Peringatan BPKP soal proyek strategis nasional yang pembangunannya molor dari target tak boleh dianggap angin lalu. Keterlambatan tersebut jelas merugikan: manfaat proyek menjadi tidak optimal dan memicu pembengkakan biaya yang membebani anggaran negara. Dalam kajiannya, BPKP masih menemukan sejumlah proyek strategis nasional yang terganjal pada tahap persiapan. Ada 58 proyek prioritas, sebagian besar proyek infrastruktur, yang pembangunannya tak kunjung dimulai hingga saat ini. Nilai investasi proyek-proyek tersebut mencapai Rp 420 triliun. Padahal pemerintah menargetkan semua proyek itu selesai selambat-lambatnya akhir 2024. Target penyelesaian yang tak tercapai tersebut menunjukkan buruknya manajemen pengelolaan proyek. Tak sedikit perhitungan yang menyimpang dari kalkulasi awal. Bahkan ada yang pemanfaatannya melenceng dari rencana sebelumnya. Akibatnya, proyek menjadi mubazir, padahal telah menyedot biaya yang besar. Proyek Bandara Kertajati di Majalengka, Jabar, adalah contoh proyek strategis nasional yang targetnya tak tercapai. Lapangan udara berstatus internasional itu selalu sepi penumpang sejak dirampungkan pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sejauh ini, bandara itu hanya difungsikan untuk kebutuhan umrah, kargo, dan perawatan pesawat. 

Banyak faktor yang menjadi penyebab macetnya pembangunan. Di antaranya penyediaan lahan dan pembiayaan. Bahkan ada sejumlah proyek yang skema pendanaannya belum ditentukan. Lokasi yang ditetapkan untuk proyek strategis acap kali status lahannya belum clean and clear. Pembebasan lahan juga sering kali berlarut-larut. Masalah tersebut tidak akan terjadi jika sedari awal telah direncanakan secara matang. Dengan setumpuk persoalan tersebut, target ambisius Jokowi untuk menyelesaikan proyek strategis nasional pada akhir tahun depan akan sulit tercapai. Daripada memaksakan diri yang bisa mengakibatkan kerugian lebih besar, lebih baik pemerintah secepatnya meninjau ulang proyek-proyek yang macet tersebut. Audit semuanya dengan sungguh-sungguh. Tindak lanjuti dengan tegas jika ada indikasi pelanggaran atau korupsi. Pemerintah harus realistis untuk mempertimbangkan kembali proyek mana saja yang bisa dikebut pada tahun depan, yang ditunda, dan yang sebaiknya dihentikan karena memang tidak layak, baik secara finansial maupun komersial. Terutama proyek-proyek yang anggarannya membengkak. Jika itu dibiarkan berlarut, pada akhirnya rakyat jugalah yang akan menanggung beban tersebut. (Yetede)

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) mencapai Rp 92,33 triliun, hampir dua kali lipat dari jumlah pajak penghasilan final yang sebesar Rp 47,55 triliun. Satu dari sejumlah faktor yang menyebabkan perbedaan itu adalah asimetri antara beban pajak pekerja dan pajak orang kaya. Pekerja hidup dari penghasilan aktif (active income) yang diperoleh dari kerja aktif (labour). Sedangkan individu-individu dengan kekayaan ultra-tinggi (UHNWI) dengan kekayaan bersih (net worth) sebesar US$ 30 juta atau lebih (Knight Frank, 2023) biasa menghimpun kekayaan dari penghasilan pasif (passive income) yang timbul dari investasi, sewa-menyewa, royalti, dan aset-aset kekayaan lain yang tidak perlu menjalankan perkakas kerja.

Negara memang menggunakan sistem perpajakan progresif. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, semakin besar proporsi pajak yang dibayar. Namun penerapannya belum merata bagi seluruh wajib pajak orang pribadi (WPOP). Masalahnya, penghasilan aktif dan pasif diperlakukan dengan sistem pajak yang berbeda. Diskrepansi Beban Pajak Penghasilan pekerja dikenai PPh 21 dengan tarif pajak progresif. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membagi lima lapisan penghasilan kena pajak (PKP). PKP Rp 0-60 juta dikenai tarif 5 persen. PKP Rp 60-250 juta dikenai tarif 15 persen. PKP Rp 250-500 juta dikenai tarif 25 persen. PKP Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar dikenai tarif 30 persen. Adapun PKP lebih dari Rp 5 miliar dikenai tarif 35 persen. (Yetede)

PT Mutuagung Lestari Tbk atau Mutu International optimistis penawaran perdana saham mereka bakal menarik banyak investor. Penyedia jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi ini yakin akan prospek cerah di industri yang mereka geluti. Presiden Direktur Mutu International, Arifin Lambaga, menuturkan industri pengujian, inspeksi, dan sertifikasi atau testing, inspection, and certification (TIC) terus bertumbuh. Merujuk pada data Markets and Markets 2020, nilai pasar industri TIC Indonesia mencapai US$ 1,99 miliar pada 2020. "Angkanya terus naik dari 2017 yang berada di kisaran US$ 1,71 miliar," tutur Arifin di Jakarta, kemarin. Dari hasil riset tersebut, nilai pasar di dalam negeri diestimasi tumbuh hingga US$ 2,73 miliar pada 2025. 

