Keputusan sejumlah bank untuk meningkatkan alokasi dividen dari laba yang dibayarkan ke pemegang saham patut menjadi perhatian di tengah kondisi dan tantangan industri perbankan saat ini. Tak sedikit pihak yang khawatir bahwa langkah ini berisiko membatasi kemampuan bank mengakselerasi rencana investasi di sistem digital. Seperti diketahui, empat bank penghuni kelompok modal inti lebih dari Rp70 triliun atau KBMI 4 yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk./BMRI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk./BBRI, PT Bank Central Asia Tbk./BBCA, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk./BBNI, kompak mengguyur dividen jumbo kepada pemegang sahamnya. BMRI melalui rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Maret lalu telah menetapkan pembagian dividen sebesar 60% dari laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022 senilai Rp41,1 triliun. Artinya, BMRI membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebanyak Rp24,7 triliun. Besaran dividen per saham yang dibagikan Bank Mandiri mencapai Rp529,34 per lembar. Dengan begitu, nilai dividen per saham BMRI meningkat 46,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp360,64 per saham. Dividend payout ratio BBRI lebih besar lagi. Bank pelat merah yang fokus ke segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini bahkan mengalokasikan 85% atau sekurang-kurangnya sebesar Rp43,4 triliun sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham. BBNI dalam RUPST pertengahan Maret lalu telah menyetujui pembagian dividen senilai total Rp7,32 triliun yang diambil dari capaian laba bersih perseroan sepanjang tahun lalu yang mencapai Rp18,3 triliun. Aksi serupa juga dilakukan oleh BBCA yang meningkatkan nilai dan rasio dividen. Tahun lalu, bank yang terafiliasi dengan Grup Djarum itu menebar dividen tunai senilai total Rp17,9 triliun atau 56,9% dari laba bersih untuk tahun buku 2021. Secara nilai, dividen tunai yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham pada tahun ini tumbuh 41,4%. Adapun secara rasio juga naik menjadi 62,1%. BBCA membayarkan dividen tunai senilai total Rp25,3 triliun yang dialokasikan dari laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp40,7 triliun.

Nurwahidi, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa), mengatakan produksi gas bumi di Jawa Timur telah mencapai 747 MMscfd, sedangkan penyerapannya baru 564 MMscfd. Artinya, masih ada kelebihan pasokan sekitar 25%. Untuk menyiasati hal itu, industri di Jawa Timur harus beralih dari batu bara dan BBM ke gas agar penyerapan komoditas tersebut bisa optimal. “Industri mungkin masih belum siap untuk menggunakan gas dalam proses produksinya, tetapi sebenarnya harga gas lebih murah 30%—40% dari harga BBM,” katanya, Rabu (5/7). SKK Migas sendiri terus berupaya untuk mempertemukan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan para pembeli potensial agar penyerapan gas bumi di wilayah Jabanusa bisa lebih maksimal, seiring dengan tambahan produksi dari proyek Jambaran Tiung Biru, Sampang, dan Lapangan MAC di Sumenep. Secara terpisah, SKK Migas juga memastikan bakal memasok gas bumi untuk kebutuhan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di Nusantara, gas bumi akan digunakan sebagai sumber energi periode transisi, sebelum sepenuhnya menggunakan energi baru terbarukan (EBT). “Gas bumi sebagai energi transisi masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga di sekitar IKN,” kata Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf.

