MENJELANG EL NINO : JURUS BERKELIT DARI ANCAMAN DEFISIT BERAS
Rencana pemerintah mendongkrak produksi beras nasional sudah waktunya dieksekusi secepatnya, seiring dengan fenomena El Nino yang akan memangkas produktivitas pangan. Tidak ada rasa khawatir yang melebihi kekhawatiran kekurangan beras. Hal itu terungkap dalam Rapat Terbatas di Komplek Istana Kepresiden Jakarta pada Senin (10/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk menggenjot produksi beras. Ancaman El Nino pada tahun ini dianggap nyata sehingga perlu kerja keras guna mencegah krisis pangan di Tanah Air. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menceritakan bahwa Presiden telah memberikan peringatan kepada bawahannya untuk menggenjot produksi beras guna menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri. “Jelas, pak Mentan diminta menggenjot produksi ,” ujarnya di Istana Kepresidenan. Penanaman padi, lanjutnya, harus dipercepat selagi masih ada hujan pada beberapa bulan terakhir menjelang El Nino yang diprediksi terjadi pada Agustus—September 2023. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Bisnis, produksi beras dalam negeri mulai menunjukkan penurunan dari puncak panen pada Maret 2023. Adapun, realisasi produksi beras pada Maret 2023 sebesar 5,12 juta ton, kemudian anjlok pada April menjadi 3,6 juta ton. Tren penurunan produksi beras masih berlanjut pada bulan berikutnya yaitu Mei 2023 menjadi sebesar 2,7 juta ton. Secara total, produksi beras sepanjang Januari—Mei 2023 sebanyak 15,68 juta ton, sedangkan konsumsi beras selama periode tersebut sebanyak 12,69 juta ton. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menengarai harga beras kualitas medium sedang naik, kendati tidak signifikan. Menyitir panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan rata-rata harga beras medium secara nasional sebesar Rp11.890 per kilogram. Harga tersebut melampaui harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp10.900 per kilogram.
Terkait dengan komoditas beras, Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar) Syaiful Bahari menyatakan Indonesia terancam defisit beras pada tahun ini. Dia memperkirakan produksi beras tahun ini bakal menyusut dari tahun lalu. Syaiful menyatakan produksi beras nasional tahun ini hanya sebesar 24,15 juta ton, sementara angka konsumsi diperkirakan mencapai 31 juta ton. “Kita akan mengalami defisit beras sekitar 6,85 juta ton,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (11/7). Syaiful memperkirakan produksi gabah kering giling (GKG) pada musim tanam II yang berlangsung selama Mei hingga Agustus 2023 sebanyak 14,7 juta ton atau setara dengan beras sekitar 7,35 juta ton. Selain disebabkan ancaman El Nino, penurunan beras disinyalir turut dipicu oleh faktor produksi lainnya. Faktor itu seperti keterbatasan akses petani terhadap pupuk dan bibit yang berkualitas. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan bahwa produksi beras nasional menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Alasannya, produksi beras cenderung stagnan terjadi sejak 2018.
