan bahwa BEKS akan mengikuti arahan dan ketentuan yang berlaku terkini dari OJK untuk pembentukan KUB. "Proses terus berjalan dengan tetap menyelaraskan dengan dinamika regulasi yang ada," ujar Bambang. Di sisi lain, OJK sedang menuntaskan aturan khusus terkait pembentukan KUB. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, aturan ini diperlukan agar pembentukan KUB ini bisa lebih terintegrasi.

Kompetisi emiten-emiten sektor pertambangan logam di Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal makin panas. Minat tinggi investor untuk mengoleksi saham di sektor ini tecermin dari suksesnya gelaran penawaran perdana saham bernilai jumbo pada tahun ini. Teranyar, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) telah merampungkan initial public offering (IPO) terbesar sepanjang tahun berjalan 2023 senilai Rp10,72 triliun dan dijadwalkan melantai di BEI pada Jumat (7/7). Dalam penawaran umum perdana, 6,32 miliar saham yang dilepas AMMN laris manis hingga mengalami kelebihan permintaan. Mewakili penjamin pelaksana emisi IPO Amman Mineral, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana mengungkapkan kelebihan permintaan atau oversubscription mencapai 13,6 kali dengan jumlah investor lebih dari 27.000 orang. Presiden Direktur Merdeka Battery Minerals Devin Ridwan mencatat kelebihan permintaan dalam porsi penjatahan terpusat IPO MBMA mencapai 19,9 kali. Respons positif investor yang mendorong oversubscribed dalam periode penawaran umum juga disampaikan Presiden Direktur Trimegah Bangun Persada Roy A. Arfandy. Menurut Roy, oversubscribed dalam IPO emiten Grup Harita Nickel itu menggambarkan kepercayaan investor terhadap prospek cerah industri pengolahan nikel perseroan. Tiga emiten pendatang baru itu memperpanjang daftar emiten di BEI yang terjun ke bisnis pertambangan dan pengolahan mineral logam, baik secara langsung maupun melalui anak usahanya. (Lihat Infografik) Sebagai emiten debutan, Direktur Utama Amman Mineral Internasional Alexander Ramlie mengatakan IPO merupakan salah satu langkah strategis untuk mengembangkan bisnis AMMN yang berkelanjutan di era transisi energi, yang akan mendorong permintaan komoditas tembaga di masa mendatang.

Dana jumbo senilai Rp10,72 triliun bakal digunakan AMMN untuk tiga pos besar. Pertama, setoran modal Rp1,79 triliun ke PT Amman Mineral Industri (AMIN) yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membia­yai pengeluaran modal atas proyek smelter dan pemurnian logam mulia AMIN di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kedua, AMMN akan melunasi utang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan smelter sebesar Rp3,05 triliun. Ketiga, sisa dana IPO akan digunakan AMMN untuk penyetoran modal kepada AMNT untuk proyek ekspansi pabrik konsentrator dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Sumbawa Barat, NTB. Presiden Direktur Merdeka Copper Gold Albert Saputro sebelumnya menargetkan peningkatan produksi emas dan tembaga pada 2023. Induk usaha MBMA itu juga menyiapkan capital expenditure (capex) dan investasi US$750 juta pada 2023 yang akan dialirkan ke proyek acid iron metal US$250 juta, US$90 juta untuk Sulawesi Cahaya Mineral, US$110 juta untuk Pani, dan US$130 juta untuk Zhao Hui Nickel. Analis Samuel Sekuritas Indonesia Juan Harahap dalam risetnya menyoroti rencana ekspansi smelter AMMN sebagai salah satu katalis positif kinerja perseroan ke depan. Valuasi saham AMMN kompetitif mencapai 7,4 kali P/E 2022, diskon 17,7% dari rata-rata industri. Sementara itu, Analis CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Ryan Winipta berpendapat koreksi saham NCKL sejalan dengan perubahan pandangan investor menjadi bearish terhadap penambang komoditas dan nikel di tengah penurunan harga. Pada 2023, harga rata-rata FeNi NCKL diperkirakan sebesar US$14.900 per ton dan harga MHP sebesar US$16,8 per ton. Saham NCKL mendapat rekomen­­dasi akumulasi dengan target harga sebesar Rp1.200.