Listrik hijau yang bersumber dari energi baru terbarukan atau EBT menjadi prioritas PT PLN (Persero) untuk memenuhi permintaan tenaga listrik nasional yang terus bertumbuh. Perusahaan setrum pelat merah tersebut diketahui tengah memproses tambahan 5,4 gigawatt (GW) listrik dari pembangkit berbasis EBT yang sudah memasuki tahap perjanjian jual beli listrik dan konstruksi pada tahun ini. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021—2030 memang menargetkan tambahan 20,9 GW listrik dari pembangkit berbasis EBT. Tambahan listrik 5,4 GW tersebut pun diyakini bakal membuat target peningkatan porsi EBT sebesar 24% dalam bauran energi nasional pada 2025 tercapai. “Yang sudah masuk ke dalam pengadaan itu 1,2 GW, sudah PPA dan konstruksi 5,4 GW,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (5/7). Berdasarkan catatan PLN, 5,4 GW tambahan listrik hijau itu sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas 2,9 GW. Selain itu, pembangkit listrik tenaga panas bumi menyumbang 2,1 GW, sedangkan listrik dari pembangkit listrik berbasis biomassa dan biogas, surya, serta angin mencapai 0,4 GW. Selain itu, PLN juga sedang melakukan studi dan mengkaji pendanaan untuk 5,6 GW tambahan listrik hijau lainnya.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi kapasitas terpasang listrik dari sumber EBT telah mencapai 12,55 GW atau lebih dari target yang dipatok sepanjang 2022 di level 12,52 GW. Dari jumlah tersebut, 8,68 GW listrik berasal dari pembangkit EBT yang sudah on grid atau tersambung dengan sistem jaringan listrik PLN, sedangkan 3,87 GW sisanya berasal dari pembangkit listrik EBT off grid. Kementerian ESDM membeberkan setidaknya ada 48 pembangkit listrik berbasis EBT yang teradang amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik. Hal itu pun sukses menarik perhatian pemerintah di tengah upaya mencapai target porsi EBT sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada 2025. Dadan Kusdiana, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh proyek pembangkit listrik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian saat ini adalah penyelesaian negosiasi amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan independent power producer (IPP). Meski begitu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM minta PLN untuk melakukan koordinasi lebih intensif untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar negosiasi amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik bisa disesuaikan dengan Perpres No. 112/2022. Priyandaru Effendi, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia, juga mengakui bahwa saat ini beberapa IPP yang mengembangkan pembangkit listrik berbasis geotermal sedang melakukan negosiasi terkait dengan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.

Indonesia dan Australia sepakat untuk terus memperkuat kerja sama. Selain bidang ekonomi, kedua negara sepakat membangun stabilitas dan keamanan kawasan. Penegasan itu mengemuka dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan PM Australia Anthony Albanese, Selasa (4/7) di Sydney, Australia. Kunjungan Presiden ke Australia merupakan kunjungan balasan setelah PM Albanese melakukan kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, pada 6 Juni 2022. Dalam pernyataan bersama, selain mengapresiasi kerja sama kedua negara, Presiden menyampaikan sejumlah prioritas yang dapat dikembangkan bersama.

”Pertama, Indonesia dan Australia harus membangun kerja sama ekonomi yang lebih substantif dan strategis melalui pengembangan bersama prduksi baterai EV (kendaraan listrik),” kata Presiden. Presiden menuturkan, Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk berintegrasi dalam mengembangkan industri baterai mobil listrik. Menurut dia, Indonesia sudah  menargetkan untuk mulai produksi baterai EV tahun depan. Selain itu, Indonesia akan memproduksi 1 juta mobil listrik dan 3,2 juta sepeda motor listrik pada tahun 2035.

Kedua, Presiden mengapresiasi kenaikan volume perdagangan kedua negara sejak Persetujuan  Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) diberlakukan. Kenaikan volume disebutnya mencapai 90 % dan akan terus dioptimalkan. Ketiga, terkait pengurangan emisi karbon, Indonesia dan Australia akan fokus mendorong pembangunan carbon capture and storage serta smelter yang berorientasi energi hijau di Indonesia. PM Albanese dalam keterangannya juga memastikan komitmen kerja sama lebih erat antara Indonesia dan Australia. ”Kami sama-sama menginginkan kerja sama lebih erat sebagai mitra ekonomi, mitra pertahanan, mitra di transisi global menuju net zero,”  ucapnya. (Yoga)

Lima dekade silam, sekelompok veteran pejuang kemerdekaan merintis pertanian di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumsel. Bambang Wahyudi (73) menyusuri pematang sawah miliknya di Kelurahan Veteran Jaya, Kecamatan Martapura, OKU Timur, Sabtu (17/6) pagi. 52 tahun lalu, Bambang dan orangtuanya berjibaku membabat hutan untuk mencetak sawah baru. Kawasan yang kini menyejukkan mata dengan pemandangan hamparan sawah yang menghijau itu dulu disesaki semak belukar. Saat itu, Kelurahan Veteran Jaya belum ada, masih menjadi bagian dari Paku Sengkunyit, salah satu kelurahan di Martapura. ”Di skitar sini dulu semua belukar. Kami potong, tebang, singkirkan sendiri. Beguyur (pelan-pelan) kami buka dari nol sampai akhirnya jadi sawah seperti sekarang,” tuturnya. Orangtua Bambang adalah veteran yang berjuang di Pertempuran Surabaya melawan Belanda tahun 1945, peristiwa yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Setelah kemerdekaan, pemerintah mengadakan program transmigrasi ke Sumatera. Orangtua Bambang terpilih untuk pindah ke Belitang, OKU Timur, yang dulu masih menyatu dengan Kabupaten OKU. Kendati demikian, saat pembagian lahan bagi para transmigran, mereka tidak kebagian jatah. Sebanyak 33 veteran, termasuk orangtua Bambang, mendapat lahan seluas 1 hektar untuk digarap menjadi sawah dan seperempat hektar tanah pekarangan untuk dibangun rumah. ”Sepertinya pesirah (kepala marga) waktu itu tergerak, melihat banyak kawannya yang telantar tidak punya tanah,” ujar Bambang. Butuh waktu 15-20 tahun hingga akhirnya para veteran bisa memanen padi. Kini, petani di Veteran Jaya bisa  menikmati panen dua kali dalam setahun, sebagian bahkan tiga kali dengan memanfaatkan lahan untuk menanam jagung atau tanaman palawija lain.