PEREKONOMIAN DAERAH : PARIWISATA SUMBAR JADI POTENSI BESAR
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Kadin Sumatra Barat dan Pemerintah Daerah setempat untuk mengembangkan sektor pariwisata. Kalangan pengusaha diminta berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pemberdayaan masyarakat guna menggerakkan ekonomi daerah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid melihat sektor pariwisata di Provinsi Sumatra Barat perlu untuk digenjot pengembangannya karena memiliki potensi yang besar sebagai penggerak ekonomi daerah. “Perekonomian daerah itu memiliki peran yang besar terhadap perekonomian nasional. Jadi Kadin Sumbar harus bergandengan tangan dengan Pemprov Sumbar supaya perekonomian turut bergerak, seperti halnya sektor pariwisata,” katanya usai mengukuhkan Pengurusan Kadin Sumbar periode 2022—2027 di Padang, Rabu (12/7). Menurutnya, salah satu upaya mengatasi persoalan ekonomi saat ini adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata yang menjadi unggulan di beberapa daerah. Begitu pun di Sumbar, juga bisa memaksimalkan potensi pariwisatanya sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Sektor pariwisata merupakan salah satu yang paling cepat mengatasi gejolak ekonomi mengingat potensi devisanya yang sangat besar, termasuk di Sumbar memiliki daya tarik wisata yang mampu menarik wisatawan mancanegara. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan peran pengusaha diharapkan lebih maksimal dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat secara formal maupun tidak formal. Gubernur berharap Kadin dapat menjadi contoh bagi organisasi lainnya yang dapat mendorong meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian. Kepala Dinas Pariwisata Padang Yudi Indra Syani mengatakan bahwa pawai seni dan budaya dalam rangkaian kegiatan Apeksi 2023 telah disiapkan berbagai potensi pariwisata untuk dikenalkan langsung ke seluruh peserta serta tamu undangan yang hadir di Makassar. Yudi yang hadir langsung ke Makassar menyebutkan berbagai potensi wisata yang dikenalkan meliputi pemandangan alam, wisata bahari, pantai, laut, cagar budaya, hingga seni tradisi di Kota Padang.
Tol Cisumdawu Sokong Pengoperasian Kertajati
Presiden Jokowi meninjau Bandara Internasional Kertajati sekaligus meresmikan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu. Presiden menargetkan bandara itu bisa beroperasi penuh untuk penerbangan pesawat jet pada Oktober nanti. Pesawat baling-baling ditargetkan pindah dari Bandara Husein Sastranegara ke Kertajati paling lambat satu tahun mendatang. Keberadaan Jalan Tol Cisumdawu dipastikan akan memudahkan akses menuju Bandara Internasional Kertajati. ”Saya senang karena aktivitas di Bandara Kertajati sangat baik. Sekarang telah digunakan untuk embarkasi haji untuk 8.000 anggota jemaah dari tujuh kabupaten/kota di Jabar,” ujar Presiden Jokowi saat meninjau Bandara
”Nantinya dimulai bulan Oktober akan beroperasi penuh. Artinya, dari Bandara Husein Sastranegara akan digeser ke Kertajati, terutama untuk yang pesawat jet,” kata Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap investor dari beberapa negara yang akan menanamkan modalnya di Bandara Internasional Kertajati. Presiden berharap sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kertajati dapat memberikan hasil terbaik. Apalagi, Jalan Tol Cisumdawu yang dapat mempersingkat waktu tempuh antara Bandara Kertajati dan Bandung sudah beroperasi dan memangkas waktu tempuh dari Bandung ke Bandara Kertajati menjadi hanya satu jam. (Yoga)
Proyeksi Belanja Naik
Menjelang pemilihan umum, belanja pemerintah berpotensi membengkak 102 % dari target. Meski demikian, kas negara dinilai masih sanggup menanggung kenaikan itu. Kendati melambat, penerimaan masih relatif terjaga dan ada dana cadangan yang cukup untuk menopang kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun ini. Kemenkeu memperkirakan, kebutuhan belanja negara hingga akhir tahun ini berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2023. Dalam proyeksi (outlook) APBN 2023 per semester II-2023, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.123,7 triliun atau 102 % target Rp 3.061,2 triliun. Artinya, pengeluaran negara membengkak sekitar Rp 62,5 triliun dari perencanaan awal.
