Presiden Jokowi meninjau Bandara Internasional Kertajati sekaligus meresmikan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu. Presiden menargetkan bandara itu bisa beroperasi penuh untuk penerbangan pesawat jet pada Oktober nanti. Pesawat baling-baling ditargetkan pindah dari Bandara Husein Sastranegara ke Kertajati paling lambat satu tahun mendatang. Keberadaan Jalan Tol Cisumdawu dipastikan akan memudahkan akses menuju Bandara Internasional Kertajati. ”Saya senang karena aktivitas di Bandara Kertajati sangat baik. Sekarang telah digunakan untuk embarkasi haji untuk 8.000 anggota jemaah dari tujuh kabupaten/kota di Jabar,” ujar Presiden Jokowi saat meninjau Bandara

”Nantinya dimulai bulan Oktober akan beroperasi penuh. Artinya, dari Bandara Husein Sastranegara akan digeser ke Kertajati, terutama untuk yang pesawat jet,” kata Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap investor dari beberapa negara yang akan menanamkan modalnya di Bandara Internasional Kertajati. Presiden berharap sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kertajati dapat memberikan hasil terbaik. Apalagi, Jalan Tol Cisumdawu yang dapat mempersingkat waktu tempuh antara Bandara Kertajati dan Bandung sudah beroperasi dan memangkas waktu tempuh dari Bandung ke Bandara Kertajati menjadi hanya satu jam. (Yoga)

Menjelang pemilihan umum, belanja pemerintah berpotensi membengkak 102 % dari target. Meski demikian, kas negara dinilai masih sanggup menanggung kenaikan itu. Kendati melambat, penerimaan masih relatif terjaga dan ada dana cadangan yang cukup untuk menopang kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun ini. Kemenkeu memperkirakan, kebutuhan belanja negara hingga akhir tahun ini berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2023. Dalam proyeksi (outlook) APBN 2023 per semester II-2023, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.123,7 triliun atau 102 % target Rp 3.061,2 triliun. Artinya, pengeluaran negara membengkak sekitar Rp 62,5 triliun dari perencanaan awal.

Sampai dengan semester I-2023, pemerintah sudah membelanjakan uang negara sebanyak Rp 1.255,7 triliun atau 41 % dari target APBN. Laju realisasi belanja negara kali ini sedikit lebih cepat. Tahun lalu, pada periode yang sama, pengeluaran mencapai 40,1 % dari target APBN. Secara rinci, proyeksi belanja negara tahun ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.298,2 triliun (102,3 % target) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 825,4 triliun (101,3 % target). Pembengkakan belanja itu diperkirakan karena banyak kementerian dan lembaga yang akan mengakselerasi belanjanya pada enam bulan terakhir tahun ini. Selain itu, untuk mengejar target pembangunan seperti infrastruktur, pengembangan ibu kota negara baru, kebutuhan pemilu, dan menjaga keberlangsungan bantuan sosial. (Yoga)

Jalan tani di Indonesia selalu tak bebas hambatan. Penuh batu sandungan dan janji-janji perbaikan kemandirian pangan. Namun, petani terus bertahan di tengah menguatnya impor dan korporasi pangan. Setahun terakhir petani menghadapi sejumlah tantangan, seperti kenaikan harga pupuk, benih, BBM, dan upah tenaga kerja. Hal itu berujung pada kenaikan biaya pokok produksi (BPP). Pada peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak 2023 pada 26 Juni 2023, Mendag Zulkifli Hasan menyebut, sejak 2004 hingga kini, impor gula meningkat dari 2-3 juta ton per tahun jadi 5 juta ton per tahun. Impor buah-buahan bertambah dari 500.000 ton per tahun jadi 1 juta ton per tahun. Impor gandum naik dari 2-3 juta ton per tahun jadi 13 juta ton per tahun. Sementara impor bawang putih meningkat dari 50.000 ton per tahun jadi 600.000 ton per tahun. Pemerintah juga mengimpor beras 2 juta ton tahun ini.

Kala impor buah bertambah, Petani Muda Keren (PMK) Bali mampu meningkatkan produksi buah dan sayur serta mengembangkan komunitas PMK di luar Bali. Pemanfaatan internet untuk segala (IoT) menjadi kunci. Sementara kelompok tani Anin Tahmate di Timor Tengah Utara, NTT, berhasil meningkatkan produksi buah naga di lereng bukit karang. Kala sebagian beras masih diimpor dan korporasi perberasan menguat, asosiasi dan kelompok tani terus berupaya mengembangkan benih, penggilingan beras, hingga mengefisienkan BPP. Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), misalnya, mengembangkan benih padi Indonesia Farmer (IF-16) serta mengurus izin usaha penggilingan dan pengemasan beras mandiri.

