Memasuki semester II 2023, sederet aksi korporasi gencar dilakukan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satunya tender offer alias penawaran pembelian saham oleh pihak tertentu kepada pemegang saham suatu emiten. Salah satunya adalah MUFG Bank Ltd. Bank asal Jepang ini akan melakukan penawaran wajib atas saham PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN). Hal ini seiring pengumuman resmi MUFG Bank pada Senin (26/6), yang akan membeli 1,87 miliar saham atau 70,6% kepemilikan saham MFIN milik PT Jayamandiri Gemasejati dan beberapa pemegang saham lain. Sementara itu, emiten yang terafiliasi dengan MUFG Bank, yakni PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF) akan membeli 265 juta saham atau 10% porsi saham MFIN. Dus, total saham MFIN yang akan di-tender offer sekitar 80,6%. Senior Information Investment Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyebut, tender offer digelar seiring perpindahan pengendalian dari pemegang saham lama. CEO Edvisor.id Praska Putrantyo mengingatkan, meskipun investor bakal cuan, bukan berarti proses tender offer tak mengandung risiko bagi investor.

Laju ekonomi di sisa tahun ini mungkin saja tak mulus lantaran beragam tantangan domestik dan global. Kendati demikian, optimisme Indonesia masih membumbung karena roda penopang produksi manufaktur dan konsumsi yang bergerak selaras maju. Hal itu tecermin dari kinerja beberapa indikator ekonomi yang parkir di zona positif sepanjang semester I/2023. Termutakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi indeks harga konsumen (IHK) Juni 2023 di angka 3,52% (year-on-year/YoY). Angka ini pun berada dalam jangkauan target Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 yang dipatok sebesar 3,5%—4,5%. Selain berhasil kembali digenggam, normalisasi inflasi itu juga lebih cepat dari ekspektasi pemangku kebijakan yang memperkirakan pelandaian IHK akan terjadi pada kuartal III/2023. Sejalan dengan itu, sisi produksi pun mencatatkan peningkatan kinerja yang tampak dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur lansiran S&P Global yang mencapai 52,5 pada Juni. Sektor manufaktur pun eksis di zona ekspansi dan lebih baik ketimbang Mei di level 50,3. Sinyal positif juga ditunjukkan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang acap kali menggerakkan IHK. Kendati optimistis, rupanya pemerintah juga tetap menjaga kewaspadaan. Presiden Joko Widodo, Senin (3/7), mengingatkan kepada seluruh pembantunya untuk tetap mewaspadai aneka risiko yang berpotensi menyeret ekonomi nasional ke zona bawah. Kepala Negara meminta jajaran pemerintah untuk melakukan langkah strategis guna memastikan ekonomi Indonesia pada semester II/2023 tumbuh positif. Antara lain dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga serta menjaga ketersediaan dan harga bahan pangan yang berdampak pada inflasi. Merespons instruksi Kepala Negara itu, otoritas fiskal dan moneter di Tanah Air langsung tancap gas untuk terus memacu sektor-sektor pemantik mesin ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Ke­uangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui optimalisasi fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun dari sisi moneter, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, mengatakan bank sentral akan terus memaksimalkan kerja sama dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan normalisasi inflasi meningkatkan keberanian pelaku usaha melakukan ekspansi karena efisiensi bisnis yang meningkat. Khususnya komponen energi, logistik, suku bunga acuan, dan tenaga kerja.