Sampai dengan semester I-2023, pemerintah sudah membelanjakan uang negara sebanyak Rp 1.255,7 triliun atau 41 % dari target APBN. Laju realisasi belanja negara kali ini sedikit lebih cepat. Tahun lalu, pada periode yang sama, pengeluaran mencapai 40,1 % dari target APBN. Secara rinci, proyeksi belanja negara tahun ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.298,2 triliun (102,3 % target) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 825,4 triliun (101,3 % target). Pembengkakan belanja itu diperkirakan karena banyak kementerian dan lembaga yang akan mengakselerasi belanjanya pada enam bulan terakhir tahun ini. Selain itu, untuk mengejar target pembangunan seperti infrastruktur, pengembangan ibu kota negara baru, kebutuhan pemilu, dan menjaga keberlangsungan bantuan sosial. (Yoga)
Batu Sandungan Jalan Tani
Jalan tani di Indonesia selalu tak bebas hambatan. Penuh batu sandungan dan janji-janji perbaikan kemandirian pangan. Namun, petani terus bertahan di tengah menguatnya impor dan korporasi pangan. Setahun terakhir petani menghadapi sejumlah tantangan, seperti kenaikan harga pupuk, benih, BBM, dan upah tenaga kerja. Hal itu berujung pada kenaikan biaya pokok produksi (BPP). Pada peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak 2023 pada 26 Juni 2023, Mendag Zulkifli Hasan menyebut, sejak 2004 hingga kini, impor gula meningkat dari 2-3 juta ton per tahun jadi 5 juta ton per tahun. Impor buah-buahan bertambah dari 500.000 ton per tahun jadi 1 juta ton per tahun. Impor gandum naik dari 2-3 juta ton per tahun jadi 13 juta ton per tahun. Sementara impor bawang putih meningkat dari 50.000 ton per tahun jadi 600.000 ton per tahun. Pemerintah juga mengimpor beras 2 juta ton tahun ini.
Kala impor buah bertambah, Petani Muda Keren (PMK) Bali mampu meningkatkan produksi buah dan sayur serta mengembangkan komunitas PMK di luar Bali. Pemanfaatan internet untuk segala (IoT) menjadi kunci. Sementara kelompok tani Anin Tahmate di Timor Tengah Utara, NTT, berhasil meningkatkan produksi buah naga di lereng bukit karang. Kala sebagian beras masih diimpor dan korporasi perberasan menguat, asosiasi dan kelompok tani terus berupaya mengembangkan benih, penggilingan beras, hingga mengefisienkan BPP. Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), misalnya, mengembangkan benih padi Indonesia Farmer (IF-16) serta mengurus izin usaha penggilingan dan pengemasan beras mandiri.
Pemerintah memang telah berupaya mengatasi sejumlah batu sandungan petani. Tahun ini, harga pembelian gabah di tingkat petani dinaikkan dari Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg dan harga pokok penjualan gula petani dari Rp 11.500 per kg menjadi Rp 12.500 per kg. Meski begitu, impor pangan, terutama yang mampu diproduksi di dalam negeri, justru bertambah. Padahal, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA) berkomitmen menyiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP) berbasis sumber daya domestik. Hal itu menunjukkan masih ada problem pengadaan pangan dari dalam negeri. Ada baiknya pemerintah membesarkan program-program apik yang telah dirintis petani. Arah membangun jalan tani Indonesia diharapkan tidak lagi abu-abu, tetapi tegas untuk mengurangi impor. Dorong inisiatif petani yang sudah apik dan berhasil. (Yoga)
Pemasok Biomassa Keluhkan Harga Beli
Harga beli produk dan kepastian regulasi menjadi tantangan bagi pihak swasta yang memasok biomassa. Oleh sebab itu, perlu subsidi khusus terhadap sektor usaha transisi energi agar dapat menarik investor swasta asing ataupun domestik. Berdasarkan peta jalan transisi energi, pada tahun 2025, pemerintah menargetkan 52 PLTU melakukan pencampuran biomassa dan batubara (co-firing) dengan kebutuhan biomassa mencapai 10,2 juta ton. Sementara menurut data Kementerian ESDM, pasokan biomassa tercatat baru mencapai 1,7 ton per triwulan I-2023. Bahan bakar biomassa (B3M) yang bisa digunakan untuk co-firing, antara lain, serbuk kayu, serpihan kayu, cangkang sawit, sekam padi, tempurung kelapa, dan limbah pertanian serta produk kehutanan lainnya. Di antara B3M tersebut, produk serpihan kayu (wood chip) dan pellet kayu (wood pellets) saat ini mulai dilirik oleh sejumlah perusahaan.