Dibanding nilai pasar secara global, ruang untuk tumbuh semakin besar. Arifin mengatakan nilai pasar industri TIC global pada 2027 diperkirakan mencapai US$ 270 miliar. Berdasarkan laporan Allied Market Research yang diterbitkan pada Januari 2022, angkanya bisa tumbuh sampai US$ 349 miliar pada 2030. Arifin mengatakan ada banyak potensi yang belum terjamah, antara lain karena belum banyak perusahaan yang terlibat dalam proses TIC. Selain itu, belum banyak konsumen yang menyadari pentingnya sertifikasi produk atau jasa. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong perusahaan melantai di bursa. "Selain untuk modal, tujuan kami, IPO itu agar perusahaan lebih dikenal masyarakat." (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank beritikad mendukung langkah  penyehatan lini bisnis asuransi kredit yang sedang digagas Otoritas Jasa Keuangan. Selain memperketat pengajuan klaim debitur, bank akan memilah jenis kredit yang bisa ditanggung  asuransi kredit sebagai upaya meminimalisir risiko bagi asuransi. Sejatinya kemitraan bank dan asuransi simbolis mutualisme, kedia pihak bekerja sama karena saling membutuhkan untuk mengejar keuntungan. Ada banyak proyek kerja sama yang terjalin antara dua lembaga  keuangan tersebut, salah satunya dalam bentuk penyaluran kredit. Bank berperan menggelontorkan kredit kepada debitur untuk mendapatkan pendapatan bunga. Sedangkan asuransi memberikan perlindungan kredit sekaligus menanggung resiko.  Sebagai imbalan asuransi mengutip sejumlah premi ke debitur melalui bank. Bila terjadi gagal bayar kredit oleh debitur (default), bank akan mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi agar melunasi pinjaman debitur, sehingga bank terhindar dari potensi kerugian maupun torehan Non Performing Loan (NPL). Default bisa terjadi tatkala debitur atau penerima kredit  meninggal dunia atau mengalami cacat tetap. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 158 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai Rp 1.102,6 triliun dalam rentang 2016 hingga 11 Juli 2023. Sedangkan PSN yang belum diselesaikan atau masih dalam tahap pengerjaan mencapai 58 proyek dengan total nilai investasi mencapai Rp 4.634,8 triliun. "Sampai 11 Juli 2023 lalu, 158 proyek (telah selesai), nilainya Rp 1.102,6 triliun. Ini kumulatif dari tahun 2016 sampai 1 Juli 2023," ucap Deputi Bidang Koordinasi pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dalam media gathering di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/07/2023), Hingga tahun 2024 atau diakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah menargetkan untuk  menyelesaikan 210 proyek dan 12 program sebagai PSN dengan estimasi  total nilai investasi Rp 5.746,4 triliun. Khusus tahun 2023 ini, pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan 30 PSN dengan nilai investasi Rp 288 triliun. Hingga 11 Juli 2023 sudah ada lima PSN yang diselesaikan. PSN yang baru diresmikan adalah jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada 11 Juli 2023. (Yetede)

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan mitranya bergantung pada keamanan, kestabilan, dan kedamaian Asia Tenggara. Indonesia dan ASEAN berperan penting dalam menjaga  keamanan, kestabilan, dan kedamaian kawasan. Menlu RI Retno Marsudi mengatakan, para koleganya dari luar ASEAN kembali menegaskan penghormatan pada sentralitas ASEAN, yang  disampaikan dalam rangkaian pertemuan Retno dengan para menlu mitra ASEAN, Rabu (12/7). Retno menemui Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta, Menlu Australia Penny Wong, Menlu India S Jaishankar, dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Retno juga menemui Direktur Komisi Pusat Kebijakan Luar Negeri (CFAC) Partai Komunis China Wang Yi. ”Untuk membahas bagaimana hubungan ASEAN dengan negara-negara partner,” katanya. Retno menjelaskan rencana ASEAN memperluas kemitraan dengan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Asosiasi Kerja Sama Lingkar Samudra Hindia (IORA).