Tantangan beragam yang menahan laju percepatan pengurangan emisi karbon di Indonesia, tidak membuat gentar pemangku kebijakan. Pemerintah justru kian tertantang mempercepat pencapaian target net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon pada 2060. Ambisi besar pemerintah untuk mempercepat target nol emisi karbon tidak dapat dilepaskan dari sumber daya alam khususnya gas yang dimiliki Indonesia. Melalui modal besar berupa potensi energi, tidak menutup kemungkinan target nol emisi karbon dapat tercapai 10 tahun lebih cepat yakni pada 2050. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), emisi di sektor energi Indonesia pada 2021 mencapai sebesar 530 juta ton CO2e. Puncak emisi diproyeksikan terjadi pada 2039 sebesar 706 juta ton CO2e. Emisi baru berkurang signifikan setelah 2040 mengikuti selesainya kontrak pembangkit fosil. Adapun, pada 2060, emisi pada pembangkit adalah nol. Sementara tingkat emisi 2060 pada skenario NZE masih sebesar 401 juta ton CO2e yang berasal dari sisi permintaaan, utamanya dari sektor industri dan transportasi. Salah satu implementasi nyata adalah menerapkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Padahal, hingga sekarang ini komoditas batu bara masih dominan dalam bauran energi. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, 60% sumber energi listrik di Tanah Air berasal dari batu bara. Hal ini bakal menambah pekerjaan rumah jika pemanfaatan teknologi belum dapat meredam emisi sesuai dengan target pemerintah. Di sinilah upaya pengawalan transisi energi dari penggunaan energi fosil ke ramah lingkungan menjadi penting.

Kementerian Perdagangan diketahui tengah mengebut revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Beberapa aturan yang akan direvisi dalam beleid tersebut adalah yang terkait dengan perizinan hingga pengendalian terhadap penjualan barang-barang impor di media sosial atau social commerce dan e-commerce. Nantinya, barang-barang yang diperoleh melalui jalur impor yang dijual di platform digital akan dikenakan batas transaksi. “Semua sedang dibahas antarkementerian dan lembaga, tetapi intinya akan ada pembatasan dan minimal transaksi untuk barang impor,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim, Kamis (7/6). Maraknya transaksi produk impor melalui ecommerce belakangan makin marak dan mulai dikeluhkan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM nasional. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki pun menegaskan perlunya pembatasan produk impor di e-commerce dan social commerce untuk mencegah barang dari luar negeri itu menguasai pasar digital di dalam negeri.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melakukan konversi lahan seluas 500 hektare demi mendorong pendekatan ekonomi hijau guna menangkap potensi perkembangan bisnis.VP Area Head Bank Mandiri Tegal Eko Setiawan Nugroho mengatakan pada tahap awal pihaknya bersama Universitas Gadjah Mada melakukan penyu laman bibit mangrove yang gagal tumbuh di Desa Bedono, Kecamatan Sayung Demak.Hal ini dilakukan baik untuk bibit yang sudah berada dalam bronjong maupun pada tanaman yang langsung ditanam dengan penguatan ajir dari bambu. Selain melakukan penyulaman bibit, Bank Mandiri juga akan melakukan pemantauan dalam beberapa tahun kedepan.Beberapa lokasi yang tercakup dalam proyek awal tersebut adalah Desa Bedono di Demak, Desa Pati Ayam di Kudus, Desa Kedung Malang di Jepara, dan Desa Mulyorejo di Pekalongan. Tujuan dilakukannya revitalisasi lahan tersebut guna meningkatkan ketahanan pantai dan dukungan hutan bagi ratusan orang rentan terdampak. Secara bertahap Bank Mandiri akan secara bertahap melakukan konservasi lahan menggunakan konsep Nature Based Solution (NBS) serta didukung pendekatan kolaborasi Pentahelix dengan melibatkan pemangku kepentingan setempat. Adapun program tersebut telah didaftarkan kepada Sistem Registrasi Nasional dalam rangka memperoleh ICER (Indonesia Certified Emission Reduction). Selanjutnya, Bank Mandiri mendorong pemberdaya an ekonomi kreatif warga sekitar atas olahan Mangrove seperti keripik Mangrove, kopi Mangrove, Dodol dan sirop Mangrove. Proyek dengan konsep NBS menuju 500 hektare tersebut merupakan inisiatif strategis Bank Mandiri untuk mencapai Sustainability Target yang terdapat dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) pilar Sustainable Operation.

Apa yang menarik di Pantai Cimaja? Hanya batu di pinggirnya. Tetapi, dengan ombak, wisatawan mancanegara datang ke sini,” kata Dede Suryana, atlet selancar internasional asli Cimaja. Pagi itu, ia berselancar bersama warga, juga turis asal Singapura, Jepang, dan Australia. Berbatasan dengan Samudra Hindia, lanjutnya, pantai selatan Jabar punya ombak hampir setiap hari. Mulai dari Cimaja yang tinggi ombaknya lima kaki hingga ombak di Ujung Genteng yang bisa mencapai 30 kaki. Di sejumlah pantai di luar negeri, ombak selancar tidak selalu muncul. Itu sebabnya peselancar rela menempuh perjalanan penuh kelokan dan tanjakan ke Cimaja, kurang enam jam dari Bandung atau Jakarta.