Saham emiten-emiten di sektor teknologi yang terhimpun di dalam indeks IDX Sector Technology diproyeksi belum mendapat suntikan tenaga yang signifikan untuk mendorong lajunya di lantai bursa pada semester II/2023. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat IDX Technology mengalami koreksi hingga 7,4% sepanjang semester I/2023. Koreksi ini lebih dalam dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang terkoreksi 2,76%. Berdasarkan data Bloomberg, saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memiliki bobot paling besar di antara 33 konstituen indeks IDX Technology. Sepanjang tahun berjalan 2023, saham GOTO terpantau menguat hingga 23,08% ke level Rp112 per saham. Berbanding terbalik, empat saham dengan bobot terbesar setelah GOTO di dalam indek tersebut mengalami koreksi harga. Saham PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) -4,89%, Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) -29,61%, PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) -19,08%, dan PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) -2,98%. Saat dihubungi Bisnis, analis Sucor Sekuritas Paulus Jimmy mengatakan IDX Technology dengan konstituen terbesar GOTO dan BUKA sedang kekurangan katalis positif dalam waktu dekat. Hal itu, lanjutnya, sejalan dengan kondisi keuangan GOTO dan BUKA yang masih membukukan kerugian. Merujuk data Bloomberg, Nasdaq Index 100 menguat tajam 39,81% sepanjang tahun berjalan 2023. Kinerja itu tidak terlepas dari kencangnya kenaikan harga saham Apple Inc. yang mencapai 55,09% year-to-date (YtD) ke level US$193,97 per saham sehingga mendorong kapitalisasi pasarnya menembus US$3 triliun. Untuk sektor teknologi, lanjut Jimmy, Sucor Sekuritas masih memberikan pandangan netral. Dia merekomendasikan analis untuk melirik saham di sektor lain. Terpisah, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Martha Christina mengatakan sektor teknologi pada semester II/2023 memiliki peluang sekaligus tantangan.

Pemerintah memastikan tidak akan meninggalkan kepentingan investor dalam proses divestasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang belakangan menjadi perbincangan hangat. Solusi yang saling menguntungkan akan terus dikedepankan agar persoalan itu bisa segera tuntas. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan mencari jalan keluar yang tidak merugikan investor dalam proses divestasi INCO jelang berakhirnya kontrak karya milik perusahaan pada Desember 2025. Jalan keluar yang baik untuk kepentingan nasional dan investor pun disusun agar proses peralihan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berjalan lancar. “Kepentingan nasional harus didahulukan, tetapi kami juga tidak ingin merugikan investor. Win-win solution, keduanya harus berjalan dengan baik,” katanya di Halim Perdanakusuma, Senin (3/7). Kepala Negara menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah terkait dengan divestasi INCO. Meski begitu, Presiden memastikan persoalan tersebut akan tuntas paling lambat akhir bulan ini. Presiden pun menegaskan bahwa proses divestasi INCO tidak boleh sampai mengganggu proses industrialisasi dan penghiliran sektor pertambangan mineral yang sekarang sedang kencang dijalankan oleh pemerintah.

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan bahwa pemerintah harus mencari upaya terobosan yang bisa menyiasati persoalan divestasi INCO di tengah mahalnya valuasi saham perusahaan tersebut. Menurutnya, proses divestasi INCO tidak boleh membebani keuangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan valuasi terhadap harga saham yang akan didivestasikan oleh INCO. Yang paling penting dalam proses divestasi INCO, kata Ferdy, adalah proses tersebut harus membuat MIND ID memiliki peran lebih dalam di perusahaan tersebut melalui pencatatan aset. “Persoalan pencatatan aset ini menjadi kelemahan dari proses divestasi PT Freeport Indonesia yang harus diperbaiki, karena meski menjadi mayoritas MIND ID hanya berperan sebagai penerima dividen,” katanya. Dia menjelaskan, melalui peran lebih dalam di perusahaan yang melakukan divestasi akan memungkinkan MIND ID untuk melakukan transfer pengetahuan dan teknologi. Dengan begitu, MIND ID mendapatkan nilai tambah lebih besar dalam proses tersebut.