Kerja sama dengan dua organisasi kawasan itu akan mendukung ide ASEAN yang dicantumkan dalam Pandangan ASEAN soal Indo-Pasifik (AOIP). Gagasan itu adalah kestabilan, kemakmuran, dan kedamaian. ”Di bawah keketuaan Indonesia, kerja sama berdasarkan AOIP dengan para partner,” ujarnya. Wong mengatakan, kemakmuran Australia amat  berkaitan dengan kemakmuran Indonesia dan Asia Tenggara. Kestabilan Asia Tenggara menjadi bagian tidak terpisahkan dari keamanan dan kestabilan Australia. Negara lain di sekitar Asia Tenggara juga amat berkepentingan pada kestabilan dan keamanan kawasan ini. ”ASEAN menjadi faktor penting untuk kestabilan kawasan,” ujarnya dalam dialog dengan perwakilan mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI). Canberra memandang, semua negara di kawasan perlu terlibat dalam menjaga kedamaian dan kestabilan kawasan, tak hanya dengan dialog. Diperlukan pula cara mencegah persaingan menjadi konflik. (Yoga)

Pemanfaatan listrik dapat menopang ketahanan pangan karena membuat produksi lebih efektif dan efisien serta meningkatkan produktivitas. Oleh sebab itu, kesempatan untuk memperoleh fasilitas listrik perlu diperluas dengan sejumlah skema pembiayaan agar makin banyak petani yang mampu mengaksesnya. Akses petani terhadap infrastruktur listrik dibahas dalam Kompas Talks bertema ”Elektrifikasi Pangan” yang diselenggarakan harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), di Jakarta, Rabu (12/7/2023). Terkait skema pembiayaan bagi petani agar mampu mengakses listrik, Kepala Staf Kepresidenan RI sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Moeldoko menyebutkan, belum ada subsidi khusus untuk petani ataupun aktivitas pertanian. ”Pemerintah baru menyediakan skema subsidi (tarif listrik) untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA. Hal itu (skema pembiayaan khusus untuk petani) merupakan pemikiran yang bagus dan bisa disarankan kepada Presiden RI,” ujarnya saat ditemui di sela diskusi. Menurut dia, elektrifikasi penting karena produksi pertanian membutuhkan listrik agar lebih efektif, efisien, dan produktif. Pada tahap pratanam, sejumlah jenis benih membutuhkan pengeringan dengan mesin pengering yang butuh listrik.

Pada tahap budidaya, pengelolaan tanah membutuhkan mekanisasi memanfaatkan kendaraan listrik. Saat panen, petani juga membutuhkan mesin harvester dan pengering. Di tahap pascapanen, sejumlah komoditas pertanian, khususnya hortikultura, membutuhkan penyimpanan dingin yang memerlukan listrik agar lebih tahan lama. Akan tetapi, lanjut dia, terdapat sejumlah tantangan bagi petani dalam mengakses listrik secara kontinu. Bagi petani yang sudah mendapatkan akses listrik, penggunaan mereka berpotensi terhenti karena tidak sanggup membayar. Terkait skema pembiayaan, Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementan Muhammad Taufiq Ratule menyatakan, pemerintah telah menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Petani dan peternak dapat memanfaatkan KUR untuk memperoleh akses listrik asal memenuhi syarat perbankan. Menurut dia, listrik meningkatkan efisiensi biaya produksi dan produktivitas. Contohnya, petani bawang merah yang mengalihkan sumber energi pompa dari BBM  ke listrik. Mulanya dia mengeluarkan Rp 10 juta per pekan untuk satu kali produksi bawang merah dan kini Rp 1 juta per pekan.  (Yoga)

Di tengah rentetan kasus gagal bayar yang mendera sejumlah koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya membenahi tata kelola dan ekosistem perkoperasian, dengan mengamendemen UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pembenahan itu bertujuan memberi perlindungan lebih optimal kepada masyarakat sekaligus mendorong perekonomian nasional. Pada peringatan Hari Koperasi Nasional di Jakarta, Rabu (12/7), Mentri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui saat ini masih banyak hal yang perlu dibenahi dari perkoperasian nasional. Salah satunya terkait rentetan kasus gagal bayar senilai total Rp 26 triliun di delapan koperasi.

