Menilik Praktik Asuransi Kredit di Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan aturan baru yang mengatur terkait asuransi kredit. Ini buntut dari pembengkakan klaim asuransi kredit yang terjadi belakangan ini. Salah satu poinnya, perbankan akan diwajibkan menanggung sebagian dari risiko asuransi kredit.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, dalam aturan yang digodok, sekitar 20%-30% risiko akan ditanggung bank.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan, asuransi kredit merupakan bagian dari mitigasi risiko kredit. Pelaksanaannya harus dilakukan secara
prudent
oleh bank.
Dalam pembuatan beleid ini, Dian mengatakan OJK akan menekankan penerapan regulasi yang tepat bagi perbankan. Bank akan didorong memilih asuransi secara profesional, dengan memperhatikan kesehatan asuransi.
Direktur
Risk Management
BTN Setiyo Wibowo menyebut saat ini BTN telah membagi risiko kredit dalam pertanggungan risiko asuransi kredit untuk kredit kepemilikan rumah (KPR). "Asuransi sudah tak ada yang mau menanggung 100% risiko NPL, maksimal hanya 80%," ungkapnya.
Bank Mandiri juga telah menerapkan skema
risk sharing
sesuai perjanjian kerjasama dengan asuransi. Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin menyebut, untuk kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit usaha mikro (KUM), perusahaan asuransi hanya menanggung 70%-80% risiko.
MENANTI TUAH BELANJA NEGARA
Konsolidasi fiskal yang mengamanatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), boleh saja berjalan mulus tahun ini. Buktinya, outlook defisit fiskal 'hanya' 2,28% pada tahun ini, jauh lebih rendah ketimbang target dalam APBN 2023 yang dipatok 2,84%. Akan tetapi, ada sedikit noktah dalam catatan bersih fiskal negara itu, yakni performa belanja yang masih saja direm oleh pemangku kebijakan, terutama pada semester I/2023. Tatkala pendapatan negara tumbuh 5,4% pada semester I/2023, belanja negara hanya naik 0,9%. Belanja yang ditahan agaknya merupakan jalan pintas untuk menekan defisit di tengah prospek penerimaan negara yang sedikit tertahan. Sejumlah kalangan menilai belanja irit, berisiko menghempas ekonomi yang belakangan cukup solid. Apalagi, berbagai indikator terbaru menunjukkan urgensi optimalisasi belanja negara. Bank Indonesia (BI) dalam Survei Konsumen Juni 2023 mencatat adanya penurunan beberapa indeks. Baik Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Penghasilan, Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pada paruh kedua tahun ini seluruh kementerian dan lembaga (K/L) bakal memacu belanja dan program. Selain belanja reguler yang memiliki efek besar ke ekonomi seperti belanja barang dan modal, pemerintah juga bakal menggejot belanja infrastruktur, memulai belanja Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, hingga belanja bantuan sosial (bansos). Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi melalui instrumen belanja negara. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, mengatakan meski berada dalam tren menurun, Survei Konsumen BI masih di batas aman karena berada pada zona ekspansi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal, mengatakan besarnya ruang itu perlu dimanfaatkan untuk menginjeksi energi bagi pelaku ekonomi, baik dari sisi konsumsi maupun produksi.
Lebih Agresif Optimalkan Belanja
Upaya pemerintah untuk terus memperkecil ruang defisit APBN 2023 tampaknya membuahkan hasil. Ini karena realisasi defisit diyakini hanya mencapai 2,28% atau Rp486,4 triliun dari target 2,84% yang setara dengan Rp598,15 triliun dari produk domestik bruto (PDB). Dalam kerangka ekonomi makro, defisit APBN yang mengecil secara umum menandakan terjadinya konsolidasi fiskal terhadap perbaikan kondisi keuangan publik dengan sejumlah langkah mengurangi defisit anggaran dan pengendalian atas utang negara. Di dalam proses konsolidasi fiskal terjadi upaya negara meningkatkan pendapatan melalui berbagai cara seperti memoles kinerja perpajakan. Peningkatan pendapatan ini sudah pasti membantu mengurangi defisit anggaran. Nah, realisasi penerimaan negara ditaksir bisa mencapai Rp2.637 triliun atau 107,1%. Angka ini tumbuh 7% di atas target. Penerimaan pajak diperkirakan juga mencapai Rp1.818,2 triliun atau 105,8% dari target alias 5,9% pertumbuhannya. Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300 triliun atau 99% dari target, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa menyentuh Rp515,8 atau 116,9% dari target atau tumbuh 13,4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan di dalam APBN, keseimbangan primer awal diperkirakan Rp156 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp49 triliun. Dengan penurunan defisit, ujar bendahara negara ini, pemerintah akan melakukan issuance dari pembiayaan utang Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp362 triliun. Angka ini diklaim jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di dalam APBN awal yang mencapai Rp712,9 triliun. “Jadi penurunannya hampir 50%,” jelas Menkeu. Namun, harian ini memberikan catatan bahwa dari sisi belanja, pemerintah tampak kurang menunjukkan agresivitasnya untuk mengoptimalisasi serapan anggaran. Padahal, belanja negara menjadi salah satu mesin yang mendorong aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran.
