Nagari Lawang di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah lama dikenal sebagai sentra penghasil gula saka atau gula merah dari tebu di Sumbar. Seiring perkembangan zaman, tempat penggilingan atau kilang tebu di sana bertransformasi. Dari semula menggunakan tenaga ternak lalu ke diesel, kini beralih ke energi listrik yang membuat gula saka Lawang semakin ”legit”. ”Kalau dulu, saat pakai diesel, berisik. Kalau ngobrol tidak akan terdengar. Selain itu, bapak saya (Syafrizal) pasti tidak akan sanggup  menghidupkannya. Sekarang, beliau cukup menekan tombol di boks panel,” kata Desriyanto (28) saat dijumpai di Nagari Lawang, Rabu (14/6.

Desriyanto adalah Ketua KelompokTani Inovatif, yang beranggotakan pemilik penggilingan tebu di Nagari Lawang, 22 km barat daya Kota Bukittinggi atau 103 kilometer utara Padang, ibu kota Sumbar, yang terkenal sebagai sentra penghasil gula saka. Sebagian besar wilayah nagari berpenduduk 3.790 jiwa itu adalah perkebunan tebu yang diwariskan turun-temurun. Tidak hanya menanam, mereka juga mengolahnya menjadi gula saka. Ada 140 kilang tebu di  wilayah tersebut. Desriyanto bersama dua anggota kelompoknya, yakni Datuk Syafri Jamal (54) dan Syaiful Bahri (38), menjadi yang pertama beralih ke listrik, sejak Mei 2022, melalui program penggunaan listrik untuk perkebunan dan pertanian atau electrifying agriculture dari PLN.

Keputusan menggunakan listrik untuk penggilingan tebu berbuah manis. Sebelumnya, untuk menggiling  1 ton bahan baku tebu menjadi 100 kilogram gula saka butuh biaya Rp 250.000 untuk membeli solar. Setelah berpindah ke listrik, biaya yang dikeluarkan cukup Rp 100.000 untuk membeli token. Dengan elektrifikasi, pengusaha penggilingan tebu juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk diesel, seperti rutin mengganti oli atau onderdil mesin. Menurut Manajer Unit Layanan Pelanggan PLN Koto Tuo, Hilmy, saat ini, PLN sedang memproses 16 proposal dari kilang penggilingan tebu lain di Lawang untuk beralih ke listrik. Agar bisa menambah jumlah penerima manfaat, PLN tidak lagi menanggung seluruh biaya pemasangan listrik. (Yoga)

Di tahun politik, tinggal selangkah lagi alokasi Dana Desa bakal melonjak drastis. Ini setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat mengusulkan kenaikan alokasi anggaran Dana Desa dari sebelumnya 10% menjadi 20% dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Kesepakatan itu diambil Baleg dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang (UU) Nomor 6/2014 tentang Desa. Selanjutnya, revisi UU Desa ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk diusulkan menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi berharap kenaikan porsi Dana Desa bisa mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa. Kelak, DPR akan membahas usulan itu kepada pemerintah. Selain Dana Desa, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas memaparkan poin-poin revisi UU Desa hasil pembahasan Panja. Di antaranya, pemberian tunjangan purnatugas kepala desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan lainnya. Adapun alokasi Dana Desa saat ini 8,5% dari dana transfer daerah yang setara Rp 70 triliun bagi sekitar 74.000 desa. Artinya, setiap desa hanya mendapat sekitar Rp 1 miliar per tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum mendengar usulan tersebut. "Nanti kita lihat, ya," kata dia, kemarin. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman menilai ada dua poin utama terkat revisi UU Desa. Pertama, terkait usulan tambahan Dana Desa menjadi 20% dari dana transfer daerah. Kedua, adanya masa penambahan masa jabatan kepala desa serta pemberian tunjangan purnatugas kepada kepala desa.