Anggota Dewan Pengawas Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Fauzi Imron, mengatakan, salah satu tantangan memenuhi kebutuhan biomassa tersebut adalah harga yang kurang kompetitif. Harga beli pemerintah, dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), masih rendah sehingga mengakibatkan harga di rantai pasok bawah tidak menarik, baik untuk pelaku usaha maupun masyarakat yang menyuplai bahan baku. ”Harga yang ditentukan masih terlalu rendah sehingga tidak memenuhi kaidah keekonomian. Maka, dibutuhkan peran pemerintah pusat dalam menentukan harga yang baik,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (11/). (Yoga)
Dorong Lebih Banyak UKM CariPendanaan di Pasar Modal
Pemerintah perlu mendorong lebih banyak usaha kecil menengah (UKM) mencari pendanaan di pasar modal dengan melepas sahamnya ke publik. Dengan demikian, selain mendapat permodalan, UKM juga terdorong membenahi tata kelola menjadi lebih baik. Demikian disampaikan pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Mudrajad Kuncoro, yang dihubungi Selasa (11/7/2023). (Yoga)
Setengah dari Target Wisman Diharapkan Masuk Melalui Bali
Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun 2023 mencapai 8,5 juta kunjungan. Setengah dari total target itu diharapkan masuk melalui Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno, Selasa (11/7/2023), di Jakarta, mengatakan, jumlah kunjungan wisman pada periode Januari-Mei 2023 adalah 4,2 juta dan 45 persen di antaranya masuk melalui pintu masuk Bali. (Yoga)
Peternak Jateng Didorong Aktif Cegah Antraks
Para peternak didorong aktif mencegah terjadinya penularan antraks di Jateng. Kecepatan pelaporan gejala mampu mempercepat penanganan demi mengantisipasi paparan penyakit tersebut.Vaksinasi ternak juga digencarkan guna memberikan perlindungan lebih bagi ternak yang ada di daerah tersebut. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, keaktifan masyarakat menjadi kunci dalam pencegahan antraks. Kejelian peternak mengamati kondisi ternak masing-masing akan membuat penanganan penyakit lebih cepat dilakukan. Dengan demikian, ancaman penyebaran juga bisa dicegah sesegera mungkin.
”Kalau sapi terkena penyakit antraks, segera dilaporkan. Lapor itu ada dokter hewan cukup banyak. Kalau itu segera di laporkan, maka kita bisa cepat menangani seperti hari ini,” kata Ganjar, di sela-sela vaksinasi antraks, di Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Sukoharjo, Jateng, Selasa (11/7). Ganjar juga menyoroti pemicu penularan antraks, yakni tradisi brandu, di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Ia meminta masyarakat Jateng belajar dari pengalaman itu dan hal serupa tidak terjadi di Jateng. Tradisi brandu merujuk pada kebiasaan warga mengumpulkan iuran untuk diserahkan kepada pemilik ternak yang mati atau sakit. Daging hewan tersebut selanjutnya dibagikan kepada orang-orang yang mengumpulkan iuran. (Yoga)
Dua Bulan Pelabuhan Sunda Kelapa Lumpuh
ktivitas pelayaran dan bongkar muat barang puluhan kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, selama dua bulan terakhir lumpuh. Hal itu karena rongsokan kapal yang karam akibat kebakaran pada awal Mei 2023 belum berhasil dievakuasi. ”Sudah dua bulan lebih begini saja. Tidak ada kegiatan. Istilahnya kejebak, menganggur,” kata Hasyim (50), salah satu nakhoda kapal pinisi, saat ditemui di Pelabuhan Sunda Kelapa, Selasa (11/7/2023). (Yoga)