PERGERAKAN KURS : MEWASPADAI GEJOLAK RUPIAH
Pelemahan rupiah dalam jangka panjang dikhawatirkan mempengaruhi harga produk impor, meskipun untuk saat ini impaknya belum begitu terasa.
Sebulan terakhir rupiah punya kinerja terburuk di antara mata uang Asia lainnya dengan koreksi -2,34%. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah kembali tergerus 0,41% ke Rp15.204 per dolar AS di pasar spot kemarin, Senin (10/7). Pada saat yang sama indeks dolar AS menguat 0,11% ke 102,38.Rupiah tak sendiri, mayoritas mata uang Asia dalam pergerakan negatif melawan dolar AS sebulan terakhir. Hanya peso Filipina dan dollar Hong Kong yang tercatat bergerak positif dengan masing-masing naik 0,62% dan 0,11% dalam sebulan.Biarpun terkoreksi sebulan ini, tetapi kinerja mata uang Garuda masih positif sepanjang 2023 dengan apresiasi 2,36% dan jadi mata uang dengan kinerja terkuat di Asia. Rupiah bahkan mengungguli rupee India yang hanya naik 0,19% year to date (YtD).Adapun mata uang Asia dengan kinerja terburuk sepanjang 2023 ditempati yen Jepang dengan kinerja -7,96%, diikuti ringgit -5,71%, renminbi China -4,69%, won Korea Selatan -3,13%, dan baht Thailand -1,55%. Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Subandi menuturkan belum ada dampak signifi kan yang dirasakan pengusaha dari anjloknya mata uang rupiah terhadap dolar AS.
Di sisi lain pelemahan rupiah terhadap dolar berpotensi menguntungkan untuk produk-produk impor yang akan diekspor kembali. Namun, Subandi mengatakan keuntungan tersebut dirasa tidak akan sebanding dengan biaya produksi dan pungutan pajak produk yang akan diekspor.Harga produk yang tinggi ditakutkan bakal menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Sementara itu, Ekonom Samuel Sekuritas Lionel Priyadi mengatakan penyebab pelemahan rupiah adalah penyesuaian ekspektasi investor di level global terhadap rencana kenaikan suku bunga The Fed.Banyak investor yang menarik kembali investasi mereka di pasar saham dan obligasi Indonesia untuk dipindahkan ke instrumen global alternatif, terutama komoditas.
PENGIRIMAN UANG : Pekerja Migran Usul Bebas Biaya
International Migrants Alliance meminta pemerintah, swasta, dan perbankan untuk menghitung ulang atau meniadakan biaya saat melakukan pengiriman uang (remitansi) oleh Pekerja Migran Indonesia mengingat upah yang diterima pekerja migran terbilang kecil. Menurut Ketua International Migrants Alliance Eni Lestari, perbankan tidak akan mengalami kerugian dan dapat mencari keuntungan dari pihak lain di luar pekerja migran. “Ada usulan, dalam berkirim remitansi biaya dikosongkan, zero cost. Apakah tidak bisa? Bisa. Apakah berarti perbankan rugi? Tentu tidak, mereka bisa mencari keuntungan dari pihak lain,” kata Eni dalam konferensi pers ‘Buruh Migran Pertanyakan Manajemen Remitansi’ di Kantor Human Rights Working Group, Senin (10/7). Eni mengatakan, perbankan tidak laik mencari keuntungan dari pekerja migran, mengingat gaji pekerja migran yang sedikit. Riset The Lives of Migrant Remittances yang dipaparkan Dosen School of Public Health University of Alberta Kanada Denise L. Spitzer menyebutkan, gaji bulanan rata-rata di Hongkong menurut data 2020 sebesar 4.410 dolar Hong Kong atau setara US$564. Menurut hasil riset The Lives of Migrant Remittances kepada 966 pengguna remitansi yang teridentifikasi, uang remitansi dari para pekerja migrain paling besar digunakan untuk makanan dan biaya sekolah.