Indonesia boleh berlega hati setelah kembali naik status menjadi negara dengan pendapatan menengah atas alias upper middle-income country. Namun, pekerjaan rumah masih menanti, yakni mengdongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Dalam laporan Bank Dunia, pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia tercatat US$ 4.580 di 2022, naik 9,8% dibandingkan 2021 senilai US$ 4.170. Di sisi lain, Bank Dunia juga mengubah ambang batas PNB per kapita masing-masing klasifikasi negara. Untuk negara berpendapatan menengah atas, PNB per kapita pada 2022 ditetapkan US$ 4.466 hingga US$ 13.845. Sementara di 2021 sebesar US$ 4.256 - US$ 13.205. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, naiknya status Indonesia menunjukkan perekonomian domestik semakin menarik. Ia optimistis, investor asing akan tertarik menanamkan modalnya di dalam negeri jika ekonomi terus tumbuh dan stabil. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi negara favorit tujuan investor. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, naiknya PNB per kapita Indonesia secara signifikan pada 2022 menjadi pijakan kuat untuk mewujudkan visi Indonesia maju 2045. Namun untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045 butuh pertumbuhan ekonomi tinggi di kisaran 6%-7% secara konsisten. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, status Indonesia yang naik ke upper middle income country tidak menjamin pertumbuhan ekonomi kembali ke pra pandemi Covid-19. Sebab, kenaikan ini hanya temporer didorong pendapatan ekspor komoditas olahan primer dan setengah jadi.

Prospek kinerja PT Mayora Indah Tbk (MYOR) diprediksi melaju positif hingga akhir tahun 2023. Hal ini seiring biaya operasional yang diperkirakan lebih rendah dan beberapa sejumlah strategi.Salah satu fokus strategi MYOR menggenjot pada pasar ekspor. Analis Bahana Sekuritas, Christine Natasya menilai, strategi tersebut dapat mendongkrak kinerja MYOR. Terlihat hasil kuartal I-2023, porsi pendapatan dari ekspor yang tumbuh 13,31% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 3,32 triliun. Secara total, porsi ekspor menyumbang 39,28% atau naik tipis dari kontribusi kuartal I 2022 di level 38,65% dari total pendapatan.Christine memperkirakan, pada semester II-2023 porsi ekspor bisa lebih baik. "Pasar ekspor China tahun lalu lowbase," ujar dia, Selasa (4/7).Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Putu Chantika Putri mengatakan, MYOR juga berhasil mengerek margin karena penerapan langkah efisiensi biaya. Chantika menyebut, peningkatan margin juga berkat penurunan harga bahan baku seperti harga gandum dan harga CPO. Biaya pengiriman yang lebih rendah 35,2% secara yoy, menyumbang 1,7% dari total penjualan dibandingkan 2,9% dari penjualan bersih. Padahal pengeluaran iklan dan promosi MYOR meningkat 1,4% secara yoy. "Sebagai hasilnya, margin laba bersih lebih tinggi di 8,6%," ujar dia.Iklan di drama Korea. Analis RHB Sekuritas, Vanessa Karmajaya menambahkan, MYOR mempertahankan rasio iklan dan promosi terhadap pendapatan di 9%-11%. Hal ini berdampak kuat setelah memasang iklan permen Kopiko di beberapa episode serial drama Korea Selatan, Taxi Driver. Alhasil, MYOR mencatatkan peningkatan penjualan tahunan yang kuat untuk produk Kopiko di beberapa negara pada kuartal I-2023. Penjualan Asia, semisal, tumbuh 20%, Indonesia tumbuh 18%, India 6%-8%, dan Korea Selatan 100%. "Biaya pengiriman mulai stabil di kuartal II 2023, setelah membukukan turun 26% secara kuartalan dan 35% secara yoy," ujar Vanessa.Analis NH Korindo Sekuritas, Cindy Alicia Ramadhania berpandangan kuartal I-2023, penjualan ekspor memimpin pertumbuhan. Baru dari domestik pertumbuhan pendapatan domestik 9,38% yoy. Selain itu, MYOR berinovasi mengeluarkan produk dan gencar pemasaran, serta memastikan nilai investasi yang dilakukan efektif dan efisien. Kemudian, MYOR akan fokus ke pasar eksisting tumbuh serta mengeksplorasi pasar yang berpotensi naik.Dengan begitu, Cindy memperkirakan hingga akhir tahun MYOR akan melanjutkan pertumbuhan kinerja dengan pendapatan tumbuh 12,13% secara tahunan menjadi Rp 34,28 triliun dari aktualisasi 2022 sebesar Rp 30,66 triliun. 