Pemerintah memang telah berupaya mengatasi sejumlah batu sandungan petani. Tahun ini, harga pembelian gabah di tingkat petani dinaikkan dari Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg dan harga pokok penjualan gula petani dari Rp 11.500 per kg menjadi Rp 12.500 per kg. Meski begitu, impor pangan, terutama yang mampu diproduksi di dalam negeri, justru bertambah. Padahal, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA) berkomitmen menyiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP) berbasis sumber daya domestik. Hal itu menunjukkan masih ada problem pengadaan pangan dari dalam negeri. Ada baiknya pemerintah membesarkan program-program apik yang telah dirintis petani. Arah membangun jalan tani Indonesia diharapkan tidak lagi abu-abu, tetapi tegas untuk mengurangi impor. Dorong inisiatif petani yang sudah apik dan berhasil. (Yoga)

Harga beli produk dan kepastian regulasi menjadi tantangan bagi pihak swasta yang memasok biomassa. Oleh sebab itu, perlu subsidi khusus terhadap sektor usaha transisi energi agar dapat menarik investor swasta asing ataupun domestik. Berdasarkan peta jalan transisi energi, pada tahun 2025, pemerintah menargetkan 52 PLTU melakukan pencampuran biomassa dan batubara (co-firing) dengan kebutuhan biomassa mencapai 10,2 juta ton. Sementara menurut data Kementerian ESDM, pasokan biomassa tercatat baru mencapai 1,7 ton per triwulan I-2023. Bahan bakar biomassa (B3M) yang bisa digunakan untuk co-firing, antara lain, serbuk kayu, serpihan kayu, cangkang sawit, sekam padi, tempurung kelapa, dan limbah pertanian serta produk kehutanan lainnya. Di antara B3M tersebut, produk serpihan kayu (wood chip) dan pellet kayu (wood pellets) saat ini mulai dilirik oleh sejumlah perusahaan.

Anggota Dewan Pengawas Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Fauzi Imron, mengatakan, salah satu tantangan memenuhi kebutuhan biomassa tersebut adalah harga yang kurang kompetitif. Harga beli pemerintah, dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), masih rendah sehingga mengakibatkan harga di rantai pasok bawah tidak menarik, baik untuk pelaku usaha maupun masyarakat yang menyuplai bahan baku. ”Harga yang ditentukan masih terlalu rendah sehingga tidak memenuhi kaidah keekonomian. Maka, dibutuhkan peran pemerintah pusat dalam menentukan harga yang baik,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (11/). (Yoga)

Pemerintah perlu mendorong lebih banyak usaha kecil menengah (UKM) mencari pendanaan di pasar modal dengan melepas sahamnya ke publik. Dengan demikian, selain mendapat permodalan, UKM juga terdorong membenahi tata kelola menjadi lebih baik. Demikian disampaikan pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Mudrajad Kuncoro, yang dihubungi Selasa (11/7/2023). (Yoga)

Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun 2023 mencapai 8,5 juta kunjungan. Setengah dari total target itu diharapkan masuk melalui Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno, Selasa (11/7/2023), di Jakarta, mengatakan, jumlah kunjungan wisman pada periode Januari-Mei 2023 adalah 4,2 juta dan 45 persen di antaranya masuk melalui pintu masuk Bali. (Yoga)

Para peternak didorong aktif mencegah terjadinya penularan antraks di Jateng. Kecepatan pelaporan gejala mampu mempercepat penanganan demi mengantisipasi paparan penyakit tersebut.Vaksinasi ternak juga digencarkan guna memberikan perlindungan lebih bagi ternak yang ada di daerah tersebut. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, keaktifan masyarakat menjadi kunci dalam pencegahan antraks. Kejelian peternak mengamati kondisi ternak masing-masing akan membuat penanganan penyakit lebih cepat dilakukan. Dengan demikian, ancaman penyebaran juga bisa dicegah sesegera mungkin.