”Length of stay (lama tinggal) turis yang mau selancar itu berminggu-minggu. Bahkan, ada yang sampai sebulan,” kata pemilik penginapan Dede Suryana Place’s itu. Menurut dia, saat libur, seperti Juli dan Agustus, 20-30 turis berselancar di Cimaja setiap hari. Jika setiap turis menghabiskan minimal Rp 500.000 per hari, dalam dua pekan pengeluaran 30 turis bisa Rp 210 juta. Salah seorang yang sukses ”dirayu” ombak pantai selatan adalah Emillie (28), warga Korsel. Sudah lebih dari seminggu ia tinggal di penginapan milik Dede. ”Biasanya, saya berselancar di Bali. Baru kali ini saya mengunjungi Sukabumi. Ternyata ombaknya bagus untuk berselancar,” ujarnya. Bagi Emillie, selatan Jabar memberikan pengalaman yang menyenangkan di tengah kejenuhannya bekerja. Selain berselancar, dia juga menikmati keindahan alam di sana bersama rekan-rekannya. ”Selain makanannya yang enak, wisatawan asing belum sebanyak di Bali. Jadi terasa kalau saya sedang di Indonesia,” ujarnya. (Yoga)

Sebuah kabar yang tidak menggembirakan menyeruak di acara Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan  stunting (TPPS) di Palembang, Sumsel, awal pekan ini, menyangkut penyerapan anggaran dana alokasi khusus (DAK) penanganan tengkes (stunting) pada paruh pertama tahun 2023 yang ternyata masih minim. Seperti diberitakan Kompas, Selasa (4/7) Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto pada acara tersebut mengungkapkan, di semester I-2023 pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran DAK non- fisik untuk penanganan tengkes  sebesar Rp 1,71 triliun. Namun, jumlah yang terserap hanya 8,83 % atau Rp 151,3 miliar. Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, penyerapan anggaran DAK nonfisik yang rendah lantaran belum tersosialisasikannya keberadaan dana ini. Pemerintah daerah disebutkan lebih tertarik menyerap DAK untuk pembangunan fisik karena hasilnya langsung terlihat.

Kondisi seperti ini tentu tidak semestinya  terjadi apabila semua pihak menyadari problem tengkes yang masih dihadapi Indonesia. Apalagi, saat ini ada upaya mempercepat penurunan prevalensi tengkes di Tanah Air. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Kamis (6/7) menuturkan, secara umum, realisasi anggaran di semester I rendah dan baru dikebut di semester II. Pada tiga bulan pertama setiap tahun serapan anggaran masih nol. ”Tiga bulan kedua itu baru persiapan, pendataan, kemudian KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) untuk seputar kegiatan-kegiatan itu. Jadi, (serapan anggaran di semester I) maksimal 20 %, 80 persen lebihnya di semester II, yakni di kuartal III dan IV,” ujar Faisal. (Yoga)

Setelah berulang kali timbul dan tenggelam, wacana BI dan pemerintah tentang redenominasi rupiah kembali mencuat. Menjawab pertanyaan wartawan pada Kamis (22/6) Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, sejatinya BI sudah siap melaksanakan redenominasi rupiah. Desain dan tahapan redenominasi rupiah sudah disiapkan. Namun, keputusan redenominasi rupiah harus menunggu waktu yang tepat. Menurut Perry, ada tiga faktor yang harus terpenuhi sebelum melakukan redenominasi. Ketiganya yakni kondisi makroekonomi yang stabil, stabilitas sistem keuangan yang terjaga, dan kondisi sosial politik yang kondusif. Saat ini kondisi ekonomi makro memang bertumbuh. Stabilitas sistem keuangan pun relatif terjaga. Namun, ketidakpastian global masih tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan gejolak perekonomian domestik. Apalagi tahun depan Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum. ”Ini berbagai pertimbangan utama kami,” ujar Perry.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, ide dasar redenominasi adalah pemotongan jumlah digit mata uang agar lebih ringkas. Rupiah, seperti juga mata uang Vietnam, dan beberapa mata uang negara Afrika, adalah mata uang yang digit bilangannya tergolong banyak. Adapun mata uang dengan digit bilangan sedikit antara lain dollar AS, dollar Singapura, dan pound sterling Inggris. Jumlah digit bilangan itu, ujar Faisal, diasosiasikan dengan kekuatan dan pengaruh mata uang itu di dunia. ”Jadi, wacana redenominasi rupiah itu bisa juga diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri warga Indonesia dan dunia akan kekuatan mata uang rupiah,” ujarnya. (Yoga)