Mulai tahun 1980-an, berkat kehadiran sawah veteran, ekonomi Martapura mulai bergerak dan kawasan yang ditinggali para veteran itu menemukan jati  dirinya. Nama Veteran Jaya pun disematkan menjadi kelurahan baru di Martapura. Perlahan, komunitas petani di Veteran Jaya berkembang. Keluarga veteran mendirikan kelompok tani  serdana dan mengembangkan koperasi unit desa. Hingga kini, sudah ada 10 kelompok tani yang menaungi para petani keturunan veteran serta petani umum. Perjuangan veteran merintis pertanian tidak sia-sia. Sekarang, OKU Timur menjadi salah satu sentra pangan Sumsel dan termasuk 15 kabupaten/kota penghasil padi tertinggi nasional. (Yoga)

Penyerapan anggaran untuk penanganan tengkes (stunting) pada semester pertama tahun 2023 masih rendah. Akibatnya, sejumlah indikator intervensi strategis penanggulangan tengkes belum tercapai. Pemda diminta inovatif dalam membuat program agar penyerapan anggaran bisa lebih optimal dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto dalam Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Palembang, Sumsel, Senin (3/7). Di semester pertama 2023, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus (DAK) nonfisik untuk penanganan tengkes sebesar Rp 1,71 triliun.

Dari dana tersebut, jumlah yang terserap hanya 8,83 % atau Rp 151,3 miliar. DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat penyerapan terbesar, yaitu 28 %. Daerah dengan serapan yang paling rendah adalah Sumut dengan serapan 2 %. Kondisi ini berdampak pada belum tercapainya target indikator layanan intervensi spesifik dan sensitif. Dari sembilan indikator layanan intervensi spesifik yang dicanangkan, baru terpenuhi tiga indikator. Gubernur Sumsel Herman Deru meyakini masih banyak pemda yang tidak mengetahui adanya anggaran DAK ini. ”Karena itu, penting untuk memahami segala fitur yang disediakan pemerintah pusat,” ucapnya. Ia pun berharap dinas terkait mempelajari betul skema pendanaan ini agar penanganan tengkes di Sumsel bisa lebih cepat. (Yoga)

Dalam laporan terbaru yang dirilis 1 Juli 2023, Bank Dunia menyatakan Indonesia kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country) dengan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia sebesar 4.580 USD pada tahun 2022, naik 9,8 % dari tahun sebelumnya sebesar 4.170 USD. Dengan capaian itu, Indonesia kembali masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini memiliki PNB per kapita berkisar 4.466 USD-13.845 USD. Sebelumnya, akibat terpukul pandemi Covid-19, Indonesia sempat turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle-income country) pada 2020.

Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Selasa (4/7) meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia itu terjadi akibat pemulihan ekonomi yang cepat pascapandemi dan hilirisasi yang sedang digencarkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian. Di sisi lain, Indonesia juga mendapat berkah ledakan harga komoditas pada tahun lalu. Namun, ia menilai, masih banyak pekerjaan rumah untuk mempertahankan status sebagai negara berpendapatan menengah atas itu. Apalagi untuk naik kelas menjadi negara bependapatan tinggi. ”Kalau pendapatan per kapita tinggi, tetapi ketimpangan juga masih tinggi, sama saja sia-sia karena pembangunan sekarang baru dinikmati segelintir orang,” katanya. Strategi hilirisasi di sektor mineral dan batubara sejauh ini dinilai belum mampu mendorong pembangunan yang berkualitas meski mampu mendongkrak kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) menurunkan harga elpiji nonsubsidi 5,5 kg dan 12 kg sesuai tren dan mekanisme harga kontrak. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Selasa (4/7/2023), menyampaikan, per 26 Juni 2023, harga isi ulang produk Bright Gas 5,5 kg turun Rp 4.000 per tabung. Adapun harga isi ulang produk Bright Gas 12 kg turun Rp 9.000 per tabung, menjadi Rp 204.000 per tabung dari sebelumnya Rp 213.000. Sementara itu, harga elpiji bersubsidi 3 kg tidak berubah. (Yoga)