Menurut Teten, salah satu problem perkoperasian adalah lemahnya pengawasan. Selama ini  pengawasannya dipegang oleh internal koperasi. Padahal, saat ini sudah banyak koperasi dengan skala usaha sangat besar dengan jumlah anggota ribuan orang. Di samping itu, saat ini belum ada ketentuan yang mengatur penjaminan simpanan anggota koperasi. Ini beda dengan nasabah perbankan yang simpanannya dijamin hingga Rp 2 miliar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan amendemen UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Dengan mengamendemen UU ini, pihaknya berharap dapat membenahi ekosistem perkoperasian agar bisa memberikan perlindungan lebih optimal kepada anggota. Pihaknya mengusulkan pembentukan Otoritas Pengawas Koperasi. (Yoga)

Melesetnya realisasi dengan asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2022 memaksa pemerintah merogoh kocek lebih dalam untuk pembiayaan energi. Pada tahun ini, setidaknya hingga semester I, situasinya terbalik. Harga asumsi justru lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi. Pada triwulan I-2022, di tengah tren peningkatan harga-harga komoditas seiring pulihnya pandemi Covid-19, konflik bersenjata Rusia-Ukraina meletus. Harga energi, termasuk minyak mentah, pun kian bergejolak. Pada kurun Maret-Juli 2022, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) yang ditetapkan Kementerian ESDM selalu di atas 100 USD per barel. Puncaknya terjadi pada Juni 2022, yakni 117,62 USD per barel. Bandingkan dengan asumsi ICP pada APBN 2022 yang hanya 63 USD per barel. Di tengah harga minyak mentah yang membubung tinggi kala itu, pemerintah coba menahan harga jual eceran solar (disubsidi) dan pertalite (dikompensasi) demi menjaga daya beli masyarakat.

Pada 26 Agustus 2022, dengan kurs Rp 14.700 per USD, Kemenkeu mencatat, harga jual solar Rp 5.150 per liter atau hanya 37 % dari harga keekonomian. Sementara harga pertalite Rp 7.650 per liter atau 53 % dari harga keekonomian. Artinya, selisihnya ditanggung kas negara. Karena keterbatasan anggaran dan kenaikan konsumsi BBM, pemerintah akhirnya menaikkan harga kedua jenis BBM itu pada 3 September 2022. Harga pertalite dinaikkan menjadi Rp 10.000 per liter, sementara harga solar jadi Rp 6.800 per liter. Setelah itu, di tengah harga dan situasi yang belum pasti harga ICP justru cenderung turun. Pada April 2023, misalnya, ICP tercatat 79,12 USD per barel, lalu turun menjadi 70,12 USD per barel pada Mei 2023 dan 69,36 USD per barel pada Juni 2023. Harga ICP pada Juni 2023 tercatat sebagai yang terendah sejak Mei 2021 (65,49 USD per barel). Kendati berada di level yang lebih rendah, Menteri ESDM Arifin Tasrif, pekan lalu, mengisyaratkan bahwa pemerintah belum akan menurunkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Selain karena kurs rupiah yang masih sekitar Rp 15.000 per USD, konflik Rusia-Ukraina juga belum jelas kapan mereda. (Yoga)

Harga CPO pada semester II-2023 diproyeksikan naik hingga 3.800-4.200 ringgit Malaysia. Hal ini didorong meningkatnya permintaan CPO akibat penurunan stok dan produksi minyak nabati lainnya. Di sisi lain, kemampuan Indonesia untuk menyuplai CPO berpotensi terganggu. Merujuk data Refinitiv, per- usahaan penyedia data pasar finansial dan infrastruktur global, harga CPO hanya bergerak dalam kisaran 3.000-4.000 ringgit Malaysia (RM) per ton sejak Juli 2022. Nilai CPO belum pernah menyentuh di atas 4.000 RM per ton hingga saat ini. Director Asean Plantation Research UOB Kay Hian, Leow Huey Chuen, mengatakan, harga CPO akan berangsur-angsur pulih. Hal ini berdampak positif bagi dua negara produsen CPO terbesar di dunia, yakni Indonesia dan Malaysia.

”Perdagangan CPO pada semester II tahun 2023 diprediksi terjadi pada harga 3.800-4.200 RM per ton,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan UOB dan South Pole, di Jakarta, Rabu (12/7). Mengutip data UOB Kay Hian, produksi CPO Indonesia diperkirakan 47,2 juta ton dan Malaysia 18,5 juta ton pada 2023. Total produksi kedua negara itu setara 81,6 persen produksi CPO dunia pada 2023, yakni 80,5 juta ton. Pada saat bersamaan, permintaan CPO dunia diperkirakan mencapai 78,5 juta ton pada 2023, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 75,3 juta ton. Kenaikan permintaan CPO disebabkan harganya yang kian kompetitif terhadap minyak nabati lainnya, seperti kanola, kedelai, dan bunga matahari. Di sisi lain, penurunan hingga 50 % stok minyak nabati di China diperkirakan memantik impor CPO. Hal yang sama juga dapat dilakukan India mengingat pertumbuhan industri pengolahan CPO yang kian gencar. Sementara itu, meningkatnya harga minyak kanola di Eropa sehingga kini lebih tinggi ketimbang harga CPO membuka peluang permintaan baru. (Yoga)