Laju inflasi tahunan melandai ke level  3,52% pada Juni 2023. Ini merupakan laju terendah sejak April 2022. Namun, penurunan dinilai tidak cukup untuk menurunkan suku bunga ke depan. Mengacu pada data Bank Indonesia (BI) di April 2023, suku bunga kredit memang masih memiliki tren pertumbuhan secara tahunan. Ambil contoh, bunga kredit modal kerja di periode tersebut ada di level 8,92%, lebih tinggi dari bulan yang sama di tahun lalu berada di level 8,49%. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan keputusan suku bunga acuan memang dipengaruhi proyeksi inflasi yang dikaitkan dengan targetnya. Namun, itu bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan. Sementara menurut Senior Faculty LPPI Amin Nurdin, kemungkinan bunga kredit bank tetap ada meski susah. Mengingat, saat ini BI juga belum menurunkan tingkat suku bunga acuan. Senada, Pengamat Perbankan Universitas Bina Nusantara (Binus) Doddy Ariefianto menilai penurunan inflasi tidak semerta-merta membuat bunga kredit perbankan turun karena memang bank saat ini kurang efisien. Dari sisi pelaku industri, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan menyebut bunga kredit saat ini lebih banyak dipengaruhi cost of fund yang memang naik sehubungan dengan kenaikan BI rate dalam beberapa tahun terakhir. “Namun bunga kredit sejauh ini tak mengalami kenaikan sebesar kenaikan CoF, terutama kredit korporasi,” ujarnya.

Prospek positif ekonomi nasional seiring datangnya era endemi, diyakini bakal membuka peluang bagi korporasi, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk memacu kinerja lebih kencang hingga akhir 2023. Tak ayal, prospek positif itu digadang-gadang bakal turut mengangkat kinerja sejumlah saham emiten pelat merah. Faktanya, kinerja sejumlah BUMN yang telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami perbaikan yang tecermin pada raihan laba bersih yang lebih baik pada 2022 dan kuartal I/2023. Ter­­­utama BUMN di sektor perbankan, telekomunikasi, dan industri dasar. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan BUMN didorong untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, transformasi teknologi di bidang telekomunikasi dan digital, serta perbaikan dari sisi akses pembiayaan UMKM. Capaian kinerja emiten yang terafiliasi dengan BUMN dinilai pria yang akrab disapa Tiko itu dapat menjadi katalis positif terhadap pergerakan harga saham dan kapitalisasi pasar emiten-emiten pelat merah. Menurutnya, optimisme itu didorong oleh kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang membukukan pertumbuhan paling besar di antara para emiten pelat merah. Tiko menambahkan pertumbuhan kapitalisasi pasar juga akan disokong oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS). Sebagai gambaran, kapitalisasi pasar emiten-emiten BUMN di BEI dapat tecermin pada market cap indeks IDX BUMN20. Hingga perdagangan kemarin, indeks itu menggenggam kapitalisasi pasar Rp2.250 triliun. 

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Roger MM menilai pergerakan saham-saham BUMN masih memiliki peluang untuk naik pada paruh kedua tahun ini dengan katalis utama yaitu pemilu 2024. Dihubungi terpisah, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan untuk kinerja BUMN hingga akhir tahun ini akan tergantung dari sektor usahanya. Di sisi lain, pengambilan keputusan strategis dari emiten BUMN diproyeksi akan terimbas ajang Pemilu. Analis Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi memasang peringkat overweight untuk sejumlah bank BUMN seperti BBNI dan BBRI sebagai top picks. Saham BBNI ditargetkan menyentuh Rp12.700 dan BBRI diteropong menuju Rp6.200 per saham. Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan kesepakatan integrasi IndiHome ke Telkomsel merupakan tonggak penting bagi implementasi inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC) TelkomGroup. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) Elisabeth Siahaan mengatakan tahun ini target capex antam cukup besar yaitu antara Rp10 triliun­—Rp14 triliun. Capex jumbo tersebut disiapkan karena adanya inisiatif untuk ekspansi di bidang baterai kendaraan listrik.