Tiga BUMN transportasi mencatat lonjakan jumlah penumpang selama periode libur panjang Iduladha 1444 Hijriah, yaitu pada 27 Juni—2 Juli 2023. Ketiga BUMN itu adalah PT Kereta Api Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Angkasa Pura (AP) I. VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI) Joni Martinus mengatakan bahwa volume pelanggan kereta api (KA) jarak jauh selama libur panjang mencapai 943.650 pelanggan, naik 68% dibandingkan dengan periode yang sama awal Juni 2023. Dia memaparkan puncak arus keberangkatan pada periode libur panjang terjadi pada Selasa (27/6) dengan jumlah pelanggan sebanyak 159.884 pelanggan. Menurutnya, KAI telah menambah 18 perjalanan kereta api jarak jauh guna mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang. Dengan penambahan itu menjadi total 1.340 kereta api jarak jauh yang melayani masyarakat untuk momen libur panjang. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin juga mengatakan sukses melayani 691.487 orang penumpang dan menyeberangkan 169.054 unit kendaraan di lintasan Merak—Bakauheni, Ketapang—Gilimanuk, dan Ajibata—Ambarita pada 28 Juni-2 Juli 2023. Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Utama PT AP I Lukman F. Laisa menyatakan sebanyak 1,01 juta pergerakan penumpang dan 7.602 pergerakan pesawat udara dilayani oleh 15 bandara selama periode libur panjang Iduladha tahun ini.

Tantangan perekonomian global belakangan ini, satu per satu persoalan pernah kita alami. Namun, kombinasi beberapa masalah ke depan belum pernah terjadi sebelumnya. Inflasi tinggi untuk waktu lama (higher-for-longer), instabilitas sektor keuangan, dan perlambatan global adalah kombinasi mematikan. Meski tantangan tidak segawat negara maju, urgensi sinergi kebijakan fiskal dan moneter juga meningkat di negara berkembang, seperti Indonesia. Berbeda dengan banyak negara maju yang punya persoalan utama stabilitas, baik dalam hal harga (inflasi) maupun sektor keuangan, tantangan perekonomian Indonesia lebih pada mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, stabilitas harga dan sektor keuangan harus dikelola dengan baik. Urgensi orkestrasi kebijakan fiskal-moneter tetap tinggi meski fokusnya bukan lagi di area stabilitas, melainkan pertumbuhan.

Orkestrasi kebijakan fiskal-moneter menjadi salah satu jangkar guna menciptakan stabilitas dan  pertumbuhan. Apalagi jika dikaitkan dengan target keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah menyongsong Indonesia Emas 2045, kebijakan fiskal dan moneter harus berada dalam area yang sama. Dengan demikian, racikannya bisa ditentukan guna mengoptimalkan potensi pertumbuhan. Di era dominasi fiskal ini, independensi bank sentral memang relatif berkurang. Namun, jika  diorkestrasikan dengan baik justru membuka peluang mendorong pertumbuhan lebih optimal. Ke depan, kebijakan makroprudensial akan menjadi salah satu jangkar kebijakan Bank Indonesia. Di sanalah interaksi dengan kebijakan fiskal dan industrial terjadi, guna menjaga stabilitas di satu sisi dan mendorong pertumbuhan berkualitas di Indonesia. (Yoga)

Presiden Jokowi memulai kunjungan kenegaraan di Australia, Senin (3/7). Aliansi Indonesia-Australia untuk bahan ba ku baterai wahana listrik, pelonggaran visa bagi warga Indonesia, dan kerja sama perdagangan akan jadi pembahasan dalam kunjungan itu. Gubernur Jenderal Australia David Hurley dan PMi Australia Anthony Albanese dijadwalkan menerima Presiden, Selasa. Presiden juga menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin perusahaan di Australia yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia.

”Sejumlah agenda prioritas yang akan dibahas di Australia utamanya investasi, perdagangan karena ada kenaikan perdagangan dan investasi yang cukup drastis dari Australia, kemudian di bidang kesehatan dan transisi energi, serta peningkatan SDM,” kata Presiden dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Peneliti Centre for Policy Development, Andrew Hudson, mengatakan, salah satu isu yang bisa digarap Indonesia-Australia adalah bahan baku baterai. ”Indonesia-Australia sama-sama memiliki nikel. Walakin, Australia memiliki litium dan baterai tidak bisa dibuat tanpa litium,” kata Hudson. ”Australia-Indonesia tidak hanya punya cadangan mineral penting ini, keduanya juga berkomitmen serius dan ini benar-benar peluang,” kata Jennifer Mathews, Presiden Dewan Bisnis Australia-Indonesia. (Yoga)