PELABUHAN INTERNASIONAL : Kijing Tangani Ekspor 10 Negara
PT Pelabuhan Indonesia mencatat Terminal Kijing di Menpawah Kalimantan Barat telah menangani barang ekspor tujuan 10 negara di Asia sepanjang semester I/2023. Hambar Wiyadi, General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Pontianak, menyatakan ke-10 negara itu yaitu China, Korea Selatan, India, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. “Total arus barang dalam semester 1/2023 sebesar 850.076 ton, yang terdiri dari komoditas barang curah cair 742.739 ton, curah kering 47.721 ton dan general cargo sebanyak 68.616 ton,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/7). Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2022, dia menyatakan Terminal Kijing terus menunjukkan peningkatan aktivitas pelayanan jasa pelabuhan. Selama Semester I/2023, dia menegaskan Terminal Kijing menangani 266 unit kapal dengan berat mati 857.445 gross tonnage (GT). Padahal, Terminal Kijing hanya menangani 154 unit kapal dengan 555.607 GT selama Agustus-Desember tahun lalu. Saat ini, Dermaga Curah Cair Terminal Kijing melayani dua unit kapal yakni MV Falcons muat 14.000 ton jenis Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olien dengan tujuan ekspor ke Chennai-India dan Tongkang TK. Sahabat Kapuas IV bongkar CPO sebanyak 2.999 ton.
Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Dana Desa
Dana desa merupakan instrumen penting pembangunan desa di Indonesia. Pemerintah menyatakan, dana desa telah menghasilkan banyak hal, mulai dari pembangunan berbagai infrastruktur sampai pelatihan yang menjadi bagian upaya pencegahan stunting di wilayah perdesaan. Dana desa juga digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat serta menjadi modal pendirian badan usaha milik desa atau BUMDes. Tapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana desa masih dapat ditingkatkan. Jika pembangunan desa dimengerti sebagai proses menyusun penghidupan warga desa yang berkelanjutan, keberadaan dana desa (modal finansial) diharapkan dapat meningkatkan kualitas, keberagaman, dan jumlah modal-modal yang lain. Sejak tahun 2015 sampai 2023, sebanyak Rp 538 triliun anggaran pemerintah dialokasikan untuk dana desa.
Penelitian SMERU (2018) menyimpulkan, sebagian besar dana desa tahun 2015 dan 2016 dialokasikan untuk membangun infrastruktur fisik dengan alasan pemerintah dan warga desa menganggap bahwa hasil dana desa harus kasatmata, juga pembangunan infrastruktur fisik dianggap lebih adil karena semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya. Namun prioritas penggunaan dana desa perlu bervariasi apalgi efisiensi penggunaan dana desa tahun 2018 dan 2019 masih rendah. Dengan menitikberatkan pada pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kelaparan di desa, rata-rata efisiensi penggunaannya hanya 25 %. Jika pembangunan desa dimaknai sebagai pencapaian penghidupan berkelanjutan warga desa sebagai hasil mendayagunakan berbagai jenis modal, diperlukan langkah diferensiasi dalam pemanfaatan dana desa. Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga untuk meningkatkan jenis, jumlah, atau kualitas aset-aset lain di desa, peningkatan efisiensinya juga harus menjadi agenda. (Yoga)
Menhan: Pesawat CN-235 Diminati Sejumlah Negara
Pada Senin (10/7) Menhan Prabowo Subianto menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi terkait industri pertahanan hingga situasi geopolitik, di Istana Kepresidenan Jakarta, Salah satu yang dilaporkan Prabowo adalah produksi pesawat CN-235 di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang meningkat dengan jumlah permintaan mencapai 100 unit dari sejumlah negara. Seusai bertemu Presiden, Prabowo menyampaikan bahwa pada pertemuan itu ia melaporkan kepada Presiden terkait perkembangan situasi di bidang pertahanan saat ini yang dinilainya sangat baik. Prabowo pun menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas masalah politik.