Di tengah kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya, badan usaha milik negara (BUMN) dituntut berkinerja bagus agar mampu berkontribusi besar bagi pemasukan negara baik dalam bentuk dividen maupun pajak. Strategi jitu dibutuhkan untuk bisa bertahan dan terus bertumbuh dalam kondisi saat ini. Langkah Kementerian BUMN yang melakukan transformasi dan pembenahan di tubuh BUMN sejak beberapa tahun lalu, tampaknya mulai menunjukkan hasil, setidaknya terlihat dari kenaikan setoran ke negara dalam bentuk dividen. Dari catatan Bisnis, tahun ini total dividen yang berasal dari BUMN ditargetkan mencapai Rp80,2 triliun. Angka itu diyakini dapat tercapai mengingat sampai dengan Mei 2023, total dividen yang telah disetorkan mencapai Rp41,7 triliun, melonjak signifikan bila dibandingkan dengan raihan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp25,1 triliun. Secara tahunan, target penerimaan dividen pada tahun ini tergolong tinggi. Pada 2020, dividen yang disetorkan BUMN mencapai Rp43,9 triliun, menurun menjadi Rp29,5 triliun pada 2021 ketika awal pandemi Covid-19. Target tersebut kembali dinaikkan pada tahun ini karena optimisme pemerintah terhadap perbaikan kinerja BUMN, mengingat konsumsi masyarakat mulai menguat seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat. Tak hanya itu, bangkitnya harga komoditas seperti batu bara juga turut mendorong kinerja BUMN di sektor tersebut seperti PT Bukit Asam Tbk. Kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional tentunya harus terus ditingkatkan meski di sisi lain, pemerintah sebagai pemegang saham terbesar juga dituntut untuk menjaga pertumbuhan kinerja dengan memberikan ruang ekspansi pada badan usaha tersebut.

Regulator memberikan ultimatum kepada pemegang saham pengendali dan jajaran direksi PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life untuk memenuhi dan mengganti hak seluruh pemegang polis setelah pencabutan izin usaha pada 23 Juni 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa pemegang saham pengendali (PSP) maupun jajaran direksi Kresna Life harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang dialami perusahaan.“OJK menetapkan perintah tertulis yang memerintahkan PT Duta Makmur Sejahtera [PT DMS] selaku pengendali dan pihak tertentu, yaitu Sdr. Michael Steven selaku Pemegang Saham, Sdr. Kurniadi Sastrawinata selaku Direktur Utama, Sdr. Antonius Indradi Sukiman selaku Direktur, serta Sdr. Henry Wongso selaku Direktur untuk bersama-sama mengganti kerugian Kresna Life,” katanya dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Juni 2023 secara virtual, Selasa (4/7). Di tengah-tengah sanksi yang dialami, manajemen Kresna Life sempat mengajukan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) kepada regulator. Beberapa rencana penyehatan yang ditawarkan di antaranya skema perubahan polis menjadi pinjaman subordinasi.Selain itu, manejemen Kresna Life pernah menyatakan telah menerima setoran modal dari pemegang saham untuk memenuhi likuiditasnya. Pencabutan izin usaha Kresna Life ini menyusul langkah serupa yang pernah ditempuh OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life).Hanya saja, penyelesaian masalah Wanaartha Life dengan perangkat tim likuidasi yang telah dibentuk, hingga kini prosesnya tak kunjung rampung. Pemerhati masalah perasuransian Irvan Rahardjo menyatakan saat izin sudah dicabut, status Kresna Life sudah bukan lagi perusahaan asuransi. Dengan pencabutan izin usaha, lanjut Irvan, Kresna Life juga terbuka lebar untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai solusi akhir dan bermartabat bagi pemegang polis selaku kreditur.