Beban pengeluaran masyarakat semakin bertambah. Tidak hanya akibat harga pangan dan energi yang relatif tinggi, juga lantaran kenaikan biaya kontrak rumah. Hal itu tecermin dalam inflasi bulanan, tahunan, bahkan tengah tahun atau semester I-2023. BPS, Senin (3/7) merilis, tingkat inflasi Juni 2023 mencapai 0,14 % secara bulanan. Adapun inflasi tahunan dan tahun kalender masing-masing 3,52 % dan 1,24 %. Tingkat inflasi tahunan itu masih dalam rentang inflasi yang ditargetkan pemerintah dan BI tahun ini, yakni 2-4 %. Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, inflasi pada Juni 2023 terutama dipengaruhi hari raya Idul Adha dan cuti bersama. Momen itu terutama berpengaruh terhadap kenaikan harga sejumlah pangan pokok dan tarif angkutan udara. Di sisi lain, badan usaha ritel BBM menurunkan harga jual produknya sehingga inflasi tidak naik terlalu tinggi.

Penyesuaian harga BBM itu, membuat komponen harga yang diatur pemerintah (administered price) deflasi 0,02 %. Andil terbesar deflasi tersebut adalah bensin, yakni 0,01 %. Di luar komponen volatile food dan administered price, BPS menunjukkan pula kenaikan biaya kontrak rumah berandil besar terhadap inflasi bulan Juni 2023 yang mencapai 0,01 % secara bulanan dan 0,13 % secara tahunan. Biaya kontrak rumah juga jadi salah satu komponen penyumbang inflasi semester I-2023 dengan andil 0,05 %. BI menegaskan hal serupa. Inflasi pada Juni 2023 terutama dipengaruhi inflasi inti yang sebesar 0,12 % secara bulanan. Komponen yang dominan menyumbang inflasi inti tersebut adalah kontrak atau sewa rumah. (Yoga)

Pemerintah tetap menginginkan pelibatan aktif pelaku UMKM ke dalam platform katalog elektronik pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Jumlah produk UMKM yang masuk katalog elektronik atau e-katalog ditargetkan naik dari 2,9 juta menjadi 5 juta unit tahun ini. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM RulliNuryanto, Senin (3/7) di sela-sela peluncuran aplikasi Juragan Doku, di Jakarta. Untuk mencapai target, menurut Rulli, pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan sejumlah pemangku kepentingan,termasuk komunitas UMKM.

”Sebanyak 40 % belanja kementerian/lembaga harus menyerap produk UMKM. Upaya pemerintah agar produk UMKM masuk ke platform e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilihat sebagai upaya untuk mendorong perluasan pasar,” ucap Rulli. Rulli menyampaikan bahwa pemerintah tetap memberikan dukungan. Salah satunya, lewat pembiayaan melalui program KUR. Pada 2023, alokasi KUR naik menjadi Rp 450 triliun. Tahun sebelumnya, alokasi KUR mencapai Rp 365 triliun. Sekjen Sahabat UMKM (komunitas UMKM) Faisal Hasan Basri berpendapat, inisiatif pemerintah meningkatkan jumlah produk UMKM di platform e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan hal yang patut disyukuri. Ini berarti pemerintah membuka kesem-patan yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang. Kesempatan itu sebaiknya diikuti persiapan produksi yang matang dari para pelaku UMKM. (Yoga)

Kendati Indeks Manajer Pembelian (PMI) Indonesia pada Juni 2023 tercatat ekspansif di level 52,5, industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri masih terkontraksi. ”Industri tekstil masih menderita karena pasar domestik dibanjiri produk impor, terutama yang masuk melalui Pusat Logistik Berikat atau PLB,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (3/7/2023), di Jakarta. Pada Mei lalu, PMI Indonesia tercatat 50,3. (Yoga)