”Saya melaporkan beberapa hal di bidang saya, terutama perkembangan di bidang pertahanan, perkembangan dalam industri pertahanan, dan perkembangan hubungan kita dengan beberapa negara di bidang pertahanan,” ungkap Prabowo, seusai pertemuan. Prabowo menyampaikan laporan kemajuan PT DI yang makin baik. Berdasarkan laporan Dirut PT DI, kemampuan produksi pesawat CN-235 di PT DI meningkat. Kemampuan produksi ini naik dari awalnya hanya dua sampai tiga pesawat, kini menjadi delapan pesawat dalam setahun. Peningkatan produksi tersebut, menurut Prabowo, setelah ada revitalisasi, reformulasi prosedur kerja, dan sebagainya. Menhan menyebut bahwa hal tersebut merupakan perkembangan yang sangat baik karena permintaan pesawat CN-235 di banyak negara cukup tinggi. Menurut penghitungannya, ada permintaan sampai 100 pesawat CN-235 dari sejumlah negara, di antaranya dari Afrika dan Amerika Latin. (Yoga)
Penerimaan Melemah, Utang Ditekan
Di tengah tren kinerja penerimaan negara yang melambat, pemerintah optimistis dapat menekan penerbitan utang baru hingga 50 %. Sebagian besar kebutuhan pembiayaan tahun ini akan ditopang oleh dana cadangan lewat saldo anggaran lebih yang disisihkan tahun lalu untuk mengantisipasi penerimaan tahun ini yang lesu/ Kemenkeu mencatat, semua pos penerimaan negara, baik perpajakan maupun nonperpajakan, menunjukkan penurunan meski sejauh ini masih bisa mengejar target yang dipasang dalam APBN 2023. Pada Januari-Juni 2023, penerimaan perpajakan tumbuh 5,4 % sebesar Rp 1.105,6 triliun, turun signifikan dibandingkan pertumbuhan 54,3 % pada semester I- 2022.
Meskipun PNBP masih tumbuh positif, tren perlambatannya mulai diwaspadai pemerintah karena pertumbuhan realisasi PNBP dari sumber daya alam (SDA) migas anjlok dari 87,9 % pada semester I-2022 terkontraksi 19,9 % pada semester I tahun ini. PNBP sepanjang semester I masih bisa ditopang pendapatan SDA non-migas yang tumbuh 94,7 % meski trennya turun dari pertumbuhan 102,8 % tahun lalu. Menkeu Sri Mulyani, Senin (10/7) mengatakan, meski masih terjaga sampai paruh awal tahun ini, tren penerimaan yang melambat akibat kelesuan perdagangan global dan melandainya harga komoditas tetap diwaspadai, katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta untuk membahas realisasi dan proyeksi kinerja APBN 2023.
Di tengah tren perlambatan itu, pemerintah meyakini pembiayaan utang tahun ini bisa ditekan. Untuk semester II-2023, pemerintah memperkirakan pembiayaan utang bisa ditekan 41,6 % dari target, atau Rp 289,9 triliun dari target APBN sebesar Rp 696,3 triliun. Sepanjang semester I-2023, pembiayaan utang juga berhasil ditekan 15,4 % sebesar Rp 166,5 triliun dibandingkan pembiayaan utang pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 196,9 triliun. Pada semester II-2023, pemerintah berencana hanya akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 362,9 triliun. Dengan kata lain, penerbitan utang baru lewat SBN bisa ditekan hingga 50,9 %, dibandingkan target awal di APBN 2023 sebesar Rp 712,9 triliun. ”Strategi kita menurunkan pembiayaan utang dan menurunkan penerbitan utang akan menempatkan kita dalam posisiyang relatif aman dan cukup kuat,” kata Sri Mulyani. (Yoga)
Trade Expo Indonesia Digelar Oktober 2023
Kementerian Perdagangan akan menggelar Trade Expo Indonesia atau TEI ke-38 secara hibrida pada 18 Oktober-18 Desember 2023. Pameran perdagangan tingkat dunia itu menjadi ajang untuk mencari pasar ekspor baru. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (10/7/2023), mengatakan, TEI 2023 mengutamakan kerja sama dan kolaborasi antarpihak. (Yoga)