Pemerintah memastikan tidak akan meninggalkan PT Kereta Commuter Indonesia sendirian setelah memutuskan untuk enggan mengimpor rangkaian kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan bakal memberikan suntikan tambahan modal melalui penyertaan modal negara yang disampaikan lewat PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai induk usaha PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter. Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN II, mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan usulan pemberian penyertaan modal negara untuk anak perusahaan KAI tersebut seiring dengan rencana impor tiga rangkaian KRL baru dari Negeri Sakura. “Kemarin baru keputusannya [impor KRL baru]. Ini baru mau kami rapatkan juga dengan Menteri Keuangan,” katanya usai Pelepasan Tim Jelajah BUMN 2023 Bisnis Indonesia, Selasa (4/7). Menurutnya, skema penyertaan modal negara menjadi salah satu opsi yang akan ditempuh Kementerian BUMN untuk mendukung rencana impor rangkaian KRL baru pada tahun depan. Meski begitu, Kartika masih enggan memerinci detail penyertaan modal negara yang akan disampaikan melalui KAI tersebut. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan upaya impor tersebut. “Hingga saat ini semua masih dalam proses, khususnya terkait pendanaan,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (4/7). 

Anne menjelaskan bahwa KAI Commuter juga sedang melakukan penilaian atau assessment terhadap 19 rangkaian kereta yang akan di-retrofit mulai tahun ini. Suntikan dana dari penyertaan modal negara memang menjadi opsi yang dipertimbangkan selain menggunakan pendanaan dari KAI sebagai induk usahanya. Kepastian pendanaan tersebut dinilai sangat penting, karena penambahan rangkaian KRL ditujukan untuk peningkatan pelayanan pengguna. Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai rencana pengusulan penyertaan modal negara kepada KAI Commuter untuk mengimpor tiga rangkaian KRL baru memang sudah selayaknya dilakukan. Dia menjelaskan bahwa impor rangkaian KRL baru tersebut berada di luar rencana KAI Commuter, karena sebelumnya perusahaan hanya mengalokasikan anggaran untuk mengimpor KRL bekas. Dia juga membeberkan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki beberapa opsi untuk membantu upaya pendanaan impor tiga rangkaian KRL baru tersebut. Pertama, pembelian ketiga rangkaian KRL tersebut sepenuhnya menggunakan penyertaan modal negara yang harus diusulkan terlebih dahulu ke DPR. Kedua, impor rangkaian KRL baru dilakukan dengan pendanaan yang berasal dari kombinasi antara anggaran yang dimiliki oleh KAI Commuter dan penyertaan modal negara.

JAKARTA,ID-MyRepublic, perusahaan penyedia layanan internet fiber dan TV berlangganan bagian dari Sinarmas Group, mendapat pinjaman sindikasi sebesar Rp 2 triliun. Dananya akan digunakan untuk memperluas jaringan, baik di kota eksisting maupun di kota-kota baru di Indonesia. Pinjaman tersebut didapatkan dari sindikasi empat lembaga  keuangan di Tanah Air, yaitu Bank BCA, Bank Mandiri, bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Sarana Multi Infrastruktur. CEO MyRepublic Timotius Max Sulaiman mengatakan, dukungan dana tersebut akan sangat mendukung kegiatan perluasan jaringan ke rumah-rumah (homes pased) MyRepublic. Perseroan ingin mewujudkan visi menjadi The Pride of Indonesia. "Kami sangat bersyukur atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh empat lembaga keuangan ternama di Indonesia kepada MyRepublic. Hari ini (Selasa, 4/7/2023) telah dilakukan penandatanganan  perjanjian kredit/pembiayaan sindikat dengan plafon sama dengan Rp 2 triliun dan opsi accordion (tambahan) sebesar Rp 1 triliun," ujar Timotius, dalam pernyataannya di Jakarta. Menurut dia, hingga pertengahan tahun 2023, MyRepublic telah menambah cakupan jaringan di sembilan kota baru dan layanannya telah menjangkau 30 kota (Yetede)