”Kalau sapi terkena penyakit antraks, segera dilaporkan. Lapor itu ada dokter hewan cukup banyak. Kalau itu segera di laporkan, maka kita bisa cepat menangani seperti hari ini,” kata Ganjar, di sela-sela  vaksinasi antraks, di Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, Sukoharjo, Jateng, Selasa (11/7). Ganjar juga menyoroti pemicu penularan antraks, yakni tradisi brandu, di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Ia meminta masyarakat Jateng belajar dari pengalaman itu dan hal serupa tidak terjadi di Jateng. Tradisi brandu merujuk pada kebiasaan warga mengumpulkan iuran untuk diserahkan kepada pemilik ternak yang mati atau sakit. Daging hewan tersebut selanjutnya dibagikan kepada orang-orang yang mengumpulkan iuran. (Yoga)

ktivitas pelayaran dan bongkar muat barang puluhan kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, selama dua bulan terakhir lumpuh. Hal itu karena rongsokan kapal yang karam akibat kebakaran pada awal Mei 2023 belum berhasil dievakuasi. ”Sudah dua bulan lebih begini saja. Tidak ada kegiatan. Istilahnya kejebak, menganggur,” kata Hasyim (50), salah satu nakhoda kapal pinisi, saat ditemui di Pelabuhan Sunda Kelapa, Selasa (11/7/2023). (Yoga)

Perjalanan 76 tahun koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama membuktikan bahwa keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sebagaimana fungsi utamanya. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 yang sempat membuat perekonomian masyarakat terpuruk, koperasi membuktikan keberadaannya yang disebut sebagai ”soko guru” perekonomian nasional. Hingga akhir 2021 jumlah koperasi aktif tercatat menjadi 127.846 dan menjadi tumpuan harapan bagi 27.100.372 anggotanya yang tersebar di 34 provinsi. Tak hanya jumlah, dari sisi keuangan, performa koperasi juga mengalami peningkatan. Volume usaha koperasi pada tahun 2021 mencapai Rp 182,35 triliun atau naik 17,9 % dibandingkan dengan tahun 2019. Capaian performa koperasi yang semakin baik dan dampak positifnya bagi kesejahteraan masyarakat perlu terus diperkuat dengan mengembangkan usaha yang lebih menguntungkan dan memiliki nilai bisnis, dengan mengoptimalkan sektor riil. Koperasi sektor riil adalah usaha yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat di sektor riil atau jasa nonkeuangan.

Koperasi sektor riil dipandang prospektif untuk dikembangkan karena bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang keberadaannya dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Dari sisi peluang, koperasi sektor riil memiliki banyak potensi dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa, pariwisata, dan banyak macam usaha lainnya dengan meng optimalkan potensi keunggulan daerah. Apalagi sektor riil banyak terkait dengan UMKM yang semakin masif pertumbuhannya. Pemerintah pun saat ini fokus pada pengembangan koperasi sektor riil guna membangun ekonomi anggota dan masyarakat yang lebih luas. Sebagai bagian dari pemerintah, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi UMKM (LPDB-KUMKM) terus meningkatkan pembiayaan koperasi dalam rangka mendukung program pemerintah, meliputi semua sektor riil yang bergerak pada bidang usaha per tanian, perkebunan, perikanan,dan hortikultura. Optimasi koperasi sektor riil juga harus mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dengan demikian, koperasi akan menjadi semakin kuat dan semakin baik dalam menopang perekonomian nasional. (Yoga)

Nur Syarif Ramadhan benar-benar kecewa atas sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Ketua Eksekutif Forum Masyarakat untuk Indonesia Inklusif (Formasi) Disabilitas itu tak habis pikir dengan sikap DPR dan pemerintah yang berkukuh mengetok palu mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. “Padahal, di luar sana, rekan-rekan dari organisasi profesi menggelar demo menolak pengesahan RUU Kesehatan,” kata Syarif kepada Tempo pada Selasa, 11 Juli 2023. “Bagi penyandang disabilitas, ini akan membuat mereka semakin terabaikan.”

Syarif yang sejak awal meninjau agenda rapat paripurna melalui siaran langsung di kanal YouTube DPR itu khawatir dengan tetap disahkannya RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Sebab, menurut dia, sejumlah kalangan, khususnya organisasi profesi kesehatan, sejak awal menolak pembahasan RUU tersebut. Pembahasan RUU Kesehatan terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik. Menurut dia, pengesahan RUU Kesehatan menjadi mimpi buruk bukan hanya bagi organisasi profesi bidang kesehatan, tapi juga masyarakat. (Yetede)