Pencanangan kumpulan modal ventura korporat milik BUMN, yaitu Merah Putih Fund, telah masuk tahap final. Pembentukannya diharapkan bisa mengisi kesenjangan putaran pendanaan tahap awal dan  lanjutan bagi ekosistem usaha rintisan bidang teknologi di dalam negeri. Plt. Dirut Mandiri Capital Indonesia sekaligus Fund Manager Merah Putih Fund, Dennis Pratistha, saat ditemui di Jakarta, Selasa (4/7) mengatakan, ide pembentukan Merah Putih Fund lahir sejak dua tahun lalu. Dia optimistis Merah Putih Fund bisa diluncurkan dalam waktu dekat. Sejauh ini sudah terdapat lima modal ventura korporat (corporate venture capital/CVC) milik BUMN yang bergabung dalam Merah Putih Fund, yaitu MDI Ventures (Telkom), Telkomsel Mitra Inovasi (Telkomsel), BNI Ventures (BNI), BRI Ventures (BRI), dan Mandiri Capital Indonesia (Bank Mandiri).

Menurut dia, kelima CVC itu telah menyediakan dana 300 juta USD agar dapat berinvestasi ke putaran pendanaan tahap lanjutan (later-stage investment). Merah Putih Fund telah mendapat izin dari OJK pada 18 Juli 2022. ”Selama kurun waktu tahun 2008–2009 bisa dikatakan sebagai tahun-tahun awal perusahaan rintisan bidang teknologi muncul di Indonesia. Kemudian, masuk tahun 2014 dan sesudahnya, usaha rintisan bidang teknologi tumbuh sangat signifikan. Bisnis modelnya semakin matang dan masyarakat Indonesia sudah semakin terbiasa dengan teknologi digital,” ujar Dennis ketika ditanya mengapa Merah Putih Fund baru hadir saat ini. Menurut dia, perusahaan rintisan bidang teknologi dalam negeri yang semula cenderung banyak bermain di segmen konsumer kini mulai merambah ke segmen bisnis ke bisnis (B2B). Selain itu, meski sejumlah negara mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, perusahaan-perusahaan justru terus berupaya bertransformasi ke arah digital. (Yoga)

Tinggal klik dengan jempol, sejumlah petani hortikultura Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, dapat menyiram tanaman kapan pun dan di mana pun asal terdapat jaringan internet. Mereka juga dapat memantau kondisi kebun dan tanaman, serta kadar air dan keasaman tanah secara terukur dari genggaman tangan. ”Sambil duduk minum kopi dan menonton sepak bola, sambil hajatan di rumah saudara di luar kota atau tetangga, bahkan sambil jalan-jalan di luar kota, kami dapat menyiram dan memantau kondisi tanaman kami melalui telepon pintar,” kata Gede Suardita (44), Ketua Kelompok Petani Muda Keren (PMK) Gobleg, Sabtu (10/6) di Buleleng. Sudah empat tahun berjalan, Kelompok PMK Gobleg mengembangkan pertanian hortikultura organik berbasis internet untuk segala (IoT). Teknologi yang ditemukan KevinAshton pada 1999 itu mampu mengefisienkan biaya dan tenaga, bahkan meningkatkan produksi sayur dan buah.

Melalui aplikasi IoT yang dikembangkan kelompok tani tersebut, petani dapat mengoperasikan penyiraman secara otomatis. Petani juga dapat memantau kondisi cuaca, kelembaban udara, tingkat keasaman (pH) tanah dan air, serta curah hujan per menit dan per jam. Selain itu, petani juga dapat memonitor kondisi lahan dan tanaman menggunakan televisi sirkuit tertutup (CCTV). Menurut Gede Suardita, untuk menyiram tanaman di lahan seluas 1 hektar di Gobleg, biasanya dibutuhkan waktu dua hari. Namun, dengan teknologi IoT, hanya memakan waktu 15 menit, lantaran di setiap bedeng tanaman dipasang instalasi pipa air dan keran otomatis berbasis sensor jarak jauh. Petani Desa Gobleg, Nyoman Selamat (57), mengaku, penggunaan teknologi itu tidak hanya mengefisienkan waktu menyiram tanaman, tetapi juga menghemat biaya tenaga kerja. Untuk menyiram tanaman di lahan seluas 2.000 meter persegi, dibutuhkan3-4 pekerja dengan upah Rp 80.000 per hari. Dengan teknologi tersebut, Nyoman dapat menghemat biaya tenaga kerja Rp 240.000-Rp 320.000 per hari. (Yoga)